<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/a3bacf11-205f-4ea0-950a-ee674e407e34-1479318774.jpg" alt="Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident &amp; Rakernis Gakkum tahun anggaran 2025. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tugas Bidang Regident &amp; Rakernis Gakkum tahun anggaran 2025. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - World Internal Security and Police Index (WISPI) menjadikan Polri sebagai salah satu institusi kepolisian berkinerja baik. Capaian tersebut diraih di tengah keterbatasan jumlah personel. Menurut pemerhati isu-isu kepolisian R. Haidar Alwi, saat ini rasio personel Polri dengan penduduk Indonesia masih berada pada angka 1 banding 631.&nbsp; Artinya, Haidar menyatakan bahwa setiap personel Polri harus mampu memberikan pelayanan kepada 631 &nbsp;orang. Dengan kapasitas sumber daya yang belum ideal, setiap personel Polri memikul tanggung jawab yang luar biasa besar. Khususnya dalam urusan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai tugas pokok polisi.&nbsp; "Keterbatasan infrastruktur dan personel merupakan tantangan yang seharusnya berdampak pada kualitas pelayanan keamanan. Namun, Polri mampu mengkompensasi kekurangan tersebut melalui strategi operasional yang adaptif, modernisasi teknologi kepolisian, dan penguatan kehadiran di tengah masyarakat," ungkap Haidar Alwi pada Jumat (21/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016860719/profil-irjen-argo-yuwono-jenderal-polri-yang-ditarik-dari-kementerian-umkm-pasca-putusan-mk">Profil Irjen Argo Yuwono, Jenderal Polri yang Ditarik dari Kementerian UMKM Pasca Putusan MK</a> Menurut pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) tersebut, kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut berpengaruh dalam pencapaian itu. Menurut dia, saat ini Polri terus berubah dan berbenah. Dia melihat perubahan besar di Korps Bhayangkara telah bergerak ke arah yang benar. Namun, keberhasilan mempertahankan keamanan nasional tidak hanya menjadi beban bagi Polri sendiri. "Reformasi hukum harus mencakup hingga kejaksaan dan pengadilan sebagai syarat mutlak terciptanya ekosistem penegakan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berintegritas. Indonesia membutuhkan sistem yang solid pada semua pilar agar keamanan dan rasa aman masyarakat tidak hanya sekadar angka dalam indeks, tetapi menjadi pengalaman nyata setiap warga negara," bebernya. Merujuk pada skor total WISPI untuk Indonesia yang berada pada angka 0,510 dan peringkat Indonesia di posisi 63 dari 125 negara, Haidar Alwi menyampaikan, posisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang paling aman. Namun, Indonesia berada jauh dari kategori buruk. Sebab, stabilitas keamanan nasional terjaga, kejahatan dapat dikendalikan, dan rasa aman masyarakat meningkat. "Namun, peringkat itu sekaligus menjadi alarm bahwa reformasi sistem penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada Polri semata. Penguatan kapasitas Polri, peningkatan integritas kejaksaan dan pengadilan, serta harmonisasi antar-penegak hukum adalah kunci untuk mendorong Indonesia naik kelas dalam peta keamanan global," ujarnya. Lebih lanjut, Haidar Alwi mengungkapkan dengan situasi geopolitik, keragaman sosial, dan dinamika keamanan dalam negeri yang kompleks seperti di Indonesia, pencapaian Indonesia yang dicatat oleh WISPI tidak cuma patut mendapatkan apresiasi, melainkan juga membuktikan bahwa transformasi institusi Polri sudah berjalan pada trek yang tepat.&nbsp; Saat ini, Pemerintah Indonesia di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan reformasi di tubuh Polri. Melalui Komisi Percepatan Reformasi Polri, pemerintah berharap agar institusi kepolisian Indonesia di masa yang akan datang menjadi lebih baik dari saat ini. Pada bulan pertama bekerja setelah dilantik, komisi tersebut fokus menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan Polri.

Polri raih peringkat baik dalam World Internal Security and Police Index, tantangan dan reformasi keamanan jadi fokus utama pemerintah.

