<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Bambang-4149762370.jpeg" alt="Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur" width="100%">
<figcaption>Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi atau biasa sapa Gus Fahrur</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengganti KH Marzuqi Mustamar sebagai ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim) segera diketahui. Hari ini (3/1) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal menetapkannya dalam rapat di kantor PBNU di Jakarta Pusat. Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi membenarkan adanya agenda pengisian kursi ketua PWNU Jatim itu. &rdquo;Juga ada agenda rapat (membahas hal, Red) lain,&rdquo; katanya kemarin (2/1). Pria yang akrab disapa Gus Fahrur tersebut menutup rapat informasi siapa yang bakal memimpin warga nahdliyin di Jatim. Dia hanya menjelaskan, skema pengisian ketua PWNU Jatim bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengangkat wakil ketua PWNU Jatim menjadi ketua PWNU Jatim. Saat ini kursi wakil ketua PWNU Jatim diduduki sembilan orang ulama. Mereka adalah KH Abdurrahman Navis Lc, Prof Dr H Sonhaji Sholeh Dip Is, Drs KH A. Jazuli Nur Lc, dan Dr M. Fathurrozi SE MSi. Kemudian Dr H Ma&rsquo;ruf Syah SH MH, Drs H Misbahul Munir, dr H Edy Suyanto SpOG, Drs H Ahsanul Haq MPdI, serta Ir H M. Qoderi MT. Skema yang kedua adalah menugaskan pimpinan dari PBNU untuk jadi ketua PWNU Jatim. &rdquo;Ini seperti di PCNU Surabaya,&rdquo; katanya. Saat ini ketua PCNU Surabaya dijabat oleh Ketua PBNU Habib Umarsyah. Gus Fahrur menegaskan bahwa usulan ketua PWNU Jatim dibahas terlebih dulu oleh internal PWNU. Kemudian diusulkan ke PBNU. Apakah Gus Fahrur termasuk yang bakal ditugasi menjadi ketua PWNU Jatim? Dia hanya tertawa. &rdquo;Sudah ada (nama yang ditetapkan, Red) kayaknya,&rdquo; kata pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang Malang, Jatim, itu. Dia menegaskan, apakah skema mengambil dari wakil ketua PWNU atau menugaskan petinggi PBNU, masih menunggu hasil rapat. Gus Fahrur lantas menjelaskan, ketua PWNU Jatim yang baru nantinya memiliki banyak tugas. Di antaranya wajib menjalankan roda organisasi sesuai program PBNU. Saat ini kepengurusan PWNU Jatim tinggal sekitar satu tahun lagi. Selain itu, pengurus PWNU Jatim harus menjaga netralitas selama Pileg atau Pilpres 2024. Juga menyelesaikan program PWNU Jatim lainnya yang telah direncanakan. Termasuk menggelar konferensi wilayah (konferwil) PWNU Jatim. Seperti diketahui, kepengurusan PWNU Jatim sedang menjadi sorotan. Menjelang tutup tahun 2023 lalu, PBNU mengeluarkan keputusan memberhentikan Ketua PWNU Jatim KH Marzuqi Mustamar. Santer diberitakan, pencopotan itu kental dengan nuansa politik, yaitu terkait sikap politik menyambut Pemilu 2024. Namun, PBNU membantah tudingan tersebut. Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menegaskan, pemberhentian itu murni penegakan aturan yang memang tidak diikuti Kiai Marzuqi. &rdquo;Saya pastikan, ini bukan karena faktor politik. Ini karena semata-mata soal mismanajemen, (juga) soal beberapa lagi yang lain,&rdquo; terang dia (28/12). Pemberhentian tersebut juga dimulai dari usulan rais syuriah PWNU Jatim. Sehingga memang sudah melalui proses yang sangat panjang serta penuh pertimbangan. (wan/c9/fal)

Ketua PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi membenarkan adanya agenda pengisian kursi ketua PWNU Jatim. Skema pengisian ketua PWNU Jatim dilakukan 2.

