<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12545_30314_Andrinof-Chaniago-lagi.jpg" alt="Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A Chaniago menanggapi pemberian Hak Guna Pembangunan (HGB)/Hak Guna Usaha (HGU) hingga ratusan tahun kepada investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Andrinof, pemberian HGB-HGU tersebut tidak diperlukan untuk mempercepat masuknya invetor di IKN. Bahkan, Andrinof menilai langkah tersebut kebablasan. "Gaperlu, gaperlu itu (HGB-HGU.red) itu kebablasan," kata Andrinof dalam acara launching buku berjudul "9 Alasan dan 8 Harapan Memindahkan Ibu Kota" di Kementerian PUPR, Rabu (14/8). Dikatakan Andrinof, jika ingin menarik investor masuk ke IKN, pemerintah lebih dulu menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga mulai beroperasi. Jika KIPP sudah dibangun dan mulai beroperasi, Andrinof memprediksi investor bakal berinvestasi di IKN. "Jadi dulu, eksis dulu beroperasi dulu KIPP". "Terantung (pemerintahan) berikutnya, kalau bisa diselesaikan dalam 4-5 tahun setelah itu baru. Tapi kalau yang dimaksud adalah investasi dalam mendukung atau mengisi pasar proses pembangunan konstruksi, sewa ini, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dimasuk kawasan investasi khusus, yang undang investor bangun ini bangun itu, silahkan jualan apa di situ. Itu nanti," jelasnya. Apalagi, kata Andrinof dengan bertahapnya sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke IKN bakal mendorong pergerakan ekonomi di sana. "Iya, dari situ yang saya maksud akan muncul kegiatan ekonomi ikutan. Yang sifatnya followed, bukan diciptakan secara eksklusif. Maka rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, ngundang investor yang mau taruh tanah Rp50 triliun itu engga logis," tambahnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) ke investor selama 190 tahun. Lama izin itu terhitung untuk dua siklus, di mana sekali pengajuan HGU akan diberikan selama 95 tahun. Hal ini sebagaimana tertuang dalam aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). &ldquo;Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut, dikutip JawaPos.com, Jumat (12/7). Tak hanya HGU, Perpres yang diteken Jokowi pada Rabu, 11 Juli 2024 ini juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Bila ingin menarik investor masuk ke IKN, pemerintah seharusnya seelsaikan dulu pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Eks Menteri Jokowi Sindir Soal 'Obral' HGU-HGB Ratusan Tahun di IKN: Kebablasan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/75_cegah-2248543256.jpg" alt="PEMANTAU DAN PEMBANDING: Peluncuran JagaSuara2024 di Jakarta pada 16 Januari 2024. Gerakan ini mengajak partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilu." width="100%">
<figcaption>PEMANTAU DAN PEMBANDING: Peluncuran JagaSuara2024 di Jakarta pada 16 Januari 2024. Gerakan ini mengajak partisipasi publik untuk mengawal kemurnian suara pemilu.</figcaption>
</figure> Menjaga kemurnian suara masih menjadi tantangan pemilu di Indonesia. JagaSuara2024 memanfaatkan teknologi untuk fasilitasi warga kawal suara dari potensi manipulasi. FOLLY AKBAR, Jakarta --- BERBAGAI persoalan mewarnai jalannya tahapan Pemilu 2024. Tidak hanya datang dari peserta, sejumlah kasus juga muncul dari dalam, yakni penyelenggara itu sendiri. Misalnya, dugaan manipulasi verifikasi partai politik di berbagai daerah yang sempat mengemuka tahun lalu. Lalu, terbitnya aturan-aturan yang dinilai sarat kepentingan seperti aturan kuota perempuan dan pelonggaran syarat caleg napi yang berpolemik. Deretan kasus itu berkelindan di benak masyarakat sipil. Mereka khawatir jika intervensi tersebut bisa juga