<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-18.12.22.jpg" alt="Tangkapan layar Youtube NU Online ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Youtube NU Online ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus). Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban I dibacakan ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid, di Stadion GOR Sidoarjo. Muktamar digelar pada Senin (6/2), di Surabaya, satu hari sebelum acara resepsi satu abad. Muktamar itu dihadiri ratusan ulama dunia dan dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Ada dua poin penting yang disampaikan di dalam rekomendasi, terkait pandangan NU. Pertama, penolakan terhadap khilafah. Lalu, yang kedua dukungan NU kepada PBB dalam penegakan kedamaian dunia. Berikut hasil rekomendasi dari muktamar yang dibacakan Yenny dan Gus Mus. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan nonmuslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS. Usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqashidu syariah yang tergambar dalam lima prinsip menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah, nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Ini karena usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jika pun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara-bangsa serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan, kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia (al-ummah al-islamiyyah) adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau nonmuslim serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu adam (ukhuwah basyariyyah). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berikut piagamnya memang tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, Piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Dari pada bercita-cita dan berusaha untuk menyatupadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih. Yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi yang seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah.

Rekomendasi Muktamar Internasional Fiqih Peradaban di Harlah 1 Abad NU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-07-at-18.03.43.jpg" alt="Tangkapan layar Youtube NU OnlineKH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar Youtube NU OnlineKH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid. Dimas Nur Apriyanto/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hasil rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I dibacakan ulama sepuh sekaligus Mustasyar PBNU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) bersama putri Gus Dur, Yenny Wahid.  Muktamar digelar pada Senin (6/2) di Surabaya, satu hari sebelum acara resepsi satu abad NU. Muktamar itu dihadiri ratusan ulama dunia dan dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.  Lantas, bagaimana dengan hasil piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I? Disampaikan di dalam piagam, NU dan para ulama dunia dengan tegas menolak ide khilafah atau penyatuan umat muslim dalam satu sistem tunggal bernegara.  Poin penolakan khilafah dibacakan Yenny. Yenny mengatakan, NU berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan seluruh umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat.  Selain itu, dalam pertemuan piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban tersebut, NU juga menyatakan dukungannya kepada Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) dalam upaya terus menjaga perdamaian dunia.  ”Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan nonmuslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi,” papar Gus Mus.