PBNU Tetapkan Ketua PWNU Jatim Hari Ini, Diambil dari 9 Wakil Ketua 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pamitan-berikut-pesan-gus-ipul-untuk-khofifah-dan-emil-dardak_m_.jpg" alt="Saifullah Yusuf alias - Gus Ipul" width="100%">
<figcaption>Saifullah Yusuf alias - Gus Ipul</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta pemberhentian KH Marzuqi Mustamar dari jabatan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak dibesar-besarkan. Hal itu merupakan dinamika internal organisasi. &rdquo;Tidak usah dibesar-besarkan. Ini adalah masalah internal dan sudah melalui proses yang sangat panjang,&rdquo; ujar Sekjen PBNU Saifullah Yusuf seusai menghadiri acara Jawa Timur Bersalawat ke-2 di Jatim Expo, Surabaya, Kamis (28/12) malam. Soal pergantian, kata dia, dalam setiap organisasi merupakan hal yang biasa. Hal serupa pernah dilakukan terhadap KH Ali Maschan Moesa selaku ketua PWNU Jatim pada 2008. Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, membantah bahwa pemberhentian itu terkait dukungan Kiai Marzuqi yang condong terhadap salah satu paslon dalam kontestasi pilpres. Menurut dia, pemberhentian itu murni penegakan aturan yang memang tidak diikuti Kiai Marzuqi. &rdquo;Saya pastikan, ini bukan karena faktor politik. Ini semata-mata soal mismanajemen, soal beberapa lagi yang lain,&rdquo; terangnya. Pemberhentian itu juga dimulai dari usulan Rais Syuriah PBNU Jatim. Jadi, sudah melalui proses yang sangat panjang dan penuh pertimbangan. Bahkan, menurut dia, kesabaran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan yang lain cukup luar biasa. &rdquo;Ini keputusan yang tidak grusa-grusu,&rdquo; tegasnya. Gus Ipul melanjutkan, pemberhentian Kiai Marzuqi di tengah jalan jabatannya sebagai ketua PWNU Jatim dipicu oleh banyaknya masalah yang tak terkendali. Misalnya, di cabang Jombang, ada permasalahan yang sampai harus ke pengadilan. Menurut dia, itu terjadi karena wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga berlarut-larut dan bermasalah. &rdquo;Pada saat itu, setelah kita teliti, ada tanggung jawab yang kurang dari wilayah. Dalam hal ini oleh ketua wilayah. Jadi, prosesnya sampai ke pengadilan segala macam,&rdquo; jelas Gus Ipul. Terkait permasalahan yang terjadi, pihaknya sebenarnya juga tak ingin memperpanjang. Sebab, pihaknya ingin menghargai dan menghormati pengabdian Kiai Marzuqi. Soal pengganti posisi jabatan Kiai Marzuqi, Gus Ipul menyatakan bakal ada proses berikutnya. Yakni, rapat gabungan atau pleno Rais Syuriah PWNU Jatim. Namun, jika hal itu tidak dilaksanakan dalam batas waktu dua minggu, akan diambil alih PBNU. &rdquo;Oleh PBNU, nanti bisa ditunjuk, bisa juga karteker. Tergantung situasi dan kondisinya,&rdquo; ujar Gus Ipul. Dia menegaskan, di PBNU, mendukung siapa saja dalam pemilihan dipersilakan. Terkait dengan arah-mengarahkan, itu pun urusan masing-masing. &rdquo;Tentu kalau ada ulama yang memiliki pilihan, ya dia akan mengerahkan umatnya dan itu biasa-biasa saja. Kalau membawa lembaga baru tidak boleh,&rdquo; tandasnya. Di sisi lain, Kiai Marzuqi menyatakan, jika benar pemberhentian tersebut, dirinya akan patuh pada keputusan organisasi. &rdquo;Sebagai kader NU, ketika surat (pemberhentian) itu prosedural, tentu harus diterima,&rdquo; jelasnya. Dia menegaskan, tak perlu ada geger-gegeran atau rame-rame. Terkait desas-desus adanya unsur politis, Marzuqi tidak bisa memastikannya. Dia menegaskan netral dalam menyambut pilpres atau pemilu. Namun, kata dia, netral bukan berarti menutup diri. Sebaliknya, netral itu merangkul semua pihak. Dia mengatakan, beberapa waktu lalu menghadiri acara Golkar di Jatim. Juga sempat ikut pengajian di acara PDIP. Selain itu, pernah di acara PAN, PPP, dan PKB. Menurut dia, kalaupun disebut terlibat politik praktis, seharusnya ada tabayyun atau klarifikasi lebih dulu. Jika disebut orang dekatnya ada yang mendukung calon tertentu, itu bukan urusannya. Marzuqi mengatakan, tidak benar jika orang dekatnya mendukung paslon Anies-Muhaimin saja. Sebab, alumni atau orang dekatnya juga ada yang berkiprah di Golkar dan otomatis mendukung Prabowo-Gibran. Orang dekatnya juga ada yang berada di kubu Ganjar-Mahfud. Marzuqi menegaskan, keputusan politik orang-orang dekatnya atau alumninya tidak serta-merta mencerminkan keputusan politik dirinya. Di sisi lain, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair Prof Kacung Marijan mengatakan, saat ini Jatim bukan hanya menjadi basis NU. Namun, basis tokoh-tokoh NU yang berpengaruh secara nasional. Tak heran jika capres-cawapres berebut hati para tokoh NU di Jatim. &rdquo;Keputusan tokoh-tokoh NU di Jatim selalu menjadi barometer masyarakat di luar Jawa. Mau tak mau harus diakui itu,&rdquo; kata Kacung. Sebagian besar ulama NU di Jatim memiliki jaringan di tingkat nasional. Baik itu pengikut maupun alumni ponpesnya yang tersebar secara nasional. &rdquo;Maka, setiap kali ada dinamika politik, tokoh-tokoh NU di Jatim selalu jadi sasaran pertanyaan. Banyak yang meminta pendapat,&rdquo; kata Kacung. Terkait dinamika saat ini, wakil rektor Unusa Surabaya itu tak menampik bahwa sikap ulama dan tokoh-tokoh NU di Jatim terbelah soal pilpres. Ada yang menyatakan mendukung paslon nomor urut 1, paslon 2, atau paslon 3. &rdquo;Meski berbeda sikap, toleransi masih terjaga dengan baik,&rdquo; ucap Kacung. Sebab, lanjut dia, selama ini suara NU di Jatim memang terpecah. Tidak hanya pilpres, soal partai pun tak sama. Warga NU telah melebur dan turut bergabung dengan beragam partai. (gih/wan/hen/c18/fal)

