<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-27-at-15.31.19.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subholding Gas Pertamina PT PGN Tbk siap memenuhi kebutuhan gas bumi ke RU IV Cilacap dengan total volume kontrak tahunan gas sekitar 51 mmscfd. Ini dilakukan dalam rangka optimasi proyek Land Based LNG Regasification Terminal RU IV Cilacap.  PGN dan PT Kilang Pertamina Intenasional (KPI) selaku Subholding Refinery &amp; Petrochemical menyepakati volume kontrak tahunan berdasarkan kebutuhan kilang eksisting RU IV Cilacap sebesar lebih kurang 36 mmscfd mulai 2024. Serta, permintaan untuk proyek New Diesel Hydrotreating (New DHT) sebesar 15 mmscfd mulai 2026.  Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar mengatakan, periode kontrak juga telah disepakati selama 30 tahun. Periode kontrak ini ditujukan untuk mengoptimasi keekonomian proyek dan memenuhi target strategis yakni efisiensi biaya bahan bakar di kilang.  "Mengacu pada upaya pencapaian penghematan biaya bahan bakar di RU Cilacap merupakan dasar pemilihan opsi penyaluran gas menggunakan skema small land based regasification. Pertamina juga mendukung penuh proyek ini, sehingga untuk kebutuhan RU IV Cilacap, PGN akan memanfaatkan LNG portofolio milik Pertamina sebanyak delapan kargo per tahun," ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (27/7).  Achmad melanjutkan, untuk penyaluran gas ke RU IV Cilacap akan menggunakan LNG Carrier (LNGC) berukuran 19.000 meter kubik pada Fase 1 (2024-2025) dan new build LNGC berukuran 35.000 meter kubik pada Fase 2 mulai tahun 2026.  Proyek Terminal LNG Regasifikasi RU IV Cilacap juga akan mengoptimasi Kilang Bontang sebagai LNG Hub. Oleh karena itu, PGN terus berkoordinasi mengenai skema pengaliran gas ke RU IV Cilacap, pemanfaatan jetty, dan lahan bersama PT KPI, PT PIS, PT Badak NGL serta pihak terkait lainnya. Sinergi antar-Subholding ini diyakini akan memberikan benefit konsolidasi yang optimal untuk Pertamina Grup.  Potensi pasar dari penyaluran LNG ke RU IV Cilacap juga cukup besar, sekaligus bisa menjadi entry point pengembangan LNG retail di Jawa Tengah bagian selatan. "PGN memberikan layanan terbaik pada kesepakatan antara PGN dan KPI untuk bisa saling menguntungkan di Pertamina Group. Gasifikasi kilang sekaligus menjadi kontribusi PGN terhadap perekonomian nasional, optimasi sumber energi domestik, dan pencapaian bauran energi nasional di masa transisi energi," pungkas Achmad.

PGN-KPI Sepakati Kontrak Tahunan Gas 51 MMSCFD untuk RU IV Cilacap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belum-ada-lahan-pertamina-tak-terbuka-soal-progres-kilang-bontang_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Wacana pembangunan kilang GRR di Bontang sudah sejak 2017 silam. Pada awal 2018, Pemkot Bontang bahkan telah menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Wacana pembangunan kilang GRR di Bontang sudah sejak 2017 silam. Pada awal 2018, Pemkot Bontang bahkan telah menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Rencana pembangunan kilang di Bontang makin tak jelas. PT Pertamina bahkan enggan membeberkan perkembangan skema kerja sama dengan pihak perusahaan internasional. Usai mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Direktur Hulu PT Pertamina Dharmawan H Samsu mengatakan, memang ada rencana pembangunan grass root refinery (GRR). Saat ini, rencanya tersebut masih proses persiapan lahan. "Perlu dipastikan tanah dan lahan siap untuk pembangunan kilang," jelas Dharmawan di Bandara Badak LNG, dikutip dari Bontang Post (Jawa Pos Group), Minggu (2/12). Selain hal itu, pihaknya juga tengah mempersiapkan proses untuk procurement atau mencari mitra strategis dan menjalin kerja sama untuk pembangunan kilang. Meskipun sebenarnya, sudah ada investor dari Oman yang telah menjalin konsorsium dengan PT Pertamina. "Memang sudah ada (perusahaan konsorsium, Red.). Tetapi saya tidak dalam kapasitas untuk sharing progres-nya. Tetapi memang ada potensi kerja sama dengan beberapa mitra internasional," ungkapnya. Wacana pembangunan kilang GRR di Bontang sudah sejak 2017 silam. Pada awal 2018, Pemkot Bontang bahkan telah menggelar pertemuan dengan pihak Pertamina untuk membahas progres pembangunan kilang bersama TP4D dari Kejagung RI. Kala itu, PT Pertamina tengah menyiapkan framework agreement (FA) dengan perusahaan konsorsium asal Oman dan Jepang yang akan mendanai pembangunan kilang Bontang senilai Rp 130 triliun. Pembangunan fisik pun direncanakan&nbsp;pada 2020 mendatang dan beroperasi 2025. Namun, saat kunjungan Menteri BUMN beberapa waktu lalu, Rini Soemarno menyatakan belum terjadi finalisasi investor. "Tetapi pembiayaan pembangunan kilang memang dari pihak swasta," kata Rini.

