<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-8-2203346582.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN." width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BUMN merupakan salah satu penyumbang pendapatan untuk negara. Kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah sangat disorot karena dividen yang disumbangkan BUMN itu berkontribusi untuk ekonomi bangsa. BUMN selain dituntut mengejar laba juga tetap diminta memberikan pelayanan untuk masyarakat. Head of Research Jarvis Asset Management Andri Ngaserin mengatakan, laba bersih konsolidasi BUMN pada 2022 mencapai Rp 303,7 triliun (unaudited). Pada angka itu, diperkirakan peningkatan laba dari BUMN sebesar Rp 179 triliun. Dengan peningkatan laba sebanyak itu diperkirakan terdapat peningkatan aset menjadi Rp 9.867 triliun (unaudited) pada 2022 dibandingkan 2021 sebesar Rp 8.978 triliun. Menurut Andri Ngaserin, jumlah dividen yang direncanakan Menteri BUMN Erick Thohir dapat dengan mudah terwujud di tahun ini. Sebab, kinerja perusahaan BUMN saat ini sudah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. "Perbaikan kinerja tersebut merupakan bukti dari transformasi dan restrkturisasi berbasis harmoni yang berpedoman pada core value BUMN yang dilakukan Erick di perusahaan plat merah sudah berjalan sangat baik," ujar Andri kepada wartawan, Rabu (3/5). Selain laba dan aset yang meningkat, ekuitas dari BUMN juga naik menjadi Rp 3.150 triliun (unaudited) dibandingkan 2021 sebesar Rp 2.778 triliun. Adapun pendapatan BUMN 2022 diperkirakan mencapai Rp 2.613 triliun (unaudited), naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp 2.292 triliun. Andri mencontohkan kinerja BUMN sektor perbankan. Dalam kurun waktu empat tahun, kinerja sektor perbankan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pada saat pandemi Covid, kinerja keuangan yang positif masih dapat dibukukan oleh emiten bank BUMN seperti Bank Mandiri, BRI dan BNI. Dari perhitungan Andri, sebelum Menteri Erick memimpin Kementerian BUMN, ROI bank HIMBARA hanya 17 persen. Setelah seluruh BUMN itu dipimpin oleh Menteri Erick Thohir, ROI bank Himbara mengalami peningkatan. Memang pada saat pandemi Covid mencapai puncaknya, ROI bank baik itu bank Perbanas maupun bank Himbara mengalami penurunan. Namun, kini ROI bank Himbara sudah mulai pulih. Bahkan saat ini, ROI bank Himbara sudah di atas 20 persen. Peningkatan tersebut dinilai merupakan prestasi yang dapat dibanggakan dari bank BUMN. "Sejak Covid selesai, kinerja bank BUMN terus meningkat. Banyak pembenahan yang dilakukan Menteri Erick di bank BUMN. Dan hasilnya sudah terbukti. Sebab tak semua bank di Indonesia membukukan kinerja yang baik. Ada bank swasta nasional yang kinerjanya flat dan cenderung turun,&rdquo; kata Andri. Selain disumbang oleh emiten perbankan, Andri memperkirakan dividen tahun ini masih akan disumbang dari perusahaan BUMN Telkom, Pertamina, Inalum, Semen Indonesia, dan PLN. Tahun buku 2022 Telkom membukukan laba bersih Rp 20,75 triliun. Sedangkan laba bersih Pertamina tahun buku 2022 mencapai Rp 56,6 triliun. Sementara itu, laba bersih Inalum di tahun 2022 mencapai Rp 22 triliun. Lanjut Andri, dividen perusahaan BUMN naik karena ditopang kinerja yang baik. Kinerja yang baik sangat dipengaruhi oleh pembenahan yang dilakukan oleh Menteri Erick dan Kementerian BUMN. &ldquo;Jika tak ada transformasi dan pembenahan yang dilakukan oleh Menteri Erick dan jajaran Kementerian BUMN, mustahil