<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/IMG-20251123-WA0009-1494751003.jpg" alt="KH Anwar Iskandar memimpin pengurus MUI periode 2025-2030. (Dok. MUI)" width="100%">
<figcaption>KH Anwar Iskandar memimpin pengurus MUI periode 2025-2030. (Dok. MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan susunan Pimpinan MUI periode 2025&ndash;2030. Penetapan dilakukan setelah proses musyawarah melalui sistem formatur yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI Nomor: 01/PO-MUI/VI/2025 tentang Pedoman Pemilihan Pengurus MUI. Pemilihan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan dan penetapan formatur, pemilihan ketua umum, penyusunan pengurus Dewan Pimpinan MUI, pemilihan ketua Dewan Pertimbangan, hingga penyusunan Dewan Pertimbangan MUI. Jumlah formatur ditetapkan sebanyak 19 orang. Komposisi tersebut terdiri dari tiga unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum), satu unsur Dewan Pertimbangan, tujuh unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi, enam unsur pimpinan Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah sebagai unsur tetap, serta ormas lain secara proporsional/bergantian), satu unsur cendekiawan Muslim dari perguruan tinggi Islam, dan satu unsur pondok pesantren. Hasil musyawarah memutuskan Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma&rsquo;ruf Amin kembali menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Selain itu, KH Anwar Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2025&ndash;2030.&nbsp; Hasil ini kemudian disahkan melalui Rapat Pleno XII yang dipimpin Ketua SC Munas XI MUI KH Masduki Baidlowi pada Sabtu (22/11). Selain ketua umum, Anwar Abbas dan KH Marsudi Syuhud juga ditetapkan kembali sebagai Wakil Ketua Umum. Adapun Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI periode 2020&ndash;2025, KH Cholil Nafis, kini menjabat wakil ketua umum MUI periode 2025&ndash;2030. <h3>Berikut susunan lengkap Pimpinan MUI periode 2025&ndash;2030:</h3> A. DEWAN PERTIMBANGAN Ketua &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Prof Dr KH Ma'ruf Amin Wakil Ketua : Prof Dr KH Nasaruddin Umar Wakil Ketua : Dr KH Afifuddin Muhajir Wakil Ketua : Prof Dr Jimly Asshiddiqie Wakil Ketua : Dr Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Wakil Ketua : Prof Dr Syafiq Mughni Wakil Ketua : H Basri Bermanda, MBA Wakil Ketua : KH Abdullah Jaidi Wakil Ketua : Tamsil Linrung Wakil Ketua : Prof Dr Kamaruddin Amin Wakil Ketua : Prof Dr Hj Amany Lubis Wakil Ketua : Dr Hj Badriyah Fayumi Wakil Ketua : Dr H Yusnar Yusuf Wakil Ketua : Prof Dr Masykuri Abdillah Wakil Ketua : Dr KH Jeje Zaenudin,M.A. Wakil Ketua : Prof Dr Masnun Tahir Wakil Ketua : Dr KH Muhyiddin Junaidi, Lc, MA. Wakil Ketua : H Muhammad Syarfi Hutauruk, MM. Wakil Ketua : Dr KH Sa'ad Ibrahim Sekretaris &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Dr H Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si. Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp; : Dr KH Zulfa Mustofa Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr Nadratuzzaman Hosein Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr Ahmad Muzakki Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Dr Hj Sabriati Aziz Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: &nbsp;Siti Aisyah&nbsp; Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr Hj Valina Singka Subekti Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr H Moh Mukri, MAg. Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Dr KH M Sodikun Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: KH Nasirul Haq DEWAN PIMPINAN MUI Ketua Umum K.H. M. Anwar Iskandar Wakil Ketua Umum&nbsp; KH M Cholil Nafis, Ph.D. Dr H Anwar Abbas, M.M., M.Ag. Dr KH Marsudi Syuhud, M.M. Ketua-Ketua 1. Bidang Fatwa Prof Dr KH M Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. 2. Bidang Fatwa Metodologi Gusrizal Gazahar 3. Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi 4. Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani 5. Bidang Kerukunan Abdul Moqsith Ghozali 6. Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung 7. Bidang Luar Negeri Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim 8. Bidang Ekonomi Syariah Sholahudin Al Aiyub 9. Bidang Kesehatan Prof Fasli Jalal 10. Bidang Seni Budaya H Pasni Rusli 11. Bidang Pendidikan Prof Dr Faisol Nasar Bin Madi, M.A 12. Bidang PRK Dr Siti Ma'rifah 13. Bidang Kajian Prof Utang Ranuwijaya 14. Bidang Hukum Prof Dr Wahiduddin Adams, SH, MA. 15. Bidang Ukhuwah Muhammad Zaitun Rasmin 16. Bidang Pesantren KH Fahrur Rozi Burhan 17. Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid 18. Bidang Halal Masyhuril Khomis 19. Bidang Filantropi Prof Dr Noor Achmad Sekretaris Jenderal : H Amirsyah Tambunan Wakil Sekretaris Jenderal: 1. Bid Fatwa Aminudin Yakub 2. Bid Fatwa Metodologi Drs H Muhammad Ziyad, M.A. 3. Bid Infokom Asrori S Karni 4. Bid. Dakwah Dr KH Arif Fahrudin 5. Bid. Kerukunan Sarmidi Husna 6. Bid Ekonomi Hazuarli Halim 7. Bid Luar Negeri Safira Machrusah, M.A. 8. Bid. Ekonomi Syariah Dr KH Bukhori Muslim, M.A. 9. Bid. Kesehatan Dr dr Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT 10. Bid. Seni Budaya Dr H Erick Yusuf, SSy, MPd. 11. Bid. Pendidikan Prof Dr Armai Arief, MAg. 12. Bid. PRK Nilmayetti Yusri 13. Bid. Kajian Dr KH Ali M Abdillah 14. Bid. Hukum Dr H Ihsan Tanjung 15. Bid. Ukhuwah Dr Syamsul Qomar 16. Bid. Pesantren KH Chaerul Shaleh Rasyid, S.E., M.Si. 17. Bid. Penanggulangan Bencana Mabroer M.S. 18. Bid. Halal Rofiqul Umam Ahmad 19. Bid. Filantropi Rahmat Hidayat Bendahara Umum H Misbahul Ulum Bendahara: 1. Rudi Mas'ud 2. Diana Dewi 3. Trisna Ningsih Yuliati 4. Dr Yayat Sujatna, SE. MSi. 5. Jojo Sutisna 6. Idy Muzayyad, M.Si. 7. Mahsin 8. Dr Erni Juliana Al Hasanah, SE, M.Ak. </div> </div> </div> </div> </div>