Belum Ada Lahan, Pertamina Tak Terbuka Soal Progres Kilang Bontang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bangun-kilang-di-bontang-pertamina-gaet-investor-asal-oman-dan-jepang_m_185058.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) akhirnya memilih Overseas Oil and Gas LLC (OOG) Oman dan perusahaan trading Cosmo Oil International Pte Ltd (COI) asal Jepang untuk pembangunan kilang Bontang yang membutuhkan investasi sekitar USD 10 miliar (sekitar Rp 130 triliun). Nantinya, Pertamina akan menguasai sekitar 10 persen perusahaan yang bergerak di bidnag refinery ini. "Untuk yang 10 persen (saham),kami minta ini ditanggung juga oleh pihak partner sehingga kita tidak mengeluarkan capital sama sekali," kata Direktur Perencanana Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, Gigih Prakoso, di gedung utama Pertamina, Selasa (30/1). Dalam mengembangan kilang ini, Pertamina akan menyediakan lahan. Tanah yang dimiliki oleh pemerintah ini, nantinya akan dikaji lebih lanjut mengenai skema kerja samanya. "Untuk tanah, ini adalah tanah pemerintah. Nanti kita akan konfirmasi dulu ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengenai skema pemanfaatannya. Apakah nanti bentuknya sewa, atau dalam bentuk apa. Biayai ini akan jadi tanggungan perusahaan join venturea company nantinya," imbuhnya. Lebih lanjut Gigih mengungkapkan, dalam perjanjian dengan perusahaan ini, nantinya Pertamina akan memiliki hak untuk mengambil produk olahan dari kilang Bontang ini. "Untuk ketahanan energi nasional, tentunya kita akan buat komitmen dgn pihak partner. Dan apabila dalam negeri sedang membutuhkan, tentunya harus diprioritaskan," jelasnya. Dijelaskan, pembangunan kilang di Bontang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa penambahan kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barel per hari. Kilang ini sendiri nantinya akan menghasilkan produk utama berupa gasoline dan diesel. Dengan pembangunan yang diperkirakan akan memberikan lebih dari 20 ribu lapangan pekerjaan saat proyek pembangunan, dan sekitar 1.600 orang saat kilang sudah beroperasi, nantinya Pertamina dan mitra terpilih akan menandatangani Frame Work Agreement yang dilanjutkan Feasibility Study (FS) pada pertengahan 2019. Lalu, dilanjutkan juga penyusunan engineering package (FEED) hingga akhir 2020. "Ditargetkan kilang ini beroperasi pada 2025," tutupnya.

