<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/WhatsApp-Image-2025-05-12-at-72000-PM-659870827.jpeg" alt="etua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ma" width="100%">
<figcaption>etua Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Putri Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin, Siti Haniatunnisa Ma'ruf Amin, membantah pernyataan KH Zulfa Mustofa yang mengklaim mendapat restu dalam penetapan sebagai Penjabat (PJ) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Nisa menyebut, restu bapaknya sebagaimana dilontarkan Zulfa Mustofa hanya klaim semata. "Kami keluarga besar agak merasa terganggu dengan pemberitaan yang beredar atas klaim saudara Zulfa Mustofa yang mengatas namakan restu orang tua kami, KH. Ma'ruf Amin, sebagai legitimasi untuk menjadi PJ Ketua Umum PBNU," kata Nisa dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12). Ma'ruf Amin yang merupakan Mustasyar PBNU, lanjut Nisa, sangat bijaksana dalam menyikapi permasalahan internal di tubuh PBNU. Ia menegaskan, Ayahnya sangat konsisten mengikuti arahan para sesepuh NU yang menggelar musyawarah Mustasyar NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada 6 Desember 2025 lalu. "Kami meluruskan bahwa orang tua kami adalah sosok yang sangat bijaksana, sangat mencintai NU, dan patuh pada dawuh para kyai sepuh di NU. Maka, kami harus menegaskan bahwa klaim saudara Zulfah Mustofa itu tidak benar," tegasnya. Nisa menjelaskan, Forum Sesepuh NU berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART. Kedua, forum juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh. Ketiga, forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi. Keempat, Forum Sesepuh dan Musytasar NU juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan. Forum itu juga menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam&rsquo;iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa. "Kami keluarga besar memiliki tanggung jawab untuk mengklarifikasi dalam rangka menjaga nama baik orang tua kami juga menjaga nama baik Nahdlatul Ulama. Orangtua kami tidak dalam posisi restu merestui atau dukung mendukung para pihak yang berselisih," imbuhnya. Sebelumnya, KH Zulfa Mustofa terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12) malam. Zulfa mengaku merupakan keluarga dari Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin. "Saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin," ungkap Zulfa di Hotel Sultan, Selasa malam. Ia mengaku telah meminta restu Ma'ruf Amin sebelum terpilih sebagai Pj Ketua Umum PBNU. "Saya sudah minta restu beliau. Dan semoga insya Allah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan," ucap Zulfa. Zulfa memastikan akan membawa PBNU keluar dari polemik masalah internal. Ia menyatakan, dirinya merupakan santri dari Kiai besar di kalangan NU. "Saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri. Karena Tanfidziyah adalah santri. Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir," pungkasnya.

Keluarga Ma'ruf Amin membantah klaim Zulfa Mustofa mengenai restu untuk menjabat sebagai PJ Ketua Umum PBNU.

Keluarga Bantah Ma'ruf Amin Restui Zulfa Mustofa jadi PJ Ketua Umum PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/zulfa-3553683909.jpg" alt="Rais Syuriyah PBNU, Prof. Mohammad Nuh, bersama PJ Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12)." width="100%">
<figcaption>Rais Syuriyah PBNU, Prof. Mohammad Nuh, bersama PJ Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan rapat pleno yang berlangsung pada 9&ndash;10 Desember 2025 telah menyepakati langkah percepatan untuk mengembalikan siklus Muktamar NU ke jadwal normal sebagaimana sebelum pandemi Covid-19. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya penataan organisasi agar ritme permusyawaratan kembali berjalan sesuai ketentuan AD/ART. Muktamar PBNU merupakan forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang digelar setiap lima tahun sekali untuk memilih kepemimpinan baru, menetapkan arah kebijakan, dan merumuskan keputusan strategis bagi organisasi. Rais Syuriyah PBNU, Prof. Mohammad Nuh, menegaskan rapat pleno yang juga menghasilkan penunjukan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (PJ) Ketua Umum PBNU dilakukan secara konstitusional. "Bahwa Rapat Pleno tadi malam itu sah sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025. Dari jumlah kehadirannya pun juga sah, di atas dari batas minimal yaitu 50 persen plus 1. Kalau tidak memenuhi itu, kuorumnya, maka ditunda 30 menit," kata M. Nuh dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12). M. Nuh menjelaskan, rapat pleno memiliki dua agenda utama. Pertama, penyampaian hasil Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November 2025. "Dan tadi malam disampaikan, dan Alhamdulillah para peserta pleno yang anggota pleno sudah tahu semua, itu bisa memahami dan menyetujui apa yang telah disampaikan, diputuskan di rapat harian Syuriyah," ucapnya. Agenda kedua adalah penetapan Pejabat Ketua Umum yang disepakati peserta pleno. Pleno itu memutuskan menunjuk KH Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketua Umum. "Ditambah lagi agenda yang kedua adalah Penetapan Pejabat Ketua Umum yang sudah ditetapkan Yang Mulia Bapak KH. Zulfa Mustofa. Itu dari hasil Rapat Pleno tadi malam," tegasnya. Lebih lanjut, M. Nuh memaparkan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan rapat pleno. Pertama, PBNU mengajak warga Nahdliyin untuk menghadirkan sikap kepedulian kepada korban bencana di Sumatera. Ia mengungkapkan, dana sebesar Rp 2 miliar telah terkumpul pada malam pleno dan akan segera disalurkan. Rekomendasi selanjutnya bersifat internal, yakni agar PJ Ketua Umum segera melakukan konsolidasi organisasi di tingkat PB, PW, PC, PCI, badan ortonom, dan lembaga. Konsolidasi ini dianggap penting untuk memastikan roda organisasi berjalan efektif. "Yaitu kita ingin melakukan percepatan, mencapai kinerja yang sudah ditargetkan, yang sudah diprogramkan, itu kita percepat capaiannya. Karena sama-sama tahu kemarin ada hambatan-hambatan. Maka itu harus segera dilakukan percepatan itu, termasuk di dalamnya SK-SK atau apa pun yang menjadi kendala, itu kita selesaikan semua," pungkasnya.

