<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552-1827213012.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tahun 2020 resmi menjadi informasi publik dan bersifat terbuka. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh IM57+ Institute. Dengan putusan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib mempublikasikan hasil TWK yang menjadi dasar pemberhentian 57 mantan pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi standar kelulusan. Menanggapi putusan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. Ia menyatakan, keputusan KIP masih dalam tahap penelaahan oleh Sekretaris Jenderal dan Biro Hukum KPK. &ldquo;Saya akan sampaikan ke Biro Hukum untuk Pak Sekjen dan Biro Hukum melakukan telaah terlebih dahulu,&rdquo; kata Setyo di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2). Setyo menambahkan, pihaknya perlu mempelajari secara menyeluruh isi dan pertimbangan dalam putusan KIP sebelum mengambil sikap resmi. &ldquo;Jadi pelajari dulu apa yang disampaikan atau hasil apa yang didapatkan. Sementara itu saja respons dari saya,&rdquo; jelasnya. Sebagai informasi, sebanyak 57 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan diberhentikan pada 30 September 2021. Alasan pemberhentian tersebut, karena mereka dinilai tidak memenuhi syarat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat tidak lulus TWK. &nbsp;

KPK kaji putusan KIP soal hasil TWK jadi informasi terbuka. Simak tanggapan Ketua KPK dan langkah penyelesaian.

Ketua KPK Kaji Putusan KIP Soal Hasil TWK jadi Informasi Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/IMG-20250318-WA0012-3198154856.jpg" alt="Kampus Universitas Negeri Surabaya. (Humas Unesa)." width="100%">
<figcaption>Kampus Universitas Negeri Surabaya. (Humas Unesa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Buat calon mahasiswa yang mengandalkan KIP Kuliah, memilih kampus yang punya daya tampung besar untuk penerima bantuan jelas jadi pertimbangan penting. Data Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun 2025 menunjukkan ada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima mahasiswa KIP Kuliah dalam jumlah sangat besar. Ini bisa jadi bahan pertimbangamu untuk memilih kampus yang banyak menerima mahasiswa KIP Kuliaj. Berdasarkan paparan resmi SNPMB saat pengumuman SNBT 2025 lalu, mayoritas kampus dengan penerima KIP terbanyak berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Pulau Jawa. Kampus-kampus ini dikenal aktif memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di wilayah 3T dan daerah berkembang. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tercatat menjadi PTN dengan jumlah penerima KIP Kuliah terbanyak secara nasional. Disusul Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri Medan yang juga menerima ribuan mahasiswa penerima bantuan pendidikan tersebut. Berikut daftar 20 universitas dengan penerima mahasiswa KIP Kuliah terbanyak tahun lalu: 1. Universitas Negeri Surabaya &ndash; 3.252 mahasiswa 2. Universitas Negeri Padang &ndash; 2.815 mahasiswa 3. Universitas Negeri Medan &ndash; 2.744 mahasiswa 4. Universitas Negeri Makassar &ndash; 2.508 mahasiswa 5. Universitas Lampung &ndash; 1.998 mahasiswa 6. Universitas Nusa Cendana &ndash; 1.898 mahasiswa 7. Universitas Tadulako &ndash; 1.874 mahasiswa 8. Universitas Pendidikan Indonesia &ndash; 1.697 mahasiswa 9. Universitas Negeri Gorontalo &ndash; 1.696 mahasiswa 10. Universitas Negeri Malang &ndash; 1.645 mahasiswa 11. Universitas Halu Oleo &ndash; 1.640 mahasiswa 12. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa &ndash; 1.598 mahasiswa 13. Universitas Hasanuddin &ndash; 1.571 mahasiswa 14. Universitas Jember &ndash; 1.554 mahasiswa 15. Universitas Siliwangi &ndash; 1.448 mahasiswa 16. Universitas Malikussaleh &ndash; 1.424 mahasiswa 17. Universitas Jambi &ndash; 1.411 mahasiswa 18. Universitas Jenderal Soedirman &ndash; 1.347 mahasiswa 19. Universitas Syiah Kuala &ndash; 1.275 mahasiswa 20. Universitas Mataram &ndash; 1.267 mahasiswa Melihat data tersebut, peluang mahasiswa KIP Kuliah cukup besar di kampus-kampus yang memang memiliki komitmen kuat terhadap pemerataan akses pendidikan. Selain jumlah penerima yang besar, sebagian universitas tersebut juga dikenal memiliki biaya hidup yang relatif lebih terjangkau bagi mahasiswa. Bagi calon mahasiswa yang berencana mendaftar SNBT maupun jalur mandiri dengan skema KIP Kuliah, daftar ini bisa menjadi gambaran awal untuk menentukan pilihan kampus yang paling realistis dan ramah bagi penerima bantuan pendidikan. &nbsp;

