<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/WAKAF-639421317.jpg" alt="Ilusrasi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki nilai penyaluran manfaat secara berkelanjutan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilusrasi wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki nilai penyaluran manfaat secara berkelanjutan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terpilih Anggoro Eko Cahyo menyebutkan lima fokus utama mendorong ekonomi syariah. Mulai dari memperkuat sinergi antar anggota, literasi dan inklusi keuangan syariah, hingga digitalisasi. Termasuk mengakselerasi industri halal dan menjadikan Indonesia pusat keuangan syariah dunia. Menurut dia, tantangan utama saat ini adalah tingginya literasi, tapi inklusi masih tertinggal. "Melalui Asbisindo, bank-bank syariah dapat mencurahkan pemikiran untuk meningkatkan pangsa pasar bisa di atas 10 persen. BSI sebagai leader bank syariah siap berkolaborasi bersama bank syariah lain untuk meningkatkan market share," ucap Anggoro, Kamis (25/9). Dia optimistis ekonomi syariah bisa menjadi arus baru pertumbuhan nasional. Apalagi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, ekonomi syariah ditetapkan sebagai pilar utama pertumbuhan inklusif. Serta meningkatkan produktivitas ekonomi jangka panjang. Asbisindo menyambut baik hadirnya bank syariah baru dengan aset size yang lebih besar dari sebelumnya. Yakni Bank Syariah Nasional (BSN) yang menjadi bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia. Yang mana akan memperbesar pangsa pasar keuangan syariah. Data OJK 2025 menunjukkan pertumbuhan industri perbankan syariah tumbuh lebih baik dari perbankan nasional. Aset bank syariah per Juni 2025 tumbuh 7,83 persen year-on-year (YoY). Lebih tinggi dari perbankan nasional yang naik 6,43 persen YoY. Demikian juga dengan pembiayaan. Fungsi intermediasi perbankan syariah meningkat 8,37 persen YoY. Sedangkan pertumbuhan kredit/penbiayaan perbankan nasional sebesae 7,71 persen YoY. Asbisindo akan berperan aktif dalam membangun ekosistem halal. Termasuk layanan haji dan industri halal. Berupaya mewujudkan misi menjadikan Indonesia pusat halal global. Anggoro juga berharap, bank syariah di Indonesia bisa menjadi role model arus baru pertumbuhan ekonomi. PT Bank Tabungan Negara (BTN) akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 18 November 2025. Membahas langkah pemisahan (spin off) unit usaha syariah (UUS) BTN menjadi BSN sebagai bank umum syariah (BUS) baru. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan, BSN akan menjadi katalis baru bagi industri perbankan syariah. "RUPSLB membahas spin off aset dan liabilitas dari BTN ke BSN," ucap Nixon. Nanti, BTN menambahkan modal ke BSN dari Rp 1,6 triliun saat membeli Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Rp 6,5 triliun. Karena dalam perbankan, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) merupakan salah satu yang utama. "Sehingga CAR yang akan dijaga di kisaran 18 sampai 20 persen nanti saat spin off," ungkap Nixon. Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah. "Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," beber Nixon.

ekonomi syariah bisa menjadi arus baru pertumbuhan nasional. tantangan utama saat ini, tingginya literasi, tapi inklusi masih tertinggal