terjadi pada jantung pemilihan umum (pemilu), yaitu suara pemilu. &rdquo;Masak sih yang paling ujungnya bermasalah juga. Jadi, mari kita cegah,&rdquo; kata inisiator JagaSuara2024 yang juga pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay di Jakarta. Meski diinisiasi Netgrit, JagaSuara2024 resmi digulirkan bersama koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat. Di antaranya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), serta Themis Indonesia. Hadar menjelaskan, secara umum, JagaSuara2024 akan menjadi gerakan pemantau sekaligus pembanding dari hasil suara yang direkapitulasi resmi oleh KPU. Dengan adanya data pembanding, kemurnian suara diharapkan bisa lebih terjaga. Berkaca dari pengalaman, lanjut dia, upaya mengubah hasil di TPS bisa saja terjadi. Dalam kasus tertentu, bahkan ada indikasi tukar suara antar peserta. Biasanya, oleh calon legislatif yang dipastikan kalah, perolehan suara diberikan atau dijual kepada yang berpotensi menang. Praktik tersebut, kata Hadar, harus diberantas karena telah merusak kemurnian suara rakyat yang diberikan di tempat pemungutan suara (TPS). Juga menghilangkan esensi pemilihan langsung. &rdquo;Walaupun calon sering sepakat untuk ditukar atau dia jual. Walaupun penyelenggara setuju, nggak boleh. Harus tetap murni,&rdquo; tegas komisioner KPU periode 2012&ndash;2017 tersebut. Nah, untuk mencegah praktik itu di tahap rekapitulasi, baik di level kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, maupun pusat, bukti otentik hasil di TPS harus &rdquo;diamankan&rdquo;. Yakni, hasil yang terpampang dalam formulir C1 di TPS. Untuk memperkuat kerja tersebut, Hadar dan kawan-kawan telah menyiapkan aplikasi JagaSuara2024. Sistem itu sudah dipersiapkan dan dibiayai secara independen. Pembentukannya sudah berjalan lebih dari setahun. Untuk memastikan keandalannya, sistem juga telah berkali-kali diuji coba dengan melibatkan banyak pihak. Aplikasi tersebut, lanjut dia, yang nantinya dapat digunakan sebagai medium untuk mengumpulkan foto-foto salinan C1 oleh para relawan di lapangan. Dia menuturkan, sistem kerja aplikasi yang sudah di-publish di Play Store itu dibuat semudah mungkin. Dengan begitu, dia berharap semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya. &rdquo;Cara kerjanya, masyarakat mengirimkan foto ke JagaSuara,&rdquo; jelasnya. Satu perangkat milik relawan diperbolehkan mengunggah hasil di banyak TPS. Sejauh ini aplikasi diunduh ribuan perangkat. Hadar berharap jumlahnya bisa terus meningkat seiring mendekati hari H pemungutan. &rdquo;Kami akan kerja keras menyebarkan ide ini agar masyarakat mau berpartisipasi,&rdquo; tuturnya. Dia mengingatkan, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu tidak boleh sebatas mencoblos. Namun, yang tak kalah penting adalah mengawal suara tidak dimanipulasi. Tim teknis JagaSuara2024 Reza Lesmana menyebutkan, selain aplikasi, pihaknya menyiapkan metode upload via web. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, sistem yang ada baru bisa digunakan untuk mengawal pemilihan umum presiden dan legislatif. Untuk menjaga kualitas data yang masuk dari relawan, pihaknya mempersiapkan tim verifikator. Data yang masuk akan dicek sebelum melenggang ke database. &rdquo;Karena pasti ada saja isi data salah atau iseng. Kita harus pastikan data akurat,&rdquo; terangnya. Data yang telah klir dipublikasikan pada website yang nanti diluncurkan. Dia memastikan, publikasi akan mirip sistem KPU. Jadi, data bisa dibuka hingga level TPS. &rdquo;Publik bisa melihat foto-foto yang di-upload relawan,&rdquo; ungkapnya. Untuk memudahkan membaca formulir C1, sistem juga dilengkapi dengan sistem membaca