Cari kampus yang terima KIP Kuliah? Simak daftar 20 universitas dengan penerima mahasiswa KIP terbanyak tahun lalu.

Cari Kampus yang Terima KIP? Ini Daftar 20 Universitas yang Paling Banyak Menerima Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ijazah-palsu-jokowi-antara.jpg" alt="angkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (ANTARA/Facebook)" width="100%">
<figcaption>angkapan layar salah satu akun yang menyebut ijazah Jokowi palsu. (ANTARA/Facebook)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan menerima permohonan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait permintaan keterbukaan salinan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 dengan agenda pembacaan amar putusan yang digelar pada Selasa (13/1). &ldquo;Amar putusan, memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya,&rdquo; kata Ketua Majelis KIP, Handoko Agung Saputro saat membacakan putusan. Majelis KIP menyatakan bahwa salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam pemilihan presiden (Pilpres) pada Pemilu 2014 dan 2019, merupakan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. &ldquo;Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalonan Presiden RI periode 2014&ndash;2019 dan 2019&ndash;2024 merupakan informasi yang terbuka,&rdquo; tegas Handoko. Sebagaimana diketahui, Bonatua Silalahi mengajukan sengketa informasi ke KIP setelah menilai KPU RI menutupi sejumlah data dalam salinan ijazah kelulusan Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia mempersoalkan adanya informasi yang dikaburkan dalam dokumen tersebut. Sembilan informasi yang sebelumnya disamarkan KPU RI meliputi nomor ijazah, nomor induk mahasiswa (NIM), tanggal lahir, tempat lahir, tanda tangan pejabat yang melegalisasi, tanggal legalisasi, tanda tangan Rektor UGM, serta tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dengan putusan ini, KIP menegaskan prinsip keterbukaan informasi publik dalam proses pencalonan pejabat negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KIP memutuskan ijazah Jokowi sebagai informasi terbuka. Salinan ijazah dapat diakses publik sesuai putusan KIP pada 2025 di Jakarta.

