<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/3U4lqNrTyefuukpK45046S6gl5kyyy2zHyFTnP59-1-3983001058.jpg" alt="Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/9). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah atau Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (9/9). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga pemilik PT Zahra Oto Mandiri alias Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengetahui sosok oknum Kementerian Agama (Kemenag) yang diduga menerima uang untuk percepatan haji khusus. Sebab, pihak dari Kemenag menawarkan Ustaz Khalid Basalamah menggunakan kuota haji khusus. &ldquo;Soal Ustaz KB (Khalid Basalamah) setor uang. Itu kemudian (untuk) percepatan. Ini oknumnya siapa gitu ya. Sebetulnya yang paling tahu adalah Ustaz KB, yang paling tahu ketemu siapa,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu&nbsp;di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/9). Namun, Asep menegaskan penyidik KPK sudah mengetahui sosok oknum Kemenag dimaksud. Meski demikian, identitasnya belum bisa dipublikasikan ke publik. &ldquo;Dan penyidiknya sudah ditanyakan gitu ya (sosok oknum Kemenag),&rdquo; tegasnya. Pasalnya, Khalid Basalamah turut mengembalikan uang yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Pengembaliannya dilakukan secara bertahap alias dicicil. "Kenapa ini dicicil, ini pengembalian dalam bentuk pecahan uang asing USD, USD kalau tidak salah ada limit, limitasi untuk pengambilan karena ini tidak disimpan di rumah ini disimpan perbankan, jadi ini ada limitasi pengambilan," ucap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis malam (18/9). Menurut Asep, hingga kini proses pengembalian uang oleh Khalid masih berjalan. KPK akan menyampaikan detail jumlah final setelah pengembalian selesai seluruhnya.&nbsp; "Jadi bertahap tapi jumlahnya nanti saya konfirmasi kembali, berapa finalnya. Tapi itu memang dikembalikan kepada kami (KPK) secara bertahap," jelasnya. Asep menambahkan, bukan hanya Khalid yang diminta mengembalikan dana. Ratusan travel haji lain yang ikut terseret dalam kasus ini juga melakukan hal serupa.&nbsp; "Kemudian adakah travel lain (terlibat)? ya itu kan hampir 400 travel. Itu yang membuat ini juga agak lama, orang menjadi tidak sabaran kenapa enggak cepat? kita harus betul-betul firm," imbuhnya. Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Seharusnya kuota dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen haji khusus. Namun, adanya tambahan 20.000 kuota dari Pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama justru membagi rata 50:50 antara haji reguler dan khusus. Porsi yang tidak sesuai aturan ini membuka ruang dugaan praktik jual-beli kuota haji khusus oleh Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel. Jamaah yang ingin berangkat tanpa antrean diduga dipungut biaya tidak resmi atau uang pelicin agar bisa mendapatkan kuota tersebut. KPK sendiri telah mencegah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama eks staf khusus (stafsus) Menag, Ishfah Abdul Aziz (IAA) dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM) ke luar negeri. Pencegahan dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan berjalan secara optimal. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. </div>

Khalid Zeed Abdullah Basalamah mengetahui sosok oknum Kementerian Agama (Kemenag) yang diduga menerima uang untuk percepatan haji khusus.

KPK Duga Khalid Basalamah Paling Tahu Oknum Kemenag yang Bermain Uang Percepatan Haji Khusus

