<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati upaya hukum praperadilan yang dilakukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait penghentian supervisi dan pengusutan sosok King Maker dalam skandal Djoko Tjandra. Praperadilan ini dilayangkan MAKI pada Senin (23/8) kemarin.  "KPK menghormati hak setiap pihak yang mengajukan praperadilan atas suatu penanganan perkara korupsi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (24/8).  Ali menyampaikan, gugatan praperadilan itu dinilai sebagai bentuk perhatian masyaraiat pada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, dalam proses pengajuan praperadilan, pengadilan akan menguji dan memutuskan apakah pokok yang dipersoalkan memenuhi syarat atau tidak berdasarkan ketentuan pengajuan praperadilan.  "Kami perlu sampaikan juga sebagai pemahaman bersama bahwa pelaksanaan supervisi perkara oleh KPK, sesuai ketentuan hanya dilakukan sampai dengan tahap penyidikan. Sehingga kegiatan supervisi dinyatakan selesai ketika perkara dimaksud telah dilimpahkan ke pengadilan," ucap Ali.  Dia menyampaikan, setiap perkara yang telah masuk dalam proses persidangan menjadi kewenangan majelis makim, termasuk praperadilan terkait supervisi skandal Djoko Tjandra. Sehingga KPK dipastikan tidak akan melakukan intervensi. "Siapapun, termasuk KPK tidak boleh melakukan intervensi dengan alasan apapun," tegas Ali.  Ali menyebut, jika perkara telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, namun menemukan atau mengetahui adanya dugaan korupsi sebagai tindaklanjut penanganan perkara tersebut, KPK mempersilakan untuk melaporkannya. "Pelaporan itu harus disertai dengan data awal yang konkret. KPK pastikan akan tindaklanjuti," ujar Ali.  Sebelumnya, Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan, tindakan KPK yang menghentikan supervisi terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali adalah bentuk penelantaran perkara. Penghentian supervisi ini, berakibat pada penanganan perkara menjadi terkendala untuk membongkar dan mencari King Maker.  "Ini sebagai bentuk penghentian penyidikan perkara korupsi secara materiel, diam-diam, menggantung dan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," kata Boyamin, Senin (23/8).  Dia pun mengaku, telah menyampaikan surat kepada KPK pada 11 September 2020 lalu, mengenai penyampaian materi dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari untuk digunakan bahan supervisi. Terlebih dalam penanganan perkara, MAKI juga telah diundang KPK pada 18 September 2020 untuk memperdalam informasi terkait King Maker dalam perkara dugaan korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali.  Untuk menambah bukti, Boyamin juga sudah menyerahkan transkip pembicaraan antara Anita Kolopaking dan Pinangki Sirna Malasari yang tebalnya sekitar 140 halaman. "Hal-hal tersebut juga akan dijadikan bukti dalam persidangan pengajuan praperadilan ini," tegas Boyamin.  Terkait dugaan sosok King Maker, dalam pertimbangan putusan terhadap Pinangki, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membenarkan adanya sosok King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra. Tetapi majelis hakim tidak mampu menggali siapa King Maker tersebut.  "Sehingga menjadi kewajiban KPK untuk menemukan peran King Maker sebagai aktor intelektual dari Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali, tapi KPK melalui Ketua KPK Firli Bahuri pada tanggal 30 Juli 2021 menyatakan telah menghentikan supervisi perkara tindak pidana korupsi pengurusan fatwa oleh Pinangki Sirna Malasari dan kawan-kawan untuk membebaskan Djoko Tjandra atas vonis penjara perkara korupsi Bank Bali," sesal Boyamin.