Genjot Keuangan Syariah Jadi Arus Baru Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/Doc11-2312627863.jpg" alt="Ilustrasi wakaf melalui uang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi wakaf melalui uang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama menegaskan dukungannya atas ide pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf (LP2BW) atau Sharia Economic Development Fund (SEDF).&nbsp; Hal tersebut disampaikan Muhibuddin, Kasubdit Bina Lembaga dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Kemenag via daring dalam acara High Level Meeting yang diinisiasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama kementerian/lembaga terkait. Dia mengatakan, dengan pengelolaan yang baik, wakaf dapat menjadi instrumen yang bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional. &ldquo;Selama ini kita masih sering berhenti di level jargon dan sekadar melihat portofolio negara lain. Namun, di Indonesia wakaf harus benar-benar menjadi nyata, diwujudkan dengan semangat kolektif, dan berkembang menjadi lembaga yang luar biasa. Kementerian Agama memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan gagasan ini,&rdquo; kata Muhibuddin dalam keterangannya. Dia menambahkan, untuk mewujudkan gagasan tersebut, diperlukan landasan hukum yang kuat dan kokoh. Lembaga yang akan dibentuk harus dilengkapi dengan kerangka regulasi yang kuat dan cermat supaya dapat menopang peran wakaf secara berkelanjutan. Wakaf sejatinya bukan hal baru di Indonesia karena sudah lama ada. Kendati demikian, belum ada instrumen yang dapat memfasilitasi supaya wakaf dapat menjadi motor penggerak ekonomi. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dinilai bisa menjadi salah satu solusi untuk mendongkrak manfaat tanah wakaf. Berdasar data Kementerian Agama, lanjut dia, terdapat banyak aset wakaf dengan luasan lebih dari lima hektar yang belum tergarap secara produktif. Kendala utamanya terletak pada belum tersedianya skema pemberdayaan yang dapat memaksimalkan manfaat atas aset tersebut. &ldquo;Jika skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diterapkan, Kemenag siap menyiapkan regulasinya. Bahkan, secara konsep kami sudah menyiapkan PMA terkait pemberdayaan harta benda wakaf. Dengan adanya skema pembiayaan, aset wakaf bisa benar-benar produktif,&rdquo; kata Muhibuddin.

Kementerian Agama dukung pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan untuk optimalkan wakaf dalam pembangunan nasional

Kemenag Dukung Ide Pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Berbasis Wakaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/26/X2Xj3v6xpZFaAIoBJd84jGQ0KwEHKU9l3W8w5NhP-3838946532.jpg" alt="Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam upacara penutupan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025 di Lampung City Mall, Rabu (25/6). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam upacara penutupan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025 di Lampung City Mall, Rabu (25/6). (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peluang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global. Sistem ini dibangun di atas nilai-nilai universal seperti etika, keadilan, keberlanjutan, serta inklusivitas. "Kalau melihat ekonomi dan keuangan syariah itu, kita harus bisa melihat secara lebih jauh. Dalam artian ekonomi keuangan syariah itu tidak eksklusif hanya untuk berdasarkan kelompok tertentu," ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam upacara penutupan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera 2025 di Lampung City Mall, Rabu (25/6). Menurut dia, prinsip dasar dalam keuangan syariah menghindari unsur spekulatif dan mengedepankan keadilan sosial. Menjadikan sistem ini tidak hanya relevan bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Melainkan, juga menarik minat negara lain yang minoritas penduduknya Islam seperti Jepang. Destry menceritakan, usai berkunjung ke Jepang untuk menghadiri World Expo Osaka bulan lalu. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan BI ambil bagian dalam pameran itu. Bahkan mendapat perhatian dari perwakilan Eropa, salah satunya Italia. Di sana, dia juga sempat mengunjungi pusat ekonomi halal. Sekitar satu setengah jam perjalanan dari Tokyo. Masyarakat Jepang melihat produk halal sebagai simbol dari kualitas, keberlanjutan, dan keadilan. Menunjukkan bahwa prinsip syariah sudah mulai diterima secara universal, terlepas dari latar belakang agama. "Saya tanya, siapa konsumennya? Apakah hanya orang Indonesia atau orang muslim di sana? Ternyata tidak. Itu membuat saya (merasa), ini Jepang aja ternyata begitu intens mendorong produk-produk halal," ungkapnya. Mengutip data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Destry menyatakan, total aset keuangan syariah di Indonesia telah mencapai Rp 9.927 triliun pada 2024. Setara 45 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. "BI melalui, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah mencoba mengembangkan instrumen keuangannya. Karena kalau ekonomi syariah sudah tumbuh, tapi instrumen keuangannya masih terbatas, tentunya akan menjadi hambatan juga ke depan," beber lulusan Cornell University New York itu. Destry mencontohkan Malaysia sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi keuangan syariah di Asia yang paling cepat. Keunggulan sistem keuangan syariah dibanding konvensional, terletak pada keharusan adanya underlying asset dalam setiap produknya. Sehingga lebih stabil dan tidak spekulatif. Pemerintah saat ini aktif menerbitkan surat berharga berbasis syariah untuk mendukung pembiayaan sektor ekonomi syariah. Termasuk UMKM. BI juga melibatkan pesantren dalam pengembangan ekonomi syariah agar mampu mencetak pengusaha-pengusaha muslim baru. "Prinsip syariah ini inklusif, harus semua merasakan pembangunan. Jadi no one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal. Harus kita gali terus," tegasnya. Destry menekankan, dalam ekonomi syariah, tidak semua kegiatan harus bermotif profit. Ada juga aktivitas seperti wakaf, yang menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Mengutip tokoh besar dalam ilmu ekonomi Islam, Ibnu Khaldun, Destry mengatakan, kemakmuran adalah hasil dari keadilan. "Islam mengajarkan untuk bisa bersikap adil, bisa bersikap inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran masyarakat luas," jelasnya.&nbsp;

