<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/14/Maung-Pindad-di-Brimob-1865011109.jpeg" alt="Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo saat memeriksa pasukan Polri di Mako Brimob Polri pada Senin (14/10). (Dok. Kemenhan)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo saat memeriksa pasukan Polri di Mako Brimob Polri pada Senin (14/10). (Dok. Kemenhan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan sebesar 80,8 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya. &ldquo;Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, tingkat kepuasan terhadap kinerjanya tetap tinggi. Sebanyak 80,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden,&rdquo; ujar Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby dikutip Antara di Jakarta, Selasa (15/10). Sementara itu, sebesar 18,5 persen responden menyatakan tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan publik ini, kata dia, mencerminkan apresiasi luas dan kekecewaan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari yang berpendidikan rendah hingga tinggi, dari yang ekonominya mapan hingga wong cilik, dari Gen Z hingga generasi baby boomers. &ldquo;Tapi di setiap segmen pemilih memang memiliki gradasi dan perbedaan rasa puas dan tak puas yang berbeda,&rdquo; kata Adjie. Di segmen usia, ucapnya, generasi muda (Gen Z) menyatakan kepuasan sebesar 85,9 persen, diikuti oleh generasi milenial sebesar 81,8 persen. Di kelompok Gen X dan baby boomers, kepuasan tetap di atas 75 persen. Adjie mengatakan perbedaan tersebut mencerminkan bagaimana Jokowi diapresiasi lintas generasi, namun dengan intensitas yang berbeda-beda. Lebih lanjut, berdasarkan segmen agama, kepuasan tertinggi muncul di kalangan pemilih beragama non-Islam, yakni mencapai 93 persen, sementara pada pemilih Muslim, kepuasan berada di angka 78,7 persen. Di segmen pendidikan, kepuasan tertinggi datang dari masyarakat berpendidikan rendah. &ldquo;Mereka yang hanya tamat SD atau di bawahnya, 81 persen menyatakan puas. Namun, di kalangan terpelajar, kepuasan terhadap Jokowi menurun, hanya sebesar 72,4 persen,&rdquo; ucapnya. Survei nasional LSI Denny JA melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia dan pengumpulan data berlangsung secara tatap muka pada rentang waktu 26 September&mdash;3 Oktober 2024. Adapun margin of error survei ini sebesar 2,9 persen dengan metode pengambilan sampel multi stage random sampling.

Hasil survei menunjukkan 80,8 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang akhir masa jabatannya.

Hasil Survei: Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi selama 10 Tahun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/pemuda-muhammadiyah-ancam-polisikan-bos-lembaga-survei_m_.jpg" alt="Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)" width="100%">
<figcaption>Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (Dok Indikator)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan bahwa kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih tinggi usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasil survei Indikator pada 18-21 Februari 2024 menunjukkan sebanyak 76,6 persen atau mayoritas responden merasa cukup ataupun sangat puas atas kinerja presiden, sedangkan yang merasa kurang puas sebesar 11,4 persen, tidak puas sama sekali sebesar 9,3 persen, dan 2,7 persen tidak menjawab.