Bangun Kilang di Bontang, Pertamina Gaet Investor Asal Oman dan Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertamina-gaet-konsorsium-bangun-kilang-bontang-investasinya-rp-130-t_m_184992.jpeg" alt="pertamina" width="100%">
<figcaption>pertamina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) bermitra dengan perusahaan minyak asal Oman, Overseas Oil and Gas LLC (OOG) dan Perusahaan minyak Jepang Cosmo Oil International Pte Ltd (COI) untuk pembangunan kilang Bontang, Kalimantan Timur. Pembangunan kilang ini diperkirakan mencapai USD 10 miliar atau setara Rp 130 triliun. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ardhy Mokobombang mengatakan, pembangunan kilang Bontang ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membangun kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR). Pembangunan kilang ini juga, lanjutnya, dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi untuk Indonesia. "Proyek pembangunan ini diperkirakan akan mencapai USD 10 miliar atau sekitar Rp 130 triliun," kata Ardhy di kantor Pertamina, Jakarta, Selasa (30/1). Dia menegaskan, konsorsium ini terpilih setelah dilakukan proses seleksi. Seleksi yang dimulai dari Januari 2017 ini awalnya diikuti oleh sekitar 100 perusahaan. Dengan tahapan-tahapan dari seleksi awal, project expose, hingga tahap Request for Information&nbsp;and Workshop, didapat 8 calon mitra potensial. "Proses seleksi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 7935 K/10/MEM/2016 pada 9 Desember 2016," imbuhnya. Ardhy menjelaskan, dalam sisi finansial nanti, Pertamina tidak akan ikut dalam mendanai proyek kilang Bontang itu. Dari perubahan struktur bisnis ini juga, Pertamina akan mendapat lebih dari 10 persen saham dari proyek tanpa mengeluarkan biaya. "Dalam kerja sama ini, kami lakukan beberapa bentuk kerja sama. Pertama, dari sisi financing. Kerja sama ini nanti akan fully funded oleh konsorsium. Pertamina tidak akan menyertakan permodalan, namun Pertamina akan mendapatkan minimum 10 persen share sebagai keikutsertaannya di dalam konsorsium," jelasnya. Selain itu, Pertamina juga diwajibkan memasok sampai 20 persen dari minyak mentah GRR Bontang. Terakhir, Pertamina juga tidak melakukan offtake agreement terhadap konsorsium, namun, perusahaan migas ini akan melakukan joint marketing dengan konsorsium.

Pertamina Gaet Konsorsium Bangun Kilang Bontang, Investasinya Rp 130 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/pembangunan-kilang-bontang-terkendala-lahan_m_137475.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangunan kilang migas Bontang masih terkendala sertifikasi lahan. Dari 500 hektare yang dibutuhkan, baru sekira 165 hektare yang sudah disertifikasi. Sisanya, masih dalam proses oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).&nbsp; Lahan yang belum tersertifikasi sebagian besar karena masuk dalam areal konservasi mangrove. Ada pula yang terkendala karena adanya klaim warga. Kepada Kaltim Post (Jawa Pos Group), Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menuturkan, dalam waktu dekat BPN akan mengeluarkan sertifikat untuk lebih dari 200 hektare lahan.&nbsp; &ldquo;Kami sudah sahkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), saat ini tengah revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), karena ada lahan konservasi yang ingin dimasukkan ke kawasan industri,&rdquo; katanya saat ditemui di Sekretariat DPRD Bontang, Senin (12/6).&nbsp; Politikus Golkar itu menginginkan agar pembahasan RTRW lebih terbuka. Sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.&nbsp; &ldquo;Karena saya tahu DPRD tidak membaca detail,&rdquo; ungkapnya. Salah satu lahan kilang migas Bontang yang masih bersengketa dengan warga berada di area 10 Badak LNG. Warga menepis klaim perusahaan pelat merah yang sudah membebaskan lahan. Total lahan yang berada di area 10 seluas 436 hektare.&nbsp; Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam HS mengungkapkan, penyebab belum rampungnya revisi RTRW disebabkan tim dari Pemkot Bontang yang dinilainya bekerja sendiri-sendiri. Menurutnya, pembahasan RTRW bica segera diselesaikan jika hanya ingin yang diubah yang dibahas. &ldquo;Sampai sekarang saja baru tiga kali rapat,&rdquo; keluhnya. Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyatakan, bahwa kilang migas tetap dibangun di Bontang. Dia menepis spekulasi yang menyebut kilang dipindah ke Aceh. &ldquo;Lokasi sudah ada dan sudah kami sampaikan kepada investor, kecil kemungkinan (kilang Bontang) untuk dipindah,&rdquo; kata Arcandra saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Awang Faroek Ishak di Balikpapan, pekan lalu.&nbsp; Dia melanjutkan, Pertamina sudah mempersiapkan teknis pembangunan kilang Bontang kapasitas 300 ribu barel per hari. BUMN migas ini juga sudah mempersiapkan investasi hingga proses perizinan. Sehingga, ucap Wamen, kecil kemungkinan investasi kilang Bontang dipindahkan ke daerah lain tanpa alasan jelas. &ldquo;Sangat kecil kemungkinan akan dipindah,&rdquo; tegasnya. Pernyataan ini membuat Pemprov Kaltim dan Pemkot Bontang bernapas lega. Sebab, informasi yang diterima Gubernur Awang Faroek Ishak dari putranya Awang Ferdian Hidayat di Komisi VII DPR, ada desakan di parlemen agar proyek kilang Bontang dipindah ke Aceh. &ldquo;Saya dengar dari anak saya yang kebetulan anggota DPR RI. Apakah (kilang) akan dipindahkan ke Aceh? Kami butuh kepastian di sini," ujar dia. Awang mengaku heran ada sejumlah anggota DPR RI menginginkan pemindahan proyek kilang minyak ke Aceh. &ldquo;Gas dan minyak Aceh sudah habis. Buat apa dibangun di sana (Aceh)," kata Gubernur. (edw/riz/k18/fab/JPG)

