<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/rinjani-grade-4-1959283487.jpg" alt="Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) memberikan keterangan pers kepada media di Jakarta (12/8). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) memberikan keterangan pers kepada media di Jakarta (12/8). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhammadiyah sebagai salah satu ormas tertua di Tanah Air turut mewakafkan beberpa kader terbaiknya di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sumbangsih itu tidak sekadar kontribusi, dua kadernya dinilai berkinerja baik.&nbsp; Penilaian itu dilakukan oleh Survei IndoStrategi. Mereka adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Survei IndoStrategi menyatakan mereka masuk dalam 10 besar menteri dengan kinerja terbaik.&nbsp; Wakil Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan, penilaian dari lembaga survei itu menunjukkan dua kader Muhammadiyah menunjukkan kinerja unggul dan berintegritas tinggi dalam menjalankan amanah pemerintahan.&nbsp; &ldquo;Memang dalam tradisi Muhammadiyah punya dua prinsip kinerja, yaitu ikhlas dan ihsan. Ihsan inilah yang mendorong kader Muhammadiyah untuk berprestasi dalam bidang apapun juga,&rdquo; kata Dadang Kahmad kepada wartawan pada Selasa (21/10). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016721059/milklife-soccer-challenge-mlsc-yogyakarta-seri-1-mi-baburroyyan-kiyudan-dan-sd-muhammadiyah-karangploso-juara">MilkLife Soccer Challenge (MLSC) Yogyakarta Seri 1: MI Baburroyyan Kiyudan dan SD Muhammadiyah Karangploso Juara</a> Menurut Dadang, keberhasilan Abdul Mu&rsquo;ti dan Raja Juli Antoni tidak terlepas dari pondasi ideologis Muhammadiyah yang menanamkan nilai keikhlasan dan etos kerja tinggi. Kedua menteri itu bukan hanya memiliki motivasi kuat dari nilai-nilai organisasi, tetapi juga dibekali dengan kapasitas dan pemahaman yang mendalam di bidang masing-masing.&nbsp; "Khusus menanggapi terpilihnya dua kader Muhammadiyah menjadi menteri yang berkinerja terbaik, disamping driving force-nya dari ideologi Muhammadiyah, juga secara pribadi keduanya sangat mengetahui dan memahami bidang-bidang tersebut. Kapasitas dan latar belakang pengetahuan mereka sangat mumpuni,&rdquo; tuturnya.&nbsp; Dia menegaskan capaian ini menjadi bukti bahwa kader Muhammadiyah mampu berkontribusi nyata dalam pemerintahan dan pembangunan bangsa. "Pokoknya kami bangga atas prestasi tersebut, semoga prestasi tersebut terus dipertahankan," tambahnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016705807/konten-trans7-dianggap-menyesatkan-pemuda-muhammadiyah-sebut-rekam-jejak-pesantren-sudah-teruji">Konten Trans7 Dianggap Menyesatkan, Pemuda Muhammadiyah sebut Rekam Jejak Pesantren Sudah Teruji</a> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/999_0989-1252831087.jpg" alt="Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu&rsquo;ti. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu&rsquo;ti. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Pengakuan atas kinerja Abdul Mu&rsquo;ti dan Raja Juli Antoni tidak hanya memperkuat citra positif kader Muhammadiyah di pemerintahan, tetapi juga menegaskan peran penting organisasi tersebut dalam melahirkan tokoh-tokoh berkompeten yang mengedepankan nilai ihsan, integritas, dan pengabdian untuk kemajuan bangsa.&nbsp; Adapun dalam survei IndoStrategi menyatakan, Mendikdasmen mendapat peringkat pertama dengan raihan skor 3,35. &ldquo;Berdasarkan hasil penelitian kami, Abdul Mu&rsquo;ti menempati posisi pertama dengan skor 3,35,&rdquo; ujar Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman saat memaparkan rilis survei di Jakarta Selatan, Jumat (17/10).&nbsp; Ali menjelaskan capaian skor tertinggi kinerja menteri kabinet didasari atas capaian program prioritas di masing-masing kementerian. "Berdasarkan grafik di atas, semua kementerian mendapatkan skor kinerja sedang. Namun demikian, terdapat variasi skor. Yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan skor 3,35," katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016680477/pbnu-dan-muhammadiyah-kompak-tolak-kedatangan-atlet-senam-israel-di-indonesia">PBNU dan Muhammadiyah Kompak Tolak Kedatangan Atlet Senam Israel di Indonesia </a> Selain Abdul Mu&rsquo;ti, sejumlah menteri lain juga masuk dalam daftar 10 besar dengan kinerja terbaik sebagai berikut:&nbsp; 1. Mendikdasmen Abdul Mu&rsquo;ti &ndash; skor 3,35 2. Menlu Sugiono &ndash; skor 3,32 3. Menag Nasaruddin Umar &ndash; skor 3,26 4. Mendiktisaintek Brian Yuliarto &ndash; skor 3,22 5. Mentan Amran Sulaiman &ndash; skor 3,21 6. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa &ndash; skor 3,15 7. Mendagri Tito Karnavian &ndash; skor 3,14 8. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin &ndash; skor 3,13 9. Menhut Raja Juli Antoni &ndash; skor 3,08 10. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani &ndash; Skor 3,08

