<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/khusnul-khotimah-5-1357752219.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komisi D DPRD Kota Surabaya mengusulkan agar pos kegiatan penghargaan bagi pemuda berprestasi atau beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa pada tahun anggaran 2024 ditambah. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, usul kenaikan tersebut menjawab harapan masyarakat saat melakukan reses belum lama ini. &rdquo;Pertimbangannya agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses program tersebut,&rdquo; ujar Khusnul Khotimah seperti dilansir dari Antara. Khusnul menjelaskan, saat ini total penerima beasiswa pemuda tangguh mencapai 3.186 mahasiswa. Rinciannya, mahasiswa semester satu jumlah penerimanya sebanyak 524 orang, semester tiga 1.158 orang, semester lima 543 orang, semester enam satu orang, dan semester tujuh 960 orang. &rdquo;Pada tahun 2023 ini penerima beasiswa pemuda tangguh yang baru ada di semester satu yang jumlahnya 524 orang. Kami ingin pada 2024 nanti ada tambahan sebanyak 1.800, sehingga totalnya bisa mencapai 5.000 mahasiswa,&rdquo; ujar Khusnul. Menurut dia, beasiswa pemuda tangguh ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang masuk dalam data base keluarga miskin, tapi juga diberikan kepada pemuda Surabaya yang berprestasi pada bidang akademik atau non akademik. Terkait pembahasan APBD Surabaya 2024 di Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Khusnul menjelaskan, target belanjanya naik. Sebelumnya Rp 6.550.700.00 menjadi Rp 7.622.290.000. &rdquo;Sedangkan anggaran untuk belanja setelah PAK (perubahan anggaran keuangan), sebesar Rp 186.241.530.271. Pada 2024 anggaran tersebut turun menjadi Rp 183.462.991.487,&rdquo; terang Khusnul Khotimah. Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan, beasiswa Pemuda Tangguh kategori mahasiswa merupakan beasiswa gelombang kedua pada 2023. Penerima beasiswa adalah mahasiswa aktif PTN se-Surabaya, termasuk beberapa PTN di luar Kota Pahlawan telah melakukan MoU kerja sama. PTN tersebut meliputi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Trunojoyo Madura, dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Sedangkan, beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) baru mengajukan proses MoU kerja sama dengan Pemkot Surabaya.

DPRD Kota Surabaya usulkan agar pos kegiatan penghargaan bagi pemuda berprestasi atau beasiswa Pemuda Tangguh jenjang mahasiswa ditambah

DPRD Surabaya Usulkan Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh 2024 Ditambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-02-at-20.22.25.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Munculnya dugaan kasus kekerasan terhadap anak di shelter atau rumah aman milik Pemkot Surabaya memantik kecaman banyak pihak. Salah satunya datang dari Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah.  Khusnul sangat kaget dan prihatin atas terjadinya dugaan kekerasan tersebut. Seharusnya kejadian itu tidak terjadi, apalagi tempatnya di rumah aman yang memberikan rasa aman kepada para penghuni.  Sebelumnya, oknum anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) dilaporkan polisi. Dia diduga menganiaya salah satu anak penghuni baru shelter atau rumah aman yang dikelola Pemkot Surabaya.  B, 35, pada Rabu (1/3) dilaporkan oleh seorang ibu F, 38, karena diduga telah menganiaya anaknya, RPR, remaja laki-laki, yang dititipkan di shelter usai berurusan dengan hukum.  Dalam keterangan resminya, RPR mengaku disuruh B merayap di atas paving hingga tangannya luka. Jika tidak menuruti perintah, korban diancam dipukuli atau disetrum.  RPR juga dipukul oknum Linmas hingga wajahnya terluka. B juga mengoleskan balsem ke mata RPR dengan dalih melakukan rukiah sampai mata korban bengkak dan merah.  ”Saya sangat prihatin dengan terjadinya kasus ini. Beberapa waktu lalu kekerasan pada anak terjadi di lembaga pendidikan, sekarang di tempat yang seharusnya anak-anak mendapat perlindungan. Ini sungguh miris,” ungkap Khusnul Khotimah dengan nada geram, saat dikonfirmasi, Kamis (2/3).  Dengan munculnya kasus yang sudah dilaporkan pihak berwajib itu, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya tersebut meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya dan pihak terkait, menuntaskan kasus itu. Jangan sampai kepercayaan masyarakat luntur, hanya gara-gara ada satu oknum yang tidak bertanggung jawab.  Legislator perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan itu pun meminta pelaku untuk diberikan sanksi tegas, sekalipun itu pejabat yang seharusnya mengayomi warga. Sebab perilakunya sudah di luar batas dan merusak citra Surabaya sebagai kota ramah anak.  ”Surabaya bersiap menjadi Kota Layak Anak Dunia. Dengan masih adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini, tentu menjadi penghambat. Untuk itu, kasus semacam ini harus menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya,” ungkap Khusnul Khotimah.

