<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/19/Screenshot_20231219_084854_Instagram-2522647916.jpg" alt="Potret Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon." width="100%">
<figcaption>Potret Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon menilai, wacana pemberian hak kewarganegaraan ganda bagi diaspora perlu dikaji ulang. Sebab, wacana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 menyebutkan bahwa seseorang yang berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Kemudian, pada pasal 23 juga dikatakan bahwa WNI hanya memiliki status kewarganegaraan tunggal saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya kira, ini bukan wacana baru. Ini sudah wacana lama. Meskipun niatnya saya kira baik, tapi di dalam proses perundang-undangan, kita kan tetap harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,&rdquo; kata Fadli Zon kepada wartawan, Selasa (7/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014625161/kkp-tangkap-tiga-kapal-ikan-malaysia-dan-vietnam-di-laut-natuna-utara-dan-selat-malaka">KKP Tangkap Tiga Kapal Ikan Malaysia dan Vietnam di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Wakil Ketua DPR RI ini menjelaskan, jika pihak pemerintah bersikukuh mewujudkan wacana pemberian kewarganegaraan ganda, maka harus disertai dengan argumentasi kuat dan melalui proses pengkajian, serta studi yang mendalam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, tidak ingin wacana tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita juga perlu membandingkan dengan negara-negara lain, seperti negara yang penduduknya besar, seperti India dan China. Mereka tidak menerapkan kewarganegaraan ganda, namun memberikan akses khusus kepada diaspora,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014625150/bersama-istrinya-sopir-pribadi-curi-uang-majikan-rp-150-juta">Bersama Istrinya, Sopir Pribadi Curi Uang Majikan Rp 150 Juta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta. Luhut menyinggung soal orang-orang yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat (AS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Luhut dari mimbar pidato pembukaan acara Microsoft Build: AI Day di JCC, Jakarta, Selasa (30/4). Awalnya, Luhut menjelaskan bahwa pada 2029 nanti, Indonesia bakal punya hampir 3.000 anak muda yang siap untuk bekerja sebagai pengembang perangkat lunak (software developer). Indonesia tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk mengerjakan perkara software.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/014625123/sakit-dbd-siswa-sman-1-gresik-muhammad-aimanur-razzaq-tetap-ikut-utbk-snbt-perawat-langsung-pasang-infus-setelah-ujian">Sakit DBD, Siswa SMAN 1 Gresik Muhammad Aimanur Razzaq Tetap Ikut UTBK SNBT, Perawat Langsung Pasang Infus setelah Ujian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian, kami juga mengundang diaspora Indonesia untuk kami berikan juga segera kepada mereka kewarganegaraan ganda. Jadi mungkin mereka sudah jadi warga negara Amerika (Serikat), tapi mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan negara Indonesia," ucap Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memandang, cara itu akan berdampak besar untuk ekonomi Indonesia. Bahkan, cara tersebut dapat membawa sumber daya manusia dengan kemampuan yang mumpuni untuk Indonesia.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai, wacana pemberian hak kewarganegaraan ganda bagi diaspora perlu dikaji ulang.

Fadli Zon Ingatkan Pemberian Identitas Kewarganegaraan Ganda Perlu Dikaji Ulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/luhut-pamerkan-investasi-baterai-litium-di-world-economic-forum-2019_m_.jpg" alt="Menko Luhut Binsar Panjaitan." width="100%">
<figcaption>Menko Luhut Binsar Panjaitan.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta. Namun, tawaran Luhut itu menuai kritik.</p> <div dir="auto">Pakar hukum tata negara dan konstitusi, Feri Amsari menilai, pernyataan Luhut yang menawarkan kewarganegaraan ganda dinilai tidak tepat. Sebab, Indonesia tak mengenal aturan dwi kewarganegaraan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kewarganegaraan ganda tidak dikenal Undang-Undang. Pak Menko baca baik dulu UU," kata Feri kepada<em> JawaPos.com</em>, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014604438/tujuh-pemain-dikabarkan-akan-hengkang-dari-persebaya-surabaya-musim-depan-salah-satunya-punya-nilai-pasar-hingga-rp-261-m">Tujuh Pemain Dikabarkan akan Hengkang dari Persebaya Surabaya Musim Depan, Salah satunya punya Nilai Pasar hingga Rp 2,61 M </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Pasal 20 UU 12/2006 menyatakan bahwa, orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Feri menekankan, status kewarganegaraan terdapat aturan baku dan jelas. Sehingga tidak seharusnya hanya suka-suka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bernegara nggak boleh suka-suka," tegas Feri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta. Luhut menyinggung soal orang-orang yang sudah menjadi warga negara Amerika Serikat (AS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Luhut dari mimbar pidato pembukaan acara Microsoft Build: AI Day di JCC, Jakarta, Selasa (30/4). Awalnya, Luhut menjelaskan bahwa pada 2029 nanti, Indonesia bakal punya hampir 3.000 anak muda yang siap untuk bekerja sebagai pengembang perangkat lunak (software developer). Indonesia tidak akan kekurangan sumber daya manusia untuk mengerjakan perkara software.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Namun demikian, kami juga mengundang diaspora Indonesia untuk kami berikan juga segera kepada mereka kewarganegaraan ganda. Jadi mungkin mereka sudah jadi warga negara Amerika (Serikat), tapi mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan negara Indonesia," ucap Luhut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia memandang, cara itu akan berdampak besar untuk ekonomi Indonesia. Bahkan, cara tersebut dapat membawa sumber daya manusia dengan kemampuan yang mumpuni untuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan kewarganegaraan ganda untuk diaspora Indonesia bertalenta.

