<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/18/capim-kpk-3674178352.jpg" alt="Irjen Kementan Setyo Budiyanto saat menjalani tes wawancara seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Rabu (18/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Irjen Kementan Setyo Budiyanto saat menjalani tes wawancara seleksi calon pimpinan KPK, di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta Pusat, Rabu (18/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan)&nbsp;</div> <div dir="auto">Komjen Pol Setyo Budiyanto menjadi orang pertama yang menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK itu menyebut, internal KPK memiliki kekurangan, tak maksimalnya koordinasi antar pimpinan di KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di lapangan sering kali terkendala, karena hal-hal sepele ada ego, ego sektoral, ada kurang koordinasi sebenarnya ini bisa diselesaikan manakala antarpimpinan itu bisa komunikasi," kata Setyo Budiyanto saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menyebut, adanya deputi di internal KPK mesti dievaluasi. Misalnya, seperti Deputi Koordinasi dan Supervisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kedeputian ini sudah banyak melakukan kegiatan kerja sama antara lain dengan kejaksaan, kepolisian, memberikan bantuan antara lain ahli, cek fisik," ucap Setyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jenderal polisi bintang tiga itu menambahkan, pimpinan KPK juga dinilai kerap tak ingin melakukan koordinasi, dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015316752/dpr-akan-gelar-uji-kelayakan-capim-kpk-icw-ingatkan-pilih-yang-berintegritas">DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Capim KPK, ICW Ingatkan Pilih yang Berintegritas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sering kali pimpinan menganggap bahwa merasa tidak perlu ketemu terutama di pimpinam level KPK, terutama menganggap mungkin levelnya sudah tinggi tidak mau ketemu Jaksa Agung dan Kapolri, menganggap yang harus ketemu adalah di level deputi. Ini menimbulka permasalahan, menghambat level bawah untuk tingkat-tingkat di bawah," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK itu menyebut, internal KPK memiliki kekurangan, tak maksimalnya koordinasi antar pimpinan di KPK.

Setyo Budiyanto Sebut Kinerja KPK Terkendala Ego Sektoral Pimpinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun. Kemerosotan bahkan semakin dalam sejak lima tahun terakhir. Melihat kondisi belakangan ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis IPK Indonesia akan membaik. &rdquo;Melihat kecenderungan ini, kemungkinan besar hasil survei IPK 2023 akan makin turun dari tahun sebelumnya,&rdquo; ucap peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya saat diwawancarai Jawa Pos kemarin (2/1). Menurut dia, kondisi tersebut tak lepas dari penanganan korupsi yang semakin lemah dan tak serius. Indikatornya bisa dilihat sejak diterbitkannya revisi UU 19/2019 tentang KPK. Sejak berada di bawah payung eksekutif, kinerja KPK kian melempem. UU itu dinilai menggembosi keberanian KPK. Dampak lainnya terlihat pada menurunnya integritas pimpinan KPK. Hal tersebut tampak nyata ketika Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan. Capaian IPK pada 2022 juga menunjukkan bahwa selama sepuluh tahun tak ada keseriusan penanganan korupsi. Sebab, skor 34 pada 2022 itu sama dengan skor IPK pada 2014. &rdquo;Artinya mandek. Bahwa bisa disebut sebagai kemerosotan,&rdquo; ucapnya. IPK tertinggi pernah dicapai pada 2019 dengan skor 40. Untuk memperbaiki citra pemberantasan korupsi ke depan, pengembalian UU KPK menjadi salah satu poin. Dan tentu saja segera disahkannya RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Uang Kartal. Itu akan menjadi barier kuat pemberantasan korupsi. Utamanya RUU Perampasan Aset. ICW pernah mendata, kerugian negara akibat ulah koruptor pada 2022 mencapai Rp 48,6 triliun. Namun, yang berhasil dikembalikan ke negara hanya 7 persen. &rdquo;Artinya, perampasan aset ini sangatlah penting,&rdquo; tegasnya. (elo/syn/c9/oni)

Penanganan kasus korupsi yang terkesan tidak serius dan kinerja KPK yang memburuk membuat indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia menurun.