Kinerja Polri Dinilai Baik Meski Rasio Jumlah Personel Dibanding Penduduk Indonesia Baru 1:631

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Barista-Tunanetra-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Ahmad Hilmy Almusawa, pemuda 22 tahun penyandang tunanetra meracik kopi pesanan pelanggannya di Mata Hati Koffie di Jalan Cabe, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/07/2020). Semangat Barista Tunanetra di Tengah Pandemi. Baris" width="100%">
<figcaption>Ahmad Hilmy Almusawa, pemuda 22 tahun penyandang tunanetra meracik kopi pesanan pelanggannya di Mata Hati Koffie di Jalan Cabe, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (21/07/2020). Semangat Barista Tunanetra di Tengah Pandemi. Baris</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengelola Kafe Hi Kopi Rabel Muhammad Ackyl mengalami kejadian tak mengenakkan saat melaporkan kasus penipuan yang menimpa karyawannya ke pihak kepolisian. Ia mengaku bahwa laporannya ditolak saat melaporkan kasus itu ke Polsek Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Diketahui bahwa kedai kopi itu diduga ditipu oleh orang tak dikenal dengan modus menukar uang sebesar Rp 150 ribu, tetapi memaksa meminta ditukar Rp 600 ribu. "Barusan udah lapor, katanya gak bisa (diproses)," kata Ackyl kepada JawaPos.com, Rabu (5/7). Laporan itu ditolak, katanya, lantaran kerugian yang dialami korban tak sampai Rp 2,5 juta.&nbsp;"Ditolak karena kerugiannya kurang dari 2,5 juta," ucapnya. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai ditolak laporannya, Ackyl mengatakan bahwa anggota Reskrim Polsek Kebon Jeruk yang menerima aduan kasus itu meminta agar korban melapor ke RT atau RW saja. "Katanya lapornya ke Pak RT atau RW gitu," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikonfirmasi terpisah, Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Anggi Hasibuan membenarkan tak menerima laporan dugaan kasus penipuan tersebut. Hal itu menurutnya merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Unsurnya belum terpenuhi karena nilai kerugian materilnya itu. Di sini disebutkan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 juta, kantor pengadilan segera menetapkan hakim tunggal. Jadi itu harus ditangkap sama orangnya, tidak bisa kita tahan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggi mengungkapkan bahwa kasus penipuan ini dapat ditindaklanjuti jika pelaku telah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Itu pun jika para korban mau melaporkan secara bersamaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi korbannya lebih dari satu orang dan itu dijadikan mata pencaharian. Nah, yang jadi masalah itu mau nggak korban-korbannya dia itu secara paguyuban melaporkan satu orang itu," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kedai kopi bernama Hi Kopi Rabel di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengalami pemalakan dari orang tak dikenal pada Senin (3/7) kemarin malam. Pelaku memaksa diberi uang sebanyak Rp 600 ribu dengan dalih ditukar uang receh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mulanya, Yuyun, 19, karyawati yang saat kejadian menjaga kedai kopi sendirian. Hingga kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, pelaku datang bersama satu pria lainnya mengendarai sepeda motor.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya kira customer, saya buka jendela tiba-tiba dia ngasih kantong yang dalemnya itu uang recehan itu 500 an (perak). Nah dia tiba-tiba bilang gini 'mbak biasa'," ujarnya saat ditemui JawaPos.com, Selasa (4/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mendengar hal itu, Yuyun merasa heran. Pasalnya, ia baru kali pertama itu menjumpai pelaku. Saat ditanya apa yang dimaksud dengan "biasa" itu, pelaku meminta tukar uang recehan itu jadi uang Rp 600 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya takut kan, 'boleh saya itung dulu gak buat mastiin dulu?' 'Gak usah. Ini udah saya itung. Kalau mbak-nya gak percaya ini gak ada 200-an 500 semua isinya'," paparnya menceritakan ulang percakapan saat kejadian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah itu, korban masih terus berusaha untuk membujuk agar pelaku membiarkannya menghitung terlebih dahulu uang recehan tersebut. Tetapi, pelaku tetap memaksa lebih keras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, pelaku seolah tahu bahwa uang sebanyak Rp 600 ribu itu ada di dalam cash drawer bagian bawah.&nbsp;"Dia tahu di kasir itu di bawahnya ada uang setoran. Nah dia sampai nunjuk 'itu mbak di situ ada'. Memang di situ ada uang setoran," ucapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah saling kekeuh satu sama lain, pelaku akhirnya mulai meninggi nada bicaranya dan berkata kasar. "Terus saya di situ juga keadaan takut sendirian dan temannya nunggu depan outlet pinggir jalan," kata Yuyun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ackyl mengatakan bahwa anggota Reskrim Polsek Kebon Jeruk yang menerima aduan kasus itu meminta agar korban melapor ke RT atau RW saja.