KPK Hormati Langkah MAKI yang Gugat Supervisi Skandal Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/boyamin-MAKI.jpg" alt="KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/2). Kedatangan Boyamin untuk menagih janji KPK yang bakal menindaklanjuti sosok King Maker dalam kasus dugaan suap pengurusan fatwa hukum kepentingan untuk Djoko Tjandra.  Karena istilah King Maker dalam amar putusan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari benar adanya. Tetapi siapa sosok King Maker belum terungkap.  "Saya datang ke KPK ini untuk menagih berkaitan dengan King Maker. Sekaligus saya menyerahkan profil King Maker yang lebih rinci," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (23/2).  Boyamin menduga, sosok King Maker merupakan unsur penegak hukum. Dia pun menduga, sosok tersebut mempunyai jabatan tinggi pada sebuah lembaga negara.  "King Maker dari unsur penegak hukum. Penegak hukum dan jabatannya tinggi. Oknum penegak hukum yang jabatannya tinggi. Itu berdasarkan versi dari salah satu saksi yang diproses ke pengadilan," beber Boyamin.  Oleh karena itu, Boyamin meminta KPK secara tegas mengusut sosok King Maker dalam skandal Djoko Tjandra. Sebab hingga kini, sosok tersebut belum berhasil terungkap.  "Karena saya mendapatkan dari salah satu saksi yang diproses di persidangan kemarin melalui teman saya untuk mencoba meminta penjelasan siapa sih King Maker. Didapatkan gambaran seperti itu dan saya serahkan ke sini (KPK)," tandas Boyamin.  Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menyatakan akan mendalami pihak lain dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.  "Kami akan mendalami dulu karena kami tidak menangani perkara itu. Itu semua yang terungkap di persidangan untuk perkaranya Pinangki," ujar Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/2) lalu.  Nurul Ghufron menegaskan, KPK membuka kemungkinan mengusut pihak lain dalam kasus tersebut. Meski memang perkara itu sebelumnya ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung.  "Kalau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka. Tapi tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," ujar Ghufron.  Ghufron menyebut, untuk menindaklanjuti perkara itu, KPK harus bisa menemukan alat bukti. "Memungkinkan begitu sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," pungkas Ghufron.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=g1myOtLNfnk

Tagih KPK Usut Sosok King Maker, MAKI Duga dari Unsur Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan mendalami pihak lain dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan terpidana kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Karena dalam amar putusan Pinanki Sirna Malasari, terungkap istilah 'King Maker' tetapi belum diketahui siapa sosok tersebut.  Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari telah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/2) kemarin.  "Kami akan mendalami dulu karena kami tidak menangani perkara itu. Itu semua yang terungkap di persidangan untuk perkaranya Pinangki," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (9/2).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menegaskan, KPK membuka kemungkinan mengusut pihak lain dalam kasus tersebut. Meski memang perkara itu sebelumnya ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung.  "Kalau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka. Tapi tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," ujar Ghufron.  Ghufron menyebut, untuk menindaklanjuti perkara itu, KPK harus bisa menemukan alat bukti.  "Memungkinkan begitu sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," pungkas Ghufron.  Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta agar KPK bisa mengungkap sosok 'King Maker' dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Terlebih istilah 'King Maker' ini terungkap dalam pertimbangan putusan majelis hakim terhadap amar putusan Pinangki Sirna Malasari, tetapi dalam proses persidangan tidak diketahui siapa sosok tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/02/2021/kpk-diminta-ungkap-sosok-king-maker-dalam-skandal-djoko-tjandra/">KPK Diminta Ungkap Sosok King Maker dalam Skandal Djoko Tjandra</a>  "Sekarang tugasnya KPK untuk mengungkap semua peran pihak-pihak lain yang belum bisa terungkap oleh proses-proses penyidikan maupun proses di Pengadilan Tipikor," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (9/2).  Boyamin juga meminta agar KPK bisa menelusuri inisial 'Bapakku' dan 'Bapakmu' sebagaimana yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu. Dia lantas mengancam, akan menggugat KPK jika tidak menindaklanjuti keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.  "Ini tugasnya KPK, kalau nanti KPK ini tidak bergerak-bergerak, terpaksa MAKI pasti akan menggugat KPK melalui jalur praperadilan atas tidak dilanjutkannya proses-proses terkait kasus Djoko Tjandra terkait dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat," tegas Boyamin.  Dalam pertimbangan putusan, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat mengakui terdapat istilah 'King Maker' dalam proses persidangan. Tetapi sosok tersebut tidak terungkap.  Dalam kasusnya, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.  Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntut empat tahun pidana penjara dengan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q7o5EBbbkUc