perusahaan BUMN mampu membukukan kinerja yang sangat baik. Saya optimis kinerja keuangan perusahaan BUMN yang saat ini memberikan dividen besar akan terus terjaga dengan baik. Sehingga saya melihat kinerja pak Erick dalam pembenahan BUMN sangat bagus dan telah menunjukan hasil yang positif,&rdquo; ucap Andri. Andri melihat saham-saham perusahaan BUMN masih sangat menjanjikan. Memang masih ada beberapa saham BUMN yang kinerjanya masih belum sesuai harapan. Andri masih melihat perusahaan BUMN sektor asuransi, aviasi dan konstruksi masih mengalami tekanan kinerja keuangannya. Kinerja yang masih belum sesuai harapan tersebut menurut Andri bukan disebabkan kesalahan Menteri Erick atau kinerja management yang saat ini. Namun, itu disebabkan kesalahan dari management sebelumnya dan lemahnya pengawasan Kementerian BUMN periode sebelumnya. &ldquo;Namun saat ini pembenahan BUMN tersebut tengah dilakukan. Mereka masih terus berproses untuk melakukan transformasi dan perbaikan. Melihat prospek ekonomi Indonesia yang masih sangat menjanjikan diharapkan dalam waktu yang tak lama lagi proses transformasi dan perbaikan BUMN tersebut sudah dapat dilihat hasilnya,&rdquo; tutup Andri.

laba bersih konsolidasi BUMN pada 2022 mencapai Rp 303,7 triliun (unaudited). Pada angka itu, diperkirakan peningkatan laba dari BUMN naik.

Ekonom Soroti Kinerja Perusahaan Pelat Merah Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Kementerian-BUMN-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Kementerian BUMN. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara ini memiliki banyak entitas BUMN. Kehadiran BUMN itu selain dapat menyetorkan dividen ke kas negara, juga dituntut memberikan pelayanan untuk publik.  Pendapat itu Wakil Dekan Fisipol UGM Poppy Sulistyaning Winanti. Menurut dia, BUMN memiliki dua peran strategis. Yaitu, kepanjangan tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan membukukan keuntungan agar dapat menyetor dividen ke kas Negara.  "Parameter keberhasilan transformasi ini bisa dikatakan berhasil, jika BUMN sudah bisa menjalankan dua fungsi tersebut secara bersamaan," ujar Poppy Sulistyaning Winanti kepada wartawan, Kamis (15/12).  Hingga kini Kementerian BUMN telah mendorong cetak biru untuk perusahaan pelat merah 2024 hingga 2034. BUMN dianggap berprestasi jika telah menjalankan dua fungsinya secara bersamaan tanpa saling mengorbankan. Selain itu cetak biru kementerian di bawah Erick Thohir yakni merampingkan BUMN.  Diharapkan dengan transformasi itu, BUMN semakin sehat dan profitabel. Sehingga BUMN dapat menjawab tantangan masa depan Indonesia termasuk menghadapi perlambatan perekonomian global.  Lebih lanjut Poppy mengatakan, saat ini beberapa BUMN dapat dikatakan sudah berhasil menjalankan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat; dan memberikan dividen ke APBN.  Kini Erick didorong untuk melakukan transformasi BUMN dengan membuat holding. "Pembuatan holding yang dilakukan Menteri Erick merupakan langkah strategis.  Agar transformasi BUMN paripurna, Poppy menyarankan Erick Thohir terus mempertahankan kinerja BUMN yang sudah berhasil. Selain itu, konsistensi aturan mengenai transformasi BUMN ini dapat terus dilakukan.  Jika penerus Menteri Erick tidak menjalankan transformasi itu secara konsisten, maka kinerja BUMN yang sudah kinclong, berpotensi kembali terpuruk.  "Menteri BUMN kelak juga harus memiliki visi yang sama dalam melakukan transformasi BUMN," ungkap Poppy.