Susunan pengurus MUI periode 2025-2030 resmi ditetapkan dalam Munas XI, dipimpin oleh KH Anwar Iskandar.

Dipimpin Anwar Iskandar, Ini Susunan Lengkap Pengurus MUI Pusat 2025-2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Ketum-MUI-4146689673.jpeg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas soal salat. Anwar Iskandar mengatakan dalam salat, membunyikan kata Amin di ujung surat Al-Fatihah merupakan hal yang sunnah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suatu kalimat yang disunnahkan oleh syariat untuk dibunyikan setelah orang membaca waladholin atau ketika orang berdoa. Itu hukumnya sunnah, aslinya seperti itu," kata Anwar Iskandar di kediamannya di Kota Kediri, Kamis (21/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya Amin (di penghujung surat Al-Fatihah ketika salat) itu mudah-mudahan Allah mengijabah permintaan saya, orang tua saya, dan guru-guru saya," tambahnya.</div> <div dir="auto"> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013644925/susul-persebaya-dan-psis-semarang-laga-persis-solo-vs-madura-united-juga-bakal-ditunda-sampai-tahun-depan">Susul Persebaya dan PSIS Semarang, Laga Persis Solo vs Madura United Juga Bakal Ditunda Sampai Tahun Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengasuh Ponpes Al-Amien Kediri ini menyatakan, bacaan Amin di penghujung surat Al Fatihah sudah ada sejak zaman dahulu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah ada sejak partai-partai ini ada, sudah ada sejak Indoneisa belum ada, sudah ada sejak dahulu kala, dan akan selalu ada sampai kiamat," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar mengatakan, hal biasa ketika para jemaah mengikuti solat tidak menyebut bacaan Amin di penghujung bacaan Al Fatihah. Ia meminta bacaan Amin tidak dipolitisir oleh semua pihak dan tidak dicampuradukan dalam politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi itu biasa saja tidak ada urusannya sama Anies-Muhaimain. Tidak mengucapkan, tidak berarti salatnya tidak sah, nggak ada urusannya sama politik. Bisa saja orang itu diam karena mulutnya sakit atau apa. Jadi nggak ada urusan, tidak ada larangan orang mengucapkan atau tidak dan tidak ada urusannya sama politik. Saya minta jangan mengait-ngaitkan Amin dalam salat dengan AMIN Anies Baswedan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhir-akhir ini dalam rangka pilpres ada calon presiden dan wakil presiden, kebetulan namanya satunya Anies, wakilnya Muhaimin untuk memudahkan kemudian disingkat jadi AMIN, artinya Anies dan Muhaimin. Tetapi dua kalimat ini tidak sama. Yang satu itu nuansa agama murni, yang satu nuansa politik pilpres 2024," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar pun meminta, publik tidak melebih-lebihkan dan membuat polemik lebih panjang terkait apa yang disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan Amin dan jari saat tahiyat. Sebab, itu hanya bercandaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013644809/dugaan-jaringan-perdagangan-manusia-pada-kasus-pengungsi-rohingya-di-aceh-masih-diselidiki-satgas">Dugaan Jaringan Perdagangan Manusia pada Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Masih Diselidiki Satgas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah kemudian akhir-akhir ini pak Kiai Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat juga Pak Anies Baswedan dan terakhir Pak Zulhas membuat candaan dengan mengait-ngaitkan orang yang sedang solat karena cintanya pada paslon tertentu, kemudian tidak mau mengucapkan Amin. Bahkan saya lihat di video Pak Kiai Somad menampilkan berbagai mazhab tentang jari yang diucapkan ketika