Ekonomi dan keuangan syariah menawarkan peluang luar biasa untuk semua, tidak hanya bagi umat Muslim.

Ekonomi dan Keuangan Syariah Bersifat Universal, Bukan Hanya untuk Muslim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/ITmSx1mgvQ0pUzjxmvcXoeG9usR23nPcAC8u3NR0-1887706474.jpg" alt="Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri). (Humas BPKH)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah (kiri). (Humas BPKH)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebagai negara dengan populasi Islam besar di dunia, perkembangan keuangan syariah di Indonesia jadi sorotan internasional. Lewat forum IFN Indonesia Dialogues 2025, sejumlah pakar akan mengupas tantangan dan masa depan keuangan syariah di Indonesia.&nbsp; Kegiatan diskusi yang diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) itu, rencananya dilaksanakan di Jakarta pada 26 Mei. Tujuannya mempertemukan para pemangku kepentingan utama dari berbagai sektor untuk membahas perkembangan, tantangan, dan peluang industri keuangan syariah di Indonesia.&nbsp; Kepala BPKH Fadlul Imansyah menegaskan, forum itu merupakan bagian dari kontribusi mereka untuk membangun ekosistem keuangan syariah Indonesia. Sehingga bisa menjadi lebih kuat dan terhubung dengan praktik global. &ldquo;BPKH bersama IFN menghadirkan forum dialog berskala internasional dengan pembicara profesional di bidang keuangan syariah," kata Fadlul dalam keterangannya Sabtu (17/5). Bagi Fadlul kegiatan itu bagian dari kontribusi mereka untuk memajukan ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sekaligus melakukan transfer wawasan global ke dalam praktik nasional.&nbsp; Sebagai bagian dari IFN Dialogues Series, forum bergengsi itu diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan ekonomi halal dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, terus melakukan langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor itu. Regulasi yang progresif dan mobilisasi sumber daya telah membuat Indonesia menjadi salah satu pasar keuangan syariah paling aktif dan inovatif di dunia.&nbsp;Fadlul menyampaikan lewat forum itu, BPKH dan IFN menegaskan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan keuangan syariah Indonesia. Serta menjadikannya bagian integral dari ekosistem keuangan global. Kolaborasi antara regulator, institusi keuangan, dan investor menjadi kunci dalam membuka jalan menuju masa depan industri yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif. "IFN Indonesia Dialogues 2025 diharapkan menjadi platform strategis bagi para pelaku industri untuk menjalin kemitraan baru," kata Fadlul. Selain itu jadi wadah untuk bertukar gagasan dan merumuskan strategi kolektif untuk memperkuat peran Indonesia dalam peta keuangan syariah dunia.