KPK Akan Telusuri Istilah 'King Maker' Dalam Skandal Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/PSX_20201102_231447.jpg" alt="Terpidana kasus cessie Bank Bali DTerdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut be" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus cessie Bank Bali DTerdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mengusut dugaan keterlibatan sosok 'king maker' dalam kasus Djoko Tjandra dan Pinangki Sirna Malasari. Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, ketika dimintai tanggapan perihal adanya keterlibatan pihak lain berdasarkan hasil putusan terdakwa Irfan Jaya.  "Kalau ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan tentu kami sangat terbuka, tetapi tentu kami akan menunggu dari hasil putusan dulu sejauh mana kemungkinan itu," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2) dikutip dari ANTARA.  Ghufron menegaskan, pihaknya sangat terbuka mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut jika terdapat alat bukti yang mendukung.  "Memungkinkan begitu, sepanjang kemudian ada alat bukti yang mendukung," ujar Ghufron.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyatakan bahwa 'action plan' untuk membebaskan Djoko Tjandra dari eksekusi pidana memang menyebutkan soal 'king maker'.  "Menimbang bahwa dalam file 'action plan' tersebut disebut sosok sebagai 'king maker', menimbang bahwa sosok 'king maker' ditemukan dalam komunikasi 'chat' menggunakan aplikasi 'whatsapp' antara nomor Pinangki dengan Anita Kolopaking dan juga tertuang dalam BAP nama saksi Rahmat, berdasarkan bukti elektronik menggunakan aplikasi WA yang di persidangan isinya dibenarkan saksi Pinangki, Anita Kolopaking, dan Rahmat telah terbukti benar adanya sosok 'king maker' tersebut," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (18/1).  Hal itu terungkap dalam pertimbangan vonis untuk terdakwa Andi Irfan Jaya. Namun sosok 'king maker' tersebut tidak juga terungkap.  Andi telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti membantu Pinangki menerima suap sebesar 500 ribu dolar AS sekaligus melakukan pemufakatan jahat.  Sementara Pinangki divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima suap 500 ribu dolar AS, melakukan pencucian uang sebesar 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036 serta melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi, Anita Kolopaking dan Djoko untuk menjanjikan sesuatu berupa uang sejumlah 10 juta dolar AS kepada pejabat di Kejagung dan MA.  Sedangkan untuk terdakwa Djoko belum dijatuhi vonis.  Baca juga: <a href="https://KPK Diminta Ungkap Sosok King Maker dalam Skandal Djoko Tjandra">KPK Diminta Ungkap Sosok King Maker dalam Skandal Djoko Tjandra</a>  Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya juga telah melapor ke KPK terkait adanya istilah "bapakku-bapakmu" dan "king maker" dalam kasus Djoko.  Diketahui, KPK juga telah menerima salinan berkas perkara Djoko yang sebelumnya telah dimintakan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri.  Sebagaimana Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Polri dan Kejagung. Pewarta : Benardy Ferdiansyah.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CMwXCpSKD_c