PBNU meminta pemberhentian KH Marzuqi Mustamar dari jabatan ketua PWNU Jawa Timur tidak dibesar-besarkan. Hal itu biasa dalam organisasi.

Setelah KH Marzuqi Mustamar Diberhentikan, Ketua PWNU Jatim Dipilih dalam Dua Pekan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/29/29_pbnu-900708703.png" alt="KH Marzuqi Mustamar" width="100%">
<figcaption>KH Marzuqi Mustamar</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberhentikan KH Marzuqi Mustamar dari jabatan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim). Keputusan tersebut dinyatakan tidak berkaitan dengan isu politik, khususnya pemilihan umum presiden dan wakil presiden (pilpres). Pemberhentian KH Marzuqi Mustamar tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Dalam surat itu tertulis, keputusan ditetapkan di Jakarta pada 16 Desember 2023. Berbagai interpretasi pun muncul. Termasuk yang menduga terkait dengan pilpres. &rdquo;Kabarnya, ada usulan dari Syuriah PWNU Jatim. Dugaan saya, mungkin karena pilpres,&rdquo; kata KH Abdussalam Shobib, pengasuh Ponpes Denanyar Jombang yang juga mantan wakil ketua PWNU Jatim, kemarin. Jawa Pos sudah berupaya mengonfirmasi langsung kepada KH Marzuqi Mustamar. Namun, pesan yang dikirim lewat aplikasi WhatsApp hanya menunjukkan centang satu. Pimpinan Ponpes Sabiilul Rosyad Malang itu juga belum menjawab saat dihubungi. Secara terpisah, PBNU memberikan klarifikasi. Ketua PBNU Bidang Keagamaan KH Ahmad Fahrurrozi mengatakan, keputusan pemberhentian atau pencopotan Kiai Marzuqi sebagai ketua PWNU memang benar adanya. Keputusan pemberhentian itu berawal dari usulan jajaran Syuriah PWNU Jatim. &rdquo;Sudah ada beberapa SP (surat peringatan, Red) sebelumnya,&rdquo; kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur tersebut. Keputusan pemberhentian itu dipicu beberapa hal pelanggaran yang dilakukan Kiai Marzuqi. Namun, Gus Fahrur mengatakan, pelanggaran tersebut tidak perlu diungkap ke publik. &rdquo;Yang pasti sudah dikeluarkan surat peringatan sebelumnya,&rdquo; kata dia. Disinggung soal keterkaitan dengan pilpres, Gus Fahrur membantahnya. &rdquo;(Pelanggaran, Red) bukan soal pilpres,&rdquo; elaknya. Gus Fahrur mengatakan, pimpinan PBNU masih bakal menggelar rapat untuk penentuan nasib siapa pengganti Marzuqi. Sesuai ketentuan organisasi, nanti bakal diputuskan mekanisme penggantian ketua PWNU Jatim, apakah penunjukan langsung atau pemilihan. Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni menambahkan, pemberhentian Kiai Marzuqi merupakan masalah internal organisasi. Itu hal biasa. &rdquo;Soal internal organisasi,&rdquo; katanya. Karena bersifat biasa, Amin Said meminta semua pihak tak perlu membesar-besarkan masalah tersebut. &rdquo;Jadi, jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapa pun, apalagi yang tidak memahami masalahnya, tidak perlu ikut berkomentar,&rdquo; tuturnya. Menurut Amin, pemberhentian Marzuqi juga telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024. &rdquo;Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada,&rdquo; tandasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013665452/terkuak-penyebab-ketua-pwnu-jatim-diberhentikan-pbnu-sebut-prosesnya-sudah-lama-dan-sesuai-aturan">Terkuak Penyebab Ketua PWNU Jatim Diberhentikan, PBNU Sebut Prosesnya Sudah Lama dan Sesuai Aturan</a> Sementara itu, terkait pemberhentian KH Marzuqi Mustamar, pada Rabu (27/12) malam PBNU kabarnya telah menyosialisasikan dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU dan pengurus PWNU Jatim di Surabaya. Untuk diketahui, KH Marzuqi Mustamar terpilih sebagai ketua Tanfidziyah PWNU Jatim dalam konferensi wilayah ke-17 yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, Jawa Timur, pada 29 Juli 2018. Sesuai dengan AD/ART yang telah disepakati, calon yang lolos minimal mendapatkan 17 suara. Dari hasil penjaringan awal, terdapat tiga nama yang mendapatkan suara cukup besar. Yang pertama adalah KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) dari Ponpes Tebuireng Jombang yang mendapatkan 11 suara. Kemudian, KH Marzuqi Mustamar dari Malang mendapatkan 30 suara. Lalu, KH Badrus Sholeh, pengasuh Ponpes Al Hikmah Purwoasri Kabupaten Kediri, hanya mendapatkan 4 suara. Dari hasil tersebut, disepakati KH Marzuqi Mustamar menjadi ketua Tanfidziyah PWNU Jatim. Apalagi, saat itu Marzuqi bersedia untuk tidak masuk atau terlibat dalam politik praktis. Pada forum tertinggi NU di Jatim tersebut, juga diumumkan KH Anwar Manshur dari PP Lirboyo Kediri sebagai rais Syuriah PWNU Jatim. (hen/wan/c9/fal)