Indonesia akan menjadi tuan rumah IFN Indonesia Dialogues 2025 untuk membahas tantangan dan masa depan keuangan syariah

Forum IFN Indonesia Dialogues 2025 Bahas Tantangan Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/WhatsApp-Image-2025-05-18-at-101934-2682391750.jpeg" alt="OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program SICANTIKS. (IST)" width="100%">
<figcaption>OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program SICANTIKS. (IST)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (SICANTIKS). Dalam pelaksanaan program ini, OJK menggandeng Account Officer (AO) dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai mitra strategis untuk menjangkau masyarakat di tingkat komunitas akar rumput yang menjadi fokus pemberdayaan. Program SICANTIKS yang dilaksanakan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, ini menjadi wadah penguatan kapasitas literasi keuangan syariah bagi para pendamping UMKM perempuan. AO PNM, yang selama ini telah menjadi pendamping langsung para pengusaha ultra mikro di berbagai pelosok Tanah Air, turut menjadi peserta aktif dalam pelatihan dan diskusi yang berlangsung selama acara. Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan bahwa &ldquo;Program SICANTIKS ini menjadi anugerah bagi kami di PNM karena memperkuat peran AO kami yang selama ini mendampingi lebih dari 21,9 juta nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah kelompok yang kami layani mencapai lebih dari 910 ribu, dan sebagian besar adalah ibu-ibu pengusaha ultra mikro. Kami percaya, peningkatan literasi keuangan syariah dapat mempercepat proses pemberdayaan mereka,&rdquo; ujar Arief. Arief juga menambahkan bahwa hingga tahun 2025, outstanding pembiayaan PNM telah mencapai Rp45,2 triliun, dengan 74 persen portofolio berbasis syariah. Hal ini menunjukkan keselarasan antara arah bisnis PNM dan semangat SICANTIKS dalam mengedepankan nilai-nilai syariah yang adil dan inklusif. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengapresiasi kontribusi PNM dalam memperkuat literasi masyarakat. &ldquo;PNM merupakan salah satu mitra utama kami dalam menghadirkan program-program edukasi keuangan yang langsung menyentuh masyarakat, terutama para ibu-ibu pengusaha yang memiliki semangat luar biasa,&rdquo; ungkap Friderica. Melalui keikutsertaan aktif AO PNM dalam SICANTIKS, diharapkan terwujud multiple efek yang tak hanya meningkatkan pemahaman keuangan syariah di level komunitas, tetapi juga mempercepat pertumbuhan usaha perempuan prasejahtera dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara berkelanjutan. Kolaborasi antara OJK dan PNM ini menjadi salah satu contoh model sinergi dalam penguatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

OJK terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah bagi pengusaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera, melalui program SICANTIKS.