tahiyat. Bagaimana Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan lain-lain," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan terakhir candaaan Kiai Somad tentang orang yang mendukung calon tertentu, ketika tahiyat tidak pakai satu jari tapi dua jari, itu bercandaan," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menegaskan, saat ini suasana sedang politik memanas. Banyak hal dikait-kaitkan dengan politik. Ia juga meminta semua pihak termasuk para capres-cawapres berhati-hati untuk bercanda soal agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah karena ini nuansanya politik sehingga akhirnya jadi ramai. Akhirnya ramai. Tetapi saya berharap bahwa kita ini berhati-hati. Saya minta ketika para ustad ngaji berhati-hatu dalam bercanda. Ketika capres berpidato atau bercanda, hati-hati bercanda. Ketika pimpinan partai bercanda dengan diksi-diksi agama saya berharap supaya hati-hati," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar juga mengimbau, seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan di tahun politik 2024 ini. Ia berpesan agar tidak ada perpecahan selama Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap kepada seluruh bangsa, rakyat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Tetap menjaga Indonesia yang damai, pemilu yang damai, Indonesia yang aman. Jangan sampai karena kasus ini kita terprovokasi. Sebab, tentu kita tidak ingin bahwa pemilu ini akan berakibat pecahnya persatuan Indonesia. Persatuan ini mahal sekali," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal salat.

Ketum MUI Imbau Publik Tak Menilai Lebih Soal Candaan Zulhas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/MUI-2764531151.jpg" alt="Rapat Pleno MUI digelar untuk menentukan pengganti KH Miftchul Akhyar, di mana terpilih KH Anwar Iskandar. (MUI)" width="100%">
<figcaption>Rapat Pleno MUI digelar untuk menentukan pengganti KH Miftchul Akhyar, di mana terpilih KH Anwar Iskandar. (MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, resmi terpilih menjadi Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftchul Akhyar yang telah mengundurkan diri. Keputusan terpilihnya KH Anwar Iskandar ini merupakan hasil dari rapat pleno MUI di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (15/8). Wakil Ketua Umum MUI, Buya Basri Bermanda, mengatakan bahwa rapat pleno tersebut digelar hanya untuk menentukan pengganti KH Miftchul Akhyar. &ldquo;Mekanismenya ada rapat pleno untuk menetapkan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar,&rdquo; kata Buya Basri, seperti dilansir dari situs resmi MUI. Selanjutnya, keputusan rapat pleno ini akan dibawa ke Dewan Pertimbangan MUI untuk kemudian mendapatkan pengesahan, dan disahkan pada Rapat Paripurna MUI yang akan dipimpin oleh KH Ma&rsquo;ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Adapun KH Anwar Iskandar akan menjabat sebagai Ketum MUI di sisa waktu pemerintahan KH Mitchul Akhyar, yakni sampai Musyawarah Nasional (Munas) 2025. Diketahui, KH Miftachul Akhyar resmi melayangkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Ketua Umum MUI pada Maret 2023. Alasannya, sebagian pihak pernah menyampaikan bahwa Ketum MUI tidak boleh merangkap jabatan. Sementara KH Miftachul Akhyar sendiri juga merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU). &ldquo;Di saat ahlul halli wal aqdi (Ahwa) Muktamar ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai Rais Aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami&rsquo;na wa atha&rsquo;na (kami dengarkan dan kami patuhi),&rdquo; kata Miftachul Akhyar.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, resmi terpilih menjadi Ketua Umum MUI.

