<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/29/IMG_5686-2-369789923.jpg" alt="Sosialisasi kebijakan implementasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Surabaya, Senin (29/5)." width="100%">
<figcaption>Sosialisasi kebijakan implementasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Surabaya, Senin (29/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar sosialisasi kebijakan implementasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Surabaya, Senin (29/5). Peserta kegiatan itu berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Perum Perhutani, Pemerintah Daerah, akademisi dan penggiat KHDPK, serta penggiat Perhutanan Sosial. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, menyampaikan, sosialisasi kebijakan implementasi KHDPK diharapkan dapat memberikan informasi mengenai substansi KHDPK. Dengan begitu, akan terbangun kesepahaman peran dan tanggung jawab dalam rangka implementasi KHDPK di lapangan. &rdquo;Di samping itu juga membangun dukungan pelaksanaan KHDPK agar tidak terjadi permasalahan dan dapat meminimalisir terjadinya konflik,&rdquo; ungkap Bambang Hendroyono. Bambang menjelaskan, kebijakan KHDPK yang didasarkan pada scientific based dan rule based menjadi acuan sehingga bisa memasukkan dalam pasal 29A dan 29 Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pemanfaatan hutan, muncul evidence based untuk pengelolaan menuju hutan lestari dan smart practices yang semuanya akan berdasar pada digital. &rdquo;Dalam sisi kewenangan, posisi KLHK dalam hal Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Produksi, dan Hutan Lindung, sudah jelas. Di Jawa, areal Perhutani yang selama ini diberikan kewenangan pengelolaan kawasan hutan seluas 2,5 juta ha. Luas hutan di Jawa 3 juta ha yang di dalamnya ada peruntukan lain yakni konservasi dan KHDTK yang diberikan kepada perguruan tinggi,&rdquo; terang Bambang Hendroyono. Bambang mengatakan, Perhutani menjadi satelit KLHK dalam menjalankan UU 41 tentang Kehutanan.&nbsp; Bagi kehutanan, terobosan besarnya adalah pertama kali akses legal masyarakat masuk dalam UUCK. &rdquo;Menjadi filosofi dasar kita operasionalisasi agar dibangun bersama dan tidak boleh lepas dari dinamika kewenangan. Hutan di Jawa tidak lepas dari kelestarian hutan, NSPK-nya harus dikuatkan. Ini makna UUCK bagi KLHK dan masyarakat Indonesia,&rdquo; ujar Bambang Hendroyono. Bambang menyampaikan, pentingnya KHDPK antara lain untuk menyehatkan Perhutani, penyerapan/pemerataan lapangan usaha masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, peningkatan dan percepatan pembangunan pelayanan publik pemerintah, dan pembangunan/pengendalian kualitas lingkungan hidup. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Bambang Supriyanto menyampaikan, prinsip-prinsip Perhutanan Sosial dan Perhutanan Sosial Kemitraan Kehutanan dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif merupakan role model sekaligus pengelolaan masyarakat di areal Perum Perhutani. Prinsipnya, Perhutanan Sosial di Jawa akan mengikuti norma yang ada di nasional. &rdquo;Permen LHK Nomor 4 /2023 hanya mengatur KHDPK PS. Untuk yang berada di luar KHDPK akan diatur sesuai SK 487 menjadi KKPP. Norma KKPP mengikuti yang ada di nasional, sehingga tidak ada keberatan ketika masyarakat di bawah bimbingan Perum Perhutani,&rdquo; papar Bambang Supriyanto. &rdquo;KHDPK dari 1,1 juta ha, seluas 85 persen adalah Perhutanan Sosial. Ini sangat penting. Menurut BPS masyarakat di Jawa miskin, ini berkaitan dengan akses. Presiden ingin 12,7 juta ha. Harapannya sebesar 70 persen untuk korporasi dan 30 persen untuk masyarakat,&rdquo; tambah dia. Dia menjelaskan, setelah diberikan untuk masyarakat yang terpenting adalah pendampingan. Areal KHDPK PS sudah di-overlay dengan wilayah desa. Untuk yang belum ada kelompok, dibantu pembentukan kelembagaan kelompok agar bisa difasilitasi.&nbsp; &rdquo;Ibu Menteri juga telah membentuk tim pengelolaan aset dan SDM dalam KHDPK yang terdiri atas aset dan SDM untuk beberapa kepentingan,&rdquo; ujar Bambang Supriyanto. Menurut dia, jika lokasinya berada di KHDPK atau bersinggungan dengan areal Perhutani akan difasilitasi dan validasi untuk menjadi PSKK atau KKPP. &rdquo;Saat ini, rekap permohonan Perhutanan Sosial di Jawa seluas 270.272,03 ha, 545 unit, dan 252.291 kepala keluarga. Pada Perpres Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, anggaran daerah bisa dipergunakan untuk Perhutanan Sosial dengan membangun sentra-sentra produk untuk meningkatkan perekonomian daerah,&rdquo; ucap Bambang Supriyanto.&nbsp; Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan, kawasan hutan Jawa Timur merupakan 28 persen dari daratan. Dengan adanya kebijakan KHDPK, akan membuat penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebab, pengelolaan kawasan hutan dan kebijakan yang diterbitkan akan berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan.&nbsp; Dia menyebut, luas KHDPK di Provinsi Jawa Timur sebesar 41,28 persen, menjadi modal 343 unit. SK Perhutanan Sosial yang sudah diberikan 55 persen dari Jawa. &rdquo;Perhutanan Sosial akan berdampak pada ekonomi di Jawa Timur. Agar usaha masyarakat di kawasan hutan dapat meningkat produktivitasnya perlu didorong inovasi dan kreativitas usaha yang lebih untuk meningkatkan ekonomi,&rdquo; tutur Adhy Karyono.