KIP Putuskan Ijazah Jokowi Informasi Terbuka, Bisa Diakses Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/17/nz1mjSoG6a8KepQiaz1SkVtA9M7Jh0wuT60zw9c3-283788910.jpg" alt="Danareksa raih predikat badan publik informatif. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Danareksa raih predikat badan publik informatif. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) masih menunjukkan ketimpangan. Hal itu tercermin dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2025 yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP).&nbsp; Dari 63 BUMN yang dinilai, hanya 39 yang masuk kategori Informatif dengan rentang nilai 90&ndash;100. Dalam penilaian tersebut, PT Danareksa (Persero) mencatatkan skor 96,20 dan berada di kelompok nilai tertinggi. Angka ini kontras dengan rata-rata Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Nasional 2025 yang berada di level 66,43 atau masih dalam kategori Sedang. Data tersebut memperlihatkan bahwa pemenuhan prinsip keterbukaan informasi di BUMN belum merata. Sebagian badan usaha telah memiliki sistem pengelolaan informasi yang relatif mapan, sementara lainnya masih tertinggal, baik dari sisi kelengkapan informasi, kemudahan akses, maupun kecepatan layanan kepada publik. Komisi Informasi Pusat dalam evaluasinya menilai sejumlah aspek, mulai dari keberadaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga respons terhadap permintaan informasi masyarakat.&nbsp;Penilaian juga mencakup konsistensi badan publik dalam membuka informasi non-dikecualikan secara berkala. Direktur Utama Holding BUMN Danareksa Yadi Jaya Ruchandi menilai keterbukaan informasi menjadi tantangan tersendiri bagi holding dengan struktur bisnis yang kompleks. Danareksa saat ini membawahi 14 entitas yang bergerak di berbagai sektor, sehingga koordinasi data dan informasi menjadi krusial. &ldquo;Keterbukaan informasi tidak berdiri sendiri. Itu berkaitan langsung dengan tata kelola dan pengambilan keputusan, terutama di perusahaan yang mengelola aset negara,&rdquo; ujar Yadi melalui keterangannya. Penilaian KIP 2025 memiliki konteks strategis karena Indeks Keterbukaan Informasi Publik telah masuk dalam Program Prioritas Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025&ndash;2029.&nbsp; Pemerintah menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat akuntabilitas badan publik. Termasuk BUMN yang menjalankan fungsi ekonomi sekaligus pelayanan publik. Dalam praktiknya, keterbukaan informasi juga berkaitan dengan pengelolaan proyek-proyek strategis dan kerja sama investasi. Minimnya transparansi kerap menjadi sumber sengketa informasi dan berpotensi memicu ketidakpercayaan publik. Karena itu, hasil evaluasi KIP dapat dibaca sebagai cermin sejauh mana badan publik siap diawasi. Meski demikian, capaian nilai tinggi dalam penilaian KIP tidak serta-merta menutup ruang kritik. Tantangan ke depan adalah memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan indikator administratif. Tapi benar-benar memudahkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, akurat, dan berdampak. Evaluasi KIP 2025 menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan besar dalam mendorong standar keterbukaan informasi yang setara di seluruh BUMN. Perbaikan berkelanjutan diperlukan agar prinsip transparansi tidak sekadar menjadi jargon, melainkan praktik yang dirasakan manfaatnya oleh publik.

Evaluasi Keterbukaan Informasi BUMN 2025 menunjukkan ketimpangan dan tantangan dalam transparansi informasi publik

Keterbukaan Informasi BUMN Masih Timpang, Holding BUMN Danareksa Masuk Kelompok Nilai Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/Bantuan-PKH-Tahap-1-_NUR-CHAMIM-9-949853479.jpg" alt="Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbagai macam bantuan sosial (bansos) telah disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) hingga kini Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Rp 900 ribu yang baru saja disalurkan pada Senin (20/10) hari ini. Adapun dalam penyaluran bansos ditentukan oleh desil. Seperti halnya BLTS hanya akan dibagikan pada desil 1-4. Desil sendiri merupakan alat yang membagi masyarakat menjadi sepuluh kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.&nbsp; Pembagian ini sendiri termasuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diadministrasi pemerintah. Dengan ini, tak semua masyarakat Indonesia memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial. Sementara itu, desil sendiri mencerminkan sebuah tingkat kesejahteraan masyarakat dari urutan paling tidak Sejahtera menjadi paling makmur. Dengan sistem ini, pemerintah bisa memastikan bahwa bantuan sosial diberikan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Berikut adalah rinciannya! Desil 1: 10 persen masyarakat yang paling miskin (miskin ekstrem) Desil 2: Miskin&nbsp; Desil 3: Hampir miskin Desil 4: Rentan Miskin&nbsp; Desil 5: Cukup atau mulai mendekati kesejahteraan menengah Desil 6-10: Kelompok menengah ke atas dan bukan prioritas untuk menerima bantuan sosial. Kategori Penerima Bansos Berdasarkan Densil Desil 1-4: Mendapatkan PKH dan BLTS Desil 1-5: Mendapatkan BPNT atau Program Sembako Desil 1-5: Mendapatkan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) Desil 1-5: Berpotensi untuk menerima Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), sesuai hasil asesmen Kemensos. Cara Mengecek Desil Melalui Ponsel&nbsp; Terdapat dua cara mudah untuk mengecek desil dan status penerima bantuan sosial, berikut diantaranya: Memeriksa melalui Situs Resmi Kemensos Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa Masukkan nama lengkap yang sesuai KTP dan kode captcha Tekan &ldquo;Cari Data&rdquo; Hasil pencarian menunjukkan nama penerima, jenis bantuan, dan periode pencairan. Memeriksa melalui Aplikasi Cek Bansos Buka Aplikasi Cek Bansos yang di-download dari Google Play Store atau App Store Pilih opsi &ldquo;Cek Bansos&rdquo; Masukkan informasi mengenai wilayah dan nama penerima bantuan Masukkan kode keamanan dan tekan &ldquo;Cari Data&rdquo; Informasi mengenai status penerima dan jadwal pencairan muncul secara langsung.