Mendorong Transformasi BUMN dengan Dua Peran Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Salman-Toyibi-3-1.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peluncuran pembentukan Holding dan Subholding PT PLN (Persero) di Jakarta, Rabu (21/09/2022). pembentukan Holding dan Subholding PLN ini juga diharapkan bisa membuat util" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan kata sambutan saat peluncuran pembentukan Holding dan Subholding PT PLN (Persero) di Jakarta, Rabu (21/09/2022). pembentukan Holding dan Subholding PLN ini juga diharapkan bisa membuat util</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Ekonomi Kiki Rizki Yoctavian menilai, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Erick Thohir menjadi Menteri BUMN adalah pilihan yang tepat. Pasalnya, sejumlah lembaga survei pun menempatkan mantan bos Inter Milan itu pada angka kepuasan publik yang cukup tinggi.  Salah satunya hasil survei lembaga survei Poltracking Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kerja Erick Thohir berada di angka 59,4 persen. Angka itu memosisikan Erick menjadi salah satu menteri berkinerja terbaik di Kabinet Presiden Joko Widodo.  “Erick Thohir berhasil membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat tepat menunjuk dirinya menjadi menteri yang mengurusi BUMN,” kata Rizki, Rabu (14/12).  Rizki juga menuturkan, tingginya tingkat kepuasan terhadap kementerian BUMN tidak terlepas dari kerja-kerja nyata Erick Thohir dalam berbagai program dan salah satu yang paling dikenal masyarakat adalah transformasi BUMN.  Dikatakan Rizki, keberhasilan Erick Thohir dalam memimpin Kementerian BUMN ini dilihat dari tiga hal. Pertama, keberhasilan transformasi BUMN yang berdampak pada peningkatan laba.  Erick berhasil juga melakukan efisiensi BUMN melalui penyederhanaan jumlah perusahaan pelat merah, dari sebelumnya 142 perusahaan pada awal 2020, hingga menyisakan hanya 41 BUMN pada awal 2022. Targetnya, akan dikonsolidasikan lagi menjadi 30 BUMN.  “Berdasarkan data Kementerian BUMN, sampai dengan kuartal III/2022 (not audited) laba bersih konsolidasi BUMN tercatat sebesar Rp155 triliun. Naik 24 persen dibandingkan dengan laba bersih tahun penuh 2021 yang sebesar Rp124,7 triliun,” ujarnya.  Kedua, lanjut Rizki, Erick Thohir sukses sehatkan BUMN. Hal itu bisa dilihat dari keberhasilannya merealisasikan holding BUMN yang sesuai dengan bisnis modelnya. Diantaranya, holding BUMN pariwisata, holding BUMN ultra mikro, holding BUMN perhotelan, holding BUMN pangan, holding BUMN farmasi, holding BUMN pertambangan, hingga holding industri baterai listrik.  “Ketiga adalah peran BUMN dalam masyarakat seperti program UMKM, program kebudayaan, program untuk nelayan, petani dan sebagainya,” ucapnya.  Menurut Rizki, cara kerja Erick Thohir selama memimpin Kementerian BUMN ini tidak hanya fokus pada keuntungan negara, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional dan peningkatkan ekonomi masyarakat.  “Erick Thohir membuktikan bahwa BUMN itu selain mencari deviden bagi negara juga berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia,” jelasnya.  Lebih jauh Rizki mengatakan, Erick Thohir sangat piawai dalam hal menyiapkan SDM handal, yakni dengan program AKHLAK yang merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sebagai core value di lingkungan BUMN.  Selain itu, Erick juga memiliki perhatian penuh pada generasi muda dengan mendorong kepemimpinan muda di perusahaan-perusahaan BUMN  “Sangat sering kita lihat Menteri BUMN hadir di kampus untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa tentang motivasi, inovasi dan seputar BUMN. Ini dibuktikannya dengan membuka lowongan kerja di BUMN-BUMN secara massal melalui Kementerian BUMN,” ungkapnya.  Atas dasar capaian ini, kata Rizki, ketika lembaga survei Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil surveinya dan menempatkan Erick Thohir sebagai menteri berkinerja terbaik, ini adalah semacam rapot kenaikan kelas.  “Ini untuk apa, agar menteri BUMN lebih bersemangat dalam kerja-kerja nyata membangun Indonesia kedepan,” ucapnya.  Prestasi dan pengakuan masyarakat atas kerja-kerja Erick Thohir ini dengan sendirinya akan mengkerek elektabilitasnya sebagai salah tokoh muda berpotensi di panggung Pilpres 2024.  “Kinerja Erick Thohir yang cemerlang tentunya mengerek elektabilitasnya dalam kaitannya dengan perpolitikan menjelang Pilpres 2024,” pungkasnya.