&nbsp; "Ada 76,6 persen masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi hari ini," kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan hasil survei "Evaluasi Publik atas Pemilu 2024 dan Isu-isu Malapraktik Nasional" yang dipantau secara daring, Rabu, (28/2). Alasan utama kepuasan tersebut adalah memberi bantuan kepada rakyat kecil (30,4 persen), membangun infrastruktur (26,5 persen), kinerja yang sudah bagus (14,9 persen) dan sosok yang merakyat (9,5 persen). Sementara itu, alasan responden merasa kurang atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden adalah bantuan tidak merata (25,9 persen), gagal memberantas korupsi (9,4 persen), harga kebutuhan pokok meningkat (7,9 persen), dan hutang negara semakin tinggi (5,9 persen). Indikator juga mengungkapkan bahwa berdasarkan demografi dan wilayah responden, mayoritas hampir di semua kelompok demografi merasa cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi. Jika dibandingkan survei sebelumnya, yakni pada tanggal 12-13 Februari 2024, tingkat kepuasan publik Jokowi turun dua persen dari 78,6 persen akibat kenaikan harga-harga bahan pokok, khususnya beras. Survei menunjukkan masyarakat yang menganggap kondisi ekonomi saat ini buruk dan sangat buruk naik ke 40,6 persen dari 30,4 persen, sedangkan yang menganggap sangat baik dan baik hanya 33,9 persen, sedang 24,2 persen, dan 1,3 persen lainnya tidak menjawab. "Di tengah tekanan inflasi, terutama akibat kenaikan harga beras, (approval rating) Presiden Jokowi masih di atas 76 persen, tepatnya 76,6 persen. Jadi, artinya meskipun ada banyak hal yang menjadi perhatian publik, masyarakat secara umum masih percaya terhadap Presiden Jokowi," kata Burhanuddin. Diketahui, Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei telepon kepada publik nasional untuk menanyakan tentang kepuasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, evaluasi terhadap kejujuran dan keadilan pemilu. Target populasi survei ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel. Jumlahnya sekitar 83 persen dari total populasi nasional. Sampel dipilih melalui metode Random Digit Dialing (RDD) sebanyak 1.227 responden. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Berdasarkan demografi, mayoritas hampir di semua kelompok demografi merasa cukup atau sangat puas atas kinerja Presiden Jokowi.

Burhanuddin Sebut Kepuasan Publik Terhadap Jokowi Masih Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/jokowi-timnas-3-1672042113.png" alt="Presiden Jokowi saat bertemu dengan Timnas U-20, Sabtu (1/4)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi saat bertemu dengan Timnas U-20, Sabtu (1/4).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tingkat kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami peningkatan. Hasil jajak pendapat terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan mayoritas responden merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi kini mencapai 76,8 persen," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk 'Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi BTS, dan Peta Politik Terkini' secara virtual, Minggu (9/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan terhadap Jokowi dilatari banyaknya persepsi positif atas kondisi perekonomian nasional. Dari temuan LSI, tren kondisi ekonomi nasional terhadap persepsi masyarakat pada periode April berada di angka 26,3 persen</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persepsi positif ini ditunjang berkat kerja Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang berhasil mengendalikan harga bahan pokok selama Ramadan, termasuk jelang Lebaran. Bahkan, Presiden Jokowi menyatakan banyak harga sembako yang justru turun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terkait hasil jajak pendapat LSI, lanjut Djayadi, angka 76,8 persen terkait kepuasan terhadap Jokowi menjadi yang tertinggi sepanjang temuan survei tren kepuasan publik. Pada periode Januari 2023, kepuasan terhadap Jokowi berada di angka 76,2 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persepsi positif atas kondisi perkonomian nasional tampak sedikit meningkat dibanding temuan sebelumnya," pungkas Djayadi.</div>

Salah satu alasan tingginya tingkat kepuasan terhadap Jokowi dilatari banyaknya persepsi positif atas kondisi perekonomian nasional.