PBNU mengumumkan penunjukan Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketum yang sah berdasarkan AD/ART dalam rapat pleno.

Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketum PBNU Diklaim Sah secara AD/ART

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/Screenshot_20251210_080614_Instagram-1-3642077726.jpg" alt="Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa. (Instagram @nuonline_id)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa. (Instagram @nuonline_id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Zulfa Mustofa, menyampaikan bahwa dirinya mengemban dua tugas besar usai ditetapkan melalui Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12) malam. Ia menegaskan, normalisasi kepengurusan dan persiapan Muktamar NU 2026 menjadi prioritas utama. &ldquo;Bahwa tugas saya sangat berat. Pertama, melakukan normalisasi roda organisasi, dan kedua, menghantarkan Muktamar ke-35,&rdquo; kata Zulfa di Hotel Sultan, Selasa malam. Zulfa mengajak seluruh elemen NU, baik struktur kepengurusan maupun para nahdliyin, untuk kembali bersatu. Ia menyadari dinamika yang terjadi belakangan ini memunculkan kesedihan dan ketidakpastian di tengah warga NU. &ldquo;Saya tidak ingin menjadi bagian dari konflik masa lalu. Saya ingin menjadi solusi bagi jam&rsquo;iyyah ini demi masa depan,&rdquo; tegasnya. Ia menambahkan, dirinya berkomitmen menjalankan amanah pleno kelompok Sultan dan arahan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dengan penuh integritas. &ldquo;Saya berjanji akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri. Tanfidziyah adalah santri. Saya bukan siapa-siapa, hanya santri dari Rais Aam dan Syuriyah PBNU, juga santri dari pesantren-pesantren besar yang malam ini tidak bisa hadir,&rdquo; ujarnya. Selain itu, Zulfa menyampaikan rencana besar yang akan digelar PBNU dalam waktu dekat, yakni peringatan Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU Masehi yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada 31 Januari 2026. &ldquo;Kita akan membuat acara yang sangat besar di GBK, dan itu akan menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama sudah kembali normal,&rdquo; ucapnya. Dalam kesempatan itu, Zulfa juga mengakui merupakan keluarga dari Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin. &ldquo;Saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya... Saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin,&rdquo; ungkapnya. Ia pun memastikan telah meminta restu Ma'ruf Amin sebelum terpilih sebagai Pj Ketua Umum PBNU. &ldquo;Saya sudah minta restu beliau. Dan semoga insyaallah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan,&rdquo; pungkasnya.

Zulfa Mustofa ditunjuk sebagai Pj Ketua Umum PBNU, mengemban dua tugas besar: normalisasi organisasi dan persiapan Muktamar 2026.