Pengamat Ungkap Tiga Jurus Erick Dongkrak Kontribusi BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-18.16.57.jpeg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir pada malam penghargaan BCOMMS 2022, Rabu (23/3). (Istimewa for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir pada malam penghargaan BCOMMS 2022, Rabu (23/3). (Istimewa for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia menyongsong titik kejayaan pertumbuhan ekonomi pada 2045. Untuk mencapai itu, BUMN harus menancapkan fondasi kuat.  Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, perusahaan pelat merah memiliki peranan vital dalam memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2045. Maka dari itu, BUMN harus menancapkan fondasi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.  "Ada empat hal yang memperkuat fondasi itu," ujar Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2022 di Jakarta, Rabu (23/3).  Adapun keempat faktor untuk memperkuat fondasi itu, kata Erick, meliputi hilirisasi sumber daya alam (SDA), optimalisasi potensi ekonomi digital, mewujudkan BUMN yang profesional dan transparan, serta pengembangan human capital. Maka dari itu, BUMN wajib berkontribusi terhadap empat fokus tersebut.  "Bicara hilirisasi SDA, perusahaan pertambangan BUMN setelah dikonsolidasikan bukan kaleng-kaleng. Kita punya Freeport, punya nikel, bauksit, timah," lanjutnya.  Selama ini Indonesia selalu terjebak ingin mencari uang cepat dan lupa bahwa seluruh hasil tambang itu memiliki value yang luar biasa untuk bangsa. BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam optimalisasi hilirisasi SDA. Untuk itu, Kementerian BUMN mengukur kinerja setiap perusahaan BUMN dalam segi komunikasi internal dan eksternal.  Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BCOMSS merupakan upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan BUMN dalam merawat komunikasi dan informasi.  “Kemudian, bagaimana mereka merawat hubungan dengan stakeholder, membangun hubungan dengan media untuk mendapatkan target, terutama target korporasi,” ujarnya.  Arya Sinulingga berharap BCOMSS mampu mendorong kinerja BUMN. “Kami juga menilai keberhasilan CSR mereka, baik di lingkungan kesehatan pendidikan UMKM kita ukur semuanya dari situ selama setahun kemarin,” terangnya.  Dengan BCOMSS itu, BUMN tetap bekerja keras pada tahun-tahun berikutnya. Dan, menjadikan BUMN yang tangguh.