OJK Gandeng AO PNM dalam Program SICANTIKS untuk Perkuat Literasi Keuangan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/ACC-Syariah-1123950966.jpg" alt="Layanan baru di ACC Syariah Kota Gorontalo yang baru diresmikan." width="100%">
<figcaption>Layanan baru di ACC Syariah Kota Gorontalo yang baru diresmikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Astra Credit Companies (ACC), grup perusahaan pembiayaan, melalui unit usaha syariahnya meresmikan kantor ACC Syariah di Kota Gorontalo. Keberadaan kantor ACC Syariah di Gorontalo merupakan bukti peranan ACC Syariah mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan keuangan syariah di kota yang juga dikenal sebagai Serambi Madinah dalam mewujudkan ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera. Chief Operating Officer ACC Devy Santoso dalam pernyataan resminya, Selasa (26/11) mengatakan bahwa pembukaan kantor ketiga ACC Syariah di Gorontalo merupakan komitmen ACC Syariah untuk pengembangan keuangan syariah di Gorontalo. &ldquo;Keberadaan ACC Syariah Gorontalo sejalan dengan kearifan lokal masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama Islam yaitu &ldquo;Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Kur&rsquo;ani&rsquo; yang berarti adat istiadat bersandar pada syariah dan syariah bersandar pada Al Quran&rdquo;, kata Devy. Kantor yang berlokasi di Komplek Gorontalo Mall, Jalan Cokroaminioto, Business Park Gorontalo, Blok C-17, Gorontalo, strategis dan memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan dan produk ACC Syariah. Selain itu masyarakat juga dapat memilih berbagai produk dan layanan syariah sesuai kebutuhannya secara digital dengan mengakses halaman resmi-nya di acc.co.id. Senada dengan Devy Santoso, Kepala Unit Usaha Syariah ACC Wisnu Wardhana yang juga hadir dalam acara peresmian mengatakan bahwa ACC Syariah Gorontalo akan memberikan pelayanan syariah penuh untuk masyarakat Gorontalo dan sekitarnya. &ldquo;Kami akan menyediakan produk dan layanan berbasis syariah seperti pembiayaan mobil baru dan bekas, fasilitas dana serta pembiayaan haji sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gorontalo&rdquo;, ujar Wisnu menutup pembicaraan.

Keberadaan kantor ACC Syariah di Gorontalo merupakan bukti peranan ACC Syariah mendukung kebijakan pemerintah daerah mengembangkan keuangan

Astra Credit Companies Kembangkan Keuangan Syariah di Gorontalo Sejalan dengan Kearifan Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/WhatsApp-Image-2024-09-19-at-203415-214824977.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo Kongres ISEI XXII di Ballroom Hotel Alila, Solo, Kamis (19/9). (Agas Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo Kongres ISEI XXII di Ballroom Hotel Alila, Solo, Kamis (19/9). (Agas Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Indonesia perlu memperkuat posisinya dalam pasar global ekonomi syariah. Untuk itu, strategi pendalaman pasar keuangan syariah perlu diperkuat. Perlu rumusan kebijakan berstandar global yang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola instrumen-instrumennya. "Islam, mengajarkan tiga hal. Pertama, selalu membuat progres, hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kedua, memberikan nilai dan ketiga kerja sama," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Joint High Level Seminar and Investor Forum, kolaborasi Bank Indonesia dengan Islamic International Liquidity Management (IILM) dan Islamic Financial Services Board (IFSB), kemarin (31/10). Menurut dia, terdapat lima faktor utama dalam membangun kemajuan pasar keuangan syariah. Yakni, mengembangkan inovasi produk keuangan syariah yang tidak hanya berbasis pada tiga instrumen: sukuk, takaful, dan wakaf. Mengingat, Indonesia merupakan salah satu penerbit sukuk terbesar. Sekaligus inisiator penerbitan green sukuk, yang akan mengoptimalkan manfaatnya bagi perekonomian dan keuangan hijau. Faktor berikutnya, akselerasi pengembangan pasar keuangan syariah melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, integrasi jasa sistem keuangan wholesale dan ritel. "Sehingga memperkuat interkoneksi seluruh lembaga keuangan syariah termasuk asuransi maupun lembaga&nbsp;sosial finance," ungkapnya. Perry menekankan perlunya dukungan kerangka kebijakan yang mengedepankan manajemen risiko dalam memitigasi risiko siber, operasional, dan anti pencucian uang. Didukung oleh edukasi dan literasi sistem keuangan syariah. Karena pemahaman masyarakat berperan penting untuk menumbuhkan keuangan syariah secara berkelanjutan. Menurut Laporan Pengembangan Keuangan Islam 2023, nilai sukuk hijau dan environmental, social, governance (ESG) yang beredar mencapai USD 24,4 miliar. Malaysia dan Arab Saudi adalah pemimpin sukuk ESG. Diikuti oleh Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA). Integrasi teknologi juga mendorong tumbuhnya&nbsp;financial technology&nbsp;(fintech) yang berperan dalam meningkatkan aksesibilitas pada pasar keuangan syariah. Data Global Islamic Fintech Report 2023/2024 menunjukkan pasar fintech syariah global mencapai USD 138 miliar. Yang kemudian diproyeksikan meningkat menjadi USD 306 miliar di 2027. Didukung tingkat pertumbuhan tahunan gabungan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 17,3 persen. "Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan sektor fintech global secara keseluruhan, yang diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 12,3 persen selama periode yang sama," terang alumnus Iowa State University itu. Perry memandang tren investasi syariah ke depan akan mengarah pada pengembangan&nbsp;platform&nbsp;digital. Menawarkan layanan mulai dari perbankan digital hingga&nbsp;crowdfunding. Membuat keuangan syariah lebih ramah pengguna, kompetitif, dan mudah diakses. Strategi pendalaman keuangan di pasar uang syariah yang kuat akan menopang kemampuan industri untuk menahan guncangan likuiditas yang tidak terduga di masa depan. Serta akan berkontribusi pada transmisi moneter yang dilakukan melalui sistem keuangan syariah. Terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan tiga pedoman produk perbankan syariah. Yaitu pedoman produk pembiayaan mudarabah, pedoman implementasi shariah restricted investment account (SRIA) dengan akad mudharabah muqayyadah, dan pedoman implementasi cash waqf linked deposit (CWLD). "Ini akan mendorong penguatan karakteristik perbankan syariah melalui pengembangan produk perbankan syariah yang memiliki kekhasan syariah atau yang disebut shari&rsquo;ah-based product sehingga mempunyai unique value proposition yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae. Dia menjelaskan, pedoman produk yang telah disusun diharapkan dapat memberikan panduan bagi industri dan pemangku kepentingan. Terutama, terkait pelaksanaan produk perbankan syariah. Sehingga memberikan kesamaan pandang dan pemahaman dalam implementasi.

