<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Said-Aqil-Siradj-Hendra-Eka-12.jpg" alt="Ketua Umum PBNU masa khidmat 2015-2021 Said Aqil Siradj usai menghadiri rapat pleno Muktamar NU di UIN Raden Intan, Lampung, Kamis (14/12/21). Rapat pleno Muktamar NU ke-34 beragendakan pembacaan LPJ oleh pengurus PBNU 2015-2021. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU masa khidmat 2015-2021 Said Aqil Siradj usai menghadiri rapat pleno Muktamar NU di UIN Raden Intan, Lampung, Kamis (14/12/21). Rapat pleno Muktamar NU ke-34 beragendakan pembacaan LPJ oleh pengurus PBNU 2015-2021. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj memberikan penjelasan, terkait alasan dirinya meminta agar tambang yang diberikan oleh pemerintah pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dikembalikan. Sebab, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) itu banyak menimbulkan kerugian bagi PBNU dan kelestarian lingkungan. "Mudaratnya kalau menusut Tafsir ini ya, menyangkut keselamatan jiwa, lingkungan, ekosistem tanah atau bumi, dan dikhawatirkan menimbulkan kefasekan yang artinya orang itu berperilaku semena-mena, maksiat, sampai kekufuran," kata Kiai Said Aqil Siradj dalam sebuah siniar Youtube, Kamis (11/12). Ia mengamini, pemberian IUP itu diterima saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, pada 2017. Menurutnya, ia menduga awalnya pemberian tambang itu sebagai apresiasi dari pemerintah kepada ormas-ormas yang telah berjasa bagi negara. "Pertama, saya dulu mendengar Pak Jokowi memberikan cost tambang kepada ormas, saya sambut gembira, barangkali itu merupakan penghargaan kepada ormas yang dulu berjuang sebelum lahirnya NKRI, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya. (Bentuk) apresiasi," ujarnya. Namun, Kiai Said menyatakan setelah melakukan perenungan dan berpikir objektif, pemberian IUP kepada ormas lebih banyak mudaratnya daripada nilai baik. Salah satunya, soal keributan yang terjadi antara Ketua Umum PBNU KH Yahya Chlil Staquf dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Menurutnya, Gus Ipul yang justru mendapat bekingan dari Rais Aam. "Itu juga menjadi keretakan antara Ketua Umum dengan Sekjen, yang Sekjen dibelakangnya ada Rais Aam," tegasnya. Ia tak memungkiri, pemberian IUP itu kini memunculkan ketegangan di internal PBNU. Ia pun mencotohkan terjadinya perang saudara di negara-negara lain akibat pertambangan. "Jelas sekali madaratnya pada ormas, yaitu melahirkan ketegangan. Apalagi kalau kita lihat, di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu kompak perang saudara gara-gara tambang. Masa kita nggak bisa mengambil pelajaran seperti itu. Jadi kelihatannya ada kemaslahatan, kebaikan, nyatanya belum sampai kesana sudah pecah," cetusnya. Karena itu, Kiai Said menyarankan agar IUP yang diterima oleh PBNU untuk dikembalikan ke pemerintah. Sebab, pemberian tambang itu merupakan jebakan agar ormas-ormas tidak bisa mengkritik atau memberi masukan kepada pemerintah. "Oleh karena itu, menurut pendapat saya kembalikan, sebagai Mustasyar PBNU," pungkasnya.

Kiai Said Aqil Siradj meminta IUP tambang yang diberikan Jokowi dikembalikan, karena banyak mudaratnya bagi PBNU.