Artikel ini menjelaskan tentang bantuan sosial pemerintah, kategori penerima berdasarkan desil, dan cara mengecek status penerima bansos.

Cara Mengetahui Desil Penerima Bansos: Kategori Desil hingga Cara Cek!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/8Y9ZR2b0KiThCZeBd8ijGkd3puScK4QfphgCFy0K-3943094979.jpg" alt="Barisan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Barisan mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sidang perdana sengketa informasi publik antara mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) digelar di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Senin (13/10).&nbsp; Permohonan sengketa tersebut diajukan oleh mantan pegawai KPK yang diberhentikan melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Permohonan diajukan lantaran BKN selaku pemilik informasi menolak membuka hasil dan proses pelaksanaan tes tersebut. Ketua IM57+ Institute, Lakso Anandito, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya panjang untuk memperjuangkan keadilan bagi 57 pegawai KPK yang diberhentikan. Sebab, tidak ada alasan jelas mengapa sebanyak 57 pegawai KPK diberhentikan. &ldquo;Proses persidangan ini hanyalah bagian advokasi besar untuk pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK. Setelah empat tahun pemecatan, sampai saat ini belum ada kejelasan alasan mengapa pegawai KPK tersebut harus diberhentikan,&rdquo; kata Lakso kepada wartawan, Senin (13/10). Dalam persidangan yang dihadiri anggota IM57+ Institute Hotman Tambunan dan Ita Khoiriyah bersama tim kuasa hukum, pihak BKN disebut tidak dapat memberikan jawaban yang memadai.&nbsp; &ldquo;Perwakilan PPID BKN juga tidak dapat menjawab secara jelas alasan dari tetap dirahasiakannya dokumen tersebut dan adanya kekhususan tes ini hanya untuk pegawai KPK yang dialihkan,&rdquo; ucap Lakso. Ia menilai, keterbukaan hasil TWK menjadi semakin relevan untuk menuntaskan persoalan yang telah berlangsung selama empat tahun ini. Ia menekankan, para pegawai KPK yang dipecat dengan dalih tidak lulus TWK tidak mempunyai kejelasan informasi mengapa diberhentikan dari lembaga antirasuah. &ldquo;Hal yang menarik lainnya adalah soal relevansi dari pembukaan dokumen TWK, kami sebagai pemohon menyatakan semakin relevan pembukaan dokumen tersebut untuk menuntaskan kasus ini secara tuntas dan serius setelah empat tahun tanpa perkembangan berarti,&rdquo; lanjutnya. Lakso menambahkan, pergantian pemerintahan memberikan peluang bagi negara untuk menyelesaikan polemik ini secara adil. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki momentum yang tepat untuk menunjukkan komitmen terhadap penguatan lembaga antikorupsi.&nbsp; &ldquo;Ini merupakan momentum baik bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan komitmen penguatan KPK melalui pengembalian hak 57 pegawai KPK ke KPK,&rdquo; tutur Lakso. Ia menilai, persoalan pemecatan 57 pegawai KPK merupakan isu hukum dan etika yang belum terselesaikan, meski telah ada rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman RI. Lebih lanjut, Lakso menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah dalam membenahi pemberantasan korupsi. Terlebih, Presiden Prabowo beberapa kali melontarkan komitmen pada isu pemberantasan korupsi. &ldquo;Presiden yang selalu mengulang seriusnya persoalan korupsi perlu mengambil kesempatan ini dengan keseriusan pengembalian 57 pegawai KPK,&rdquo; pungkasnya.