Kinerja KPK Menurun, Indeks Persepsi Korupsi Menurun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/Screenshot_45-3966164657.png" alt="Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pandangannya terhadap penurunan angka penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Itu menunjukkan penguatan sistem pencegahan korupsi. Hal itu diungkapkan Luhut usai menghadiri Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, seperti yang dikutip dari Antara, Selasa (18/7). &rdquo;Penurunan angka penindakan adalah hasil dari sistem yang semakin unggul, mengurangi peluang korupsi dan pencurian. Ini merupakan pencapaian luar biasa,&rdquo; ucap Luhut. Luhut menanggapi KPK yang baru melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) selama 2023. Menurut dia, itu menjadi indikator penguatan sistem pencegahan korupsi. Luhut berpendapat lebih baik tidak OTT sama sekali. Hal itu menandakan bahwa upaya pencegahan korupsi berjalan dengan baik. &rdquo;Lebih baik jika tidak ada OTT sama sekali. Artinya, upaya pencegahan berjalan dengan baik,&rdquo; tambah dia. Luhut menegaskan, sebenarnya OTT tidak boleh dianggap sebagai keberhasilan, karena hal tersebut justru menunjukkan adanya celah korupsi. Namun, perhatian publik sering kali terfokus pada besarnya anggaran yang berhasil dihemat dan diselamatkan berkat sistem pencegahan yang diterapkan KPK. &rdquo;Lihat penghematan, pajak naik sekitar 47 persen. KPK terlibat dalam mengaudit semuanya, bayangkan berapa ratus triliun yang berhasil dihemat. Semua itu tidak dikerjakan kantor saya sendiri, saya hanya mengorganisir semuanya, termasuk di dalamnya KPK,&rdquo; ucap Luhut.

Menko Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan penurunan angka penindakan oleh KPK menunjukkan penguatan sistem pencegahan korupsi

Penguatan Pencegahan Korupsi, Ini Analisis Luhut Mengenai Kinerja KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Nanang-Farid-Syam-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nanang Farid Syam, menyentil Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung).  Menurut mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini, Dewas sebagai badan yang mengawasi kinerja lembaga antirasuah, seharusnya berkaca pada kinerjanya sendiri, apakah sudah menjalankannya dengan baik.  "Sebenarnya nggak elok bicara menang kalah sebagai penegak hukum, apalagi membanding-bandingkan sesama APH (aparat penegak hukum). Kinerja KPK itu kan ranah Dewas. Setiap hari itu, bisa kok dipantau apa yang dikerjakan Firli Cs, kapan perlu "dilecut" biar bernas dan benar kerjanya," kata Nanang.  Oleh karena itu, sebelum membandingkan kinerja KPK dan Kejagung kata Nanang, Dewas pun harus bercermin, bagaimana dia menyelesaikan perkara etik yang menyasar eks pimpinan KPK.  "Itu kasus Lili kelanjutannya gimana? Jangan lupa, banyak penurunan kinerja KPK justru saat Dewas ada. Dulu ga ada Dewas toh, kinerja KPK melejit. Mestinya publik yang heran, kok bisa begini jadinya," cetus aktivis antikorupsi yang juga Founder Themis Indonesia ini.  Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean menyayangkan, lembaga antirasuah yang kini dikomandoi Firli Bahuri hanya berkutat pada kasus-kasus yang sifatnya suap dan gratifikasi. Menurut Tumpak, KPK seharusnya bisa menangkap ikan yang lebih besar. Pernyataan ini disampaikan Tumpak dalam acara ‘Kenal Lebih Dekat Ketua Dewas KPK’.  “Secara umum sebetulnya kita masih on the track-lah. KPK sampai saat ini masih on the track di dalam pemberantasan korupsi, baik bidang pencegahan maupun penindakan. Hanya sayangnya kita belum berhasil mengungkap kasus-kasus yang besar, kasus-kasus yang kita beri nama dulu ‘The Big Fish’ itu jarang terjadi dilakukan oleh KPK,” kata Tumpak pada kanal YouTube KPK, Minggu (26/3).  Tumpak mengutarakan, KPK saat ini lebih sering melakukan penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT). Tumpak meminta, KPK era Firli Bahuri dapat mengungkap kasus-kasus besar.  “Harapan saya sebetulnya kita harus beranilah mengungkapkan kasus-kasus yang besar yang menarik perhatian masyarakat, yang bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya dan untuk ini ya saya nggak tahu ya mungkin apakah SDM kita yang kurang kualitasnya ya saya juga nggak tahu ya,” tegas Tumpak. Tumpak lantas membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurutnya, Kejagung saat ini mampu mengusut kasus-kasus besar.  "Apakah memang kita belum mampu mencari kasus-kasus yang gede-gede seperti yang dilakukan katakanlah di Kejaksaan Agung, banyak kasus-kasus besar yang diungkapkan. KPK harusnya bisa menurut saya harusnya bisa seperti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu,” beber Tumpak. KPK dalam bidang pemberantasan korupsi disebut sebagai supervisor. Namun, jika kondisinya seperti saat ini, sangat disayangkan. “Kalau sama aja, masa kita jadi supervisor? Kalau kita lebih rendah, lebih parah lagi, ya, kan?,” pungkas Tumpak.

