<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/17/JKT-_Airlangga-Hartanto-Hambalang_MIFTAHUL-HAYAT-02-979846143.jpeg" alt="Airlangga&nbsp;Hartarto usai mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Airlangga&nbsp;Hartarto usai mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). (Miftahul Hayat/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkomitmen untuk terus menggenjot kinerja seiring dengan bertambahnya tugas kementeriannya. Dengan tidak adanya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, maka kementerian teknis di bawah kementerian ini bergeser menjadi tanggung jawab Kemenko Perekonomian. &ldquo;Ada perubahan dari konsentrasi kantor Kemenko Perekonomian. Saat ini, energi, investasi, dan pariwisata masuk di bawah Kemenko Pariwisata,&rdquo; ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin. Dia menyatakan bakal makin gencar mendorong kinerja sektor-sektor perekonomian. "Pesannya jelas, harus mengumpulkan devisa, meningkatkan investasi, dan harus membuka lebih banyak lapangan kerja,&rdquo; katanya. Airlangga mulai menjabat sebagai Menko Perekonomian sejak diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019 lalu. Sebagai Menko Perekonomian, ia mengambil peran krusial dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi, termasuk penanganan dampak pandemi COVID-19, percepatan pemulihan ekonomi, hingga program transformasi ekonomi nasional. Perannya sebagai Menko Perekonomian dilanjutkan oleh Prabowo dalam kabinet pemerintahan kali ini. Secara total, Presiden RI Prabowo Subianto melantik 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024&ndash;2029 serta lima pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024&ndash;2029. Selain Airlangga, terdapat 15 menteri di masa pemerintahan Jokowi lainnya yang kembali dipanggil menjadi menteri pada pemerintahan Prabowo. Pada kementerian koordinator, sosok lama yang kembali menjabat yaitu Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (sebelumnya Menteri Sekretaris Negara), Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan (sebelumnya Menteri Perdagangan), dan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR/BPN). Sedangkan untuk kementerian teknis, hampir semua menteri yang menjabat kembali tetap berada di kementerian asalnya. Rinciannya, Bahlil Lahadalia tetap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial, Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian, Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian. Adapun Supratman Andi Agtas yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/HAM, kini menjabat sebagai Menteri Hukum. (*)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkomitmen untuk terus menggenjot kinerja seiring dengan bertambahnya tugas