Muhammadiyah mengapresiasi kinerja dua menteri kabinet merah putih yang merupakan kader ormas Islam tertua tersebut.

Respons PP Muhammadiyah Ketika 2 Kader Masuk Jajaran Menteri Berkinerja Bagus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/Sidang-kabinet-paripurna-persiapan-Idul-Fitri-5-2154706470.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform media sosial kini menjadi tempat penilaian bagi publik terhadap kinerja pemerintah, terutama untuk para menteri yang membantu Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka di Kabinet Merah Putih. Penilaian itu dilakukan Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial pada akun-akun resmi milik menteri/kepala badan atau akun kementerian/badan. Konten mencakup postingan pada platform Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok selama rentang waktu 6-15 April 2025. Menurut laporan Data Digital Indonesia 2024, keempat platform media sosial tersebut paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Dengan karakteristik pengguna tiap platform berbeda-beda, kombinasinya diharapkan bisa menghasilkan gambaran yang lebih objektif. Hasilnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mendapat nilai paling negatif hingga mencapai 75,3 persen. Menurut Direktur Komunikasi IDSIGHT John Santosa penilaian terhadap Hasan Nasbi terpotret ketika ada gelombang demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU TNI menyuarakan kekhawatiran terhadap kembalinya Dwifungsi seperti masa Orde Baru. Disusul teror pengiriman paket kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Hal itu menimbulkan keprihatian banyak pihak. &ldquo;Dalam evaluasi kinerja enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, aspek komunikasi publik dan kontroversi para menteri menjadi catatan yang perlu dilakukan perbaikan,&rdquo; ungkap John Santosa di Jakarta pada Jumat (25/4). Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif dalam periode enam bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Yakni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (71,6 persen), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (67,2 persen), dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi (60,8 persen). John Santosa mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui kegagapan para pembantunya yang sebagian adalah orang-orang baru di pemerintahan, sehingga kerap memunculkan salah ucap dan menimbulkan persepsi negatif dari publik. &ldquo;Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan para jurnalis senior di Hambalang, yang sekaligus menepis pandangan bahwa Prabowo anti-kritik dan bakal membungkam media,&rdquo; tandas Johan. Prabowo juga berkali-kali menekankan perlunya menyampaikan secara tepat kepada publik terkait program prioritas dan apa-apa yang telah dicapai pemerintah. &ldquo;Dalam gebrakan awal pemerintahan, Prabowo meluncurkan program-program unggulan seperti makan bergizi gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis (CKG), serta kebijakan efisiensi anggaran,&rdquo; jelas Johan. Program unggulan lainnya yang perlu disosialisasikan lebih masif adalah pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan pembangunan 3 juta rumah. &ldquo;Citra koperasi perlu diangkat kembali dan pemerintah perlu belajar dari pengalaman KUD (koperasi unit desa) dan BUMDES (badan usaha milik desa) sebelumnya,&rdquo; terang Johan. Pembentukan koperasi desa menjadi tugas Menkop Budi Arie dan Mendes Yandri Susanto, serta dibantu menteri lain seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program 3 juta rumah ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015889147/sekretaris-kabinetletkol-teddy-batah-hasan-nasbi-mundur-dari-pco">Sekretaris Kabinet&nbsp;Letkol Teddy Batah Hasan Nasbi Mundur dari PCO</a> &ldquo;Figur-figur tersebut juga dinilai kontroversial, karena itu menjadi perhatian agar tidak terlalu berdampak pada kebijakan yang dijalankan,&rdquo; lanjut Johan. Maruarar dinilai negatif 64,1 persen dan Trenggono 50,3 persen, selain itu ada pula Menteri HAM Natalius Pigai (55,1 persen). Nama-nama lain yang mendapat penilaian negatif adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (57,7 persen), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (52,8 persen), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (47,5 persen). &ldquo;Menjadi pegawai negeri atau ASN masih menjadi pilihan bagi banyak orang, apalagi di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan maraknya PHK,&rdquo; pungkas Johan. Pemerintah memutuskan mempercepat jadwal pengangkatan CPNS setelah muncul keresahan para pendaftar. Serangkaian PHK terjadi di sektor tekstil, bahkan pabrik terbesar Sritex pun mengalami guncangan. Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif resiprokal yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikhawatirkan berdampak pada industri padat karya. (*)