PBNU) memberhentikan KH Marzuqi Mustamar dari jabatan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur (Jatim).

PBNU Klaim Pemberhentian KH Marzuqi Mustamar dari Ketua PWNU Jatim Atas Usul Syuriah PWNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG20221003161612.jpg" alt="Salah satu survivor meminta supaya tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Salah satu survivor meminta supaya tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuqi Mustamar mengimbau kepada seluruh warga nahdliyin untuk ikut mendoakan korban tragedi Kanjuruhan.  Terlebih lagi, Sabtu (8/10) bertepatan 7 hari korban insiden Kanjuruhan. Imbauan itu disampaikan lewat kanal youtube pengajian KH Marzuqi Mustamar.  Dalam peringatan 7 hari korban insiden Kanjuruhan, KH Marzuqi Mustamar mengimbau kepada warga nahdliyin khususnya dan warga Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan doa bersama di Stadion Kanjuruhan. Jika tidak bisa datang di Kanjuruhan disarankan untuk tahlil di masjid atau musaah terdekat.  ”Saya mengimbau warga NU khususnya, kaum muslimin pada umumnya monggo tetap prihatin, berbelasungkawa, berduka dan rasa belasungkawa itu kita wujudkan dalam bentuk kirim doa untuk para korban, juga mendoakan bagi yang sakit semoga lekas sembuh,” ucap KH Marzuqi Mustamar.  Dalam video pengajian tersebut juga disampaikan KH Marzuqi untuk masyarakat agar tidak terprovokasi dengan freaming yang malah memperkeruh situasi.  ”Jangan ada yang memperkeruh keadaan, jangan ada yang memperkeruh situasi dengan membikin freaming, isu macam-macam, tuntutan macam-macam,” ujar KH Marzuqi Mustamar.  ”Tetap pasti ada penegakan hukum. Kalau yang sakit itu waras (sudah sehat) baru nanti proses hukum, penyidikan, BAP itu bisa sempurna, karena jika yang sakit itu sudah sembuh, bisa menyampaikan kesaksiannya, sehingga BAP itu bisa lengkap,” tambah dia.

PWNU Imbau Warga Jatim Tahlilan untuk Korban Tragedi Kanjuruhan