Tegas, NU Menolak Khilafah dan Dukung Perdamaian untuk Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-dana-csr-bumn-untuk-gerkan-khilafah-ini-klarifikasi-pbnu_m_224514.jpeg" alt="Massa Aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas yang disebut pro khilafah saat menggelar aski di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Massa Aksi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai ormas yang disebut pro khilafah saat menggelar aski di Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat (PWNU Jabar) KH Dr. Abun Bunyamin MA mengatakan, argumen khilafah yang diusung oleh kelompok tertentu hanya cara mereka untuk mengadu domba untuk mewujudkan tujuan politik mereka.  "Mereka bertujuan untuk membikin kekacauan, ketidaktenangan, dan ketidaknyamanan. Jelas itu gagasan yang sesat fikir," kata KH Dr Abun Bunyamin MA dalam rilis BNPT yang diterima di Jakarta, Senin, (5/11).  Menurutnya, gagasan irasional yang mengajak masyarakat untuk berimajinasi bahwa khilafah adalah solusi, sungguh memprihatinkan.  Karena itu, Ia meminta masyarakat tidak percaya propaganda kelompok radikal tersebut.  "Kalau kita menganut khilafah,, nanti khilafah mana yang kita pakai? Tidak bisa diterima dan tidak mungkin, ini bukan buminya. Di sini Islam yang lembut, santun dan damai. Itu Islam Indonesia," kata Abun.  Pun terkait gempa bumi yang diklaim akibat Indonesia tidak menerapkan khilafah, Abun menyangkal keras klaim itu.  Ia menyebut tidak ada kaitan antara bencana yang beberapa waktu lalu terjadi, di Kabupaten Cianjur dengan Indonesia yang dianggap kafir oleh kelompok radikal akibat tidak menerapkan hukum Khilafah.  "Tidak, tidak benar. Kalau memang bencana itu terjadi karena ulah manusia, benar. Ulah manusia kaitan dengan tangan, kita tidak memelihara alam. Atau kaitan dengan hati kepada Allah SWT, itu mungkin hati kita yang lupa kepada Allah SWT sebagai pencipta. Kaitan dengan khilafah tidak benar," tegasnya.  Ia menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang menjadi celah, mudahnya kelompok radikal dalam mempengaruhi rasionalisme masyarakat dengan gagasan yang sesungguhnya berjarak antara fakta dan argumen.  "Ada dua faktor yaitu kemiskinan dan kebodohan. Karena kalau bodoh, maka -isme apa aja masuk. Ini yang harus ditolong,” ungkap kyai yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta ini.  Oleh sebab itu, dirinya mewanti-wanti kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi dan gagasan kelompok radikal, yang sejatinya berusaha merendahkan kemampuan berfikir manusia. Terlebih dihembuskan ditengah keguncangan batin masyarakat karena kehilangan keluarga, harta dan benda mereka.  "Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk belajar agama yang baik, selalu bergantung kepada Allah SWT, selalu komunikasi dengan ulama dan kyai, serta harus selektif dalam memilih guru agama. Karena akan sangat berbahaya sekali kalau sampai salah memilih guru agama," tuturnya.  Ia juga mendorong agar khususnya kepada segenap tokoh agama, ulama, kyai dan pemerintah untuk bekerjasama dan berupaya mencegah, dan menguatkan imunitas masyarakat dari segala narasi agama yang didistorsi untuk kepentingan pragmatis kelompoknya.  "Itulah pentingnya para kyai, ulama dan pemerintah untuk terjun turun ke bawah guna membimbing dan menasehati masyarakat. Mereka ini kan lagi ‘gempa’ hatinya dan juga sedang lemah. Jadi harus ada membimbing, ujar KH Abun.

Kyai NU Jabar: Khilafah adalah Solusi itu Gagasan Irasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-khilafatul-muslimin-di-solo-090622-ms-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekolah-sekolah dari tingkatan SD hingga perguruan tinggi yang terafiliasi dengan Khilafatul Muslimin memiliki sistem yang dikenal dengan khilafah. Jika ada yang melakukan selain itu dianggap thogut.  Seperti diberitakan Radar Tegal (Jawa Pos Group), lembaga pendidikan di bawah naungan Khiafatul Muslimin (KM) juga tidak mengikuti ajaran Pancasila. Selain itu tidak menggunakan kurikulum Pendidikan yang sesuai dengan Undang-undang (UU) sisdiknas (sistem pendidikan nasioanal) maupun UU pesantren.  “Siswa-siswa di dalam setiap sekolah tidak pernah diajarkan Pancasila, tidak pernah ada bendera (merah putih), tidak boleh menghormat ke bendera selain bendera KM. Itu artinya seperti kami sampaikan tadi tidak wajib tunduk pada pemerintah,” jelas Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi kepada wartawan, Kamis (16/6).  Demikian ini menjadi keprihatinan bersama. "Perlu kami sampaikan juga bahwa mulai dari pimpinan tertinggi Abdul Qadir Hasan Baraja ini merupakan eks napiter,” tambahnya.  