Erick Thohir Ukur Kinerja BUMN lewat BCOMMS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Menteri-BUMN-Erick-Thohir-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyimak rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/21). Rapat ini membahas terkait rencana initial public offering (IPO) dan rights issue sejumlah BUMN. FO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tak hanya sektor swasta, pandemi juga ikut memukul kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN memang melaporkan bahwa laba perusahaan pelat merah membaik jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, pengamat menilai perlu ada optimalisasi pada 2022.  Sebagaimana diketahui, kinerja keuangan pada 2020, nilai penjualan seluruh BUMN mencapai Rp 1.842 triliun atau turun jika dibandingkan dengan nilai sales pada 2019 yang mencapai Rp 2.456 triliun. Sementara itu, laba BUMN pada 2020 hanya mencapai Rp 39 triliun, merosot tajam jika dibandingkan dengan laba pada 2019 yang mencapai Rp 165 triliun.  Laporan semester I 2021 menunjukkan laba BUMN mencapai Rp 26,3 triliun atau lebih tinggi 360 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. ”Kenaikan laba ini tentu didorong membaiknya harga komoditas dunia, termasuk pertambangan, meningkatnya kinerja sektor energi, dan kesehatan,” ujar Associate Director BUMN Research Group LM FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto kemarin (1/1).  Menurut Toto, beberapa catatan penting atas kinerja BUMN yang belum sepenuhnya pulih itu patut diperhatikan. Pertama, terkait dengan penanganan beberapa BUMN strategis yang terus merugi sampai 2021. Prioritas perlu diberikan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, Krakatau Steel, Waskita Karya, dan Angkasa Pura yang sedang berjuang dengan program restrukturisasi keuangan. ”Perhatian juga perlu diberikan kepada BUMN dengan penugasan PSO yang besar seperti PLN dan Pertamina, terutama terkait dengan penyelesaian beban subsidi yang harus mereka tanggung,” bebernya.  Di sisi lain, Toto menilai bahwa tren sepanjang 2021 menunjukkan kecepatan dalam pembentukan holding baru. Tercatat, misalnya, pembentukan holding Aviasi &amp; Turisme, holding ultramikro, serta terakhir di ujung tahun pembentukan holding jasa survei. ”Konsep pembentukan holding ini menurut pandangan kami relatif bagus apabila mampu menciptakan nilai tambah. Bukan justru sebaliknya menciptakan value destroying. Dalam praktik ternyata masih ada holding BUMN yang sudah diimplementasikan hampir tiga tahun, namun kinerja justru buruk,” urainya.  Catatan selanjutnya, sambung Toto, adalah agility dan jiwa entrepreneurship dalam pengelolaan BUMN yang terlihat agak lamban sepanjang era pandemi. Tatanan bisnis di era pandemi dinilai perlu diadaptasi dengan beberapa model bisnis baru yang menekankan pentingnya pendekatan digital, customer journey, serta analisis big data. ”Prioritas keempat yang harus mendapat perhatian adalah keinginan untuk menjadikan BUMN sebagai world class company. Keinginan ini sudah dinyatakan Presiden Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, namun proses ke arah ini masih berlangsung jauh dari harapan,” katanya.  Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, program-program utama yang diinisiasi selama 2021 berhasil dituntaskan dengan baik. Capaian kinerja secara maksimal tersebut meliputi sisi keuangan, operasional, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. ”Keberhasilan di tahun 2021 ini harus disyukuri. Kami tidak boleh berpuas diri. Hal ini harus menjadi pelecut semangat agar kami terus bekerja, berkontribusi, dan menorehkan prestasi di tahun-tahun mendatang demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Kinerja BUMN Membaik, tapi Perlu Optimalisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/toto-pranoto.jpg" alt="toto pranoto" width="100%">
<figcaption>toto pranoto</figcaption>