Survei LSI: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Dipengaruhi Isu Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/jokowi-papua-pych.jpg" alt="SAMBUTAN HANGAT: Presiden Joko Widodo berbincang dengan para pedagang di Pasar Youtefa Lama, Jayapura, Selasa (21/3). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>SAMBUTAN HANGAT: Presiden Joko Widodo berbincang dengan para pedagang di Pasar Youtefa Lama, Jayapura, Selasa (21/3). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 73,1 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Kalau ditanyakan dengan skala 1– 4, masyarakat masih cenderung puas dengan kinerja Presiden Jokowi 73,1 persen," kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru’ secara virtual, Minggu (25/3). "Terdapat 25,9 persen publik yang tidak puas dan 1,1 persen lainnya menjawab tidak tahu," sambungnya.  Burhanuddin menjelaskan, terdapat beberapa faktor yang membuat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi tetap tinggi. Seperti bantuan sosial (bansos) kepada rakyat kecil dan pembangunan infrastruktur.  Sementara itu, publik merasa tidak puas lantaran harga-harga kebutuhan pokok meningkat, bantuan tidak terdistribusi secara merata, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.  Meski demikian, tingkat kepuasan publik tersebut menurun jika dibandingkan hasil survei periode Februari 2023. Kala itu, kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 74,4 persen. "Mungkin (dipengaruhi) mulai naiknya beberapa harga (kebutuhan) pokok. Tetapi, setidaknya masih aman karena approval rating masih di atas 70 persen," pungkasnya.  Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 12–18 Maret 2023 dengan melibatkan 800 orang responden. Penentuan sampel menggunakan metode simple random sampling, dengan toleransi kesalahan sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Hasil Survei: Sebanyak 73,1 Persen Masyakarat Puas Kinerja Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Erick-Thohir-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mencapai 76,2 persen adalah penanda pembangunan Indonesia berada di arah yang benar.  Menurutnya, sepanjang kepemimpinan, Presiden Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga pembukaan lapangan kerja. "Pak Jokowi sejak awal menekankan pentingnya Indonesia sentris, pemerataan menjadi kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang saya rasa mendapat apresiasi dari masyarakat," kata Erick melalui keterangan tertulis, Senin (23/1).  Ia menjelaskan, sejak awal BUMN fokus dalam menerjemahkan arahan Jokowi dalam meningkatkan infrastruktur seperti jalan tol, salah satunya seperti Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Bagi Erick, infrastruktur memegang peranan penting agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.  "Kalau kita lihat, biaya logistik Indonesia masih cukup tinggi mencapai 23 persen atau lebih tinggi dari rata-rata dunia yang sebesar 13 persen," jelasnya.  Guna mendukung hal itu, Erick menyampaikan seluruh kementerian selalu memperhatikan progres infrastruktur, salah satunya mengawal progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia mengatakan, melalui PT Hutama Karya (Persero) pada tahun ini pemerintah akan merampungkan lima ruas JTTS.  Meliputi Tol Simpang Indralaya-Muara Enim (Seksi Simpang Indralaya-Prabumulih), Indrapura-Kisaran (Seksi 1 dan 2), Binjai-Langsa (Seksi Binjai-Pangkalan Brandan), Sigli-Banda Aceh (Seksi 1,5,6), dan Tol Pekanbaru-Padang (Seksi Bangkinang-Pangkalan).  "Mimpi besar kita menyambungkan Sumatera, dari ujung Aceh hingga Lampung. Harapannya, bisa muncul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah-wilayah yang dilewati tersebut," ujarnya.  Tak hanya jalan tol, Erick juga mengerahkan sejumlah BUMN yang bergerak di sektor transportasi, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan layanan dan memperkuat ekosistem dalam menekan tingginya biaya logistik.  Erick mencontohkan bagaimana Bandara Kualanamu di Sumatera Utara bertransformasi dengan menggandeng mitra strategis, GMR Airports. Kerja sama tersebut mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Bandara Kualanamu menjadi lebih profesional.  "Tak hanya itu, Bandara Kualanamu juga menjadi hub internasional dan menjadi hub pariwisata dan kargo. Hal ini akan memperbaiki rantai pasok kita menjadi lebih baik," ucap Erick.  Erick mengatakan, pekerjaan rumah Indonesia ialah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih baik. Bagi Erick, konsistensi menjadi salah satu faktor yang acap menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.  "Jangan pemerintahan berganti, semua yang sudah baik ikut berganti. Kita harus berpikir lebih besar untuk bangsa, siapa pun pemimpinnya, konsistensi adalah kunci dalam menjaga tren positif ini," kata Erick menambahkan.  Diberitakan sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi berada di posisi tertinggi. Sebanyak 76,2 persen merasa puas dengan kinerja Jokowi periode kedua.  “Pada Januari 2023 ini, kami menemukan 76,2 persen responden menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei bertajuk Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM secara virtual, Minggu (22/1).  Djayadi menjelaskan, sebanyak 76,2 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi terdiri atas, 18,7 persen responden menyatakan sangat puas dan 57,5 persen menyatakan cukup puas.  Sementara itu, sebanyak 14,8 persen responden lainnya menyatakan kurang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Sedangkan sebanyak 5,7 persen tidak puas, dan 3,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab.  Djayadi mengungkapkan, peningkatan kepuasan publik atas kinerja Jokowi telah berlangsung sejak September 2022. Dalam catatan LSI, setidaknya terjadi peningkatan tiga persen pada setiap bulannya.  “Peningkatan kepuasan masyarakat kemungkinan besar didorong oleh positifnya persepsi publik atas kondisi ekonomi dan penegakan hukum,” ungkap Djayadi.