Abdul Qodir Hasan Baraja pernah divonis 5 tahun terkait dengan teror Warman 5 tahun, kemudian pengeboman gereja Malang dan Borobudur divonis 15 tahun. "Kemudian setelah kita integrosi lebih dalam juga ada kaitannya dengan peristiwa palangsari yang bagian dari NII di Lampung. Dan putera yang bersangkutan meninggal di sana,” terangnya.  Dari struktur kepengurusan itu banyak diantaranya eks napiter. Apakah itu JI JAD NII dan di sini? "Menurut pengakuan yang bersangkutan justru yang bersangkutan posisinya lebih tinggi dari Abu Bakar Baasir,” lanjutnya.  “Kami melaksanakan penyelidikan secara berkesinambungan artinya akan timbul delik-delik baru tindakan melawan hukum baru yang pertama yang paling dekat akan kita terapkan UU sistem Pendidikan Nasional UU Pesantren juga dan juga pencucian uang koordinasi kami dengan PPATK,” paparnya.  Pada kesempatan sama, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan, sekolah-sekolah milik Khilafatul Muslimin ini dipimpin atau kurikulumnya diatur oleh masing-masing pimpinan pesantren.  “Mereka memiliki 25 pondok pesantren, sementara ya. Tetapi, apabila dihitung unitnya karena ada tingkatannya, yaitu terdiri dari 31. Ini baru sementara dan akan berkembang terus mencari sekolah-sekolah yang terafiliasi,” ujar Kombes Hengki.  Sedangkan diajarkan disini bahwa sistem yang dikenal adalah khilafah. "Di luar khilafah adalah thogut, atau setan, iblis,” katanya.  “Semua lembaga pendidikannya tidak mengaku kepada perundang-undangan nasional. Apakah itu UU sisdiknas (sistem pendidikan nasioanal) maupun UU pesantren. Memang dalam UU tersebut mewajibkan berazaskan pancasila dan uud 45,” jelasnya.  Kombes Hengki juga mengatakan Khilafatul Muslimin memiliki sekolah dari SD yang hanya selama 3 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun dan 2 universitas. Satu ada di bekasi dan satu ada di NTB.  “Di mana setelah menjalani pendidikan di universitas selama 2 tahun mendapatkan gelar SKH (Sarjana Kekhalifahan Islam). Oleh karenanya, yayasan pendidikan yang didirikan itu adalah sebagai suatu alat. Oleh karenanya aktanya kami sita sebagai instrumental delik atau alat kejahatan,” lanjut Hengki.  “Perlu kami sampaikan juga, mereka memuliki struktur yang hampir sama dengan negara. Di mulai dari pimpinan tertinggi adalah Khalifah yang sudah kami tangkap, yaitu Abdul Qodir Hasan Baraja, kemudian Amir Daulah setingkat Provinsi, kemudian Amir Wilayan setingkat Kabupaten, kemudian Ummul Qura setingkat Kecamatan dan yang paling rendah adalah Amir masyul,” terangnya.  Kombes Hengki kembali melanjutkan, dari semua ini warga Khilafatul Muslimin mulai dari tingkat paling bawah wajib memberikan infak sodaqoh per hari Rp 1.000.  “Data yang kami dapatkan ini baru puluhan ribu. Kemudian tidak menutup kemungkinan akan ada dana-dana dari luar ini maish tahap penyelidikan dan sejak awal kami sudah berkoordinasi dengan PPATK,” pungkasnya.

Sekolah Khilafatul Muslimin Tolak Ajarkan Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Karo-Penmas-Divisi-Humas-Polri-Kombes-Polisi-Ahmad-Ramadhan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri beserta Polda jajaran sejauh ini tercatat telah menetapkan 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin sebagai tersangka. Seluruhnya tengah menjalani proses hukum atas kasus menyebarkan berita bohong serta mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila.  "Total sudah ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka untuk saat ini," kata Karopenmas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (15/6).  Ramadhan merinci, 23 tersangka itu diproses oleh beberapa Polda jajaran. Pertama, Polda Jawa Tengah (Jateng) sebanyak enam tersangka. Kemudian, Polda Lampung lima tersangka, Polda Jawa Barat (Jabar) lima tersangka.  "Lalu, Polda Jawa Timur (Jatim) dengan satu tersangka, Polda Metro Jaya menetapkan enam orang tersangka” imbuhnnya.  Menurutnya, pengusutan kasus ini lantaran organisasi Khilafatul Muslimin tersebut diduga kuat hendak menyebarkan berita bohong serta mengajarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila.  "Seperti kasus yang ditangani di Polda Jawa Tengah, kelompok ini melakukan kegiatan konvoi kendaraan roda dua dan melakukan penyebaran pamflet atau selebaran berupa maklumat serta nasihat dan imbauan," pungkas Ramadhan.