</figure>KARAKTERISKTIK BUMN itu unik. Tidak semata-mata profit oriented seperti perusahaan swasta. Tetapi, juga menyandang fungsi kedua, yakni public service obligation (PSO). Dalam kondisi tersebut, BUMN tidak bisa sepenuhnya hanya diukur dari kinerja finansial. Namun, juga harus diukur bagaimana alokasi resources yang mereka berikan untuk melaksanakan PSO-nya.  Misalnya, Pertamina yang diminta membantu kebijakan BBM satu harga. Lalu, PLN yang juga harus jualan listrik bersubsidi. Apalagi, mereka juga harus menyelesaikan program listrik 35.000 MW. Harus bangun jaringan, pembangkit, dan lain-lain. Untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, ya mereka harus melakukan pinjaman-pinjaman, baik dengan global bond maupun pinjaman komersial biasa.  Untuk BUMN karya, Waskita Karya memang berencana melakukan divestasi ruas tol. Kebetulan Malaysia yang berminat. Tapi, itu setelah dilakukan offering ke berbagai pihak, domestik dan asing. Jadi, jangan diartikan hanya menjual ruas tol ke asing, begitu. Itu juga dilakukan karena core business Waskita Karya adalah perusahaan konstruksi, bukan pengelola tol (investor). Kalau masalah utang BUMN karya, saya rasa sepanjang pembayaran proyeknya lancar, semestinya keuangan perusahaan baik-baik saja.  BUMN lain seperti PT Pos, itu masalahnya di cash flow saja. Bukan berarti dia akan bangkrut. Sebagian besar bisnis dia adalah jasa kurir dari negara. Misalnya, pengiriman dokumen dan barang ke berbagai daerah yang lama-kelamaan akan berkurang jumlahnya.  Setahu saya, PT Pos sudah mendekati Alibaba untuk kerja sama warehouse. Yaitu, menggunakan jaringan PT Pos yang tersebar di Nusantara untuk logistik Alibaba. Kalau itu sudah deal, pendapatan dari bisnis nontradisional itu bisa membantu PT Pos. Kemudian, PT Pos juga bisa memaksimalkan peran sebagai perpanjangan tangan perbankan. Cuma ya mungkin selama ini sudah jalan, tapi pendapatannya tidak sebesar bisnis dia yang tradisional.  Kalau Garuda Indonesia dan Krakatau Steel itu beda lagi. Mereka memang mengalami masalah pada core business-nya. Garuda Indonesia punya rute ke Eropa yang load factor-nya tidak terlalu penuh. Sementara itu, load factor rute ke Asia, pesawatnya sering kurang. Jadi, harus ada rerouting. Kemudian, terkait sanksi dari OJK, BEI, dan Kemenkeu, terkait laporan keuangan Garuda Indonesia, ini menjadi pelajaran bagi semua BUMN, apalagi yang statusnya perusahaan terbuka. Jangan sekali-kali memainkan akrobat yang mengundang reaksi dari regulator. Ya namanya perusahaan sudah bertahun-tahun rugi, sekali-kali ingin laporan keuangan yang cantik, boleh saja. Tapi, harus dilakukan dengan cara yang baik dan tentunya tidak menyalahi standar akuntansi.  Krakatau Steel juga lagi susah. Saya rasa butuh kebijakan pemerintah. Misalnya, sinergi BUMN, yakni dengan mewajibkan BUMN karya membeli baja dari Krakatau Steel. Kalau menterinya ada kemauan, semestinya itu bisa diterapkan. Lalu, juga kenapa tidak ada tarif khusus untuk baja impor, misalnya, sehingga industri strategis dalam negeri terlindungi. Krakatau Steel setahu saya sudah teriak-teriak soal ini sejak lama. Entah bagaimana tanggapan pemerintah. Sepertinya kurang menyambut.  Tetapi, terlepas dari itu, memang pabrik-pabrik di Krakatau Steel sudah tua-tua sehingga cost-nya besar. Solusinya bisa dengan mengerahkan anak-anak usaha Krakatau Steel untuk mengambil alih bisnis yang bukan core business sang induk. Juga, melakukan kerja sama anak usaha dengan perusahaan lain. Tawaran pengambilalihan anak-anak usaha ke pihak lain juga bisa dilakukan. Ya mungkin akan ada dampak perampingan, tapi dalam jangka panjang perusahaan bisa sehat kembali.  Dalam berbisnis, BUMN ini ya agak terancam juga. Ada pejabat BUMN yang dimejahijaukan karena menimbulkan kerugian pada kegiatan investasi. Kalau begitu, akan ada trauma untuk direksi BUMN lainnya. BUMN harus patuh pada UU Kekayaan Negara dan UU BUMN. UU BUMN menilai BUMN sebagai aset negara yang dipisahkan. Namun, UU Kekayaan Negara menilai, kalau BUMN merugi, artinya sama dengan mengurangi aset negara.  Pertanyaannya, mana aturan yang akan dikedepankan? Itu saja. Sebab, kalau tidak ada yang diutamakan dalam hal ini, direksi BUMN akan malas dan takut berinovasi. Mereka akan do as it is saja. Yang penting gaji lancar, tantiem masuk. Maka, aturan yang kontradiktif tersebut harus diatasi dulu.  *)  Managing director LM FEB UI  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra

Mendalami Masalah Finansial BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pajak-barang-mewah-bakal-dihapus-aturannya-rampung-kuartal-i-2019_m_.jpg" alt="Aturan pembebasan pajak kapal yacht segera diberlakukan." width="100%">
<figcaption>Aturan pembebasan pajak kapal yacht segera diberlakukan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun ini kinerja PT Industri Kapal Indonesia (IKI) tercatat positif karena banjir pesanan. Dirut PT IKI Edy Widarto menyatakan, tahun ini pihaknya mendapat banyak pesanan dari BUMN pelayaran dan pemda yang membutuhkan kapal nelayan.  Menurut Edy, kebutuhan kapal di Indonesia Timur masih banyak. Sebab, transportasi laut menjadi salah satu kebutuhan. ''Salah satunya, dapat pesanan dari BRI. Kapal itu akan berlayar di pulau-pulau di Indonesia Timur. Jadi, pulau yang belum layak didirikan bank nanti dikunjungi kapal tersebut," jelasnya kemarin (1/5).  Setiap tahun IKI mendapat pesanan rata-rata 100 kapal fiberglass dari pemda di Indonesia Timur. Kapal itu kerap digunakan untuk keperluan wisata, penyeberangan, hingga kebutuhan memancing. ''Setelah illegal fishing dilarang, ada kekosongan. Di sisi lain, kebutuhan ikannya banyak. Jadi, dibuat kapal untuk nelayan sebanyak mungkin," ucapnya.  Meski demikian, target nilai kontrak 2019 menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini IKI ditargetkan mendapat kontrak senilai Rp 250 miliar. Sebelumnya, IKI bekerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) untuk mengerjakan tugboat pesanan Pelindo I yang mulai digarap tahun ini. Edy menuturkan, kerja sama tersebut memicu kinerja bisnis IKI yang lebih baik dengan sinergi antar-BUMN. ''Kerja sama ini memberikan nilai tambah baru dan menguntungkan industri galangan,'' katanya.

Panen Pesanan Kapal, PT IKI Catat Kinerja Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/turun-tipis-laba-bersih-118-bumn-semester-i-2017-tercatat-rp-87-t_m_153958.jpeg" alt="Kantor Kementerian BUMN" width="100%">
<figcaption>Kantor Kementerian BUMN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penurunan laba bersih perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terjadi hingga semester I-2017. Sebanyak 118 perusahaan plat merah tercatat hanya berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 87 miliar. Jumlah tersebut turun tipis dibanding periode sebelumnya yang hanya Rp 88 miliar. Kementerian BUMN tahun ini menargetkan 118 perusahaan plat merah sebesar Rp 180 - 197 triliun. Jumlah itu naik dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 164 triliun dan pada 2015 sebesar Rp 149 triliun. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro mengatakan, secara pendapatan kotor, 118 BUMN mencatatkan pendapatan sebesar Rp 936 triliun. Angka tersebut mengalami pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 809 triliun. "Untung kita Rp 87 triliun di semester I-2017, dibandingkan tahun lalu more or less sama," ujarnya di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (29/8). Lanjutnya, kontribusi perusahaan plat merah untuk penerimaan negara melalui pajak maupun dividen mencapai Rp 129 triliun. Angka tersebut terdiri dari Rp 97 triliun setoran pajak dan Rp 32 triliun dari dividen. "Kontribusi semester I-2017 sudah dari pajak maupun dividen sudah nyetor ke APBN Rp 129 triliun," kata dia. Untuk aset, 118 BUMN tersebut mencapai Rp 6.694 triliun. Angka tersebut meningkat dibanding periode yang sama sebesar Rp 5.987 triliun, atau meningkat Rp 700 triliun. Untuk, ekuitas 118 BUMN pada semester I-2017 mencapai Rp 2.297 triliun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar Rp 220 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 2.073 triliun. "Equity per semester I-2017 Rp 2.297 triliun. Aset kita tumbuh Rp 700 triliun," pungkasnya.

Turun Tipis, Laba Bersih 118 BUMN Semester I 2017 Tercatat Rp 87 T

kinerja bumn

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kinerja bumn

Berita Terkini