Penilaian itu dilakukan Indonesia Social Insight (IDSIGHT) yang melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial.

Sederet Menteri Kabinet Merah Putih Tuai Kontroversi Menurut Riset di Media Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/04/JKT_Raker-Komite-III-DPD-RI-dengan-Mendiktisaintek_Salman-Toyibi-6JPG-2234491988.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kanan) dan wakil menteri Fauzan mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyib" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro (kedua kanan) dan wakil menteri Fauzan mengikuti rapat kerja dengan Komite III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). (Salman Toyib</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selain kinerja positif para menteri di Kabinet Merah Putih, Indonesia Social Insight (IDSIGHT) juga memotret kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mendapat sentimen negatif dari publik. Keempat menteri itu adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro; Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri HAM Natalius Pigai; Menteri ESDM Bahlil Lahadalia; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. "Dari 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mendapat penilaian paling buruk,&rdquo; ungkap Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa. Dalam proses transisi pemecahan dan pembentukan kementerian baru, nama Satryo Soemantri Brodjonegoro menyedot perhatian publik ketika terjadi demonstrasi. ASN Kemendikti Saintek menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan. Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun. &ldquo;Rentetan masalah tersebut memberikan penilaian buruk yang paling tinggi dari publik (78,8%),&rdquo; ujar Johan. Adapun IDSIGHT melakukan riset dengan mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025. Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari empat platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan Tiktok. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/JKT-1-BUDI-ARIE-DIPERIKSA-BARESKRIM-JUDOL-FED-8JPG-1823656454.jpg" alt="Eks Menkominfo yang kini merupakan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Budi Arie usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Menkominfo yang kini merupakan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi Budi Arie usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Berdasarkan laporan Data Digital Indonesia 2024 yang dirilis oleh We Are Social, keempat platform tersebut paling banyak digunakan dan menjadi favorit oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia 14-64 tahun. Data yang diambil dengan mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia. Lebih jauh Johan mengatakan, menteri berikut yang mendapat sentimen negatif adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Pemicunya terkait keresahan publik selama beberapa tahun terakhir terhadap maraknya judi online. Akibatnya aparat kepolisian melakukan &ldquo;bersih-bersih&rdquo; dengan menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital/Kemenkomdigi). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015618768/100-hari-kabinet-merah-putih-kinerja-menteri-berikut-mendapat-respons-positif-dari-publik">100 Hari Kabinet Merah Putih, Kinerja Menteri Berikut Mendapat Respons Positif dari Publik</a> Budi Arie Setiadi meskipun sudah tidak lagi menjabat menteri di sana, namun figurnya dianggap warganet yang bertanggung jawab atas peredaran judol. &ldquo;Posisinya sebagai ketua umum relawan Projo menambah tingginya penilaian buruk (71,6%) dari kalangan yang sejak awal memang kontra terhadap garis politik Jokowi,&rdquo; lanjut Johan. Nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%); Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%); Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto (57,8%); dan Menteri PKP Maruarar Sirait (55,2%). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/JKT_-Raker-Menteri-HAM-Dengan-Komisi-XIII-Bahas-Perlindungan-Terhadap-Pekerja-Migran_SALMAN-TOYIBI_-1JPG-1034609529.jpg" alt="Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disela rapat kerja dengan komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai disela rapat kerja dengan komisi XIII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Kontroversi terhadap Maruarar Sirait dengan sejumlah isu seperti maraknya penyelewengan dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana desa serta tanda tanya publik soal program 3 juta rumah. &ldquo;Hal yang sama dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) yang sempat menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang,&rdquo; jelas Johan. Berikutnya ada Menteri Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%), dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%). Belakangan nama Widiyanti Putri disebut-sebut sebagai menteri dengan kekayaan yang fantastis dalam laporan harta penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/05/JKT_MENTERI-ESDM-TINJAU-PANGKALAN-GAS_HANUNG-HAMBARA_04022025-6-1966514291.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> Sementara itu kontroversi di dunia olahraga dan karut-marut persoalan lingkungan memberi penilaian buruk, sekaligus menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik. &ldquo;Muncul desakan publik agar dilakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dinilai buruk, atau setidaknya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja para menterinya,&rdquo; pungkas Johan.