Publik Puas Kinerja Jokowi, Erick: Bukti Arah Kerja Pemerintah Benar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Presiden-Jokowi_Bansos-BBM.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mayoritas masyarakat Jawa Timur (Jatim) merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dirinya menjabat. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil survei dari Poltracking Indonesia.  Menurut temuan survei Poltracking Indonesia, angka kepuasan masyarakat di Jawa Timur terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 79,8 persen. Jatim menjadi posisi tertinggi kedua setelah Jawa Tengah yang puas terhadap kinerja Jokowi.  ’’Jawa Timur menjadi posisi tertinggi kedua pada lima provinsi yang diteliti. Hasilnya 79,8 persen masayarakat Jatim puas dengan kinerja Jokowi,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda dalam siaran daring, Kamis (15/12).  Poltracking melakukan riset pada lima provinsi di Pulau Jawa. Meliputi Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Barat.  Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua sebagai wilayah dengan kepuasan publik tertinggi pada Jokowi. Posisi pertama ditempati Jawa Tengah dengan angka kepuasan lebih dari 80 persen. ’’Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo paling tinggi di Jawa Tengah mencapai 84,9 persen,” terang Hanta.  Suvei Poltracking itu sendiri dilakukan pada periode 26 November-2 Desember 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel pada masing-masing provinsi adalah 1.000 responden dengan MoE +/- 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Mayoritas Masyarakat di Jawa Timur Merasa Puas dengan Kinerja Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai cukup tinggi. Hal ini sebagaimana dalam hasil survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) yang menyatakan 59,7 persen publik merasa puas dengan kinerja Jokowi.  "Tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi masih cukup tinggi, kalau dibulatkan 60 persen," kata Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Abdul Hakim di Jakarta, Senin (3/10).  Hakim menjelaskan, terdapat beberapa kategori alasn publik merasa puas dengan kinerja Jokowi pada periode kedua. Pertama, kinerja Jokowi dinilai sukses dalam pembangunan, sebesar 14,7 persen publik puas dengan hal tersebut.  "Kedua, banyak bantuan untuk masyarakat tidak mampu 11,3 persen. Ketiga, pembangunan yang merata sampai ke pelosok desa 10,2 persen. Keempat, banyak perbaikan jalan 9,8 persen dan kelima, dekat dengan rakyat 8,7 persen," ungkap Hakim.  Meski demikian terdapat publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi sebanyak 30,1 persen. Alasan mereka yang tidak puas menyatakan bahwa prekonomian era Jokowi tidak stabil sebanyak 22,2 persen dan sulit lapangan kerja 17,2 persen.  Sementara itu, kepuasan terhadap kinerja wakil presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebesar 35,5 persen. "Sebanyak 38,5 persen tidak puas dengan kinerja Ma'ruf Amin," ucap Hakim.  Sebagaimana diketahui, survei nasional Skala Survei Indonesia (SSI) dilakukan pada 23–29 September 2022 di 34 Provinsi. Survei ini menggunakan metode multistage random sampling, dengan jumlah responden 1200 orang.  Survei dilakukan secara tatap muka menggunakan kuisioner. Margin of eror survei sebesar 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil Survei SSI: 60 Persen Publik Merasa Puas dengan Kinerja Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JOKOWI-BUKA-INACRAFT-2022-FEDRIK-TARIGAN-1-1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kebijakan pemerintah di tengah kondisi pandemi yang kini menuju endemi disebut mampu meningkatkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi.  