KH Zulfa Mustofa Beberkan Dua Tugas Besar, Usai Ditunjuk sebagai Pj Ketua Umum PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/1722677707843-4069922500-1-3388008099.jpg" alt="Pj Ketua Umum PBNU KH. Zulfa Mustofa. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Pj Ketua Umum PBNU KH. Zulfa Mustofa. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KH Zulfa Mustofa terpilih sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Selasa (9/12) malam. Zulfa mengaku merupakan keluarga dari Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin. "Saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, Saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin," kata Zulfa di Hotel Sultan, Selasa malam. Ia mengaku telah meminta restu Ma'ruf Amin sebelum terpilih sebagai Pj Ketua Umum PBNU. "Saya sudah minta restu beliau. Dan semoga insya Allah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan," ucap Zulfa. Zulfa memastikan akan membawa PBNU keluar dari polemik masalah internal. Ia menyatakan, dirinya merupakan santri dari Kiai besar di kalangan NU. "Saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya, dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri. Karena Tanfidziyah adalah santri. Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir," tegasnya. Lebih lanjut, Zulfa menyatakan bahwa dirinya merupakan murid atau santri yang pernah belajar dari para Kiai sepuh NU. "Saya juga santrinya Kiai Nurul Huda Jazuli Ploso. Saya juga santrinya Kiai Haji Anwar Manshur Lirboyo. Saya juga santrinya Kiai Fuad Nurhasan Sidogiri. Saya juga santri daripada Masyayikh-masyayikh besar yang saya tidak bisa menyebut satu persatu namanya, termasuk santri daripada Abuya Muhtadi," pungkasnya.

Zulfa Mustafa terpilih sebagai Pj Ketum PBNU, ungkapkan hubungan keluarga dengan Ma'ruf Amin dan minta restu sebelum menjabat.

Terpilih sebagai Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan Ma'ruf Amin, Sudah Minta Restu Beliau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/kjCpk0ZH181FFdd5ojVp4CE1VG6N6dTDAtX0kQi3-1347404754.jpg" alt="PBNU resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum, dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam." width="100%">
<figcaption>PBNU resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum, dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Keputusan itu dihasilkan dalam rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12) malam. Hasil rapat pleno itu diumumkan oleh Rais Syuriyah PBNU Mohammad Nuh. Rapat sempat berlangsung secara tertutup untuk menentukan Pj Ketua Umum. Mohammad Nuh menyampaikan, forum pleno menyepakati penunjukan Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum untuk melanjutkan sisa masa bakti kepengurusan. &ldquo;Yaitu penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa, sisa sekarang ini, yaitu yang mulia beliau Bapak K.H. Zulfa Mustofa,&rdquo; kata Mohammad Nuh, Selasa malam. Ia menambahkan, KH Zulfa Mustofa akan memimpin PBNU hingga pelaksanaan Muktamar NU yang dijadwalkan berlangsung pada 2026. &ldquo;Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU ini sebagai pejabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan di 2026,&rdquo; jelasnya. Dalam kesempatan yang sama, KH Zulfa Mustofa menyampaikan ajakan kepada seluruh warga nahdliyin dan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) untuk kembali memperkuat kebersamaan dari tingkat ranting hingga pusat. &ldquo;Karenanya, saya mengajak seluruh pengurus NU, baik di tingkat pusat PBNU, di wilayah, kota, kabupaten atau kecamatan dan bahkan sampai ranting-ranting NU, termasuk para kiai, masyayikh, mari kita bersatu kembali di rumah besar kita ini,&rdquo; tegasnya. Kiai Zulfa juga berharap penunjukkan dirinya sebagai Pj Ketua Umum dapat menjadi penanda berakhirnya polemik internal yang belakangan terjadi di tubuh PBNU. &ldquo;Karena sudah lama masyarakat atau warga NU bersedih atas ketidakpastian ini. Saya berharap, dengan ditunjuknya saya dalam forum sebagai Pj Ketua Umum, ketidakpastian itu selesai,&rdquo; pungkasnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum dalam rapat pleno di Jakarta.

Pleno PBNU Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum

KH Zulfa Mustofa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KH Zulfa Mustofa

Berita Terkini

Keluarga Bantah Ma'ruf Amin Restui Zulfa Mustofa jadi PJ Ketua Umum PBNU

Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai PJ Ketum PBNU Diklaim Sah secara AD/ART

KH Zulfa Mustofa Beberkan Dua Tugas Besar, Usai Ditunjuk sebagai Pj Ketua Umum PBNU

Terpilih sebagai Pj Ketum PBNU, KH Zulfa Mustofa: Saya Keponakan Ma'ruf Amin, Sudah Minta Restu Beliau

Pleno PBNU Tetapkan KH Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketua Umum

Download Aplikasi JawaPos.com