Eks Pegawai Sentil Dewas yang Bandingkan Kinerja KPK dengan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri angkat bicara terkait kritik yang disampaikan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.  Pasalnya, selama kepemimpina Firli Bahuri, KPK dianggap tak mampu mengusut perkara yang melibatkan nama besar. Menurut Firli, kritik tersebut merupakan evaluasi yang membangun untuk kinerja KPK.  "Kami mengucapkan terima kasih atas penilaian Dewas KPK sebagai bahan masukan dan evaluasi peningkatan kinerja seluruh insan KPK. Dewas telah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," kata Firli kepada wartawan, Senin (27/3).  Salah satu tugas Dewas KPK memang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok KPK dan penilaian terhadap kinerja KPK. Firli menyampaikan ucapan terima kasih terhadap evaluasi yang disampaikan Tumpak tersebut.  "Kami juga berterima kasih karena Ketua Dewas menyatakan bahwa kinerja KPK saat ini on the track," tegas Firli.  Menurut Firli, hal tersebut selaras dengan capaian kinerja 2022 yang telah disampaikan kepada Dewas. Sebab, dari laporan capaian kinerja 2022 yang terdiri dari empat perspektif indikator kinerja utama, yaitu perspektif pemangku kepentingan, akuntabilitas, proses internal, dan kapabilitas organisasi, KPK meraih capaian nilai kinerja organisasi sebesar 101,22 persen atau capaian tersebut melebihi skor yang menjadi target organisasi.  "Raihan tersebut tak terlepas dari capaian kinerja Trisula strategi Pemberantasan Korupsi," ungkap Firli.  Pertama, pada startegi pendidikan antikorupsi, dimana skor Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) Indonesia mencapai angka 3,93. Capaian ini terus meningkat sejak 2020 dengan skor 3,84 dan 2021 dengan skor 3,88.  "Artinya masyarakat makin paham perilaku antikorupsi," ucap Firli.  Kedua, pada strategi pencegahan, KPK salah satunya mengukur keberhasilan perbaikan sistem tata kelola pencegahan korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD). Dimana capaian 2022 ialah 104,17 persen, yang disokong dari tugas pencegahan dan monitoring, serta koordinasi supervisi.  Ketiga, pada strategi penindakan, diantaranya yang diukur dari presentase sentencing rate, dimana tahun 2022 meraih capaian sebesar 119 persen.  "Kita ketahui juga bahwa Dewas KPK melakukan survei untuk mengukur Indeks Integritas Pimpinan dan Pegawai KPK tahun 2022. Dalam survei tersebut KPK meraih skor 95,7 atau masuk kriteria sangat baik," pungkas Firli.