Kepuasan publik itu diungkap oleh peneliti Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research Reza Reinaldi. Dia mengatakan, situasi pandemi Covid-19 semakin membaik, ditandai dengan terus menurunnya kasus harian setelah gelombang ketiga melanda Indonesia.  Pemerintah pun telah banyak melonggarkan pembatasan sosial yang tidak seketat seperti gelombang sebelumnya. Dengan cakupan vaksinasi baik dosis lengkap maupun booster yang sudah sangat meluas. Berlanjut pada pemerintah memutuskan menghapus syarat tes antigen dan PCR untuk perjalanan dalam negeri. Kemudian menghapuskan kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).  "Banyaknya pelonggaran membuat sektor-sektor ekonomi dapat bergerak lebih bebas," ujar Reza Reinaldi dalam siaran pers di Jakarta, pada Kamis (7/4).  Reza Reinaldi melanjutkan, meski sejumlah varian baru masih menjadi ancaman, kini dunia diyakini tengah menuju situasi endemi. Di sisi lain, pandemi telah menimbulkan disrupsi perekonomian secara global.  Dari temuan survei indEX Research menunjukkan kepuasan publik sedikit mengalami penurunan, meskipun secara umum tingkat kepuasan tetap tinggi angkanya.  “Dampak naiknya harga-harga komoditas, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terkoreksi, tetapi tetap pada kisaran angka yang cukup tinggi,” kata Reza Reinaldi.  Adapun tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai 79,3 persen. Kemudian 6,3 persen merasa sangat puas. Angka itu turun dari survei sebelumnya pada Januari 2022 yang berada di atas 80 persen. Angka itu turun dari survei sebelumnya pada Januari 2022 yang berada di atas 80 persen.  Sebaliknya dengan ketidakpuasan yang mengalami peningkatan menjadi 19,4 persen, di antaranya 2,3 persen merasa tidak puas sama sekali. Sisanya sebanyak 1,3 persen tidak tahu/tidak jawab.  Menurut Reza, turunnya tingkat kepuasan harus menjadi early warning bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat. “Dalam kasus minyak goreng, kebijakan Kementerian Perdagangan berubah-ubah dan membuat antrean terjadi di mana-mana,” lanjut Reza.  “Lebih-lebih dalam situasi memasuki bulan puasa dan menjelang Lebaran, pemerintah harus membuat langkah yang jitu untuk mencegah lonjakan harga-harga yang dapat memicu infasi yang tinggi,” tegas Reza.  Survei Index Research dilakukan pada 21-30 Maret 2022 terhadap 1200 orang mewakili semua provinsi, dipilih secara acak bertingkat, diwawancara secara tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan. Margin of error ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

Survei, Kepuasan Publik terhadap Jokowi Disebut Tetap Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Jazuli-PKS-Lemhanas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini berharap Pemerintan Jokowi-Ma'ruf Amin bekerja lebih keras mengatasi pandemi kesehatan masyarakat. Grafik penyintas Covid-19 menunjukkan kenaikan signifikan. Akibat pandemi yang telah berlangsung setahun penuh seluruh indikator kesejahteraan rakyat juga memburuk.  Hal tersebut disampaikan Jazuli sebagai evaluasi pemerintah di tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Menurutnya, Pemerintah harus mengambil opsi kebijakan yang lebih tegas, tidak ambigu dan abu-abu antara kepentingan kesehatan, kemanusiaan, dan ekonomi seperti saat ini. Akibat kebijakan yang ambigu itu kemudian ditangkap publik secara luas sebagai inkonsistensi.  "Dampaknya tidak jelas apa kebijakan yang berlaku antara yang dibolehkan dan dilarang sehingga sulit menerapkannya di lapangan, akibatnya banyak yang abai protokol kesehatan. Tingkat kematian (fatality rate) Indonesia tertinggi di Asia Tenggara," ungkap Jazuli dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Jumat (1/1).  