Polri Tetapkan 23 Anggota Khilafatul Muslimin Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mabes Polri mengungkap sumber aliran dana kelompok Khilafatul Muslimin yang mempunyai faham ingin merubah pancasila dengan khilafah. Dari hasil penyelidikan ternyata sumber dana yang didapat melalu penyebaran kotak amal.  “Jadi aliran dananya, penggalangsn dananya dari kotak amal,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (9/6).  Ramadhan menjelaskan dari penyelidikan kota amal itu hanya disebar sesama internal anggota. Namun, pihaknya masih terus mengembangkan ada tidaknya kota amal tersebut di sebar ketempat-tempat lain.  “Penyebaranya itu internal mereka. Artinya disebarkan kotak amal di internal,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Selain itu, kata jendral bintang satu ini, penyebaran kotak amal tersebut kebanyakan disebar bila ada kegiatan majelis sesama internal kelompok Khilafatul Muslimin. “(Selama)kegiatan-kegiatan Majelis disebar, jadi baru internal,” ujarnya.  Namun, lanjutnya, pihaknya belum bisa membeberkan berapa nominal dana yang terkumpul selama penyebaran kotak amal tersebut. Sebab penyidik masih terus melakukan pendalaman. “(Nominal) masih proses dan masih di dalami semuanya,” ujarnya.

Dana Khilafatul Muslimin Ternyata Berasal dari Kotak Amal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Abdul-Qadir-Hasan-Baraja-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mengungkap modus kejahatan pimpinan Khilafatul Muslimin di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Lampung. Dalam hal ini ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni, AQHB, GZ, DS dan AS.  Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, modus yang mereka lakukan di Jawa Tengah yakni menyelenggarakan kegiatan konvoi kendaraan roda dua. Para anggota kemudian melakukan penyebaran pamflet atau selembaran berupa maklumat serta nasehat dan imbauan.  "Yang diduga memuat berita bohong atau belum pasti yang menyebabkan keonaran di masyarakat serta berpotensi makar," kata Dedi kepada wartawan, Rabu (8/6).  Dedi menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 29 Januari 2022 di jalan Desa Keboledan, Wanasari, Brebes. Konvoi itu diikuti setidaknya oleh 40 orang yang memakai 20 sepeda motor.  "Diketahui bahwa konvoi tersebut membagikan brosur atau selebaran tentang ajakan kepada umat Islam khususnya kabupaten Brebes untuk mengikuti ideologi khilafah," imbuhnya.  Sementara itu, pihak kepolisian juga sedang mendalami adanya keterlibatan dari AQHB terkait dengan konvoi serupa di Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Minggu, 29 Mei 2022 di Cawang.  Menurut Dedi, AQHB telah mengajak mengubah ideologi pancasila menjadi khilafah. Perbuatan ini juga bertentangan dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di Indonesia. Bahkan, kegiatan konvoi rombongan khilafah oleh Khilafatul Muslimin terdapat dalam website kemudian juga buletin bulanan dan juga tindakan nyata di lapangan yang mereka lakukan.  "Sehingga Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap AQHB. Kegiatan Khilafatul Muslimin ini murni melawan hukum perlu kami tegaskan juga siapapun tidak boleh melawan hukum di negara ini itulah mengapa beberapa saat yang lalu Kapolda Metro Jaya membentuk tim dalam rangka untuk melakukan penyelidikan mengumpulkan alat bukti kemudian melakukan perkara dan hari ini melakukan upaya paksa penangkapan di Bandar Lampung," pungkas Dedi.  Sebelumnya, Pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja ditangkap aparat keamanan. Meski demikian, penangkapan Abdul Qodir Hasan Baraja (AQHB) kali ini tidak terkait dengan tindak pidana terorisme. Dia ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat, UU ITE, dan penyebaran berita hoaks yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.  