KPK Buka Peluang Usut Peran 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/boyamin-MAKI.jpg" alt="KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAWAL KASUS: Koordinator MAKI Boyamin Saiman. MAKI mendapatkan informasi dan data dari berbagai pihak, tapi bukan dari BIN. (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengungkap sosok 'King Maker' dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan terpidana korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Terlebih istilah 'King Maker' terungkap dalam pertimbangan putusan majelis hakim terhadap amar putusan Pinangki Sirna Malasari, tetapi dalam proses persidangan tidak diketahui siapa sosok tersebut.  "Sekarang tugasnya KPK untuk mengungkap semua peran pihak-pihak lain yang belum bisa terungkap oleh proses-proses penyidikan maupun proses di Pengadilan Tipikor," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (9/2).  Boyamin juga meminta agar KPK bisa menelusuri inisial 'Bapakku' dan 'Bapakmu' sebagaimana yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu. Dia lantas mengancam akan menggugat KPK jika tidak menindaklanjuti keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/09/02/2021/pinangki-divonis-10-tahun-penjara-kejagung-risiko-dia/">Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara, Kejagung: Risiko Dia</a>  "Ini tugasnya KPK, kalau nanti KPK ini tidak bergerak-bergerak, terpaksa MAKI pasti akan menggugat KPK melalui jalur praperadilan atas tidak dilanjutkannya proses-proses terkait kasus Djoko Tjandra terkait dengan pihak-pihak lain yang diduga terlibat," tegas Boyamin.  Pernyataan senada juga disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Dia mendorong agar KPK untuk mendalami pihak-pihak lain, terutama menemukan siapa sebenarnya sosok 'King Maker' dalam lingkaran kejahatan Pinangki dan Djoko Soegiarto Tjandra.  ICW berpandangan, kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki ini melibatkan tiga klaster, mulai dari penegak hukum, swasta, sampai politisi.  "ICW tidak berharap penanganan perkara lanjutan ini kembali dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sebab, rekam jejak Korps Adhyaksa dalam menangani perkara ini sudah terbukti tidak dapat menuntaskan sampai pada aktor intelektualnya," tegas Kurnia.  Dalam pertimbangan putusan, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat mengakui terdapat istilah 'King Maker' dalam proses persidangan. Tetapi sosok tersebut tidak terungkap.  Dalam kasusnya, mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.  Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang hanya menuntut empat tahun pidana penjara dengan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Te2iMbh-guM

KPK Diminta Ungkap Sosok King Maker dalam Skandal Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/JKT_PEMERIKSAAN-LANJUTAN-JAKSA-PINANGKI_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/9/2020). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/9/2020). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure><div align="left"> JawaPos.com - Kejaksaa Agung (Kejagung) memberikan alasan tidak menindaklanjuti laporan mengenai dugaan keterlibatan inisial 'Bapakku-Bapakmu' dalam perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Menurutnya, belum ada bukti kuat inisial tersebut dalam kasus dugaan suap Jaksa Pinangki.  </div> <div align="left"> "Kalau cuma Bapakku, pembuktian gitu lho. Selama tidak ada pembuktian, ya sudah itu jadi isu-isu sementara, tapi kita tidak terpengaruh," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono saat dikonfirmasi, Minggu (20/9).  </div> <div align="left"> Publik diminta menunggu fakta yang terungkap dalam persidangan perkara suap dan TPPU Jaksa Pinangki. Menurutnya, dalam persidangan nanti akan terungkap konstruksi perkara Jaksa Pinangki.  </div> <div align="left"> "Tunggu hari Rabu dibaca (surat dakwaan) nanti. Ada apa enggak (inisial Bapakku-Bapakmu dan King Maker)," ucap Ali menegaskan.  </div> <div align="left"> Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terburu-buru melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Boyamin menduga, tindakan terburu-buru tersebut dilakukan untuk melokalisir perkara hanya pada Pinangki.  </div> <div align="left"> "Memang menemukan kejanggalan, kalau boleh menduga adanya kejanggalan, karena nampak buru-buru itu menutupi pihak-pihak lain. Pelimpahan ini semata-mata nampaknya untuk melokalisir di Pinangki saja," kata Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (18/9).  </div> <div align="left"> Padahal dalam perkara suap dan TPPU Jaksa Pinangki terdapat pihak lain yang terlibat dalam skandal Djoko Tjandra yang dicoba untuk ditutupi, salah satunya sosok 'King Maker'. Menurutnya, kedatangannya ke KPK untuk menjelaskan sosok King Maker ke lembaga antirasuah.  </div> <div align="left"> Sosok tersebut, lanjut Boyamin, yang membuat Pinangki bersama teman dekatnya Rahmat menemui Djoko Tjandra di Malaysia. Boyamin menyebut, King Maker itu merupakan pihak yang mengetahui proses pengurusan fatwa hukum agar Djoko Tjandra terbebas dari eksekusi.  </div> <div align="left"> "Tapi ketika Pinangki pecah kongsi dengan Anita Kolopaking (mantan pengacara Joko Tjandra) dan hanya mendapatkan rezeki seakan-akan Anita dari Joko Tjandra maka king maker ini berusaha membatalkan dan membiarkan PK itu. Sehingga terungkap di DPR segala macem itu, 'King Maker'di belakang itu semua," beber Boyamin.  </div> <div align="left"> Kendati demikian, Boyamin enggan menjelaskan secara rinci sosok  </div> <div align="left"> King Maker tersebut. Dia menegaskan, hal itu merupakan tugas aparat penegak hukum untuk membongkar perkara tersebut.  </div> <div align="left"> <ul> 	<li dir="ltr">"King Maker itu bisa membuat seperti itu pergerakan awal untuk fatwa, terus pergerakan hingga membubarkan membuyarkan paket berikutnya. Karena kan kemudian Pinangki pecah kongsi dengan Anita dan Anita kemudian berjalan sendiri mengurusi PK," pungkasnya. (*)</li> </ul> </div>