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/khalid-basalamah-641855531.jpg" alt="Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan KPK, terkait korupsi kuota haji 2024. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan KPK, terkait korupsi kuota haji 2024. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Khalid Zeed Abdullah Basalamah diperiksa bukan sebagai jamaah, melainkan dalam kapasitasnya sebagai pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour). Pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah berkaitan penyidikan dugaan korupsi kuota haji tambahan di Kementerian Agama (Kemenag). &ldquo;Pemeriksaan saksi terhadap saudara KB didalami pengetahuannya sebagai pemilik biro perjalanan haji (Uhud),&rdquo; kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (16/9). KPK menepis klaim Khalid yang sebelumnya menyebut dirinya sebagai korban. Namun, keterangan Khalid dinilai membantu penyidik menggali informasi soal mekanisme perolehan kuota tambahan dan pelaksanaan haji di lapangan. KPK juga memastikan, Khalid Basalamah masih berstatus sebagai saksi. KPK menggali keterangan Khalid Basalamah terkait pengetahuannya soal tambahan kuota haji. "Didalami oleh penyidik terkait dengan pengetahuannya tentang bagaimana memperoleh kuota tambahan, bagaimana pelaksanaan ibadah haji di lapangan," tegasnya. Sebab, Khalid Basalamah mengklaim, dirinya bukan pelaku dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji, melainkan korban dari ulah pemilik PT Muhibah asal Pekanbaru, Ibnu Masud. Pernyataan itu disampaikan Khalid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus&nbsp; &ldquo;Jadi saya posisinya tadinya sama jamaah furoda, terus kemudian kami sudah bayar furoda sudah siap berangkat furoda. Tapi ada seseorang bernama Ibnu Masud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia, di Muhibah,&rdquo; ucap Khalid Basalamah usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9). Khalid menjelaskan, keikutsertaannya bersama rombongan PT Muhibah bukan karena mendapatkan kuota tambahan. Menurutnya, pihaknya sudah membayar penuh untuk berangkat dengan visa furoda, namun kemudian ditawari untuk menggunakan visa lain yang disebut sebagai visa resmi oleh pihak PT Muhibah. &ldquo;Jadi kami terdaftar sebagai jamaah di situ. Itu mungkin. Saya kan sebagai jemaah di PT Muhibah, punyanya Ibnu Masud tadi. Jadi posisi kami ini korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Masud. Kami tadinya semua furoda, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini,&rdquo; jelasnya. Khalid menepis anggapan bahwa Uhud Tour mendapatkan jatah kuota haji khusus. Ia menegaskan rombongannya hanya dimasukkan sebagai bagian dari jamaah PT Muhibah, lantaran Uhud Tour sendiri belum memperoleh izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).&nbsp; &ldquo;Uhud Tour, ini kamu jemaah Muhibah. Saya bersama jemaah Uhud Tour masuk menjadi jemaah Muhibah, karena Uhud Tour PIHK-nya belum bisa dapat kuota,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Khalid mengatakan jumlah jemaah yang akhirnya berangkat melalui jalur PT Muhibah mencapai 122 orang. Ia mengaku hanya berangkat sebagai jamaah, bukan sebagai penyelenggara.&nbsp; &ldquo;Jumlahnya 122. Justru kita sudah berangkat sebagai jemaah PT Muhibah. Saya sebagai jemaah,&rdquo; tegasnya. Dalam pengusutan kasus ini, KPK memang belum mengumumkan penetapan tersangka. Namun, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri. Mereka adalah mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), eks staf khusus (stafsus) Menag Ishfah Abidal Aziz (IAA), dan pihak travel Fuad Hasan Masyhur (FHM). Pencegahan dilakukan demi memastikan ketiga pihak tersebut tetap berada di wilayah Indonesia selama proses penyidikan berlangsung. Meski telah masuk tahap penyidikan, KPK belum mengumumkan secara terbuka siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan itu dilakukan dengan menerbitkan sprindik umum melalui jeratan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Khalid Zeed Abdullah Basalamah diperiksa bukan sebagai jamaah