Komisi D DPRD Surabaya Sesalkan Kekerasan Anak di Rumah Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1659516906322.jpg" alt="Ilustrasi PTM di Surabaya.  Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PTM di Surabaya.  Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mendikbudristek (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) Nadiem Makarim mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 7/2022. SE itu berisi tentang Diskresi Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).  Dalam SE itu, Nadiem Makariem meminta sekolah membatalkan pembelajaran tatap muka (PTM) bila ada kasus Covid-19 di salah satu kelas.  Di Kota Surabaya, sosialisasi SE itu belum dilakukan. Karena itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah minta dinas pendidikan (dispendik) segera memasifkan sosialisasi soal SE itu.  Dia khawatir sekolah menjadi lengah dengan protokol kesehatan atas Covid-19. ”Saya mendorong agar Dinas Pendidikan Surabaya segera menyosialisasikan SE yang terbaru ke sekolah-sekolah. Sebab meski pandemi bisa dikendalikan, bukan berarti kita menjadi lengah,” ujar Khusnul, Rabu (3/8).  Menurut Khusnul, ada poin-poin penting yang harus diketahui sekolah jika ada yang terpapar Covid-19. Yakni jika ada yang terpapar Covid-19, yang dihentikan sementara aktivitas PTM hanya di rombongan belajar, bukan aktivitas PTM di satuan pendidikan.  Selain itu, waktu penghentian PTM juga tidak terlalu lama seperti dulu yang mencapai dua pekan. Sekarang jika ditemukan ada peserta didik yang terkonfirmasi Covid-19, penghentian PTM hanya lima hari.  ”Namun dengan catatan, apabila yang bersangkutan bukan merupakan klaster penularan Covid-19 di satuan pendidikan, dan/atau hasil surveilans epidemologis menunjukkan angka positivity rate warga satuan pendidikan terkonfirmasi covid-19 di bawah 5 persen,” papar Khusnul.  Selain sosialisasi SE tersebut, lanjut dia, pihaknya juga mendorong gugus tugas untuk melakukan pengawasan di lapangan terkait kepatuhan akan protokol kesehatan (prokes). ”Kita jangan abai, apalagi sekarang ada varian baru,” ungkap Khusnul yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya itu.  Khusnul meminta dinas kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi lanjutan atau booster bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum booster. Dinkes juga perlu melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin Covid-19.  ”Jika nanti booster kedua sudah bisa diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan, juga harus secepatnya dilakukan,” ucap Khusnul.