Mantan pegawai KPK ajukan sengketa informasi publik terkait TWK, menuntut keadilan dan hak kembali bekerja di KPK.

Eks Pegawai KPK Ajukan Permohonan Sengketa KIP soal TWK, Berjuang untuk Kembali Bekerja di KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/ANTREAN-BSU_NUR-CHAMIM-10-3113267650.jpg" alt="Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan inisiatif penting dari pemerintah yang dirancang sebagai bantuan sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia, terutama saat mereka menghadapi tekanan dan tantangan ekonomi yang signifikan.&nbsp; BSU terbukti menjadi penyangga yang sangat dibutuhkan bagi jutaan keluarga pekerja. Memasuki bulan Oktober, timbul pertanyaan besar di kalangan para pekerja mengenai kelanjutan pencairan dana BSU.&nbsp; Tingginya dampak positif yang dirasakan membuat harapan untuk dilanjutkannya program ini semakin besar. BSU telah memberikan dorongan finansial yang vital bagi pekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa program BSU ini dinilai sangat efektif. Keberadaan bantuan ini dianggap sukses membantu para pekerja dalam mengatasi dampak langsung dari inflasi dan juga kenaikan harga bahan pokok.&nbsp; Oleh karena itu, adanya dukungan dari pemerintah terhadap efektivitas program ini semakin memperkuat spekulasi dan harapan publik mengenai potensi perpanjangannya di masa mendatang. Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) BSU sendiri diberikan Rp300.000/bulan selama 2 bulan yang dicairkan sekaligus menjadi Rp600.000.&nbsp; Syarat utamanya yakni: 1. WNI dengan NIK valid 2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan harus aktif hingga 30 April 2025 3. Gaji kurang dari Rp3,5 juta/bulan 4. Bukan ASN, TNI, atau Polri 5. Prioritas bagi pekerja yang belum menerima PKH Cara Cek BSU&nbsp; Melalui Website Kemnaker 1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id dan scroll hingga ke bagian bawah untuk menemukan menu &ldquo;Pengecekan NIK Penerima BSU&rdquo; 2. Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kamu miliki. 3. Ketik kode keamanan (captcha) yang ditampilkan pada layar kemudian klik lagi tombol &ldquo;Cek Status. 3. Tinggal tunggu hingga sistem menampilkan status penerima BSU Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan 1. Buka website https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 2. Gulir ke bawah hingga kamu menemukan kolom &ldquo;Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?&rdquo; 3. Lengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap yang sesuai dengan KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP aktif, dan alamat email aktif. Pastikan informasi kontak telah sesuai supaya dapat menerima notifikasi terkait pencairan. 4. Klik &ldquo;Lanjutkan&rdquo; dan ikuti proses hingga selesai. Melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) 1. Buka aplikasi JMO pada handphone. 2. Cari bagian &ldquo;Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)&rdquo; lalu klik. 3. Layar akan menampilkan form &ldquo;Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?&rdquo; 4. Masukkan data diri seperti, NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, serta nomor HP dan alamat email yang masih aktif sesuai KTP. 5. Klik &ldquo;Lanjutkan&rdquo;.

Program BSU pemerintah berikan harapan baru bagi pekerja di tengah tantangan ekonomi, simak cara cek penerima BSU.