Kementerian LHK gelasr kebijakan implementasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Surabaya, Senin (29/5)

KLHK Sosialisasi Implementasi Kebijakan KHDPK di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PicsArt_07-26-03.42.30.jpg" alt="Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan hutan mangrove dan permukiman warga di Kubu Raya. (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Serikat Pekerja dan Pegawai Perhutani (SP2P) menyatakan menolak Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK). Sebab, mereka menilai kebijakan itu terburu-buru.  ”Kami menyatakan menolak SK 287 tentang KHDPK,” kata Sekretaris Jenderal SP2P Sugito seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Dalam seminar Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dan Eksistensi Hutan Jawa di UGM pada Sabtu (28/5), Sugito menuturkan, SK Nomor 287 tentang KHDPK tidak dibarengi atau diikuti kesiapan Kementrian LHK membuat aturan tata kelola kawasan KHDPK. Selain itu, tanpa penyiapan fase atau tahap transisi yang jelas.  ”Tanpa penyiapan pemahaman kepada pihak yang berpotensi menjadi subjek pengelola KHDPK tentang pemulihan hutan,” terang Sugito.  Berdasar SK tersebut, KHDPK mencakup hutan negara di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten dengan luas 1.103.941 hektare. Yakni terdiri atas hutan produksi seluas 638.649 hektare (58 persen) dan hutan lindung 465.294 hektare (42 persen).  Menurut Sugito, penetapan areal KHDPK seluas 1,1 juta hektare merupakan kebijakan yang berdampak luas. Sebab, mencakup 45 persen kawasan hutan produksi dan hutan lindung milik negara di Pulau Jawa dan Madura.  Sosiologi UGM Arie Sudjito mengatakan, pemerintah perlu membuat peta jalan kebijakan yang komprehensif serta tidak sekadar berhenti pada politik populisme.  ”Karena itu fase transisional diperlukan dengan melibatkan publik dalam mengantisasipasi distorsi kebijakan, mempertimbangkan subjek penerima manfaat, dengan tetap menjaga nilai kelestarian alam, keadilan ekologi serta hutan yang bermakna sosial ekonomi,” papar Arie Sudjito.  Sementara itu, Heri Santoso dari Java Learning Center (Javlec) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penetapan kawasan KHDPK. Harus ada persiapan pendampingan subjek pengelola KHDPK untuk dapat memperoleh market access player.  ”Hal ini berkaca kepada perhutanan sosial yang telah berjalan seluas 4 juta hektare di luar Pulau Jawa yang kurang lebih 50 persennya mangkrak,” tutur Heri.

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/ilustrasi-kegiatan-perhutani-ist.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perum Perhutani menyiapkan berbagai Langkah strategis termasuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumberdaya, termasuk karyawan demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan menyusul beredarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan  Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022.  ’’Ada implikasi dari penetapan kebijakan KHDPK tersebut, tak terkecuali terhadap karyawan Perhutani, tapi sisi positifnya, kami menjadi lebih fokus ke bisnis dan mampu mengoptimalkan berbagai sumberdaya termasuk karyawan,“ tegas  Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro.  Wahyu menyatakan manajemen sudah menyiapkan sejumlah Langkah termasuk inventarisasi dan pengalokasian sumberdaya Manusia (SDM) untuk menyokong pengembangan bisnis. Selain itu, lanjutnya, manajemen juga melakukan inventarisasi terhadap aset tanaman dan aset tetap secara menyeluruh. Manajemen yakin fokus ke aspek bisnis akan bisa mengakselerasi kecepatan  kinerja  Perhutani menjadi lebih kencang.  Perhutani, tambahnya, sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan bagian dari pemerintahan tentunya memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah termasuk penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) sesuai amanah UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, PP No.23 /2021 tentang  Penyelenggaraan Kehutanan (khususnya Pasal 108 dan Pasal 112) dan SK Menteri LHK No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan  Khusus Pada Sebagian Hutan Negara Yang Berada Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten.  Selajutnya, tambah Wahyu, Perhutani akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian LHK untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut agar keberlanjutan bisnis Perhutani, kepentingan stakeholders termasuk karyawan serta kelestarian hutan tetap terjaga. ’’Pada saat yang sama, kami terus melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stakeholders di kalangan internal dan eksternal,” terangnya.  Wahyu menekankan salah satu perhatian khusus manajemen saat ini adalah menjaga Iklim yang kondusif serta soliditas antara manajemen dan karyawan. Sambil menunggu penetapan resmi keputusan tersebut, Perhutani tetap melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan  Perhutani berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap semua stakeholders seperti masyarakat, Pemda, Komunitas pecinta lingkungan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan /LMDH, LSM, Pelaku Bisnis, dan karyawan. Hal itu sejalan dengan Peran dan Fungsi Perhutani yaitu mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan.  (*)

Perhutani Fokus Optimalkan Bisnis dan Sumberdaya, Termasuk Karyawan

KHDPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KHDPK

Berita Terkini

KLHK Sosialisasi Implementasi Kebijakan KHDPK di Surabaya

SP2P Tolak Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus

Perhutani Fokus Optimalkan Bisnis dan Sumberdaya, Termasuk Karyawan

Download Aplikasi JawaPos.com