KH Anwar Iskandar Terpilih Jadi Ketua Umum MUI, Gantikan KH Miftachul Akhyar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/17/WhatsApp-Image-2023-05-17-at-161357-3709360380.jpg" alt="Halalbihalal PWNU Jatim dan silaturahim bersama PCNU se-Jatim di Kantor PWNU Jatim." width="100%">
<figcaption>Halalbihalal PWNU Jatim dan silaturahim bersama PCNU se-Jatim di Kantor PWNU Jatim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar menyebutkan, jutaan kader Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sebuah daya tarik politik yang kuat. Tidak mudah bagi siapapun bahkan pemimpin NU untuk menjaga keseimbangan dari daya tarik tersebut. Banyak kader NU yang sukses secara politik. Baik jabatan tinggi di pusat hingga di daerah. Politik dan isu-isu yang menyertainya telah menjadi napas kehidupan banyak orang di lingkungan NU. Kiai yang akrab disapa Kiai Anwar mengungkapkan, banyak warga NU asli yang sekarang berjuang di jalur partai politik, khususnya di Jawa Timur. &rdquo;Banyak anak-anak kita ini merupakan pejuang-pejuang politik, khususnya di Jawa Timur ini. Ada yang dari PDIP, PAN, apalagi PKB itu pasti, dan masih banyak lagi,&rdquo; kata Kiai Anwar. Kiai Anwar juga menyebut sosok Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak merupakan kader NU yang bahkan sudah aktif dalam struktural NU sejak masa menjalankan studi di Jepang. &rdquo;Bahkan Pak Dardak ini NU. Masyallah ini ketua PCINU Jepang,&rdquo; tegas Kiai Anwar. NU merupakan organisasi keagamaan yang ramah dan toleran dalam menjalankan syiar Islam. Itu menjadi salah satu ketertarikan Emil Dardak untuk bergabung di organisasi tersebut. Bagi Emil, NU telah meletakkan dasar Islam sebagai wajah agama yang ramah dan rahmatan lil'alamin. Saat terlibat sebagai aktivis organisasi Islam terbesar di Indonesia itu, Emil masih berstatus mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan pasca sarjana di Ritsumeikan Asia Pacific University Jepang hingga 2006. Dia tercatat sebagai penggerak eksistensi NU cabang istimewa di Jepang. Dalam hal memperkokoh spirit kebangsaan yang digaungkan NU, Emil Dardak mengajak untuk semua pihak agar menjaga kebersamaan demi kemajuan dan kesejahteraan, khususnya di Jawa Timur. &rdquo;Penting bagi kita semua untuk menjaga kebersamaan di tahun yang semakin hangat ini, tentu tahun yang semakin menarik,&rdquo; kata Emil. Dia menambahkan, kebersamaan tersebut patut dijaga tanpa memandang latar belakang partai politik. Utamanya menghadapi tahun politik 2024. &rdquo;Bagi saya, untuk urusan Jawa Timur tidak ada warna apapun, pokoknya kita sama-sama memajukan dan menyejahterakan Jawa Timur,&rdquo; ucap Emil.

Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar menyebutkan, jutaan kader NU jadi daya tarik politik yang kuat. Termasuk Wagub Jatim Emil Dardak

Wakil Rais Aam PBNU Tegaskan Emil Dardak Kader NU sejak Kuliah di Jepang

KH Anwar Iskandar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KH Anwar Iskandar

Berita Terkini

Dipimpin Anwar Iskandar, Ini Susunan Lengkap Pengurus MUI Pusat 2025-2030

Ketum MUI Imbau Publik Tak Menilai Lebih Soal Candaan Zulhas

KH Anwar Iskandar Terpilih Jadi Ketua Umum MUI, Gantikan KH Miftachul Akhyar

Wakil Rais Aam PBNU Tegaskan Emil Dardak Kader NU sejak Kuliah di Jepang

Download Aplikasi JawaPos.com