Cara Cek Bansos BSU Oktober 2025 Beserta Syarat Penerimanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/12/JKT_Realisasi-Investasi-Indonesia_SALMAN-TOYIBI-05JPG-2886378535.jpg" alt="Barang bukti minyak goreng Minyakita dan mesin ditampilkan saat konferensi pers terkait produk minyak goreng Minyakita isi tidak sesuai kemasan di Lobby Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti minyak goreng Minyakita dan mesin ditampilkan saat konferensi pers terkait produk minyak goreng Minyakita isi tidak sesuai kemasan di Lobby Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/3/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah akan memulai kembali penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa 20 kg beras dan Minyakita (minyak goreng bersubsidi) yang dijadwalkan mulai Oktober 2025. Program ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat terjaga dan kebutuhan pangan pokok tetap terjangkau.&nbsp; Selain bantuan pangan utama, sebagian pemerintah daerah juga menambahkan bantuan lain, seperti uang tunai atau subsidi pangan, untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan bantuan. Bantuan ini tidak otomatis diterima semua warga. Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) wajib tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) pemerintah. Prioritas utama umumnya diberikan kepada mereka yang sudah terdaftar sebagai penerima program BPNT atau PKH sebelumnya. Di samping kriteria nasional, setiap daerah berhak menetapkan kriteria tambahan, misalnya memprioritaskan keluarga miskin, penduduk di wilayah rawan pangan, atau berdasarkan hasil verifikasi data penduduk setempat. Cara Cek Nama Penerima Lewat NIK Demi memastikan kamu terdaftar sebagai penerima bansos beras 20 kg dan Minyakita, berikut langkah mudah untuk mengeceknya! 1. Buka link cekbansos.kemensos.go.id. 2. Pilih wilayah tempat kamu tinggal dari provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. 3. Masukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sesuai dengan KTP. 4. Isi captcha yang muncul lalu tekan tombol &ldquo;Cari Data&rdquo; atau &ldquo;Cari Penerima&rdquo;. 5. Daftar hasil akan tertampil, jika nama kamu muncul berarti kamu berhak mendapatkan bansos. Jika tidak, ada keterangan &ldquo;Tidak terdaftar&rdquo; atau sejenisnya. 6. Cara lain juga bisa menggunakan aplikasi resmi &ldquo;Cek Bansos&rdquo; jika tersedia di wilayahmu.

Pemerintah akan memulai kembali penyaluran bantuan sosial berupa 20 kg beras dan Minyakita mulai Oktober 2025. Cek apakah kamu terdaftar!