Surabaya Belum Sosialisasi 3 Poin Baru PTM Sesuai SE Mendikbudristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/seragam-sekolah.jpg" alt="UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Selain seragam, pekerja juga membuat tas sekolah. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Selain seragam, pekerja juga membuat tas sekolah. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Wakil rakyat tidak ingin pengadaan seragam siswa baru dilakukan berlarut-larut. DPRD pun memberi batasan waktu pengadaan. Sampai Agustus ini, semua siswa diharapkan sudah bisa mengenakan seragam sekolah masing-masing. Baik siswa kelas I SD maupun siswa kelas VII SMP.  Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah meminta dinas pendidikan (dispendik) mempercepat pengadaan. Yaitu, mempercepat pencairan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) ke sekolah-sekolah. Dengan begitu, satuan pendidikan bisa langsung memesan seragam melalui aplikasi SIPLah.  ”Timeline jangan lama-lama. Agustus ini harus selesai. Masak seragam siswa warna-warni,” kata Khusnul.  Jika terlalu lama tidak mengenakan seragam formal, dikhawatirkan psikologis anak didik bisa terdampak. Jangan sampai semangat belajar anak-anak berkurang sehingga harus didukung perlengkapan sekolah yang memadai. ”Apalagi, siswa baru kan semangat-semangatnya sekolah,” ujarnya.  Khusnul meminta bopda triwulan ketiga mulai dicairkan pada pekan pertama sampai pekan kedua Agustus ini. Dengan demikian, sekolah-sekolah bisa langsung memesan seragam. Namun, pihaknya juga mengingatkan ketersediaan seragam.  Jangan sampai, ketika sekolah memesan seragam secara bersamaan, akan terjadi kekosongan stok seragam yang dibutuhkan sekolah. ”Jangan sampai begini. Ketika sekolah pesan, ternyata stok tidak mencukupi,” tegasnya.  Anggota Komisi D DPRD Badru Tamam akan terus memantau ketersediaan barang yang disiapkan UMKM. Pada pertengahan Agustus nanti, pihaknya kembali memanggil dinkopdag. Tujuannya, memastikan ketersediaan barang di aplikasi SIPLah. ”Yang terpenting, sekarang bopda cair dulu. Setelah itu, sekolah kan akan pesan,” jelasnya.  Pihaknya juga meminta dinkopdag menyiapkan data terkait dengan ketersediaan seragam di setiap UMKM. Dengan begitu, sekolah bisa mengetahui persediaan barang di setiap UMKM. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap sekolah.  Termasuk ukuran seragam yang dimiliki dan diproduksi UMKM. ”Jangan sampai sekolah bingung karena stok barang di UMKM itu kosong,” ujar politikus PKB tersebut.  Kepala Dinkopdag Kota Surabaya Fauzie Mustaqiem Yos siap melakukan kontrol ke setiap UMKM yang masuk ke aplikasi SIPLah. Jumlahnya mencapai 21 UMKM. ”Kami juga lakukan quality control,” katanya.  Termasuk memastikan spesifikasinya. Misalnya, ukuran setiap stok produksi yang dimiliki UMKM. Terutama seragam dengan ukuran besar seperti L, XL, dan XXL. ”Seharusnya ukuran tersedia dengan lengkap,” tuturnya.  Hanya, kata dia, yang menjadi kekhawatiran adalah ketersediaan sepatu. Saat ini produksi sepatu oleh UMKM bisa dibilang belum berjalan. Sebab, banyak tenaga yang resign. Dinkopdag pun akan menggandeng disnaker untuk mempersiapkan tenaga kerja dalam memproduksi sepatu siswa.  JALAN PANJANG PENGADAAN SERAGAM SISWA MBR  - Dewan meminta pengadaan seragam tuntas pada Agustus.  - Jumlah penerima mencapai 18.477 siswa. Terdiri atas siswa SD dan SMP.  - Total anggaran pengadaan seragam Rp 50 miliar.  - Alokasi anggaran Rp 1.161.000 per siswa.  - Siswa non-MBR mulai memesan seragam secara mandiri.  Sumber: Reportase Jawa Pos

Pengadaan Seragam Sekolah di Surabaya Tuntas Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/warga-vaksinasi-di-lapangan-Thor-1.jpg" alt="Warga mengikuti vaksinasi masal di Lapangan Thor, Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Warga mengikuti vaksinasi masal di Lapangan Thor, Kota Surabaya. Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta dinas kesehatan setempat bersiap menghadapi gelombang ketiga atau lonjakan kasus Covid-19 pada awal Februari 2022 sebagaimana hitungan atau prediksi dari pemerintah pusat.  Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah di Surabaya, Sabtu, mengatakan, sejauh ini penyebaran virus corona atau Covid-19 di Kota Pahlawan masih terkendali. Meski begitu, Khusnul tidak ingin Pemkot Surabaya lengah. "Apalagi setelah ada warning dari pemerintah pusat jika akan ada lonjakan pada awal Februari 2022," katanya.  Menurut dia, dengan adanya prediksi awal Februari 2022 ada lonjakan Covid-19 tersebut, tentunya akan menjadi alarm bagi Dinkes Surabaya dan Satgas Covid-19 untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan. "Tentu kita semua tidak ingin ada lonjakan lagi seperti pada pertengahan tahun 20021," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Surabaya ini.  Untuk itu, Khusnul mengatakan, langkah-langkah yang harus disiapkan Dinkes Surabaya seperti menyiapkan rumah sakit darurat termasuk sarana dan prasarananya seperti obat-obatan, sehingga kondisi darurat seperti sebelum-sebelumnya tidak akan terjadi lagi.  "Kami tidak ingin lagi mengalami kedaruratan seperti tahun lalu. Jauh-jauh hari sebelumnya harus sudah siapkan rumah sakit, seperti RS Lapangan Tembak atau memfungsikan Balai RW menjadi rumah sehat," ujarnya.  Selain itu, Khusnul juga meminta Pemkot Surabaya untuk mengaktifkan lagi call center selain Command Center 112. "Jika perlu, nomor kontak kepala puskesmas bisa diketahui masyarakat. Agar jika terjadi kedaruratan seperti membutuhkan oksigen dan lainnya bisa dilakukan tindakan dengan cepat," katanya.  Ia juga memberikan penekanan agar layanan di Puskesmas lebih optimal lagi. Menurutnya, Puskesmas sebagai layanan kesehatan paling dasar harus memberikan pelayanan terbaiknya. Upaya preventif, promotif, dan kuratif, harus berjalan dengan baik.  "Yang tidak kalah pentingnya juga adalah upaya gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama di kampung-kampung untuk bergotong royong menjaga pola hidup yang bersih dan sehat. Kita saling mengingatkan dan menjaga agar masyarakat tetap patuh dan taat protokol kesehatan," katanya. (*)