Polisi Tolak Laporan Pemilik Kedai Kopi karena Kerugiannya Tak Sampai Rp 2,5 Juta, Ada Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kapolri-rakor-nataru.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat lintas sektoral kementerian/lembaga di Mabes Polri. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mengikuti rapat lintas sektoral kementerian/lembaga di Mabes Polri. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mengakui kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo moncer. Ini sebagaimana hasil survei Indikator Politik Indonesia periode Februari 2023.  Dalam riset tersebut, kepercayaan publik terhadap kepolisian membaik. Menurut Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, hal itu menunjukkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit serius membenahi internalnya.  "(Membaiknya kepercayaan publik) ini berkat Kapolri yang serius dalam benah-benar internal, seperti kasus Sambo tidak ada yang ditutup-tutupi, disikat," ucapnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/3).  "Ada kasus lain soal narkoba yang menjerat jenderal bintang dua (Teddy Minahasa, red). Habis itu, banyak beberapa kasus (lain yang juga disikat), seperti calon penerimaan Bintara di Jateng," sambungnya.  Haris melanjutkan, upaya reformasi polisi yang dilakukan Jenderal Sigit selaras dengan visi misi yang dicanangkan. Yakni, reformasi polri lewat programpresisi.  Kendati demikian, dirinya mengingatkan, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan Jenderal Sigit guna meraih kepercayaan publik. Dicontohkannya dengan penanganan beberapa kasus yang masih mandek dan menjadi perhatian publik.  "Kita ingin Polri benar-benar dipercaya kembali oleh masyarakat sehingga penegakan hukum di Indonesia oleh Polri sebagai ujung tombak benar-benar bisa buat Indonesia menjadi negara hukum," tuturnya.  Polri pun disarankan membuat sistem yang memungkinkan laporan masyarakat dapat terpantau secara daring (online) dan langsung (live). Dengan demikian, transparansi penanganan perkara itu benar-benar terasa.  "Jadi, Polri hari ini harus buat suatu sistem yang memang memungkinkan perkembangan kasus yang berdasarkan laporan masyarakat di-upload sehingga diketahui publik. Setidaknya diketahui pelapor," paparnya.  "Jadi, bukan penyelidikan-penyidikan (yang terbuka). Itu harus ditutupi. Tapi, jalannya proses itu minimal pelapor bisa tahu dan bisa diakses instansi lain seperti Kompolnas sehingga mempersempit ruang bagi oknum-oknum yang ingin menggerus institusi Polri," sambungnya.  Haris melanjutkan, membaiknya kinerja Polri mesti diikuti kejaksaan serta kehakiman dan pengadilan. Baginya, meningkatnya kinerja ketiga lembaga penegak hukum tersebut bakal berdampak dengan penutupan lembaga sementara (ad hoc) seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  "Ketiga institusi hukum ini harus meraih kepercayaan masyarakat. Efeknya adalah lembaga ad hoc bisa dibubarkn dengan sendirinya. Jadi, kalau tingkat kepercayaan masyarakat rendah sekali, nanti bukan hanya KPK yang tercipta, mungkin nanti ada lembaga lain yang dikehendaki," tandasnya.