Selain kinerja positif para menteri di Kabinet Merah Putih, Indonesia Social Insight (IDSIGHT) juga memotret kinerja negatif.

100 Hari Kerja Kabinet Merah Putih, Menteri Berikut Mendapat Sentimen Negatif dari Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/17/JKT-1-Konferensi-pers-paket-kebijakan-ekonomi-FED-7JPG-3703860671.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seratus hari kerja Kabinet Merah Putih menjadi tolok ukur bagi publik bagaimana kinerja para menteri membantu Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ada banyak metode dalam mengukur persepsi publik terhadap kinerja tersebut. Indonesia Social Insight (IDSIGHT) melakukan riset pada pertengahan Januari 2025. Lembaga itu mencuplik konten media sosial di setiap kementerian, lembaga, badan, maupun akun media sosial para pemimpin lembaga tersebut. Alhasil, ada sejumlah menteri dinilai sebagai figur baru dikenal publik. Apalagi Kabinet Merah Putih memiliki komposisi yang gemuk. Ada sejumlah kementerian mengalami pemecahan, perubahan nomenklatur, dan memang benar-benar kementerian atau badan baru. Direktur Komunikasi IDSIGHT Johan Santosa mengatakan, dua bulan pertama para menteri/ kepala badan masih disibukkan dengan menata struktur organisasi dan menyusun program prioritas (quick wins). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/21/VideoCapture_20241220-200024-100227042.jpg" alt="Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meninjau Bandara Juanda jelang Nataru. (Juliana Christy/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meninjau Bandara Juanda jelang Nataru. (Juliana Christy/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> Memasuki awal 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran resmi meluncurkan program unggulan makan bergizi gratis (MBG) secara nasional. Program itu adalah janji kampanye pada Pilpres lalu. Adapun riset IDSIGHT mencuplik konten media sosial yang dibuat pada pertengahan Januari 2025. Riset dilakukan dengan pengumpulan data dari 4 platform media sosial, yaitu Instagram, Twitter/X, Facebook Fanpage, dan Tiktok. Data mencakup konten dari akun resmi media sosial yang dimiliki menteri/kepala badan, atau akun yang dibuat oleh komunitas fanbase yang aktif membagikan konten pejabat bersangkutan. Jika tidak tersedia, data diambil dari konten kementerian/badan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan analisis sentimen yang memberikan nilai positif, netral, dan negatif terhadap tanggapan publik terhadap konten/postingan yang dibuat tersebut. Analisis dibantu dengan mesin in-depth social media analytics yang bisa membaca isi percakapan dengan memahami emosi manusia. Meskipun tidak menggambarkan keseluruhan populasi, penggunaan media sosial di Indonesia mempunyai jangkauan yang sangat luas dan mencerminkan beragam opini publik. Dengan mengkombinasikan persepsi yang terbentuk dari 4 platform dengan karakteristik pengguna yang berbeda-beda, diasumsikan bisa didapatkan gambaran yang lebih objektif. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/etho-2107013153.