Kepala Bagian Bantuan Operasi (Kabagbanops) Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri Kombes Pol. Aswin Siregar, mengungkapkan Abdul Qodir Hasan Baraja memiliki jejak rekam terkait dengan terorisme dan pernah ditangkap pada era Orde Baru.  “Ya, AQHB menjadi anggota NII Lampung,” kata Aswin dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (7/6) dikutip dari Antara. Aswin menjelaskan, Abdul Qodir Hasan Baraja terlibat komando jihad membantu mencarikan amunisi untuk Bom Medan pada tahun 1975.  Atas perbuatannya mereka dijerat dengan Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 82 A jo Pasal 59 UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu No 2 tahun 2017 tentang Periubahan UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Abdul Qodir Baraja Sebar Pamflet Ajak Warga Ikuti Ideologi Khilafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/akh-muzzaki.jpg" alt="Akh Muzzaki" width="100%">
<figcaption>Akh Muzzaki</figcaption>
</figure>PUBLIK mungkin bertanya: mengapa khilafah harus dipermasalahkan di Indonesia? Bukankah pengusung khilafah, minimal hingga masa terkini, tidak mempertontonkan praktik ekstremisme kekerasan (violent extremism)? Mengapa mereka harus diributkan? Mengapa pula khilafah dipersalahkan?  Pertanyaan-pertanyaan di atas muncul kembali hari-hari ini. Latar belakangnya adalah konvoi bermotor di wilayah Jakarta Timur pada Minggu (29/5) lalu dengan membawa atribut khilafah. Pelakunya adalah kelompok Khilafatul Muslimin. Mereka secara mencolok melakukan kampanye menggunakan motor atas ideologi khilafah.  Memang, pengusung ideologi khilafah tidak tunggal. Tapi, rekam jejak Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai pemimpin kelompok Khilafatul Muslimin di atas mendapat catatan tebal dari aparat keamanan. Tercatat oleh Densus 88, sebagai misal, yang bersangkutan pernah ditangkap karena terkait dengan tindak terorisme melalui kelompok Negara Islam Indonesia (NII).  Rekam jejak yang demikian memperparah profil khilafah di ruang publik. Setelah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dibubarkan dan dilarang di Indonesia oleh pemerintah sejak 19 Juli 2017 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas), kemunculan kelompok Khilafatul Muslimin di atas membelalakkan mata publik bahwa sebagai ideologi, khilafah tidak pernah mati.  Lalu, apa kaitan khilafah dan radikalisme? Dalam diskursus terkini, radikalisme memiliki tiga wajah. Wajah pertama adalah radikalisme konstitusi. Semua negara memiliki konstitusinya masing-masing. Dan Indonesia telah menyepakati UUD 1945 sebagai konstitusi dengan Pancasila sebagai ideologi negara.  Mereka yang mencoba merongrong konstitusi, apalagi hingga berupaya secara sistematis untuk menggantinya, adalah pelaku radikalisme konstitusi. Ukurannya tidak harus melalui praktik ekstremisme kekerasan. Memproduksi dan melakukan diseminasi terhadap gagasan, konsep, dan aksi perongrongan, apalagi penggantian konstitusi, sudah menjadi bagian dari anggitan radikalisme dimaksud.  Di negara mana pun, merongrong konstitusi adalah pelanggaran superberat. Karena itu, semua negara berkepentingan untuk menjamin basis kognitif dan praktik warga negaranya dalam konformitas yang tinggi dengan konstitusi yang dianut. Semua itu dilakukan untuk menjamin kelangsungan negara dan berbagai konsensus konstitutif yang dimilikinya.  Wajah kedua adalah radikalisme takfiri. Radikalisme jenis ini awalnya berangkat dari prinsip klaim kebenaran (truth claim) atas yang kepercayaan diyakini dan melakukan nihilisasi dan sekaligus negasi atas selainnya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, radikalisme jenis ini juga menerjemahkan prinsip ideologis tersebut dengan gerakan untuk membenci dan memusuhi semua selainnya.  