KPK Tepis Klaim Khalid Basalamah Korban, Diperiksa sebagai Saksi Bos Uhud Tour dalam Kasus Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/ust-khalid-basalamah-3435404235.jpg" alt="Pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, memenuhi panggilan KPK. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, memenuhi panggilan KPK. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pendakwah sekaligus pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, atau lebih dikenal dengan Ustaz Khalid Basalamah, menunaikan ibadah haji memakai kuota khusus bermasalah pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Oleh sebab itu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK memeriksa Khalid Basalamah sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023&ndash;2024, yakni pada Selasa (9/9). "Jadi, makanya kami tanya bagaimana prosesnya sebagai jamaah haji, karena kami juga perlu saksi selain dari pemilik&nbsp;travel&nbsp;(agensi perjalanan haji, red.) dan ketua asosiasi. Kami juga perlu saksi jamaah," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK memeriksa Khalid Basalamah karena yang bersangkutan bukan sekadar jamaah biasa, melainkan pembimbing rombongan jamaah haji.&nbsp;"Jadi, yang bersangkutan juga berangkat bersama rombongannya karena dalam rombongan haji maupun umrah itu biasanya ada ustaz yang menjadi pembimbingnya di situ untuk melaksanakan ibadah haji, seperti itu," jelasnya. Ketika ditanya latar belakang Khalid Basalamah yang merupakan pemilik agensi perjalanan haji sekaligus ketua asosiasi atas nama Majelis Utama Travel Indonesia Arahan Haji dan Umrah (Mutiara Haji), Asep menegaskan KPK memeriksa yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai jamaah haji. Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025. Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025. Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri. Salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.

Dia mengatakan, KPK memeriksa Khalid Basalamah karena yang bersangkutan bukan sekadar jamaah biasa, melainkan pembimbing rombongan jemaah.

KPK Ungkap Pendakwah Ustaz Khalid Basalamah Naik Haji Pakai Kuota Khusus Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/image-2025-02-25T131641223-683117155.png" alt="Ilustrasi perbedaan zakat fitrah dan zakat mal dan waktu pembayaran serta cara perhitungannya (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perbedaan zakat fitrah dan zakat mal dan waktu pembayaran serta cara perhitungannya (freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Membayar zakar merupakan salah satu rukun Islam. Ada dua jenis zakat, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Bagi orang muslim yang menunaikan zakat maal mereka harus memenuhi sejumlah ketentuannya, yaitu nisab. Ketentuan zakat telah ditetapkan dalam ajaran Islam, mencakup syarat, jenis, serta penerima yang telah ditentukan. Memahami hukum zakat membantu dalam menunaikan kewajiban dengan benar dan tepat sasaran. Selain itu, zakat juga berperan dalam membersihkan harta, zakat juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ustaz Khalid Basalamah dalam kajiannya sebagaimana dilansir channel youtube Khalidbasalamah menjelaskan soal zakat sebagai kunci keselamatan di alam kubur dan penyelamat di akhirat. 1. Hukum Zakat Wajib Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Mengabaikan zakat termasuk perbuatan dosa besar yang dapat berakibat siksa di akhirat. Hukum zakat tidak bisa diabaikan karena berkaitan dengan hak orang lain. Harta yang tidak dizakati akan menjadi beban berat bagi pemiliknya di akhirat. Oleh sebab itu, memahami dan menjalankan zakat menjadi keharusan bagi umat Islam. 2. Jenis Zakat Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal yang memiliki perhitungan serta waktu pengeluaran berbeda. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri untuk mensucikan jiwa setelah menjalankan puasa. Zakat mal mencakup berbagai harta seperti emas, perak, hasil pertanian, perdagangan, dan ternak. Setiap jenis zakat memiliki nisab dan haul yang harus dipenuhi sebelum dikeluarkan. Ketentuan ini bertujuan agar zakat diberikan oleh mereka yang benar-benar memiliki kelebihan harta. Dengan memahami jenis zakat, seseorang dapat menunaikannya sesuai aturan syariat. 3. Syarat Wajib Zakat Hanya Muslim yang memiliki harta sesuai ketentuan nisab dan haul yang wajib membayar zakat. Nisab adalah batas minimal harta yang dikenakan zakat, berbeda untuk setiap jenis harta. Haul berarti harta telah dimiliki selama 1 tahun penuh sebelum wajib dizakati. Harta tersebut harus sepenuhnya dalam kepemilikan dan bukan milik orang lain. Tidak semua harta wajib dizakati, hanya yang telah memenuhi kriteria syariat. Dengan memahami syarat ini, kewajiban zakat dapat dilaksanakan secara tepat dan adil. 4. Delapan Penerima Zakat Delapan golongan penerima zakat disebutkan dalam Al-Qur'an dan harus dipatuhi dalam penyaluran. Golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang berhutang, pejuang di jalan Allah, dan ibnu sabil. Fakir dan miskin adalah mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk kehidupan sehari-hari. Amil bertugas mengelola zakat agar tepat sasaran dalam pendistribusiannya. Mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan dalam menjalankan agama. Setiap golongan memiliki haknya, sehingga penyaluran zakat harus sesuai aturan Islam. 5. Hikmah Membayar Zakat&nbsp; Zakat berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa dari sifat tamak dan kikir. Selain itu, zakat membantu menjaga keseimbangan ekonomi dengan membantu mereka yang kurang mampu. Kesejahteraan sosial meningkat karena zakat memberikan bantuan bagi yang berhak menerimanya. Zakat juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan dan harta yang dimiliki seseorang. Dengan menunaikan zakat, seorang Muslim menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan mendapatkan pahala besar. Zakat tidak hanya bermanfaat secara individu tetapi juga bagi masyarakat luas. 6. Akibat Tidak Membayar Zakat Mengabaikan zakat dapat menyebabkan hukuman berat di dunia dan akhirat. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa harta yang tidak dizakati akan menjadi siksaan bagi pemiliknya kelak. Siksa ini berupa lempengan api yang dipanaskan dan ditempelkan ke tubuh sebagai balasan atas kelalaian dalam menunaikan zakat. Di dunia, harta yang tidak dizakati bisa mendatangkan kesulitan seperti hilangnya keberkahan dan bertambahnya kesulitan hidup. Seseorang yang menolak zakat dengan sengaja dapat dianggap telah keluar dari Islam. Membayar zakat adalah keharusan yang tidak boleh diabaikan. 7. Zakat Menyelamatkan di Kubur Zakat menjadi salah satu amal yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur. Dalam hadis disebutkan bahwa amal baik seperti sholat, puasa, dan zakat akan mendampingi seseorang di alam kubur. Orang yang menunaikan zakat dengan ikhlas akan mendapatkan ketenangan dan perlindungan di kehidupan setelah mati. Sebaliknya, mereka yang enggan menunaikannya akan menghadapi kesulitan dan siksaan berat. Zakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga investasi akhirat yang akan memberikan manfaat di kemudian hari. Oleh sebab itu, menjalankan zakat dengan baik menjadi bagian dari persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. Menjalankan zakat bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai jalan menuju keselamatan di akhirat. Zakat yang dikeluarkan dengan niat tulus akan menjadi penolong di alam kubur dan membawa keberkahan bagi kehidupan dunia serta akhirat.