Kejagung: Bapakku-Bapakmu dan King Maker Harus Tunggu Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/JKT1-DJOKO-TJANDRA-RIKSA-KEJAGUNG-FED-6-1.jpg" alt="Tersangka BLBI dan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra meninggalkan Gedung Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Senin (31/8/20). Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kepengurusan fatwa Mahka" width="100%">
<figcaption>Tersangka BLBI dan suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra meninggalkan Gedung Jampidsus, Kejagung, Jakarta, Senin (31/8/20). Djoko Tjandra sebagai tersangka kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait kepengurusan fatwa Mahka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, menyerahkan bukti tambahan terkait perkara yang melibatkan Djoko Tjandra. Boyamin menyebut, ada istilah 'King Maker' dalam pembicaraan antara Jaksa Pinangki Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan Anita Kolopaking.  "Salah satu yang mengejutkan dan ini adalah hal yang baru, yaitu ada penyebutan istilah King Maker dalam pembicaraan-pembicaraan itu antara PSM, ADK dan JST," kata Boyamin di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (16/9).  Boyamin mengharapkan, KPK dapat mengusut istilah 'King Maker' tersebut, dia pun mengaku tidak akan membawanya ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Karena, kasus Djoko Tjandra pada dua institusi itu bakal segera selesai pada tahap penyidikan.  "Karena kejagung sudah buru-buru cepat selesai, PSM udah P21. Bareskrim juga nampaknya bentar lagi segera berkasnya diserahkan kembali ke Kejagung," cetus Boyamin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/09/2020/bukti-tambahan-bapakmu-bapakku-terkait-skandal-djoko-tjandra/">Bukti Tambahan ‘Bapakmu-Bapakku’ Terkait Skandal Djoko Tjandra</a>  Oleh karena itu, Boyamin pun tak hentinya meminta KPK untuk tegas mengambil alih skandal Djoko Tjandra yang menyangkut anggota Kejagung dan Polri. Terlebih, bisa membuka penyelidikan baru terkait istilah King Maker.  "Kalau toh supervisi udah terlalu ketinggalan, ya saya minta untuk ambil alih. Tapi melihat nama King Maker itu kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri, yang ditangani oleh KPK untuk meneliti King Maker itu siapa. Karena dari pembicaraan itu terungkap nampaknya di situ ada istilah King Maker," beber Boyamin.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menegaskan, akan menelah data-data yang akan diserahkan MAKI terkait bukti tambahan skandal suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Bukti tersebut berkenaan dengan istilah 'Bapakmu' dan 'Bapakku'.  "Jadi kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Rabu (16/9).  Dalam istilah 'Bapakmu-Bapakku', disebutkan beberapa inisial seperti T, DK, BR, HA, SHD dan R. Bukti ini sebelumnya pun telah diberikan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman sebelum KPK melakukan gelar perkara skanda Djoko Tjandra dengan Kejaksaan Agung dan Polri pada Jumat (11/9).  Nawawi mengatakan, jika inisial-inisial itu tidak segera diusut Kejagung maupun Bareskrim Polri, maka KPK mengisyaratkan akan menangani perkara tersebut. Namun, ini sesuai syarat UU KPK.  "Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yg ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun perkara PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindak lanjuti, maka KPK brdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut terpisah dari perkara yang sebelumnya di supervisi," pungkas Nawawi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