Konsep negara dan bangsa tidak mendapat tempat dalam anggitan radikalisme takfiri ini. Karena itu, yang ada dalam basis konseptual radikalisme jenis ini adalah argumen keagamaan semata. Tidak ada rekognisi terhadap argumen kewarganegaraan. Konsep kafir adalah bagian dari perbendaharaan ideologis keagamaan. Namun, para pengusung radikalisme takfiri memakainya untuk melabeli dan menghukumi siapa saja yang berbeda kepercayaan dan keyakinan dengannya di sebuah negara-bangsa. Akibatnya, selainnya dianggap kafir dan mereka menggerakkan identifikasi itu untuk urusan yang juga berkaitan dengan kewarganegaraan.  Wajah ketiga radikalisme adalah radikalisme jihadis. Wajah ketiga ini merupakan varian radikalisme paling tinggi. Prinsip dasar yang dikembangkannya tidak sekadar melabeli mereka yang berkeyakinan agama dan ideologi berbeda dengan cap kafir, tapi juga berusaha memerangi mereka dengan aksi ekstremisme kekerasan. Penusukan, perampokan, hingga bom bunuh diri adalah bentuk-bentuk aksi yang biasa dilakukan dalam radikalisme jihadis. Jika berhasil membunuh individu atau kelompok selainnya, mereka yakin akan masuk surga. Jika terbunuh pun dalam aksi itu, mereka juga meyakini akan masuk surga.  Dalam konteks inilah, semua negara tidak sepatutnya melakukan politik pembiaran terhadap setiap potensi dari ketiga wajah radikalisme di atas. Salah satu ruang publik yang vital untuk ini adalah pendidikan. Setiap negara memiliki kepentingan dengan pendidikan dan menjadikannya sebagai instrumen penting untuk memperkuat basis kognitif dan praktik warga negara seperti dimaksud di atas agar bisa menjadi warga negara yang baik (good citizens).  Seorang pakar filsafat dan etika dari Curtin University of Technology, Australia, Stephan Millett (2008:23), sebagai misal, menyatakan: The end (telos) of education is to produce good citizens, where ”good” here is partly determined in light of the constitution of the state. Artinya, tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan warga negara yang baik, di mana kata ”baik” dimaksud ditentukan dan diukur sesuai dengan konstitusi yang dianut masing-masing negara itu.  Maka, sungguh aneh di negeri ini jika ada lembaga pendidikan yang menolak Pancasila dan UUD 1945, tapi tetap dibiarkan beroperasi. Sungguh ironis jika ada sikap warga sekolah yang menolak hormat bendera atau mengikuti upacara bendera atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi kemudian tetap tidak dianggap sebagai persoalan serius sehingga tidak ada tindakan yang tegas untuk melakukan penertiban. Praktik pembiaran sama dengan menjerumuskan warga bangsa sendiri.  Lebih-lebih, membiarkan kelompok yang mengampanyekan upaya untuk mengganti konstitusi dan ideologi negara adalah awal dari kesalahan fatal pemimpin bangsa. Karena itu, mempermasalahkan khilafah adalah bentuk kewaspadaan dini yang harus dilakukan untuk menjamin keberlangsungan bangsa dan negara.  Pemerintah dan publik tak perlu menunggu munculnya aksi ekstremisme kekerasan untuk sekadar menjustifikasi adanya radikalisme. Sebab, menolak konstitusi dan ideologi negara dengan disertai upaya untuk menggantinya, serta mengusung pikiran takfiri yang menolak perbedaan paham kepercayaan dan praktik sosioreligius-kultural, telah menjadi bagian dari varian dan sekaligus ancaman radikalisme.  Pada titik inilah mengapa publik penting untuk menyoal dan mempermasalahkan khilafah. Radikalisme konstitusi bisa saja kemudian bergerak ke arah radikalisme takfiri melalui pengembangan pemikiran monolitik yang tidak mengakui keberadaan selainnya hingga radikalisme jihadis yang berbasis praktik ekstremisme kekerasan. Hanya soal waktu pergeseran pergerakan itu akan mewujud. Apalagi, rekam jejak pemimpin gerakan khilafah, seperti dijelaskan di atas, tidak clean and clear dari ekstremisme radikal. (*)  <hr />  *) AKH. MUZAKKI, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, wakil sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Radikalisme Khilafah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG_20220604_183645.jpg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan KH Najamuddin. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan KH Najamuddin. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan KH Najamuddin menanggapi adanya dugaan kelompok tertentu menyalahartikan khilafah dalam setiap kegiatannya untuk menjadi bagian dari terorisme.  ”Khilafah tidak identik dengan terorisme dan khilafah tidak boleh disalahartikan,” ujar KH Najamuddin seperti dilansir dari Antara di Makassar, Sabtu (4/6).  Dia menjelaskan, khilafah dalam arti kepemimpinan adalah sesuatu yang wajib dalam pandangan Islam. Nabi Muhammad SAW memerintahkan jika kalian bertiga keluar dari daerah angkatlah satu pemimpin dalam perjalanan.  ”Jika tiga saja harus ada pemimpin, dalam komunitas rukun tetangga atau rukun warga (RT/RW) hingga negara perlu ada pemimpin,” tutur KH Najamuddin.  Untuk itu, lanjut dia, kepemimpinan disesuaikan dengan kebutuhan satu komunitas. Ada berbentuk monarki dalam berbagai bentuknya seperti kerajaan (mamlakah), ada berbentuk republik, dan lain sebagainya. Tidak ada model yang baku ditawarkan Islam kecuali hanya prinsip-prinsip seperti musyawarah dan lain-lain.  ”Dari sistem itu, ada pemimpin dijuluki amir, rais daulah, almalik, sultan, dan sebagainya. Semua itu sebenarnya adalah eksistensi manusia sebagai khalifah,” papar KH Najamuddin.  Menurut dia, jika ada orang muslim Indonesia yang tidak mengakui pemerintahan yang sah, mulai dari kecamatan hingga negara, bahkan ada niat untuk melakukan separatis, bisa saja dia masuk dalam kategori orang yang tidak berbaiat.  ”Rasulullah menyebutkan siapa yang tidak berbaiat jika mati, matinya dalam keadaan jahiliyah atau kafir. Kesiapan kita mengikuti aturan negara dan tunduk aturan negara, pada hakikatnya kita berbaiat kepada NKRI yang menjadi kewajiban kita selaku muslim di Indonesia,” ucap KH Najamuddin.  Karena itu, perlu dipahami khilafah dengan makna yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi pemahaman yang mengarah kepada ekstremisme dan radikalisme. Memahami substansi khilafah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  ”Pancasila bagi bangsa Indonesia sudah final. Founding father kita yang terdiri atas ulama, menganalogikan dengan Piagam Madinah yang pernah dibuat Nabi dalam menyatukan elemen umat dalam bingkai negara Madinah,” terang KH Najamuddin.  Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengasumsikan konvoi kendaraan bermotor dengan membawa spanduk bertuliskan Kebangkitan Khilafah oleh kelompok Khilafatul Muslimin, belum lama ini di Jakarta, dinilai bisa berpotensi mengarahkan dan melahirkan paham terorisme.

MUI Sulsel Sebut Khilafah Tidak Identik Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211206_162324.jpg" alt="Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus konvoi motor membawa atribut khilafah di Jakarta Timur. Aksi konvoi tersebut sempat viral di media sosial.  "Polda Metro Jaya atas perintah Kapolda telah membentuk tim khusus terkait kasus ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan di Jakarta, Kamis (2/6).  Zulpan menambahkan pihaknya saat ini telah memiliki data mengenai siapa saja yang terlibat dalam konvoi motor yang membawa atribut khilafah tersebut. Dia mengatakan saat ini tim khusus tersebut masih melakukan penyelidikan di lapangan sehingga ia belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.  "Saat ini tim telah melakukan penyelidikan terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin," ujar Zulpan.  Sebelumnya viral di media sosial video yang menampilkan konvoi sejumlah pengendara sepeda motor membawa atribut khilafah di Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu (29/5).  Dalam video tersebut, terlihat salah satu tulisan yang dibawa oleh pengendara sepeda motor adalah 'sambut kebangkitan khilafah islamiyah' dan sejumlah bendera bertuliskan huruf Arab.

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Tangani Kasus Konvoi Khilafah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#khilafah

Berita Terkini