optical character recognition (OCR). Jadi, gambar bisa diubah ke angka secara otomatis. &rdquo;Selama (gambar) tidak terlalu miring, bisa ditangani, diluruskan,&rdquo; tegasnya. Salah seorang relawan dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, mengapresiasi inisiatif gerakan JagaSuara2024. Dari pengalamannya memantau Pemilu 2019, ada banyak potensi kerawanan di TPS. &rdquo;Kita tidak bisa menjamin integritas penyelenggara,&rdquo; katanya. Apalagi, integritas penyelenggara saat ini berada dalam tantangan besar. &rdquo;Saya rasa ini solusi yang ditawarkan,&rdquo; tuturnya. Teman-teman jaringan DEEP, lanjut dia, siap membantu menggerakkan. Saat ini DEEP memiliki cabang di 50 kabupaten/kota dan akan mendorong JagaSuara. &rdquo;Dari pengalaman kami mencoba, aplikasi sangat mudah,&rdquo; tandasnya. (*/c14/ttg)

Menjaga kemurnian suara masih menjadi tantangan pemilu di Indonesia. JagaSuara2024 memanfaatkan teknologi untuk fasilitasi warga kawal suara

Gerakan Sipil Kawal Kemurnian Suara lewat JagaSuara2024, Cegah Praktik Ubah Hasil dan Tukar Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/jokowi-472875512.jpg" alt="Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara (MHHT) hasil kolaborasi Otorita IKN, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP)." width="100%">
<figcaption>Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara (MHHT) hasil kolaborasi Otorita IKN, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dalam rangka mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan strategi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai Net Zero City pada 2045, PT Tirta Investama mendukung reforestasi dengan pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis pada lahan seluas 96 ha, bekerja sama dengan Universitas Mulawarman yang didukung oleh PT Indo Tambangraya Megah dan PT Multi Harapan Utama; serta pembangunan fasilitas pengelolaan sampah TPS3R Sampahku Tanggung Jawabku (Samtaku) untuk mendukung kelestarian alam di kawasan ini. Inisiatif ini ditandai dengan penanaman pohon bersama yang dilakukan oleh Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia; Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia; Pratikno, Menteri Sekretaris Negara; Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia; Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN; Ridwan Kamil, Kurator Infrastruktur IKN; Akmal Malik, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur bersama dengan Vera Galuh Sugijanto, Direksi PT Tirta Investama. PT Tirta Investama sebagai salah satu mitra strategis pemerintah Indonesia dalam upaya memecahkan tantangan perubahan iklim melalui berbagai inisiatif konservasi alam, penanggulangan sampah, memiliki kesamaan visi untuk menjaga keberlanjutan alam. Sejumlah upaya yang dilakukan PT Tirta Investama dalam mendukung Otorita IKN untuk mewujudkan Nusantara sebagai Net Zero City di tahun 2045, sejalan dengan strategi yang tertuang dalam Regionally and Locally Determined Contributions (RLDC), khususnya pilar Forestry and Other Land Uses (FOLU) dan Waste Management. Miniatur Hutan Hujan Tropis Nusantara (MHHT) hasil kolaborasi Otorita IKN, PT Tirta Investama dan para mitra ini terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). "Dari 256 ribu hektar area yang akan dibangun untuk IKN, sebetulnya hanya 25 persen atau sekitar 160 ribu hektar yang akan kita bangun menjadi kota, sisanya 65 persen adalah hutan hujan tropis, yang merupakan kombinasi dari kota yang inklusif, hijau, dengan ketahanan atau resilience yang tinggi. Pembangunan IKN kali ini dilakukan dengan perencanaan dan konsep yang matang untuk reforestasi atau pengembalian