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &ldquo;Di antara 55 nama menteri/kepala badan yang masuk dalam penilaian, peringkat terbaik paling tinggi diraih oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani (65,4 persen),&rdquo; ungkap Johan Santosa kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2). Sri Mulyani merupakan menteri yang sudah menjabat sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keandalannya dalam menjaga postur keuangan negara diakui secara luas oleh publik. &ldquo;Hanya saja terdapat cukup banyak penilaian negatif (25,8 persen), khususnya berkaitan dengan sentimen publik tentang pajak yang berkaitan pula dengan rencana penerapan PPN 12 persen dan aplikasi digitalisasi perpajakan Coretax yang dinilai belum siap untuk digunakan,&rdquo; jelas Johan. Peringkat terbaik kedua diduduki oleh Erick Thohir (61,2 persen) yang kembali menduduki posisi Menteri BUMN yang sudah disandang sejak masa Presiden Jokowi periode kedua. Latar belakang Erick Thohir sudah dikenal luas sebelumnya sebagai pengusaha dan pebisnis olahraga, hingga kini menjabat ketua umum PSSI. Polemik terkait dicopotnya pelatih sepak bola asal Korea Selatan Shin Tae-yong menjadi faktor utama tingginya penilaian negatif terhadap Erick Thohir (32,5 persen). &ldquo;Meskipun tidak terkait langsung dengan jabatannya di pemerintahan, faktor ketokohan Erick Thohir membuat persoalan sepak bola tidak bisa dipisahkan dari politik dalam persepi publik,&rdquo; lanjut Johan. Penilaian tertinggi berikutnya disandang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kembali dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan. Sebelumnya AHY diangkat Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN tidak lama setelah selesainya gelaran Pilpres 2024. Kali ini, bersama para petinggi partai politik lainnya diberi amanat menduduki posisi Menko infrastruktur dan pembangunan wilayah. &ldquo;Tingginya penilaian publik terhadap AHY (59,3 persen) tidak lepas dari isu kepemimpinan nasional, di mana AHY digadang-gadang sebagai rising star pada Pilpres mendatang, lebih-lebih dengan latar belakang militer seperti halnya Prabowo dan SBY,&rdquo; tandas Johan. Menteri-menteri lain yang mendapat penilaian terbaik antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar yang sebelumnya imam Masjid Istiqlal (58,5 persen), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (57,1 persen), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu&rsquo;ti yang juga menjabat Sekretaris Umum PP Muhammadiyah (54,2 persen), dan Menteri Luar Negeri Sugiono (51,6 persen). Selain itu, ada pula Menteri Pertanian Amran Sulaiman (56,7 persen), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (50,7 persen), dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga mantan ketua umum Golkar (48,8 persen). Amran membidangi pertanian sejak periode pertama Jokowi dan kembali diangkat setelah penggantinya Syahrul Yasin Limpo menjadi tersangka korupsi. &ldquo;Swasembada pangan menjadi fokus dalam kebijakan ekonomi Presiden Prabowo, di mana program MBG diperkirakan bakal memperbaiki produksi dan rantai pasok berbagai komoditas pangan,&rdquo; pungkas Johan.