Dikritik Dewas KPK, Firli Klaim Kinerjanya On The Track

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230306_194025.jpg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) prihatin dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode saat ini. Hal ini menyusul penilaian Dewan Pengawas (Dewas) yang mengatakan belum bisa mengungkap kasus-kasus besar atau "big fish".  "Ini memang suatu keprihatinan kita, saya berharap perlu didorong, KPK perlu di depanlah," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara Minggu (27/3).  Menurut Boyamin, pihaknya sudah meramal sejak 10 tahun yang lalu bahwa kinerja KPK akan kalah dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), dalam mengungkap kasus-kasus besar tindak pidana korupsi.  "Itu (ramalan) sudah saya sampaikan kepada kedua belah pihak," ujar Boyamin.  Boyamin berpandangan ketidakmampuan KPK mengungkap kasus-kasus besar seperti yang dilakukan Kejagung karena pola kerja yang dijalankan KPK selama ini.  Ia menjelaskan KPK hanya fokus pada operasi tangkap tangan (OTT) yang menerapkan Pasal 5 tentang suap, Pasal 11 tentang Gratifikasi serta Pasal 12 tentang Penerimaan Hadiah dan Pemerasan.  Dari OTT itu, katanya, KPK melakukan pengembangan kasus jika pengembangan kasus yang dilakukan KPK selalu berasal dari OTT maka akan terbiasa dimudahkan dalam proses hukum.  "Yaitu apa? Dia (KPK) membuat bukti istilahnya gitu, jadi dia mau 'ngincer' orang kalau enggak jadi diberikan uangnya kan enggak jadi ada bukti bahwa terjadi suap, jadi ini sesuatu yang membuat bukti jadi gampang gitu," katanya.  Berbeda dengan Kejagung, lanjut dia, dalam praktiknya, lembaga Adhyaksa itu selalu berkontribusi atau berkutat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi dan segala perubahannya.  Di mana pada Pasal 2, katanya, tentang perbuatan melawan hukum Pasal 3 adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang.  "Kalau Pasal 2 dan Pasal 3 adalah mencari bukti dan menemukan bukti. Kenapa? Karena korupsinya sudah terjadi, bisa jadi lima tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu sudah peristiwanya terjadi dan harus menemukan dan mencari alat bukti," katanya.  Dengan pencarian alat bukti ini, kata Boyamin, otomatis ketika Kejagung fokus dan konsentrasi di situ, maka lama-lama akan menemukan "ikan besar" (kasus besar), dan itu terbukti dimulai dari tahun 2018 dalam kasus Jiwasraya yang dilaporkan MAKI.  Dari kasus tersebut, lanjut dia, dirumuskan sampai 2019-2020 yang kemudian rentetannya menjadi kasus ASABRI.  Tidak hanya itu, MAKI merupakan salah saru yang melaporkan ke Kejagung kasus langka dan mahalnya minyak goreng waktu itu akibat ekspor CPO, termasuk kasus impor tekstil di Batam, dan kasus Satelit Kemenhan.  "Kemudian beberapa kasus lain besar-besar yang termasuk kasus perkebunan Surya Darmadi yang dirumuskan kerugiannya sampai sangat tinggi di atas Rp 50 triliun," kata Boyamin.  Hal inilah yang membuat Kejagung mampu mengungkap kasus-kasus megakorupsi dengan pola kerja berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 mencari dan menemukan alat bukti.  Dengan perbedaan pola kerja ini, kata Boyamin, akan menjadi perbedaan sepanjang kedua kubu ini tetap bermain di kutub masing-masing. Akan terjadi KPK hanya fokus OTT dan hanya berkutat di Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12.  "Istilahnya gini, kalau KPK itu dalam konteks ini adalah OTT tidak membangun kasus, sementara Kejagung membangun kasus. Istilahnya 'case building'," paparnya.  Namun KPK bukan berarti tidak berupaya membangun kasus. Boyamin melihat beberapa upaya dilakukan KPK, misalnya kasus terakhir adalah bansos terkait dengan PT BGR Logistik Indonesia yang salah satunya bekas Direktur Utama Transjakarta diproses dan dicekal karena hasil pengembangan dari OTT kasusnya Juliari Batubara (mantan Mensos).  "Jadi kalau toh KPK itu menggunakan Pasal 2 atau Pasal 3 itu adalah pengembangan dari OTT," paparnya.  Boyamin mencatat KPK pernah mengembangkan kasus KTP-el pada tahun 2012 dan diproses tahun 2014-2015 yang dianggap sebagai prestasi mengungkap kasus besar.  Dari pola kerja saat ini, menurut Boyamin, KPK tampak seperti tidak berusaha menyentuh Pasal 2 dan Pasal 3 sehingga yang diproses adalah kasus-kasus yang berdasarkan OTT. Oleh karena itu tidak akan pernah menemukan kasus besar.  "Karena OTT tidak, kalau bisa yang dikembangkan ya dikembangkan (kasus) kecil-kecil lagi aja dan itu yang susah memang," kata Boyamin.  Sementara itu, kenapa Kejagung bisa mengungkap kasus-kasus besar karena berkonsentrasi di Pasal 2 dan Pasal 3 yang otomatis banyak kasus-kasus besar mengantre untuk diungkap, paparnya.  Menurut Boyamin, keberhasilan Kejagung tidak hanya mengungkap kasus-kasus besar tapi mampu merumuskan kasus terkait tentang kerugian perekonomian negara.  Hal itu, paparnya, dimulai dari kasus impor tekstil di Batam yang terungkap terjadi kerugian perekonomian negara, termasuk kasus Surya Darmadi, impor minyak goreng.  "Jadi Kejagung itu bukan hanya kasus besar tapi sudah melompat lagi tentang merumuskan kerugian perekonomian negara, sementara KPK masih berkutat kerugian keuangan negara dan itu kemudian hanya berdasarkan OTT dan temuan BPK misalnya," kata Boyamin.