fungsi hutan. Pembangunan ini akan selaras dengan pembangunan kota hijau sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045," ujar&nbsp;Bambang Susantono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kolaborasi antara Otorita IKN dan PT Tirta Investama diharapkan tidak hanya menjadikan Nusantara sebagai kota hijau, namun juga sebagai kota model untuk masa depan yang berkelanjutan. PT Tirta Investama percaya bahwa dengan visi bersama, kita dapat bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan sambil memastikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan peta jalan perusahaan untuk dapat menghadirkan dampak positif melalui tiga pilar, yaitu kesehatan, lingkungan, karyawan, dan masyarakat. "Keterlibatan PT Tirta Investama dalam melakukan upaya reforestasi, menjadikan kami sebagai perusahaan FMCG pertama dan satu-satunya yang turut aktif dalam merealisasikan ambisi Net Zero City Nusantara 2045. Hal ini sejalan dengan ambisi pemerintah Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada 2060. Sejalan dengan strategi keberlanjutan perusahaan di mana kami berkomitmen untuk menghadirkan kesehatan melalui produk berkualitas sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan," jelas Vera Galuh Sugijanto selaku Direksi PT Tirta Investama. Pada 2024, pembangunan kota baru Nusantara bertujuan untuk menjadi kota yang bersih, berketahanan iklim, berkelanjutan, dan layak huni, Nusantara akan selaras dengan upaya Indonesia untuk memitigasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim sebagaimana tercantum dalam Kontribusi Nasional yang Ditetapkan Secara Nasional yang ditingkatkan di bawah Perjanjian Paris. Saat ini tutupan lahan KIPP didominasi oleh Eucalyptus pelita sebagai komoditas utama hutan tanaman industri yang ditebang tiap 6-7 tahun dan menjadikannya hutan homogen dengan keragaman hayati rendah. Melalui pengembangan MHHT Nusantara, maka akan dikembangkan metode silvikultur atau bentuk manajemen hutan yang berfokus pada pengelolaan pertumbuhan dan produksi hutan dengan pendekatan ilmiah sehingga dapat membentuk hutan alam bertipe hutan hujan tropis. Silvikultur melibatkan serangkaian tindakan yang direncanakan dan diorganisasikan untuk memanfaatkan hutan secara berkelanjutan, termasuk pemilihan, penanaman, perawatan, dan regenerasi pohon. Kawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi. Selain itu, kawasan ini dilengkapi dengan fasilitas edukasi dengan mengusung konsep edu-ekowisata melalui rumah galeri yaitu sebuah fasilitas edukasi utama kawasan MHHT Nusantara yang berisi informasi jenis pohon yang ditanam, pola tanam serta produk olahannya; area persemaian yang merupakan tempat dimana dilakukan pembibitan sebelum dipindahkan ke lahan tanam, serta area adopsi pohon serta camping ground. "PT Tirta Investama percaya bahwa menghadirkan kesehatan melalui makanan dan minuman hanya dapat dilakukan dengan menciptakan planet yang sehat. Komitmen tersebut, kami wujudkan melalui aksi nyata dengan turut berkontribusi mengimplementasikan strategi pemerintah mengantarkan Nusantara kepada predikat kota hijau yang berkelanjutan, melalui kolaborasi dengan Otorita IKN, Universitas Mulawarman serta dua mitra swasta lainnya dalam melakukan pengembangan Miniatur Hutan Hujan Tropis di Nusantara. Melalui inisiatif ini, kami berharap dapat mempercepat terjadinya suksesi alami yang akan membentuk ekosistem dengan keragaman hayati tinggi, untuk kemudian menjadi model hutan hujan tropis yang dapat direplikasi secara luas di wilayah IKN," tutup Vera.

Kawasan MHHT nantinya akan memiliki 109 spesies pohon khas ekosistem hutan hujan tropis dengan keragaman hayati yang tinggi.