Tugas Bertambah, Airlangga Hartarto Berkomitmen Genjot Kinerja Kemenko Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/ahmad-erani-yustika.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>20 OKTOBER 2021 tepat dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin memimpin Republik Indonesia. Tentu, pada kurun itu terbentang tempo yang cukup untuk menimbang neraca kinerja, khususnya di bidang ekonomi.  Banyak masalah yang muncul akibat pandemi. Misalnya, kenaikan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Di luar itu, pertumbuhan ekonomi rontok dan jumlah utang membengkak (seperti yang dialami negara lain).  Secara keseluruhan, pandemi memang menciptakan guncangan keras terhadap perekonomian. Namun, di sisi lain, kinerja ekonomi lain malah mengalami perbaikan. Di antaranya, surplus (besar) neraca perdagangan, digitalisasi pelaku usaha kecil, dan inflasi yang terjaga. Risalah itu akan mengelaborasi lima titik penting yang dianggap sebagai langkah serius pemerintah, khususnya dalam dua tahun terakhir (sekaligus respons terhadap pandemi).  Lapangan Kerja dan Pangan  Kebijakan pemerintah menciptakan lapangan kerja sekurang-kurangnya dilakukan lewat lima jalur. Pertama, insentif dunia usaha, termasuk bantuan produktif UMKM, agar dunia bisnis tetap berkembang di masa pandemi.  Kedua, perluasan program padat karya untuk pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dana desa, dan industri. Ketiga, insentif pajak penghasilan, perlindungan pekerja migran, dan paket stimulus agar perusahaan tidak melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja).  Keempat, perbaikan regulasi ketenagakerjaan (termasuk perizinan) agar ekosistem ketenagakerjaan menjadi adaptif. Pemerintah juga menyediakan informasi pasar kerja dan ketersediaan pasokan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar (via pelatihan intensif). Kelima, Kemenaker memperluas kesempatan kerja melalui tenaga kerja mandiri yang berbasis kelompok (diberikan bantuan modal).  Pemberdayaan petani dan nelayan merupakan isu sentral. Sejak awal, pemerintah mengidentifikasi bahwa penguasaan dan akses lahan merupakan titik lemah pertanian. Karena itu, pemerintah mendesain kebijakan RAPS (Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial). Kebijakan itu juga dikaitkan dengan program KUR sehingga kegiatan usaha tani dilengkapi permodalan.  Didesain pula KUR + LPMUKP (Lembaga Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan) serta pemberian asuransi dan akses BBM bersubsidi untuk nelayan. Kemenkop UKM membantu pengorganisasian petani dan nelayan melalui koperasi, termasuk membantu akses pasar lewat digitalisasi.  Sebelum pandemi, hanya ada 8 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Kini, jumlahnya meningkat lebih dari 15 juta (dari target 30 juta pada 2024). Singkatnya, sistematika kebijakan pemberdayaan berdiri di atas lima pilar. Yakni, penguasaan lahan, pengorganisasian, skala ekonomi, pengolahan, dan rantai pasok.  Selain itu, kebijakan dan program ketahanan pangan dalam negeri bertumpu pada tiga kaki: penguatan lembaga, peningkatan produksi, dan sistem logistik pangan. Penguatan lembaga salah satunya dilakukan melalui pemapanan Bulog dan dukungan BUMN yang berkaitan dengan pangan (salah satunya dengan membentuk holding BUMN pangan).  Pemerintah juga telah membentuk Badan Pangan Nasional (BPN) yang fokus menjaga pasokan dan stabilisasi harga pangan.  Inflasi dan Pemerataan  Pengendalian inflasi adalah kisah sukses sejak 2015. Pada masa itu hingga sekarang, inflasi selalu di bawah 4 persen. Ini capaian yang sangat sulit diperoleh pada 2013 dan 2014 (inflasi di atas 8 persen).  Inflasi dikelola pemerintah lewat tiga jalur: kontrol pasokan, perbaikan logistik, dan manajemen permintaan. Kontrol pasokan tidak semuanya sukses. Pada momen tertentu, kelangkaan komoditas masih terjadi. Misalnya, saat ini terjadi krisis jagung.  Meski begitu, secara keseluruhan, manajemen pasokan telah mengalami perbaikan yang meyakinkan. Minyak dan pangan tak lagi mengalami fluktuasi harga yang terjal sehingga tidak memicu perkara inflasi. Salah satu manfaat pengendalian inflasi ialah menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Itu menjadi salah satu faktor penjelas sebelum masa pandemi kemiskinan dan ketimpangan turun serempak di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil.  Sejak 2015, pemerintah fokus menegakkan pemerataan pembangunan antarwilayah (timur dan barat, desa dan kota). Hal itu didorong melalui pembangunan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bendungan, telekomunikasi, bandara, dan listrik) hingga keterampilan warga negara. Program KIP, KIS, kartu prakerja, BLK komunitas, dan seterusnya digunakan untuk mendongkrak kualitas manusia. Dana desa juga dipakai untuk infrastruktur dan pemberdayaan.  Proporsi investasi antara Jawa dan luar Jawa saat ini sudah sama (dulu didominasi Pulau Jawa). Investasi juga diwajibkan bekerja sama dengan pengusaha lokal, menyerap tenaga kerja setempat, dan bermitra dengan UMKM. Terbaru, mulai akhir 2021, pemerintah akan mengurangi kemiskinan ekstrem secara dramatis. Intinya, pemerataan dikurung oleh aneka kebijakan/program. Pada 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem bisa dihilangkan. Tidak semua aspek ekonomi bercahaya, namun obor mulai menyala di banyak arena. (*)  <hr />  *) AHMAD ERANI YUSTIKA, Guru Besar FEB UB dan Kepala Badan Analisis Informasi dan Kebijakan (BAIK) Kadin  &nbsp;