KPK Loyo Tak Bisa Ungkap Big Fish, MAKI: Ramalan 10 Tahun Lalu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220915_125923.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. Salsabila Naqiyya Qoriroh/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memamerkan hasil kinerjanya selama periode Januari-November 2022, salah satunya berhasil menahan 115 orang sebagai tersangka. Hal ini disampaikan Firli dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022.  "Untuk tahun 2022 sejak Januari sampai dengan November 2022 sebanyak 115 pelaku korupsi telah dilakukan penahanan oleh KPK," kata Firli saat memberikan sambutan dalam acara Hakordia 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12).  Jenderal purnawirawan polisi bintang tiga ini mengungkapkan, KPK menggelar 112 penyelidikan, 116 penyidikan, serta 108 perkara sudah di tahap penuntutan. Selanjutnya, ada 121 perkara telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan 99 koruptor telah dieksekusi.  Menurut Firli, kinerja di bidang penindakan merupakan salah satu bagian daripada strategi KPK. Dia menyebut, kinerja pada bidang penindakan dipandang dapat memberikan efek jera ke para koruptor.  "Supaya orang takut untuk melakukan korupsi," tegas Firli.  Selain itu, KPK telah berhasil mengembalikan aset negara dari giat penindakan sebesar Rp 494 miliar yang bisa dipulihkan.  "Asset recovery total Rp 494,54 miliar," ujar Firli.  Firli menegaskan, upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, Firli meminta semua elemen bangsa turut andil dalam upaya mencegah munculnya praktik korupsi.  "Oleh karena itu dalam konsep pemberantasan korupsi, KPK mengajak keterlibatan besar dari seluruh aparat dan anak bangsa, melalui keterlibatan yang kita sebut public participation," pungkas Firli.

Firli Pamer Bisa Seret 115 Tersangka Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Tersangka-Mantan-Wakil-Ketua-DPRD-Tulungagung-Agus-Budiarto-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="019) Agus Budiarto, ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Bersama terpidana Ketua DPRD Tulungagung (2014-2019) Supriyono, Wakil Ketua DPRD Tulungangung Adib Makarim dan Imam Kambali, Agus Budiarto didug" width="100%">
<figcaption>019) Agus Budiarto, ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/8/2022). Bersama terpidana Ketua DPRD Tulungagung (2014-2019) Supriyono, Wakil Ketua DPRD Tulungangung Adib Makarim dan Imam Kambali, Agus Budiarto didug</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan selama semester I 2022, telah menerbitkan 61 surat perintah penyidikan (sprindik). Dari perkara peyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 68 orang tersangka.  "Dari perkara peyidikan tersebut KPK telah menetapkan 68 orang tersangka, dari total 61 surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Senin (22/8).  Karyoto menjelaskan, perkara yang saat ini sedang berjalan sebanyak 99 kasus, dengan rincian 63 kasus merupakan carry over dan 36 kasus dengan 61 sprindik yang diterbitkan selama semester 1 tahun 2022. Tentunya, untuk memudahkan proses penyidikan, KPK melakukan pemanggilan saksi-saksi.  "Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka yang dipanggil dalam semua penanganan perkara pada semester I 2022 adalah sebanyak 3.400 saksi dan 56 tersangka," ucap Karyoto.  Sementara itu, KPK juga melakukan penggeledahan dan penyitaan dalam proses penyidikan perkara selama semester I 2022 sebanyak 52 kali penggeledahan dan 941 penyitaan.  "Sedangkan upaya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang dilakukan pada semester I 2022 sebanyak 5 orang untuk penangkapan dan 62 penahanan," tegas Karyoto.  Sepanjang semester I 2022, melalui unit labuksi, KPK juga berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp 313,7 miliar. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan aset recovery yang dicapai KPK pada semester I 2021 sebesar Rp 171,23 miliar atau mengalami peningkatan 83,2 persen.  Karyoto merinci, asset recovery pada semester I 2022 terdiri dari Rp 248,01 miliar berupa pendapatan uang sitaan hasil korupsi, TPPU dan uang pengganti yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan.  Kemudian senilai Rp 41,5 milliar berupa pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU. Serta, Rp 24,2 penetapan status penggunaan dan hibah.  ala"Dalam upaya melakukan asset recovery, KPK terus melacak aset koruptor agar semua aset dapat dikembalikan ke kas negara, termasuk melakukan hibah dan lelang terhadap barang-barang yang sudah ditetapkan menjadi milik negara agar dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan negara," pungkas Karyoto.