Ustaz Khalid Basalamah dalam kajiannya menjelaskan soal zakat sebagai kunci keselamatan di alam kubur dan penyelamat di akhirat.

Kajian Ustaz Khalid Basalamah: Zakat Kunci Keselamatan di Alam Kubur dan Penyelamat di Akhirat

<div id="m#msg-f:1811817012450063882" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/10/Foto-Ustad-Dr-Khalid-Basalamah-saat-berdakwah-3900557866.jpg" alt="Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)" width="100%">
<figcaption>Ustadz Dr Khalid Basalamah. (Youtube Lentera Islam)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-- Publik masih terus membicarakan terkait pemberian gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) oleh Universal Institute of Profesional Management (UIPM) Thailand terhadap artis Raffi Ahmad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemberian gelar kehormatan terhadap Raffi ini menuai kontroversi karena gelar kehormatan tersebut dianggap netizen sebagai gelar kehormatan atas kontribusi dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya malah ada yang kepo dengan UIPM, kampus yang telah memberikan gelar kehormatan untuk suami Nagita Slavina itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015154683/marissa-haque-ternyata-sempat-bicara-soal-kematian-di-hadapan-mahasiswanya">Marissa Haque Ternyata Sempat Bicara Soal Kematian di Hadapan Mahasiswanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu netizen menemukan jejak gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) oleh Universal Institute of Profesional Management (UIPM) ternyata bukan hanya diberikan ke Raffi Ahmad. Berdasarkan bukti yang didapat netizen, Ustadz Khalid Basalamah diduga juga turut menerimanya pada tahun 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uniknya, Ustadz Khalid Basalamah malah mendapat dua gelar sekaligus pada tahun yang sama. Dia mendapat gelar Doctor Honoris Causa in Sustainable Entrepreneurship and Social Innovation dan gelar kehormatan Honorary Profesor (Prof Hc) in Business Management and Leadership.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah YouTuber sekaligus Selebgram Gita Savitri Devi melayangkan protes karena fotonya diduga dicatut oleh UIPM dan dicantumkan di laman website-nya, sebagian netizen menduga pemberian gelar kehormatan terhadap Ustadz Khalid Basalamah&nbsp; juga termasuk bagian pencatutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com sempat menghubungi manajemen Ustadz Khalid Basalamah untuk meminta konfirmasi benar tidaknya gelar kehormatan itu diterima sang ustadz pada tahun lalu. Namun sampai saat ini pihak Khalid belum memberikan respons apa pun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Telepon dan pesan singkat yang kami layangkan belum mendapat tanggapan dari pihak Ustadz Khalid Basalamah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ustadz Khalid Basalamah sendiri kemungkinan tidak sedang berada di Indonesia saat ini mengingat beliau sedang melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci bersama rombongan jamaahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Berdasarkan bukti yang didapat netizen, Ustadz Khalid Basalamah diduga juga turut menerimanya pada tahun 2023 lalu.

Selain Raffi Ahmad, Ustadz Khalid Basalamah Diduga Juga Terima Gelar Kehormatan Doktor Honoris Causa dari UIPM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/sandy-tumiwa-antara.jpeg" alt="Sandy Tumiwa keluar dari gedung Bareskrim Polri usai berkonsultasi terkait pelaporan terhadap Ustadz Khalid Basalamah, Selasa (15/2/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)" width="100%">
<figcaption>Sandy Tumiwa keluar dari gedung Bareskrim Polri usai berkonsultasi terkait pelaporan terhadap Ustadz Khalid Basalamah, Selasa (15/2/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis Sandy Tumiwa (ST) resmi melaporkan Ustaz Khalid Basalamah (KB) ke Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian bermuatan SARA tentang wayang.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, saat dikonfirmasi, Jumat, menyebutkan laporan tersebut tercatat dengan Nomor Polisi LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022.  ’’Menjawab pertanyaan rekan-rekan wartawan yang bertanya apa benar ada laporan oleh saudara ST, kami menjawab bahwa Bareskrim Polri telah menerima laporan dari saudara ST Laporan Polisi Nomor LP/B/0069/II/2022/SPKT/BARESKRIM tanggal 17 Februari 2022,” kata Ramadhan.  Ia menyebutkan laporan tersebut terkait peristiwa tindak pidana ujaran kebencian dan atau kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 156 KUHP. ’’Pelapor atas nama ST dan terlapor atas nama KB,” kata Ramadhan.  Menurut dia, usai laporan tersebut diterima, petugas sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) akan melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk selanjutnya diteruskan ke direktorat yang akan menangani laporan tersebut.  ’’Pada dasarnya Polri menerima setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang berpotensi gangguan. Tentunya laporan tersebut diverifikasi terlebih dahulu, baru dilakukan penyelidikan apakah ada unsur pidana atau tidaknya,” kata Ramadhan.  Seperti diberitakan sebelumnya, Sandy Tumiwa, yang mengatasnamakan dirinya sebagai artis dan Ketua DPP Humas Satya Kita Pancasila melaporkan Ustaz Khalid Basalamah terkait ceramahnya yang menyinggung soal wayang.  Sandy menilai ceramahnya dinilai menghina budaya, yakni tentang memusnahkan atribut pewayangan tidak bisa ditolerir karena berdampak pada generasi muda Indonesia. Budaya seharusnya dilindungi dan dilestarikan. Video ceramah Ustaz Khalid Basalah tersebut diunggah sekitar empat tahun lalu. Dan menuai protes dari kalangan dalang dan komunitas pelestari budaya. (*)  &nbsp;

Sandy Tumiwa Laporkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Dugaan SARA