Neraca Kinerja Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/menteri-keuangan-tumbuh-54-persen-di-2018-bukan-hal-mudah_m_154307.jpeg" alt="Rapat Paripurna RAPBN 2018 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Fraksi atas RUU APBN 2018." width="100%">
<figcaption>Rapat Paripurna RAPBN 2018 dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Fraksi atas RUU APBN 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengakui jika target pertumbuhan ekonomi yang dipatok sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018 bukan perkara mudah. Hal itu mempertimbangkan situasi geopolitik keamanan dan perekonomian global masih tidak menentu. Ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8). Menurutnya, dengan kondisi itu, pemerintah harus secara cerdas menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini termasuk dalam kategori baik meski hanya tumbuh 5,01 persen. "Sehingga pergerakan sektor riil akan lebih kencang, lapangan kerja dapat makin banyak diciptakan, kemiskinan dapat terus diturunkan, dan kesenjangan dapat dikurangi. Pemerintah terus waspada dalam mengelola resiko global maupun domestik yang akan dapat mengancam momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas dia. Lanjutnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bersyukur di tengah ketidakpastian geopolitik dan perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,01 persen hingga semester I-2017. Atas dasar itu pemerintah juga punya keyakinan jika target 5,4 persen pada 2018 optimis tercapai. "Sementara itu negara-negara G20, kecuali RRT dan India, justru mengalami perlambatan. Brasil mengalami kontraksi 3,6 persen, Turki hanya tumbuh 2,9 persen, dan Afrika Selatan tumbuh 0,3 persen," terangnya. "Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan cenderung menguat, target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sebesar 5,4 persen tersebut insyaallah akan secara maksimal diupayakan dicapai," pungkasnya.&nbsp;

Menteri Keuangan: Tumbuh 5,4 Persen di 2018 Bukan Hal Mudah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/cita-rapbn-2018-cukup-moderat-namun-perlu-kerja-keras_m_152529.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi RAPBN 2018 yang disusun dengan hati-hati. CITA menilai target-target dalam RAPBN 2018 sangat moderat meski tetap optimistik dan kredibel. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo mengatakan ini menjadi pertanda baik bagi kendali pengelolaan perekonomian nasional, khususnya kebijakan fiskal berkesinambungan dan sehat. "Targetnya kami pikir tetap realistis dan penuh kehati-hatian. Jadi kami apresiasi itu," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/8). Lanjutnya, semenjak anjloknya harga komoditas, perekonomian Indonesia terus mengalami perlambatan hingga tumbuh dibawah 5 persen di tahun 2015. Namun, ditengah pencarian titik keseimbangan baru perekonomian global, ekonomi Indonesia justru tumbuh sebesar 5 persen. Kemudian pada 2017, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Hanya saja, target tersebut dianggap sulit untuk dicapai. Pasalnya, hingga semester-I 2017, ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,01 persen. Sehingga, dalam sisa waktu 6 bulan berikutnya, pemerintah harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen agar target di 2017 tercapai. "Jadi sulit untuk pemerintah untuk mengejar target di 2017 ini," kata dia. Selain itu, Prastowo juga menyebut jika pemerintah perlu bekerja ekstra keras dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 sebesar 5,4 persen. "Target itu tidaklah mudah. Perlu kerja keras untuk mencapainya. Pertimbangan ini atas dasar kinerja pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya dan dampak keekonomian dari pembangunan infrastruktur yang baru dirasakan secara signifikan setelah tahun 2019," pungkasnya.

CITA: RAPBN 2018 Cukup Moderat, Namun Perlu Kerja Keras

kinerja ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kinerja ekonomi

Berita Terkini

Tugas Bertambah, Airlangga Hartarto Berkomitmen Genjot Kinerja Kemenko Ekonomi

Neraca Kinerja Ekonomi

Menteri Keuangan: Tumbuh 5,4 Persen di 2018 Bukan Hal Mudah

CITA: RAPBN 2018 Cukup Moderat, Namun Perlu Kerja Keras

Download Aplikasi JawaPos.com