Seratus hari kerja Kabinet Merah Putih menjadi tolok ukur bagi publik bagaimana kinerja para menteri membantu Pemerintahan Prabowo Subianto.

100 Hari Kabinet Merah Putih, Kinerja Menteri Berikut Mendapat Respons Positif dari Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/JKT_GANJAR-MAHFUD-RSPAD_MIFTAHUL-HAYAT-03-2903382233.jpeg" alt="Bakal calon presiden Ganjar Pranowo sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Bakal calon presiden Ganjar Pranowo sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (22/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kinerja para menteri dalam mengelola pemerintahan membutuhkan banyak inovasi. Di antaranya bagaimana ketika melakukan reshuffle kabinet. Ganjar Pranowo menuturkan ada beberapa gagasan unggul untuk memperbaiki sistem pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat untuk memimpin Indonesia nanti. Menurut gubernur Jawa Tengah dua periode itu, pemerintah dalam melakukan reshuffle kabinet perlu membuat key performance indicator (KPI) atau indikator kinerja utama. KPI itu dirancang sebagai alat untuk mengukur performa atau kinerja seorang menteri di kabinet. "Kalau kita bicara KPI kabinet, maka yang akan duduk akan dinilai oleh masyarakat apakah dia cukup sukses memimpin kementeriannya," kata Ganjar kepada media di Jakarta, Kamis (12/10). Melalui sistem KPI, Ganjar Pranowo mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi turut memberikan penilaian kinerja kepada seorang menteri di kabinet. Masyarakat dapat berpartisipasi dan melihat bagaimana kinerja dari seorang menteri. Penilaian berdasarkan KPI akan menjadi prestasi yang signifikan bagi seorang menteri di kabinet. Sebab, tugas mereka secara langsung dipantau oleh masyarakat. "Itu akan menjadi achievement multifunction kepada setiap menteri untuk dia mencapai target-targetnya karena publik akan mengontrol. Saya pikir menjadi fair kan," ucap Ganjar. Melibatkan masyarakat dalam proses reshuffle atau perombakan menteri, sambung Ganjar, mendorong lebih banyak partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik. KPI adalah metrik atau alat ukur menilai sejauh mana sebuah organisasi, departemen, atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Hal itu dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ganjar menegaskan, pernyataannya itu hanya merupakan saran atau pandangan pribadi. Keputusan mengenai reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden. Pada dasarnya Reshuffle kabinet biasanya terjadi sebagai respons terhadap perubahan kebijakan atau kondisi politik tertentu, dan melibatkan pertimbangan yang kompleks. Proses tersebut akan melibatkan berbagai aktor di tingkat eksekutif dan legislatif.

Kinerja para menteri dalam mengelola pemerintahan membutuhkan banyak inovasi. Di antaranya bagaimana ketika melakukan reshuffle kabinet.

Kinerja Menteri dalam Sistem Pemerintahan Perlu Alat Ukur Konkret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Minyak-Goreng-Kemasaan-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba" width="100%">
<figcaption>Pengunjung membeli minyak goreng kemasan di Pusat Perbelanjaan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). Imbas Pemerintah mencabut kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng berdampak pada daya beli masyarakat menurun karena melambungnya harga dipasaran diba</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harga bahan pokok yang melambung sejak awal Ramadan. Kondisi itu tidak terlepas dari lemahnya intervensi pasar oleh pemerintah.  Tidak terkendalinya harga bahan pokok itu memicu turunnya kepercayaan publik terhadap jajaran pemerintah yang dikomandoi Jokowi-Ma'ruf Amin. Agar situasi tidak berlarut-larut, Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para "pembantunya".  Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Iman mengatakan, Presiden Jokowi disarankan mengevaluasi kinerja para menteri yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Jangan sampai masa kepemimpinannya yang bersisa dua tahun ini meninggalkan citra buruk.  “Tentu saja Presiden Jokowi harus melakukan evaluasi terhadap menteri yang kinerjanya jeblok atau buruk. Sehingga menyebabkan kepercayaan publik menurun,” kata Arif Nurul Iman kepada wartawan, Kamis (19/5).  Dia menyebut, salah satu penyebab turunnya kepercayaan publik yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok. Contohnya harga minyak goreng tidak stabil dengan cenderung naik berkali lipat.  Arif menilai, sudah sewajarnya Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang mengurusi bidang tersebut.  Sebelumnya, Indikator Politik merilis hasil survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun menjadi 58,1 persen.  "Kepuasan terhadap Presiden Jokowi kembali menurun menjadi 58,1 persen. Itu terendah dalam enam tahun terakhir. Dengan demikian, sejak Januari 2022, approval rating Presiden sudah turun lima kali, meski sempat mengalami rebound pada 20-25 April 2022," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, dalam keteranganya, Minggu (15/5).  Burhanuddin menyebut penurunan kepuasan terhadap kinerja Jokowi, disebabkan harga kebutuhan pokok yang melonjak, terutama minyak goreng.  "Secara umum, penurunan approval Presiden Jokowi kali ini disebabkan oleh kesenjangan (gap) antara ekspektasi kebijakan dengan realitas di lapangan terkait penanganan minyak goreng," kata dia.