Menko Luhut Tawarkan Kewarganegaraan Ganda, Pakar: Bernegara Nggak Boleh Suka-suka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Anak-anak-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA rusun Benhil, Jakarta, Rabu (13/9/2022). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2021 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2021, se" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA rusun Benhil, Jakarta, Rabu (13/9/2022). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2021 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2021, se</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ribuan anak hasil perkawinan campuran belum memiliki status kewarganegaraan. Pasalnya belum dilaporkan oleh orang tuanya untuk dicatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).<br /> <br /> Berdasar data Ditjen AHU ada 3.793 anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraan, dan 507 anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda.<br /> <br /> Kini anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran itu diberikan kemudahan untuk mencatatkan menentukan kewarganegaraannya.<br /> <br /> Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkumham-sumsel/">Kemenkumham Sumsel</a> Ilham Djaya mengatakan, seluruh jajaran Kemenkumham di wilayah diperintahkan untuk mendata ulang anak-anak hasil perkawinan campuran, terutama anak yang lahir di negara yang menganut Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli).<br /> <br /> "Ini bentuk kehadiran negara dengan memberikan kesempatan kembali kepada masyarakat untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden," ujar Ilham Djaya di Jakarta kepada <em>JawaPos.com</em>, Jumat (20/1).<br /> <br /> Penegasan ini setelah Ilham Djaya berkoordinasi langsung dengan Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto pada Kamis (19/1). Dalam koordinasi itu menyatakan bahwa PP No 21 Tahun 2022 memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan status kewarganegaraannya.<br /> <br /> Adapun PP No 21 Tahun 2022 yaitu tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.<br /> <br /> "Anak-anak yang memiliki potensi, talenta, dan keahlian pada bidang tertentu, merupakan aset bangsa. Mereka sumber daya yang unggul dan kompetitif dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia," ungkap Ilham.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-09.53.22-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Djaya. (Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk JawaPos.com)<br /> <br /> Dia berharap permasalahan anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak kehilangan kewarganegaraan RI akan dapat terselesaikan. "Kita berharap hasil koordinasi ini akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan status kewarganegaraan yang menjadi kendala bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel," harapnya.<br /> <br /> Sebelumnya, Direktur Tata Negara Baroto mengatakan, negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli). Kepastian itu dituangkan dalam PP No 21 Tahun 2022.<br /> <br /> Baroto menjelaskan, dengan berlakunya PP No 21 Tahun 2022, anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraan dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda akan diberikan kesempatan kembali untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya itu didapat melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.<br /> <br /> "Kami mendorong jajaran di kanwil melakukan pendataan dan pencarian anak-anak hasil perkawinan campuran. Di antaranya melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) maupun imigrasi di wilayah setempat," ujar Baroto.