Cara Cek Penerima Bansos Beras 20kg dan Minyakita yang Cair Oktober 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/PERLINSOS-18-3292213805.jpg" alt="Ilustrasi penyaluran BLT kepada masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyaluran BLT kepada masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kembali menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) di bulan Oktober 2025, salah satunya bansos beras. Program ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa memenuhi kebutuhan pokok di tengah fluktuasi harga. Sejak awal Oktober, sedikitnya ada enam jenis bansos yang mulai dicairkan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyaluran bansos ini juga menjadi tahap akhir dari program bantuan tahun 2025. Kementerian Sosial (Kemensos) kini tengah menuntaskan distribusi tahap ketiga sekaligus menyiapkan pencairan untuk triwulan keempat yang berlangsung Oktober hingga Desember 2025. Nah, buat masyarakat yang ingin tahu jenis-jenis bansos apa saja yang cair di Oktober ini dan bagaimana cara mengeceknya, berikut daftar lengkapnya, dikutip dari Info Bansos, Kamis (9/10). 1. BLT Dana Desa BLT Dana Desa kembali cair pada awal Oktober 2025. Bantuan ini bersumber dari dana desa yang disalurkan langsung ke setiap desa untuk diteruskan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap penerima berhak mendapat Rp 300.000 per bulan. Mekanisme penyalurannya berbeda-beda di setiap desa. Ada yang disalurkan bulanan, ada juga yang per tiga bulan sekali. Jika desa Anda menyalurkan tiap bulan, maka Oktober ini merupakan pencairan tahap ke-10. Dana biasanya bisa dicairkan melalui perangkat desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 2. Bantuan Beras 20 Kg (Periode Oktober&ndash;November) Bansos beras menjadi program besar pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas harga pangan. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan beras sebanyak 20 kilogram untuk periode Oktober dan November 2025. Bantuan ini disalurkan secara bertahap di seluruh Indonesia melalui Bulog. Penyaluran perdana dimulai dari Kabupaten Bogor dan akan menyebar ke daerah lain sesuai jadwal masing-masing. Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran sekitar Rp 7 triliun untuk program ini, demi memastikan pasokan beras tetap stabil di tingkat rumah tangga. 3. Bantuan Minyak Goreng 2 Liter atau BLT Rp 300.000 Selain beras, pemerintah juga menyalurkan bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter untuk setiap KPM. Jika tidak berupa barang, bantuan bisa diganti dalam bentuk uang tunai (BLT) senilai Rp 300.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa minyak goreng yang disalurkan adalah merek &ldquo;Minyak Kita&rdquo;. Produk resmi pemerintah untuk menjaga ketersediaan minyak murah di pasaran. Bantuan ini disalurkan bertahap sepanjang Oktober hingga November 2025 untuk 18,3 juta keluarga. 4. BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) BPNT merupakan salah satu program andalan Kemensos yang membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pangan harian. Pada triwulan keempat ini, BPNT mencakup periode Oktober hingga Desember 2025 dengan nominal Rp 200.000 per bulan. Biasanya, bantuan disalurkan secara rapel tiga bulan sekaligus, sehingga penerima bisa mendapatkan Rp 600.000 sekaligus. Dana akan masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok di e-warong atau tempat yang sudah ditunjuk pemerintah. 5. PKH (Program Keluarga Harapan) PKH adalah program yang paling ditunggu masyarakat karena menyasar langsung keluarga dengan anggota prioritas seperti ibu hamil, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas. Pada Oktober 2025, PKH memasuki tahap keempat. Penyaluran PKH dilakukan secara bertahap mulai awal Oktober hingga Desember 2025. Fokus utama bulan ini adalah menuntaskan pencairan bagi penerima lama dan validasi baru. Nilai bantuan bervariasi tergantung kategori penerima, mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 3 juta per tahap. 6. KIP (Program Indonesia Pintar) Program Indonesia Pintar (KIP) juga masuk daftar bantuan yang cair Oktober 2025. Bantuan ini menyasar pelajar dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Untuk termin ketiga (Oktober&ndash;Desember 2025), bantuan disalurkan ke rekening siswa dan dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah seperti buku, seragam, atau biaya transportasi. Siswa SMA/SMK umumnya menerima Rp 900.000 per tahun, sementara jenjang SD dan SMP mendapat nominal lebih kecil sesuai ketentuan. Cara Cek Penerima Bansos Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos Oktober 2025, kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Langkahnya mudah: Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Ketik nama sesuai KTP. Masukkan kode captcha yang tertera. Klik &ldquo;Cari Data&rdquo; dan tunggu hasil pencarian. Jika nama Anda terdaftar, akan muncul keterangan jenis bansos yang diterima dan status penyalurannya. Bagaimana Penyalurannya? Penyaluran dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi antara Kemensos, Bulog, pemerintah daerah, hingga aparat desa. Sebagian bantuan diberikan tunai lewat bank Himbara, sementara lainnya disalurkan dalam bentuk barang seperti beras atau minyak goreng. Kemensos menegaskan bahwa proses distribusi diharapkan tuntas sebelum akhir Desember 2025 agar masyarakat bisa menikmati manfaat bansos sebelum tahun berganti.

Pemerintah menyalurkan bansos beras dan bantuan lainnya di Oktober 2025 untuk menjaga ketahanan pangan.