Kepercayaan Publik Turun, Jokowi Disarankan Evaluasi Kinerja Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/5205_22387_Saleh-P-Daulay.jpg" alt="Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengomentari kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya mulai menurun, karena fokus pada agenda pencapresan atau agenda tahun politik. Menurut Saleh, komitmen para menteri tersebut hanya sebatas untuk mempertahankan kursi menteri, bukan lagi berorientasi pada pelayanan maksimal masyarakat.  "Apakah ada menteri yang komitmennya hanya sebatas mempertahankan kursi? Yang tahu tentu presiden. Tetapi, kalau memahami apa yang disampaikan oleh KSP (Kantor Staf Kepresidenan), ada menteri yang seperti itu. Bahkan, bisa lebih sibuk lagi karena adanya manuver politik untuk pilpres 2024," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (12/5).  Menurut Saleh, komitmen para menteri diparuh kedua periode ini bisa jadi akan berkurang karena sejumlah alasan. Pertama, kata dia, para menteri sudah merasa aman dan merasa akan dipertahankan sampai akhir masa jabatan.  "Apalagi, yang merasa dirinya didukung partai besar dan memiliki kedekatan tertentu dengan presiden," ucap Saleh.  Dia menyebut, sebagian besar menteri adalah utusan partai politik sehingga mau tidak mau, menjelang Pemilu 2024, mereka dituntut untuk memenangkan partai masing-masing. Hal ini yang membuat kinerja para menteri menurun karena fokusnya sudah terbagi.  "Tidak heran, jika mereka saat ini berbagi fokus, fokus ke pemerintahan dan fokus ke partainya. Fakta menunjukkan bahwa persaingan politik pada pemilu yang akan datang jauh lebih kompetitif, rumit, dan sulit," tegas Saleh.  Selain itu, lanjut Saleh, pandemi Covid-19 yang sudah terkendali di Indonesia menyebabkan pekerjaan para menteri sedikit lebih ringan. Terutama, yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan dan pemulihan ekonomi.  "Pada titik tertentu, menteri-menteri itu tidak lagi dibebani dengan tugas-tugas tambahan yang membutuhkan konsentrasi. Kadang-kadang, itu juga yang membuat mereka sekarang berbagi perhatian ke yang lain," ungkapnya.  Dia berujar, ada juga menteri yang sejak awal memang tidak memiliki performa baik dan tidak jelas apa yang dikerjakan. Kinerja menteri tersebut, kata Saleh, juga tidak jelas pengaruhnya bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.  Menurut Saleh, menteri tersebut tentu menjadi beban presiden sejak awal, tetapi tidak bisa diganti karena pertimbangan tertentu.  "Saya yakin bahwa presiden telah mengetahui hal yang saya sebutkan. Presiden juga mestinya sudah tahu bagaimana mengatasinya, tinggal political will-nya saja yang diperlukan. Masih cukup waktu untuk membuat perubahan dan memacu kinerja seluruh anggota kabinetnya," pungkas Saleh.

Kinerja Para Menteri Dinilai Mulai Menurun, PAN: Sibuk Capres!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kinerja menteri dalam kabinet Indonesia Maju mendapat penilaian dari publik. Penilaian itu tercermin dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.  Dari survei tersebut terdapat penilaian kepuasan publik terhadap kinerja para "pembantu" Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Enam menteri berada di urutan teratas.  Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut, keenam menteri yang mendapat penilaian teratas adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini (12,5 persen), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (12,3 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (9,2 persen), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno (9,2 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (8,1 persen), dan Mendikbudristek Nadiem Makarim (5,1 persen).  “Survei dilakukan pada 2-6 November 2021 terhadap 2.020 responden berusia 17 tahun ke atas,” kata Burhanuddin Muhtadi dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/12).  Kinerja Nadiem Makarim mendapat sorotan dari publik. Berdasar survei sebelumnya, Riset Puspoll Indonesia pada April 2021 lalu juga menempatkan Nadiem sebagai menteri dengan kinerja terbaik dan tingkat kepuasan publik tertinggi.  Dalam riset tersebut, Nadiem berada di peringkat keempat setelah Sandiaga Uno, Tri Rismaharini, dan Erick Thohir.  Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja mengatakan, survei dilakukan pada 20-29 April 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur.  Adapun total sampel sebanyak 1.600 responden, margin of error 2,45 persen dan tingkat dan tingkat kepercayaan 95 persen.  Sebelum itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor terhadap kinerja Nadiem selama menjabat dua tahun. Hasilnya, dari sebanyak 80 persen guru yang disurvei menyatakan kinerja Nadiem sudah baik. Survei dilakukan untuk mengukur tujuh parameter terkait berbagai kebijakan yang diterbitkan Kemendikbudristek.  “Menjelang hari ke-770 Mas Nadiem, FSGI melakukan survei pada tujuh indikator kinerja pendidikan dengan 777 guru sebagai responden dan mendapatkan data hampir 80 persen responden menilai baik," kata Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur.