Ribuan Anak Hasil Perkawinan Campuran Belum Punya Kewarganegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/jerman-cabut-kewarganegaraan-ganda-anggota-isis_m_.jpg" alt="Kabinet Jerman telah menyetujui perubahan undang-undang yang memungkinkan untuk mencabut status kewarganegaraan dari warga dengan kewarganegaraan ganda, jika terbukti sebagai anggota milisi teroris asing" width="100%">
<figcaption>Kabinet Jerman telah menyetujui perubahan undang-undang yang memungkinkan untuk mencabut status kewarganegaraan dari warga dengan kewarganegaraan ganda, jika terbukti sebagai anggota milisi teroris asing</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Kabinet Jerman telah menyetujui perubahan undang-undang yang memungkinkan untuk mencabut status kewarganegaraan dari warga dengan kewarganegaraan ganda, jika terbukti sebagai anggota milisi teroris asing.</p><br /> <p>Orang Jerman dengan kewarganegaraan ganda yang bergabung dengan milisi teroris asing kelak akan kehilangan kewarganegaraan mereka, demikian keputusan kabinet.</p><br /> <p>"Seseorang yang pergi ke luar negeri dan benar-benar berpartisipasi dalam operasi tempur untuk sebuah milisi teroris menunjukkan bahwa mereka telah berpaling dari Jerman dan nilai-nilai dasarnya dan beralih ke kekuatan asing lain dalam bentuk milisi teroris," kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.</p><br /> <p>Perubahan undang-undang kewarganegaraan hanya akan berlaku untuk orang dewasa yang memiliki kewarganegaraan ganda. Anak di bawah umur tidak terpengaruh.</p><br /> <p><strong>Jihadis dan pemberontak Kurdi</strong></p><br /> <p>Puluhan anggota ISIS asal Jerman saat ini ditahan oleh Pemerintah Irak dan pasukan Kurdi Suriah yang didukung AS, dan karenanya tidak akan kehilangan kewarganegaraan mereka. Amerika Serikat dan sekutu Kurdi Suriah mendesak puluhan negara untuk menerima kembali ribuan anggota IS yang ditangkap ketika kekhalifahan IS hancur.</p><br /> <p>Masalah ini telah memicu perdebatan sengit di Eropa tentang apa yang harus dilakukan dengan anggota IS yang kembali.</p><br /> <p>Kementerian dalam negeri Jerman memperkirakan sekitar 1.000 orang meninggalkan Jerman untuk bergabung dengan kelompok teroris di Suriah dan Irak sejak 2013. Sekitar sepertiga telah kembali ke Jerman, beberapa di antaranya telah dituntut atau ditempatkan dalam program rehabilitasi.</p><br /> <p>Seorang juru bicara dari kementerian dalam negeri mengatakan kepada DW bahwa RUU itu tidak terbatas pada IS dan mencakup semua milisi teroris.</p><br /> <p>"Seorang milisi teroris dalam arti RUU ini adalah asosiasi bersenjata terorganisir paramiliter, yang bertujuan untuk dengan keras menghapuskan struktur negara asing yang melanggar hukum internasional dan mengganti struktur ini dengan negara baru atau untuk membangun struktur seperti negara," kata juru bicara itu.</p><br /> <p>Kata-kata itu berarti bahwa orang Jerman dengan kewarganegaraan ganda yang bergabung dengan kelompok pemberontak seperti PKK di Turki juga bisa kehilangan kewarganegaraan mereka. Jerman memiliki diaspora Kurdi terbesar di dunia dan sejumlah warga negara Jerman selama bertahun-tahun telah bergabung dengan PKK.</p><br /> <p>Badan intelijen domestik Jerman menganggap PKK sebagai "organisasi ekstremis asing terbesar dan paling kuat di Jerman."</p><br /> <p><strong>Sudah terlambat?</strong></p><br /> <p>Koalisi pemerintahan, yang terdiri dari partai Kanselir Jerman Angela Merkel (CDU/CSU) dan Sosial Demokrat (SPD), telah berjanji untuk mereformasi undang-undang kewarganegaraan tahun lalu. Tetapi perbedaan pendapat antara Menteri Dalam Negeri Horst Seehofer dan Menteri Kehakiman Katarina Barley mengenai perincian perubahan itu diberitakan memperlambat persetujuan RUU baru.</p><br /> <p>Respons yang lambat telah memicu kritik bahwa pemerintah bertindak terlambat dalam mengambil tindakan terhadap status kewarganegaraan ganda orang Jerman yang bergabung dengan kelompok-kelompok teroris asing. Meskipun demikian, kementerian dalam negeri berharap bahwa undang-undang baru ini akan memiliki "efek pencegahan" di masa depan.</p>

Jerman Cabut Kewarganegaraan Ganda Anggota ISIS