Survei Kepercayaan ke Polri Naik, KNPI Apresiasi Kinerja Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Kejaksaan-Agung-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei Indikator secara umum menemukan, kepercayaan masyarakat terhadap dua lembaga penegak hukum cenderung mengalami peningkatan. Yakni Kejaksaan Agung dan Kepolisian  “Sementara pada KPK tampak penilaian negatif yang menguat,” kata Direktur Eksekutif Indikator, Buhanuddin Muhtadi, saat ekspose hasil survei lewat zoom meeting, pada Minggu (26/3).  Dalam survei yang dilakukan pada Februari 2023, kepercayaan publik dalam penegakan hukum, Kejakgung masih menempati posisi teratas dengan tingkat kepercayaan (80 persen). Diikuti Pengadilan (76,1 persen), KPK (72,9 persen), dan Polri (68,3 persen).  Pada Kejakgung respoden yang percaya mereka dalam penegakkan hukum meningkat. Sebelumnya di November 2022 kepercayaan dalam penegakan hukum sebesar 77,5 persen, Desember 2022 (77,2 persen), dan di Februari 2023 meningkat menjadi 80 persen.  Sekalipun yang tidak percaya Kejagung dalam penegakan hukum juga meningkat tipis 1,2 persen. Sebelumnya yang tidak percaya di November 2022 sebesar 18,9 persen, Desember 2022 (16,2 persen), dan Februari 2023 (17,4 persen).  Begitu juga dalam pemberantasan korupsi, Kejagung dan Kepolisian cenderung meningkat kepercayaannya.  Dalam hal tren tingkat kepercayaan dalam pemberantasan korupsi Kejagung masih menempati posisi teratas dengan 76,2 persen. Diikuti dengan KPK (71,1 persen) dan Kepolisian (64,4 persen). Adapun angka ketidakpercayaannya Kejagung (20,6 persen), Kepolisian (33,5 persen), dan KPK (33,5 persen)"Hasil survei ini tidak akan membuat Kejaksaan berpuas diri. Tapi justru menjadi semangat untuk terus meningkatkan kinerjanya demi masyarakat," ujar Ketut  Peningkatan angka ketidakpercayaan dalam hal pemberantasan korupsi yang paling menonjol terjadi di KPK. Tercatat pada November 2022 sebesar 27,7 persen, Desember 2022 (23,9 persen), dan Februari 2023 (33,5 persen).  Menanggapi hasil survei tersebut, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada Kejagung.  "Hasil survei ini tidak akan membuat Kejaksaan berpuas diri. Tapi justru menjadi semangat untuk terus meningkatkan kinerjanya demi masyarakat," ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya.  Diketahui, survei ini dilakukan pada 9-16 Februari 2023, dengan sampel 1.220 responden. Margin of error—MoE) sekitar ±3.5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei Indikator Sebut Kepercayaan Publik ke Kejagung Paling Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uchok-sky-khadafi-minta-studi-greenomics-dikaji-kebenarannya_m_198635.jpeg" alt="Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi" width="100%">
<figcaption>Pengamat anggaran politik dari Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengakui kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) cemerlang karena mengalami peningkatan di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin. Ini terlihat dari banyaknya kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang digarap dalam beberapa tahun terakhir.  "Iya, ada pengaruh pimpinan (Jaksa Agung ST Burhanuddin, red). Memang (Jaksa Agung) fokusnya ingin pemberantasan korupsi jadi spesialis (Kejagung)," ujar Ucok saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (11/3).  Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya menangani 36 kasus tipikor yang merugikan negara Rp 2,2 triliun dengan 150 tersangka pada tahun lalu.  Sementara itu, kepolisian menangani 138 kasus tipikor dengan 307 tersangka dan kerugian negara Rp 1,3 triliun. Kejagung paling progresif karena menangani 405 kasus dengan 909 tersangka dan merugikan negara Rp 39 triliun.  Uchok melanjutkan, penanganan kasus korupsi oleh Kejagung tidak terkait dengan politik atau murni karena ada tindak pidana. Perkara yang diusut pun tergolong jumbo.  "Kejagung mengusut kasus korupsi-korupsi besar, tapi tidak berbau politik," katanya.  Uchok juga mengacungi jempol strategi pengusutan kasus korupsi oleh Kejagung. Pangkalnya, didalami secara terstruktur dari bawah. Dicontohkannya dengan penanganan kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).  "(Dalam pengusutan kasus korupsi) bantuan operasional sekolah Rp 2,5 T, keren itu kejaksaan karena mulai dari bawah," ungkapnya.  Dirinya pun meminta Kejagung menjadikan kasus ini atensi lantaran belum selesai hingga sekarang. Pangkalnya, baru menyasar Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag belum pusat.  "Kok, Kemenag belum digarap? Setelah disikat oleh kanwil ini, berapa kerugian negara? Enggak mungkin kanwil korupsi kalau atasnya enggak korupsi. Jadi, kejakasaan harus ditambah semangatnya. Ini harus disikat," tandasnya.  Sebagai informasi, sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) tengah mengusut kasus korupsi dana BOS Kemenag. Ini seperti di Pasuruan dan Nganjuk, Jawa Timur; Takalar, Sulawesi Selatan; serta Garut, Jawa Barat.

CBA: Kasus Jumbo yang Diusut Kejagung Tidak Berbau Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Kapolri-Jenderal-Sigit-Sulistyo-RDP-Dengan-Komisi-III-DPR-Dery-Ridwansah-15-2.jpg" alt="Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Sigit Sulistyo mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (24/8/2022). Rapat dengar pendapat ini terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengakui beberapa waktu terakhir kinerja Polri mengalami penurunan. Hal ini disampaikan Listyo saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan kapolda, hingga kapolres yang berjumlah sebanyak 559 personel.  "Kami menyadari bahwa dalam beberapa waktu terakhir polri mengalami penurunan tingkat kepercayaan publik akibat kejadian menonjol yang berdampak negatif dan menjadi perhatian publik," kata Sigit di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).  Sigit memastikan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin melakukan langkah-langkah perbaikan di institusi Polri. Hal ini sesuai araha Presiden Jokowi, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat.  "Untuk memulihkan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan," ucap Sigit.  Sigit memastikan, pihaknya siap melakukan transformasi di internal Polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi polri.  "Pori melalui program transformasi, menuju Polri yang bersih untuk melaksanakan tugas Polri, menjaga keamanan ketertiban masyarakat," tegas Sigit.

Di Depan Semua Kapolda dan Kapolres, Sigit Akui Kinerja Polri Menurun

Kinerja Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kinerja Polri