Survei, Kepuasan Publik terhadap Menteri Nadiem di Bawah Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/jkt1-kabinet-jokowi-raka1.jpg" alt="Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekeretaris Jenderal (Sekjen) Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Djayadi Hanan menilai, survei opini publik tak bisa dijadikan ukuran mutlak kinerja kementerian. Sebab, opini publik muncul hanya berdasarkan popularitas.  "Opini publik hanya salah satu cara, dan harus digabung dengan yang lain. Seperti kinerja spesifik dari tugas pokok dan fungsi kementerian, yang menilai harus memahami kierja menteri tersebut," kata Djayadi kepada wartawan , Kamis, (22/4).  Djayadi mengatakan salah satu cara mengevalusi kinerja menteri bisa dengan bertanya kepada publik. Ukurannya seperti dari tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri. Hal itu bisa juga digunakan sebagai alat Presiden sebelum melakukan refshuffle.  Namun dia menekan, tak semua menteri kerap muncul di media massa dan di masyarakat. Sehingga ukuran tingkat kepuasan dari berdasarkan opini publik itu tidak bisa disimpulkan bahwa kinerjanya paling bagus.  "Kalau menteri-menteri itu melakukan komunikasi publik dengan baik, apa yang dikerjakannya potensial diketahui lebih banyak oleh masyarakat," ujarnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Djayadi mencontohkan, sejumlah kementerian seperti Menteri Perindustrian atau Menteri Perdagangan yang pekerjaannya dan lingkupnya sangat teknis dan jarang muncul di media. Maka itu opini publik tak sepenuhnya menjadi ukuran kinerja kementerian.  Dia menambahkan ukuran kinerja kementerian bisa diukur dari tugas pokok dan fungsinya, penilaian Presiden, ahli, pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kinerja kementerian tersebut.  "Tapi bukan berarti penilaian opini publik itu tidak penting, cuman kalau dijadikan satunya ukurun itu yang kurang tepat," kata Djayadi.

Sekjen Persepi: Opini Publik Tak Bisa Jadi Ukuran Kinerja Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/MARDANI-PILKADA.jpg" alt="Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku meragukan kinerja Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan yang menggantikan Terawan Agus Putranto.  Keraguan Mardani ini lantaran Budi Gunadi Sadikin bukanlah berlatar belakang seorang dokter. Melainkan seorang pengusaha dan juga berlatar belakang bangkir.  "Saya memang agak khawatir, karena Budi Gunadi ini kan bisnisman, sebelumnya di Bank Mandiri, wakil menteri BUMN. Pola pikir ekonominya malah bisa mendistrack (mengganggu) tujuan utama bahwa kesehatan itu punya sistem kesehatan nasional, ekosistem kesehatan nasional," ujar Mardani dalam akun Youtube Fraksi PKS, Jakarta, Sabtu (25/12).  Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, memang Budi Gunadi memiliki pendamping Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Namun ia nilai Kementerian Kesehatan tetap tidak akan maksimal dipimpin bukan berlatar belakang dokter.  "Harusnya ini dibalik, menterinya senior di bidang kesehatan, wakilnya boleh junior yang punya kapasitas ekonomi atau punya kemampuan manajerial," katanya.  Mardani mempertanyakan kenapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memilih Menteri Kesehatan yang berlatar belakang seorang dokter. Hal ini karena banyak dokter-dokter berkompeten di Indonesia.  "Banyak dokter yang juga manajer atau punya leadership bagus. Itu banyak," ungkapnya.  Namun demikian menurut Mardani, Presiden Jokowi telah memilih Budi Gunadi Sadikin. Sehingga dirinya tinggal memantau saja kinerja Budi Gunadi sebagai Menteri Kesehatan.  "Tapi nanti kita lihat 100 hari (kerja), apa targetnya dan bagaimana roadmap untuk mencapainya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=CfZ6fPQT4nM

Keraguan PKS ke Menkes yang Bukan Berlatar Belakang Dokter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kinerja menteri

Berita Terkini