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Miniatur Hutan Hujan Tropis di IKN Hasil Kerja Sama OIKN dan PT Tirta Investama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/WhatsApp-Image-2023-11-01-at-132707-1_1-2482406474.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groundbreaking proyek di kawasan IKN Nusantara, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groundbreaking proyek di kawasan IKN Nusantara, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara mendahulukan investor dalam negeri untuk pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Meski saat ini beberapa negara, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, sudah meninjau IKN Nusantara, Presiden Jokowi meminta untuk memberi kesempatan terlebih dahulu pada investor dalam negeri. &rdquo;Saya sampaikan kepada Kepala Otorita IKN Nusantara dahulukan dulu investor dalam negeri. Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada kita akan keluarkan jurus yang dari luar,&rdquo; kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Antara, Rabu (1/11). Presiden menjelaskan, sudah ada 130 investor dari Singapura yang meninjau progres pembangunan di IKN Nusantara. Kemudian, investor dari Jepang, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab, juga berminat untuk menanamkan modal di IKN Nusantara. Bahkan, Kepala Negara menceritakan, investor Uni Emirat Arab meminta satu blok untuk dilakukan pembangunan pusat keuangan. Namun, dia menegaskan kepada Kepala Otorita IKN Nusantara untuk mengerem terlebih dahulu kepada investor luar negeri. &rdquo;Tapi biasanya kalau dari luar misalnya dari Uni Emirat Arab minta langsung satu blok. Ini satu blok untuk financial center kami yang garap total. Terus nanti yang di dalam negeri mau dapat apa?&rdquo; kata Jokowi. Dengan dimulainya pembangunan Bandara VVIP IKN Nusantara, rumah sakit, hingga jalan tol, Presiden Jokowi meyakini selesainya pembangunan infrastruktur tersebut pada 2024 akan membuat investor berbondong-bondong ke IKN Nusantara. Oleh karena itu, dia meminta agar para investor dalam negeri tidak ketinggalan momentum untuk menanamkan modal. &rdquo;Kalau dua ini selesai, jalan tol rampung, airport selesai, saya yakin kalau yang terlambat memulai investasi di Ibu Kota Nusantara, Bapak Ibu akan ketinggalan,&rdquo; kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi minta OIKN Nusantara dahulu investor dalam negeri untuk pembangunan sejumlah fasilitas dan infrastruktur di KIPP IKN

Jokowi Minta Dahulukan Investor Dalam Negeri untuk Bangun IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-pemerintah-siapkan-rp-30-triliun-untuk-pembangunan-ikn-190422-bay-4.jpg" alt="Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, siap memulai pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Saya diminta untuk mempercepat, sekarang yang sedang dibangun adalah KIPP wilayah 1A dan Bapak Presiden Joko Widodo meminta agar KIPP wilayah 1B dan 1C segera mulai dikerjakan,” ujar Basuki seperti dilansir dari Antara, Rabu (23/11).  Basuki menambahkan, telah melaporkan kepada menteri keuangan terkait perintah presiden untuk memulai pembangunan KIPP 1B dan 1C tersebut. Berdasar Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara memiliki peran sebagai Wilayah Perencanaan (WP) Pusat Pemerintahan, dan terbagi atas tiga Sub-WP yakni Sub-WP 1A, Sub-WP 1B, Sub-WP 1C.  Dia menjelaskan, hierarki ruang kota KIPP meliputi Sub-WP (setara dengan kecamatan), Sub-Sub-WP (setara dengan kelurahan), Blok, Sub-Blok, dan Persil.  ”Prinsip perancangan KIPP mengacu pada struktur ruang Kawasan KIPP dirancang dengan pendekatan apresiasi terhadap alam (Nature-Inspired Design), antara lain apresiasi morfologi alami lahan, sistem konektivitas kawasan dan struktur ruang kota dibentuk melingkar, pembentukan sumbu, dan koridor visual kawasan sebagai orientasi utama pengembangan kawasan, blok dan fungsi kegiatan dibentuk mengisi pola ruang kota telah disusun dalam program dan rencana kawasan,” papar Basuki.  Sedangkan untuk struktur Ruang Kota KIPP dirancang dengan menerapkan prinsip Kota Layak Huni (Livable City) yakni model kota polisentris, kota dengan rancangan yang memperhatikan kondisi lokal dan kenyamanan penghuni, dan menciptakan keberagaman (diversity) fungsi serta komunitas aktif dinamis.  Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan klaster pertama pemerintahan menjadi klaster yang pertama kali pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2024. Klaster pertama tersebut mencakup presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara, TNI-Polri sampai dengan lembaga negara independen dan badan publik seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Menteri PUPR Siap Memulai Pembangunan KIPP 1B dan 1C IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan rencana hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 70 persen akan dialokasikan untuk hunian ASN dan TNI-Polri.  ”Untuk huniannya, ada hunian bagi ASN dan non-ASN, pembagiannya 70 persen adalah hunian atau rumah untuk ASN dan TNI-Polri, termasuk pejabat negara,” ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati seperti dilansir dari Antara.  Sedangkan 30 persen lainnya, lanjut dia, akan dialokasikan untuk perumahan bagi masyarakat umum di KIPP IKN.  ”Tetapi ini (rencana hunian) di KIPP IKN. Kita masih memiliki kawasan di IKN barat, timur, serta utara, dan itu akan sangat banyak perumahan masyarakat umum di sana. Kalau untuk hunian masyarakat umum di KIPP IKN hanya 30 persen,” kata Hayu Parasati.  Rencana perumahan/hunian di KIPP sesuai arahan perancangan diselenggarakan dengan berpedoman kepada peruntukan ruang untuk hunian tapak, hunian vertikal berkepadatan sedang/menengah, hunian dalam fungsi campuran, serta rencana penyediaan infrastruktur dasar permukiman, dan ruang terbuka hijau/biru.  Rencana perumahan di KIPP dialokasikan 70 persen bagi perumahan/hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri dalam bentuk rumah milik negara (rumah dinas), dan 30 persen diperuntukkan bagi perumahan masyarakat umum, dengan komposisi mengikuti ketentuan hunian berimbang.  Luas unit dan bentuk hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri adalah sebagaimana diatur dalam UU tentang IKN dan akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Otorita IKN. Sedangkan untuk rencana perkantoran pemerintahan mengacu kepada Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan KIPP, yang memuat dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Dokumen perencanaan Urban and Land Development, dan sebagai acuan dasar penyelenggaraan pembangunan Sarana dan Infrastruktur di Kawasan Pemerintahan KIPP.  Penetapan lokasi untuk setiap K/L, kecuali untuk lokasi istana kepresidenan, istana wakil presiden, blok legislatif, blok yudikatif, dan blok kementerian koordinator, ditetapkan oleh kepala Otorita IKN dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pada tahap awal pengembangan perkantoran pemerintahan direncanakan dalam bentuk kantor bersama (sharing office) yang dikembangkan pada empat blok lahan kementerian koordinator.

Rencana Hunian di KIPP IKN Dialokasikan 70 Persen bagi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A untuk menjadi kota layak huni. Pengembangan kota dilengkapi dengan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  ”Hingga 2024 Otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare. Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota,” ujar Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara, Rabu (31/8).  Dia mengatakan, pada 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN. Oleh karena itu ketika terjadi pemindahan, IKN harus sudah memiliki fasilitas memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.  Sidik Pramono menjelaskan, pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan nonAPBN. APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wapres.  ”Pendanaan nonAPBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang, dengan bidang investasi antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung mixed use, komersial niaga, dan fasilitas hunian,” papar Sidik Pramono.  ”Otorita IKN, juga membuka peluang bagi swasta untuk ikut membangun IKN. Untuk itu pemerintah menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta,” tambah dia.  Selain itu, lanjut Sidik Pramono, Otorita IKN sebagai lembaga baru perlu untuk melengkapi kelembagaannya. Saat ini, Otorita IKN baru terdiri atas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Kemudian ada Tim Transisi untuk membantu Otorita IKN sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.  Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada 2024.  KIPP yang dimaksud mencakup antara lain pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN. Kementerian PUPR memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN Rp 20,8 triliun, melonjak dari tahun 2022 sebesar Rp 5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan.