KPK Diminta Dalami Istilah 'King Maker' di Skandal Djoko Tjandra

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/walau-kalah-banyak-gerindra-pastikan-prabowo-tetap-nyapres_m_224258.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pasangan calon kepala daerah (cakada) yang diusung Partai Gerindra bersama sejumlah parpol koalisinya mengalami kekalahan di banyak daerah. Hasil Pilkada Serentak 2018 itu ternyata tidak membuat nyali para elite di partai berlambang burung garuda tersebut membatalkan pengusungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Hingga kini para elite Partai Gerindra masih optimistis untuk mengusung sang ketua umumnya di Pilpres 2019 mendatang. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, hasil yang diraih partai yang dinaunginya pada <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/30/06/2018/tingginya-suara-asyik-di-jabar-bukan-karena-elektabilitas-prabowo" target="_blank">Pilkada Serentak 2018</a>&nbsp;itu tidak akan mempengaruhi pencapresan Prabowo. Bahkan dengan tegas dia mengatakan, mantan Danjen Kopassus tersebut tidak akan menjadi king maker. "Enggak (menjadi King Maker), pak <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/30/06/2018/usai-pilkada-serentak-2018-pks-bakal-tergoda-tinggalkan-prabowo" target="_blank">Prabowo jadi capres</a>. Capres dari partai yang memiliki kursi 73, kurang 29 (kursi), ini yang kita buat untuk meyakinkan partai-partai," tegas Muzani di Rumah Dinasnya, Jakarta, Minggu (1/7). Muzani menyebut, pilkada dan pilpres merupakan dua konteks yang berbeda. Baginya, kedua pemilihan itu memiliki hukum politik yang berbeda satu sama lainnya. "Pilkada itu kan ada hukumnya sendiri, kita tidak akan bergantung pada hasil pilkada yang diumumkan oleh KPU, karena kita punya cara antisipasi gimana pilpres gimana pileg," lanjutnya. Kendati demikian, dia tetap menghormati apapun hasil yang diraih Gerindra pada pesta demokrasi tingkat daerah tahun ini. Dia pun kembali mengingatkan kepada masyarakat bahwa Pilkada dan Pilpres harus menjadi hal yang harus dipisahkan. "Pilpres ya pilpres, pilkada ya pilkada," pungkasnya.