Menurut Jazuli, masyarakat tidak bisa mendapat gambaran yang jelas bagaimana peta jalan yang komperhensif, sistematis, dan terukur dari kebijakan pemerintah mengatasi pandemi Covid 19. Akibatnya pemerintah tidak bisa menjelaskan secara jelas dan optimis kapan pandemi ini akan selesai diatasi. Prediksi yang disampaikan pemerintah pun berulangkali meleset.  Selain itu, dalam penilaian Fraksi PKS, pemerintah tidak memiliki strategi yang komprehensif dalam penyediaan vaksin dan strategi vaksinasi. Terbukti dengan pembelian sejumlah obat Covid-19 yang terburu-buru di awal pendemi, kontroversi pembelian vaksin Sinovac yang belum lulus uji klinis, hingga kepercayaan rakyat yang rendah terhadap vaksin yang disediakan pemerintah. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/30/12/2020/mahfud-md-tunjukkan-video-imam-besar-fpi-habib-rizieq-mendukung-isis/">Baca Juga: Mahfud MD Tunjukkan Video Imam Besar FPI Habib Rizieq Mendukung ISIS</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/31/12/2020/komjen-boy-rafli-disebut-bakal-jadi-kaplori-sekjen-mui-bilang-begini/">Baca Juga: Komjen Boy Rafli Disebut Bakal Jadi Kaplori, Sekjen MUI Bilang Begini</a> Anggota Komisi I DPR ini membeberkan, data-data indikator kesejahteraan rakyat yang memburuk tajam dalam setahun terakhir. Berdasarkan data BPS, pengangguran bertambah menjadi 9,77 juta orang pada Agustus 2020. Sebanyak 29,12 juta orang usia kerja terkena dampak pandemi. Angka kemiskinan pada Maret 2020 melonjak 1,63 juta orang menjadi 26,42 juta orang menurut BPS. Diperediksi jumlah angka kemiskinan hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.  Di tengah kondisi rakyat yang sulit di atas, pemerintah seperti kehilangan sensitivitas. Pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS pada Mei 2020. Pada perawatan kelas III, iuran Rp 25.500 meningkat menjadi Rp 42.000.Peserta kelas II, iuran sebesar Rp 51.000 dinaikkan menjadi Rp 100.000. Pada kelas I, iuran yang sebelumnya Rp 80.000 dinaikkan sampai Rp 150.000.  Di bawah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Indonesia semakin tergantung dengan utang yang akan diwariskan kepada anak cucu. Bahkan, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-6 dengan jumlah utang luar negeri terbesar di dunia. Posisi utang luar negeri Indonesia berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia (Juli 2020) sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.063 triliun (kurs Rp 14.800).  Pertumbuhan ekonomi nasional juga terkoreksi tajam akibat pandemi covid 19. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi di quartal III 2020 dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi minus 3,49 persen di quartal tersebut. Adapun, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 turun drastis dan jauh dari target, yakni pada Quartal I hanya mencatat pertumbuhan 2,97 persen dan Quartal II minus 5,32 persen.  Pemerintah juga terkesan memaksakan sejumlah agenda legislasi dengan mengesahkan UU Cipta Kerja yang kontroversial pada Oktober 2020. "Padahal, UU ini dinilai cacat formil dan materil, tidak transparan, tidak terbuka, dan minim partisipasi publik oleh masyarakat sipil dan akademisi sehingga menimbulkan penolakan yang luas dimana-mana," ungkapnya.  Upaya penanganan dampak ekonomi dengan modal Perppu yang sejak awal dipaksakan pemerintah dan Fraksi PKS menolaknya dengan tegas namun nyatanya tidak menunjukkan hasil yang sebanding. Problemnya jajaran pemerintah sejak awal tidak serius untuk memprioritaskan dan mengatasi aspek kesehatan dari pandemi covid 19. Komitmen untuk menunjukkan kepedulian dan sensitivitas kepada nasib rakyat juga diciderai dengan kasus korupsi Menteri KKP (kasus korupsi benur lobster) dan Menteri Sosial (kasus korupsi dana bansos Covid 19).  