Otorita IKN Fokus Kembangkan KIPP Jadi Kota Layak Huni hingga 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-04-07-at-12.03.16.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat indikasi alokasi dana ibu kota negara (IKN) pada 2023 mencapai Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Itu akan berfokus pada pembangunan konstruksi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tahap pertama.  ”Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN. Tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara seperti dilansir dari Antara, Kamis (21/4).  Oleh karena itu, menurut dia, dalam pembiayaan pembangunan IKN akan diciptakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, menciptakan berbagai skema pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sifatnya non APBN.  Kemenkeu mencatat fokus pembangunan KIPP tahap pertama terdiri atas pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, air minum atau air bersih, dan sanitasi. Selanjutnya konektivitas berupa jalan akses, jalan tol, dan jalan KIPP, serta gedung pemerintah seperti istana dan kantor.  ”Akan terdapat pula pembangunan simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana pertahanan dan keamanan, kegiatan operasional dan koordinasi persiapan dan pembangunan IKN, serta dukungan energi, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi,” ucap Suahasil Nazara.  Suahasil menyampaikan, terdapat lima nilai strategis dalam pembangunan IKN. Yakni meningkatkan pemerataan pembangunan lantaran porsi produk domestik bruto (PDB) sebesar 58 persen berada di Pulau Jawa. Sehingga diperlukan perubahan mindset Jawa sentris ke Indonesia sentris  ”Kedua, lanskap dan sistem transportasi ramah lingkungan melalui kota pintar dan kota hijau. Ketiga yaitu pembiayaan kreatif antara lain skema KPBU, penerusan surat berharga syariah negara (SBSN), pemberdayaan Lembaga Pembiayaan Investasi (INA), serta crowd funding dan filantropi,” terang Suahasil Nazara.  Nilai strategis keempat, lanjut dia, yakni penciptaan sumber pertumbuhan baru melalui nilai investasi yang besar sampai 2045. Serta akan menggerakkan aktivitas konsumsi dan sektor lainnya seperti properti, jasa keuangan, dan lain-lain.  ”Sementara nilai kelima yakni transformasi digital pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis digital,” papar Suahasil Nazara.  Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas mencatat dana program prioritas nasional 2023 dialokasikan sebesar Rp 467,3 triliun dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Itu diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas sehingga tidak ada proyek-proyek yang terlantar.  Kemudian untuk mendukung tahap pemilu 2024, pembangunan ibu kota negara (IKN), dan pelaksanaan Major Project (MP) utama pada 2023.  ”Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kemenkeu Sebut Indikasi Alokasi Dana IKN 2023 Capai Rp 30 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201016-WA0044-1.jpg" alt="Ketua KIPP Novli Bernado Thyssen. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KIPP Novli Bernado Thyssen. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>&nbsp;  JawaPos.com–Komite Independen Pengawasan Pemilu (KIPP) menilai Bawaslu Surabaya tidak netral. Banyak hal yang membuat KIPP yakin Bawaslu tidak melakukan tugasnya dengan profesional.  Ketua KIPP Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan, dilarang menggunakan fasilitas publik untuk kegiatan yang menguntungkan dan merugikan pasangan calon. Sebab itu KIPP melaporkan pelanggaran yang dilakukan salah saru pasangan calon.  ”Seharusnya ketika ada pelanggaran, Bawaslu langsung memberikan peringatan paling lambat 7 hari setelah penemuan, bukan menunggu ada laporan,” ujar Novli.  KIPP juga mempertanyakan mengapa Bawaslu tidak proaktif menanyakan atau mempertanyakan izin cuti kepala daerah. ”Harusnya Bawaslu mencari surat perizinan penggunaan fasilitas umum. Ketika tidak ada izin, ini artinya sewenang-wenang menggunakan jabatan untuk memenangkan paslon tertentu,” tutur Novli.  