Kiai Said Aqil Sebut Tambang Pemberian Jokowi Banyak Mudaratnya bagi PBNU: Kembalikan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/sirojd.jpg" alt="KH Said Aqil Siroj (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KH Said Aqil Siroj (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pembina Islam Nusantara Foundation (INF) K.H. Said Aqil Siroj mengingatkan bangsa Indonesia untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan keutuhan bangsa pada tahun politik.  “Tahun-tahun politik telah datang, gejolak dan berbagai turbulensi mulai muncul. Semua warga bangsa tidak boleh lengah terprovokasi dalam menghadapi tahun-tahun politik ini,” katanya dalam acara Pidato Kebudayaan K.H. Said Aqil Siroj yang disaksikan secara daring di Jakarta, Minggu, (28/11).  Ia meminta seluruh bangsa Indonesia tidak terpecah belah karena kondisi itu justru dimanfaatkan oleh kepentingan politik identitas yang menggerus kebinekaan dan kesatuan bangsa.  Menurutnya, politik kebangsaan dan kemanusiaan adalah politik tingkat yang harus dikedepankan dan ditegakkan. Keseimbangan antara kepentingan people, planet, prosperity dan peace, lalu kepentingan masyarakat, ekonomi, perdamaian dan kerja sama harus terjaga dengan baik, terutama di tahun politik.  “Kedaulatan tanah tumpah darah Indonesia secara tertiorial, digital, financial, logical cultural harus dijaga dilindungi dan dirawat. Jangan biarkan siapa saja mengambilnya walau sejengkal,” ujar Kiai Said.  Lebih lanjut ia mengajak semua orang untuk segera berbenah diri, menghimpun semua kekuatan dan kecerdasan, menggalang solidaritas dan kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri berdaulat adil dan makmur.  Rumah tangga sebagai benteng pertahanan utama NKRI, lanjutnya, perlu dirawat oleh pemerintah dengan baik, termasuk mengamankan ideologi agar tidak terpengaruh ideologi radikal dan liberal.  “Kuatkan pemahaman jati diri budaya dan identitas nasional serta kecintaan terhadap Tanah Air agar cara pandang dan gaya hidupnya tidak terpengaruh ideologi budaya dan identitas asing,” ujarnya.  Ia juga meminta pemerintah membangkitkan solidaritas keluarga untuk memiliki kepedulian sosial dan hidup ramah lingkungan.  Selain itu, mendorong generasi muda di setiap rumah tangga untuk lebih religius, toleransi serta menguasai teknologi sehingga dapat menciptakan keluarga yang aman, damai, makmur dan berdaulat, dimulai dari satu rumah tangga, kemudian menyebar ke satu kelurahan, kecamatan, hingga menciptakan bangsa yang makmur dan damai.  “Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal bangsa Indonesia adalah modal kultural dan yang harus dioptimalkan menjadi senjata strategis dengan memengaruhi dan membangun peradaban dunia,” katanya.

Kiai Said Aqil: Budaya dan Kearifan Lokal Jadi Senjata Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ucapkan-terima-kasih-yusril-sebut-doa-kiai-said-aqil-diijabah-allah_m_193916.jpeg" alt="Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menjadikan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta pemilu 2019 baru mendatang. Acara pengesahan pun digelar di&nbsp; kantor KPU sekaligus mengambil nomor urut parpol peserta pemilu. Dalam pidato sambutannya, Ketua umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengalu betapa sulitnya selama seminggu&nbsp; terkahir ini dirinya bersama pengurus PBB lainnya untuk memperjuangkan hak konstitusi partainya, sampai kemudian ditetapkan sebagai peserta pemilu baru. &ldquo;Akhirnya kita saksikan secara langsung oleh KPU bahwa PBB adalah partai yang sah untuk mengikuti pemilu 2019," kata Yusril di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (6/3). Lolosannya partai yang dipimpinnya itu, menurut Yusril, tidak terlepas dari bantuan doa para ulamak hususnya Kiai Said Aqil Siradj yang terus memberikan dukungan kepada partainya agar bisa disahkan sebagai peserta pemilu. "Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ulama, khusunya kepada Kiai Haji Said Aqil Siradj yang terus mendoakan PBB. Saya sengaja silaturahim dengan Kiai Aqil karena saya percaya beliau adalah ulama yang mukasyafah seorang ulama yang maqbul dan dijabah oleh Allah SWT," pungkas Yusril. Di kesempatan itu, profesor hukum tata negara ini pun memuji kinerja yang dilakukan Bawaslu dalam menangani sengketa pemilu. Pasalnya, katanya, lembaga yang diketuai oleh Abhan itu telah melakukan kerja secara objektif dan bijaksana.

Ucapkan Terima Kasih, Yusril Sebut Doa Kiai Said Aqil Diijabah Allah