Ketua Fraksi PKS DPR ini juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan pemerintah dalam mewujudkan harmoni sosial politik di masa pandemi. Pemerintah harus tampil seutuhnya sebagai solidarity maker, merangkul seluruh anak bangsa, menjadi unsur perekat bagi seluruh rakyat untuk mengatasi persoalan bangsa.  "Kami melihat pemerintah belum nampak kuat memainkan peran itu. Pemerintah justru terkesan mendukung segregasi dan keterbelahan di masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dirasakan standar ganda, tidak adil, dan sarat kepentingan, terutama kepada kelompok-kelompok kritis kepada pemerintah," kritik Jazuli.  Atas seluruh persoalan di atas, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk semakin sistematis, fokus, dan terukur dalam mengatasi Covid 19. Pemerintah juga harus semakin serius mengatasi dampak ekonomi dengan prioritas utama kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Pemerintah harus tampil sebagai pemersatu dan perekat atas semua dinamika sosial politik di masyarakat.  "Hadirkan hukum yang berwibawa dan berkeadilan untuk seluruh rakyat. Kita butuh persatuan dan kesatuan untuk keluar dari pandemi dan krisis saat ini," pungkasnya.

Masih Banyak Masalah, PKS Minta Jokowi Kerja Lebih Keras di 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan mayoritas warga menganggap korupsi sekarang makin banyak terjadi. Tercatat sekitar 55 persen menilai korupsi sekarang semakin banyak dibanding tahun lalu.  "Sementara yang menilai korupsi semakin sedikit, hanya 13 persen, dan yang menilai sama saja 26 persen," ujar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas kepada wartawan, Selasa (29/12).  Menurut Abbas, penilaian warga ini tidak bisa dilepaskan dari kasus-kasus korupsi yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun ini.  "Dugaan kasus korupsi di kementerian Sosial dan Kementerian Perikanan tampaknya menyumbang bagi penilaian negatif warga tentang korupsi di Indoensia,” katanya.  Selain itu, dalam survei ini juga menyebutkan mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekitar 74 persen warga merasa sangat atau cukup puas, sementara yang merasa kurang atau tidak puas sama sekali hanya sekitar 23 persen. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/12/2020/soal-parodi-lagu-indonesia-raya-basarah-itu-martabat-bangsa/">Baca Juga: Soal Parodi Lagu Indonesia Raya, Basarah: Itu Martabat Bangsa</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/12/2020/tiga-parpol-pilih-ketum-nakhoda-baru-jurus-lama/">Baca Juga: Tiga Parpol Pilih Ketum, Nakhoda Baru Jurus Lama</a> Sirojudin menyatakan, hasil survei ini merupakan petunjuk penting bahwa mayoritas warga mempercayai Presiden Jokowi, baik sebelum atau di masa pandemi Covid-19. Penilaiaan atas kinerja Presiden memang sempat turun signifikan pada 7-10 Oktober 2020 ketika yang yang merasa puas hanya 57 persen.  “Kecenderungan penurunan saat itu tampaknya terkait dengan maraknya unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja,” kata Abbas," ungkapnya.  "Namun begitu keriuhan itu selesai, mayoritas warga kembali menunjukkan kepuasannya terhadap presiden dan sekarang mencapai 74 persen.” tambahnya.  Adapun, survei nasional SMRC dilakukan melalui wawancara per telepon kepada 1202 responden yang dipilih secara acak atau random pada 23-26 Desember 2020. Margin of error survei diperkirakan lebih kurang 2.9 persen.

Survei SMRC: 55 Persen Publik Nilai Korupsi Saat Ini Makin Banyak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kinerja jokowi

Berita Terkini