Sebelumnya, KIPP mengaku sudah melayangkan laporan kepada Bawaslu atas gambar wali kota yang muncul di berbagai APK atau alat peraga kampanye salah satu paslon. Namun Novli kecewa karena laporannya ditolak.  ”Ketika dilaporkan, berkas kami dikatakan tidak memenuhi pelanggaran pemilihan. Lalu kami mencoba bertanya pertimbangan hukumnya ketika putusan tidak memenuhi pelanggaran pemilihan, tidak ada. Jadi Bawaslu tidak transparan,” terang Novli.  KIPP akan melaporkan Bawaslu Kota Surabaya ke Bawaslu Provinsi Jatim dan Bawaslu Pusat pada Senin (19/10). ”Kami meminta Bawaslu provinsi dan pusat melakukan supervisi Bawaslu Kota Surabaya. Kami melihat track record Bawaslu. Masa kampanye masih 1,5 bulan. Jangan sampai blunder dan mencederai proses pemilu karena tidak netral. Berbahaya,” kata Novli.  Dia mengatakan untuk saat ini, KIPP memilih untuk menyatakan mosi tidak percaya. ”Terlalu banyak masalah. Kurang responsif,” papar Novli.  Sementara itu, Yaqub Baliyya, komisioner Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Surabaya mengatakan, siapapun bisa melaporkan lembaga tersebut ke Bawaslu Pusat. Yang terpenting, semua dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.  ”Kita berjalan sesuai dengan perundang-undangan sesuai dengan peraturan dan persepsi kita. Tapi KIPP merasa kita tidak netral. Kalau tidak netral dan ada buktinya, silakan dipersengketakan. Itu hak semua warga,” tutur Yaqub.  Ketika ditanya soal aksi panwascam yang menurunkan APK secara tebang pilih, dia mengatakan, akan memanggil seluruh pihak untuk evaluasi. ”Kami akan evaluasi. Akan kita panggil semua. Kasus lengkapnya juga enggak tahu. Tapi yang jelas akan kami bicarakan hal-hal yang disengketakan dan dipermasalahkan pihak-pihak tertentu,” ujar Yaqub.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yWsXf7GRdSw&ab_channel=JawaPos

KIPP Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Bawaslu Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-jr-saragih-gakkumdu-diminta-tidak-tebang-pilih_m_205884.jpeg" alt="Mantan bakal calon Gubernur Sumur, JR Saragih" width="100%">
<figcaption>Mantan bakal calon Gubernur Sumur, JR Saragih</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Pidana Pemilu yang mendera Bupati Simalungun JR Saragih, seakan jalan di tempat. Hingga kini pelimpahan tahap dua ke kejaksaan belum dilaksanakan karena JR Saragih mangkir dari panggilan penyidik kepolisian di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut.&nbsp; Menanggapi hal itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut angkat bicara. Mereka menuntut, agar Gakkumdu serius dalam penanganan sengketa pemilihan di Sumut. "KIPP Sumut minta Gakkumdu serius untuk menindaklanjuti kasus tersangka JR Saragih," kata Koordinator KIPP Sumut Ferdiansyah Putra, Kamis (19/4). Hal itu penting dilakukan, jangan sampai, lanjutnya, Gakkumdu dianggap tebang pilih dalam penanganan sengketa pemilihan. Apalagi tersiar kabar, kasus itu mandek setelah video JR Saragih yang mendukung salah satu calon beredar di media sosial. "Kasus pidana ini harus tetap diproses, jangan sampai penetapan tersangka JR Saragih dituding politis oleh sebagian pihak. Walaupun JR saragih bukan bagian dari kontestan pilkada lagi," ungkapnya.&nbsp; Tak hanya soal JR Saragih, KIPP meminta Gakkumdu agar bekerja serius dan independen. Lebih jauh lagi, Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Polri dan kejaksaan harus bekerjasama untuk mewujudkan pilkada yang sehat.&nbsp; "Jangan buat publik beranggapan Gakkumdu berpihak kepada salah satu calon," pungkasnya.&nbsp; Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Sumut merasa bingung lantaran hingga saat ini, JR Saragih tidak diserahkan ke jaksa dalam pelimpahan tahap dua. Padahal Bawaslu sudah melakukan rangkaian proses. Kini Bawaslu mempertanyakan kinerja penyidik kepolisian yang tergabung di Gakkumdu.&nbsp; "Kita mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana status laporan pelanggaran tersebut? Kami belum mendapatkan jawaban," ucap Syafrida R Rasahan, Ketua Bawaslu Sumut yang juga sebagai Pengarah Sentra Gakkumdu.&nbsp;

Kasus JR Saragih, Gakkumdu Diminta Tidak Tebang Pilih

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kipp

Berita Terkini