Walau Kalah Banyak, Gerindra Pastikan Prabowo Tetap Nyapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilpres-2019-masyarakat-bosan-prabowo_m_202391.jpeg" alt="Masyarakat bosan dengan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang hanya diikuti oleh Jokowi dan juga Prabowo" width="100%">
<figcaption>Masyarakat bosan dengan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang hanya diikuti oleh Jokowi dan juga Prabowo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto batal mendeklarasikan diri sebagai capres pada 11 April 2018 mendatang. Dia masih mencari momentum yang tepat. Lantas apa yang menyebabkan Prabowo Subianto batal mendeklarasikan diri? Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menduga saat ini Prabowo Subianto sedang galau akan keputusannya menjadi capres. Sebab kemungkinan Prabowo telah berpikir akan kalah dari Jokowi. "Prabowo sudah berpikir kalau dia maju ada dua poros dan bertarung dengan Jokowi, kalau dengan Jokowi, Pak Prabowo pasti kalah," ujar Pangi saat dihubungi, Sabtu, (7/4). Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) ini mengaku, waktu Jokowi ingin menjadi presiden saja, yang ia jual hanyalah keberhasilan waktu menjadi Wali Kota Surakarta dan juga Gubernur DKI. Itu terbukti sukses merebut hati masyarakat dengan mengalahkan Prabowo. "Dengan modal mobil Esemka dan masuk gorong-gorong saja dia terpilih menjadi presiden. Apalagi saat ini dengan capaian infrastrukturnya," katanya. Masyarakat, terang Pangi, telah bosan dengan pertarungan di Pilpres 2019 mendatang hanya diikuti oleh Jokowi dan juga Prabowo. Masyarakat kemunginan melihat Prabowo tidak menarik lagi karena telah dua kali ikut pilpres di 2009 dan 2014. "Kalau nonton film ini, kalau sudah dua kali menjadi tidak menarik lagi," katanya. Pangi mengaku yakin saat ini Prabowo bukan lagi penantang Jokowi. Kalau ingin menang, maka Prabowo perlu mencalonkan tokoh lain. Dia hanya menjadi king maker saja di Pilpres 2019. "Jadi memang momennya Pak Prabowo saat ini sudah lewat," pungkasnya. &lrm;Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak akan ada deklarasi pencapresannya 11 April mendatang. Menurut Prabowo, deklarasi itu kalau sudah ada tiket untuk maju dan juga partai koalisi pendukungnya. Selain itu Prabowo juga masih melihat situasi dan perkembanghan terkini sebelum adanya deklarasi.

Pilpres 2019, Masyarakat Bosan Prabowo?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-maju-pilpres-2019-fpi-boleh-tergantung-prabowo-king-maker_m_193235.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan santer dikabarkan maju menuju ring satu pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019 mendatang. Bahkan, dibeberapa survei, nama mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu kerap kali disebut sebagai pesaing kuat. Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Novel Chaidir Bamukmin mengatakan, hal itu bisa saja terjadi jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memilih untuk mengusung Anies. Pasalnya, Novel menilai, Prabowo sebagai sosok King Maker yang selalu berhasil memenangkan calonnya. "Boleh saja (Anies maju). Ketokohan Prabowo ini king maker, karena dia berhasil membawa Jokowi-Ahok, Anies-Sandi, mungkin tergantung kebijaksanaan daripada partai Gerindra itu sendiri mendukung enggak. Nanti kita melihat siapa yang dimajukan, apakah Prabowo maju lagi atau kah Anies dimajukan," kata Novel saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (4/3). Humas Persaudaraan Alumni 212 ini menyerahkan keputusan politik tersebut kepada Prabowo dan koalisi partai-partai politik alumni 212. Pasalnya, FPI bukan bagian dari partai politik, kata Novel, mereka hanya memberikan penilaian mewakili umat islam terhadap calon yang diusung nantinya. "Kita FPI bukan partai politik, kita serahkan kepada mereka yang paham politik, bagaimana mereka mengolah, mengusung orangnya, siapa yang maju, mereka yang godok, nanti kita bisa melihat, pasti kita mengarahkan," pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, dalam survei Alvara, Anies Baswedan diinginkan oleh 60 persen responden untuk dipasangkan dengan Prabowo. "Sedangkan Cak Imin, berada di posisi berikutnya, sebanyak 59,4 persen," ujar Direktur Utama Alvara, Hasanuddin Ali, di Hotel Oria, Jakarta, Jumat (23/2).

Anies Maju Pilpres 2019, FPI: Boleh! Tergantung Prabowo 'King Maker'

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#king maker

Berita Terkini