Dinkes Surabaya Diminta Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Februari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210912-WA0006.jpg" alt="Khusnul Khotimah (tengah) meninjau pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. DPRD Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Khusnul Khotimah (tengah) meninjau pelaksanaan tes CPNS dan PPPK. DPRD Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah turun langsung membantu peserta tes CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Dari catatannya, sebanyak 2.083 peserta diwajibkan untuk tes swab antigen.  ’’Setiap peserta tes CPNS dan PPPK diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes antigen pada H-1 sebelum pelaksanaan tes. Rencananya, tes diselenggarakan mulai 13 hingga 17 September,’’ ujar Khusnul Khotimah pada Senin (13/9).  Bantuan tes antigen itu , lanjut Khusnul, dibutuhkan para peserta tes. Dia membantu peserta untuk swab pada tes, Jumat (10/9).  Oleh karena itu, Khusnul meminta Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, untuk membantu  secara gratis. Pemkot Surabaya harus hadir membantu mereka. Apalagi mereka juga bagian dari warga Surabaya yang tengah berusaha mencari pekerjaan dan status kerja yang lebih baik.  ’’Mungkin teknis tes swab antigen bisa dilakukan di puskesmas terdekat, serta memberikan surat keterangan hasil pemeriksaan swab antigen tersebut secepatnya,’’ ujar Khusnul Khotimah yang juga alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Uinsa) itu.  Menurut Khusnul, sebelumnya Pengurus Koordinator Daerah Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Surabaya, juga telah mengirim surat permohonan fasilitas tes swab antigen untuk peserta seleksi guru pegawai PPPK 2021 kepada Kepala Dinkes Surabaya. Surat permohonan tersebut telah dikirim pada 9 September.  Dalam surat itu, pengurus FHK2I memohon kepada kepala Dinkes Surabaya untuk memfasilitasi tes antigen dan vaksin Covid-19, sebagaimana persyaratan mengikuti tes PPPK 2021. Syarat terebut tertuang dalam Surat Kementerian Kesehatan Nomor SR.04.01/II/2309/2021 pada 6 September 2021.  ’’Sebagai wakil rakyat di Komisi D DPRD Surabaya, saya minta Pemkot Surabaya melalui dinkes untuk membantu mereka. Pemerintah harus hadir membantu mereka. Harapan saya semoga semua selurus peserta tes PPPK dan CPNS bisa lolos dan diterima,’’ tutur Khusnul Khotimah.  Dalam tinjauannya, Khusnul memastikan peserta tes CPNS dan PPPK mematuhi protokol kesehatan (prokes) selama pelaksanaan tes. Meski mereka sudah dinyatakan negatif berdasar tes antigen, tapi harus tetap melaksanakan prokes.  ’’Pelaksanaan tes CPNS dan PPPK ini yang melakukan adalah pemerintah pusat. Semoga pelaksanaan tes PPPK dan CPNS berjalan lancar dan tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19,’’ ucap Khusnul Khotimah.

Komisi D DPRD Surabaya Dampingi Peserta Tes CPNS dan PPPK Swab Antigen