Semester Satu 2022, KPK Jerat 68 Tersangka dan Amankan Rp 313,7 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Jaksa-Agung-ST-Burhanuddin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/2/2022). Kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di lingkungan PT Garuda Indon" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir dan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (11/2/2022). Kedatangan Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi di lingkungan PT Garuda Indon</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberhasilan Kejaksaan Agung membongkar beragam kasus besar, mulai dari kasus penyerobotan lahan yang diduga dilakukan PT Duta Palma Group, kasus Garuda, termasuk kasus di PT PLN pada 2016, berdampak pada peningkatan persepsi publik terhadap kinerja Korps Adhyaksa.  Dalam sejumlah survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan justru lebih tinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro mengatakan, dalam beberapa survei terakhir, persepsi publik terhadap kinerja Kejaksaan Agung lebih baik jika dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Hal itu terutama bermula saat gebrakan Kejagung dalam persoalan minyak goreng. Temuan survei kami menunjukkan dukungan publik untuk penuntasan kasus ini sangat tinggi,” kata Bawono saat dihubungi media, seperti dikutip Rabu (10/8).  Menurut Bawono, Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penegak hukum ingin juga menunjukkan kontribusi mereka terhadap penegakan hukum di negeri ini, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi  “Keseriusan Kejaksaan Agung atas penangan kasus hukum ini, (termasuk) tindak pidana korupsi, akan berpengaruh pada persepsi dari publik terhadap pemerintah dan kondisi penegakan hukum secara nasional,” jelas Bawono.  Dalam data Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak 2021 Korps Adhyaksa telah menangani 371 kasus. Sementara Kepolisian menangani 130 kasus, dan KPK hanya 32 kasus korupsi.  Kinerja Kejaksaan Agung pun terpantau meningkat sejak 2020. Pada tahun tersebut, ada peningkatan kasus dari 109 menjadi 259 kasus, atau setara 137 persen.  Menurut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo, Kejaksaan Agung unggul dalam penanganan korupsi karena lebih berani menangani kasus bernilai besar. Ini juga didukung oleh beberapa petinggi Kejaksaan Agung yang pernah mengabdi di KPK, seperti mantan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi.  Sementara itu, KPK justru banyak kehilangan peneliti terbaiknya setelah polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Kasus itu membuat sekitar 80 orang pegawai KPK keluar dari lembaga tersebut.  “Padahal KPK dulu dikenal karena integritas karyawannya dan berani mengungkap kasus besar,” kata Yudi.

Eks Penyidik KPK: Kejagung Lebih Berani dan Unggul Tangani Kasus Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah berhasil menyelamatkan uang negara Rp 114,29 triliun selama tahun 2021.  "KPK juga bekerja keras dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Karenanya melalui koordinasi dan supervisi menyelamatkan keuangan negara sebesar 114,29 triliun pada tahun 2021," ujar Firli dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/1).  Firli mengatakan, kinerja KPK tidak hanya diukur dari berapa banyak pelaku korupsi ditangkap atau ditahan. Sehingga lembaga antirasuah ini akan terus melakukan pencegahan, koordinasi dan supervisi.  "Kenapa ini di kedepankan pencegahan koordinasi dan supervisi karena sesungguhnya kinerja kita bukan hanya diukur seberapa banyak orang ditahan, bukan seberapa banyak orang yang kami tangkap," katanya.  Firli menuturkan, KPK harus bisa melakukan pencegahan korupsi. Sehingga hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan negara.  "Kinerja kita harus diukur juga bagaimana kita bisa mencegah supaya tidak terjadi korupsi dan jika terjadi korupsi maka korupsi tersebut tidak terulang kembali," ungkapnya.  Selain itu, lanjut Firli, KPK juga dalam melalukan pencegahan juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kinerja penegakan hukum tidak hanya diukur seberapa banyak orang yang ditangkap.  "Hal ini selaras dengan amanat Presiden dalam kesempatan kepada KPK kinerja pengak hukum tidak hanya diukur seberapa banyak orang dipenjarakan tapi harus diukur tidak terulang kembali pelaku-pelaku korupsi," pungkasnya.

Selama 2021, KPK Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 114,29 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kinerja kpk

Berita Terkini