Cara Cek Bansos Beras dan 6 Bantuan Lainnya di Website Resmi Oktober 2025, Bagaimana Penyalurannya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/bansos-1505301541.jpg" alt="Tumpukan beras di gudang Bulog yang siap disalurkan dalam beragam skema. Diantaranya adalah untuk bantuan sosial (bansos). (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Tumpukan beras di gudang Bulog yang siap disalurkan dalam beragam skema. Diantaranya adalah untuk bantuan sosial (bansos). (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial di seluruh Indonesia mendapat kabar gembira. Mulai Senin, 6 Oktober 2025, sebanyak sembilan jenis bantuan sosial (bansos) akan dicairkan secara serentak. Penyaluran ini dilakukan melalui bank-bank penyalur resmi, seperti BRI, BNI, BSI, dan Mandiri. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyaluran tahap akhir tahun 2025 sekaligus tindak lanjut kebijakan Presiden untuk memperkuat daya beli masyarakat.&nbsp; Status dana bansos di sistem penyalur sudah berstatus Standing Instruction (SI), yang berarti dana telah mulai ditransfer ke rekening masing-masing KPM. terutama bagi penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang baru beralih menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Merah Putih. Berikut daftar 9 bansos yang mulai disalurkan serentak, seperti dilansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group). <h3>1. PKH dan BPNT Tahap 4</h3> Pencairan ini mencakup alokasi untuk tiga bulan terakhir tahun 2025 (periode Oktober hingga Desember). KPM disarankan untuk rutin memeriksa saldo rekening mereka untuk memastikan dana telah masuk. <h3>2. Bantuan Pangan Beras 20 kg</h3> Pemerintah memperpanjang program bantuan beras 10 kg per bulan hingga Desember 2025. Khusus untuk bulan ini, KPM akan menerima penyaluran ganda atau dobel, yaitu 20 kg untuk alokasi September dan Oktober. Total anggaran untuk program ini mencapai Rp 13,9 triliun dengan sasaran 18,2 juta keluarga penerima manfaat. <h3>3. Bantuan Minyak Goreng 4 Liter</h3> Sebagai pelengkap dari bansos beras, setiap KPM penerima BPNT juga berhak mendapatkan 4 liter minyak goreng untuk periode alokasi September&ndash;Oktober. Bantuan ini merupakan hasil kolaborasi antara DPR RI dan Kementerian Keuangan. <h3>4. BLT Kemiskinan Ekstrem (Dana Desa)</h3> Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini senilai Rp 300.000 per bulan. Bansos ini secara spesifik ditujukan bagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem di wilayah desa dan tidak menjadi penerima PKH maupun BPNT. Di beberapa daerah, penyaluran BLT dilakukan secara kumulatif hingga tiga bulan sekaligus. <h3>5. Program Indonesia Pintar (PIP)</h3> Bantuan pendidikan ini bersifat tunai untuk pelajar dari tingkat SD hingga SMA. Penyaluran dilakukan melalui bank penyalur: BRI (untuk tingkat SD), BNI (untuk SMP dan SMA), dan BSI (khusus untuk wilayah Aceh). Dana ini diteruskan kepada siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau rekening Simpanan Pelajar (SimPel). <h3>6. Bantuan Penebalan Rp 400.000</h3> Tambahan dana ini dikhususkan bagi KPM PKH-BPNT pemegang KKS baru serta penerima baru yang lolos hasil validasi tahap akhir. Penerima akan memperoleh tambahan sebesar Rp 400.000 bersamaan dengan pencairan tahap 2 dan tahap 3 mereka. <h3>7. PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan</h3> Program ini memberikan fasilitas layanan kesehatan gratis. PBI ditujukan bagi masyarakat di desil 1&ndash;5 (kelompok termiskin) dan memastikan mereka tidak perlu membayar iuran BPJS Kesehatan karena telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. <h3>8. Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas Tunggal</h3> Bantuan ini disalurkan dalam bentuk makanan siap saji dengan nilai setara Rp 30.000 per hari. Makanan ini diberikan dua kali sehari dan ditujukan bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas berat yang hidup sendiri (tunggal). <h3>9. Penyaluran Susulan PKH-BPNT Peralihan PT Pos ke KKS Merah Putih</h3> Penerima yang baru terdaftar dan KPM yang mengalami peralihan sistem penyaluran dari PT Pos Indonesia ke KKS Merah Putih akan segera menerima bantuan susulan tahap 2 dan 3 mereka. Penyaluran susulan ini akan berbarengan dengan bantuan penebalan tambahan senilai Rp 400.000. &nbsp; &nbsp;

Pemerintah salurkan 9 jenis bantuan sosial mulai 6 Oktober 2025, manfaatkan program untuk Keluarga Penerima Manfaat.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kip

Berita Terkini