Pembangunan Kilang Bontang Terkendala Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/puluhan-investor-tertarik-bangung-kilang-bontang_m_113084.jpeg" alt="Ilustrasi gedung Pertamina pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Pertamina pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina telah mengumpulkan puluhan calon mitra strategis proyek&nbsp;grass root refinery&nbsp;Bontang dalam&nbsp;project expose. Perusahaan calon mitra diminta mengumpulkan&nbsp;request for information&nbsp;pada 2 April mendatang. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina Rachmad Hardadi mengungkapkan,&nbsp;project expose&nbsp;GRR Bontang telah direspons dengan cukup antusias. Di antara 95 perusahaan, 12 perusahaan merupakan perusahaan migas besar. "Kali ini terdapat 95 perusahaan dari seluruh dunia, baik Amerika Serikat, Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, maupun Indonesia yang berpartisipasi pada&nbsp;project expose&nbsp;ini. Yang pasti, kami ingin bermitra dengan perusahaan yang punya komitmen tinggi dalam menuntaskan proyek pada 2023," ujarnya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, kemarin (28/2). Perusahaan calon mitra tersebut merupakan perusahaan&nbsp;refiner,&nbsp;trading company, dan institusi finansial. Menurut dia, terdapat empat karakteristik utama calon mitra yang dikehendaki Pertamina. Yaitu, memiliki rekam jejak yang kuat pada industri pengolahan minyak, utamanya keandalan operasional dan eksekusi proyek. Juga, dapat menyesuaikan struktur dan model bisnis yang dikehendaki Pertamina.&nbsp; Pertamina menargetkan untuk memperoleh mitra strategis tersebut pada 28 April 2017. Segera setelah terpilih, Pertamina bersama mitra strategis akan memulai proses&nbsp;bankable feasibility study&nbsp;(BFS) yang ditargetkan selesai pada awal 2018 sekaligus menuntaskan pembentukan konsorsium. Kemudian, Preliminary-Investment Decision 1 akan ditetapkan untuk menggambarkan perkiraan awal investasi proyek GRR Bontang. Adapun produksi kilang tersebut akan diperuntukkan bagi pasar ekspor dengan dua negara tujuan, yakni Filipina dan Australia. Saat ini, lanjut dia, sudah ada trader yang berminat melakukan kontrak jangka panjang dengan membeli solar dari kilang Bontang untuk dikirim ke dua negara tersebut. GRR Bontang ditargetkan mampu mengolah minyak mentah sekitar 300 ribu barel per hari dengan kapasitas produk gasolin minimal 60 ribu barel per hari dan diesel minimal 124 ribu barel per hari. Hasil produksi memiliki spesifikasi Euro V.&nbsp;(dee/c21/sof)&nbsp;

Puluhan Investor Tertarik Bangung Kilang Bontang

kilang bontang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kilang bontang