Perry Warjiyo memandang tren investasi syariah ke depan akan mengarah pada pengembangan platform digital.

Bos BI Perry Warjiyo Bocorkan 5 Faktor yang Bisa Majukan Keuangan Syariah Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/Untitled-3265880634.jpg" alt="Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Hebitren Provinsi DKI melantik DPW Provinsi DKI Jakarta dan 4 DPD di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Hebitren Provinsi DKI melantik DPW Provinsi DKI Jakarta dan 4 DPD di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mendorong ekonomi syariah, khususnya kemandirian ekonomi pondok pesantren, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta bersama Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) Provinsi DKI menyelenggarakan Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara (termasuk Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu). Pelantikan dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta. Hebitren merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia untuk melakukan pemberdayaan ekonomi pesantren dengan membangun ekosistem bisnis pesantren. Upaya tersebut adalah bagian dari program strategis Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan syariah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jakarta Sahminan menyampaikan, Hebitren dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi kerja sama perdagangan antar pondok pesantren. Pemetaan bisnis 55 pondok pesantren anggota Hebitren sudah dilakukan. &rdquo;Diharapkan lebih banyak pesantren mandiri secara ekonomi dan memiliki unit usaha produktif, dengan kemampuan untuk berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional,&rdquo; ujar Sahminan. Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia, lanjut dia, KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga mengadakan pelatihan mengenai mindset bisnis pesantren. Selain itu, dilaksanakan kunjungan kepada beberapa pondok pesantren mitra dan binaan Bank Indonesia. &rdquo;Ini untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi ekonomi pesantren,&rdquo; kata Sahminan. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hebitren Dr. KH Hasib Wahab Hasbullah mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, terdapat tiga fungsi pesantren. Yakni fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Keberadaan Hebitren diharapkan dapat membantu pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. &rdquo;Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar Al-Qur&rsquo;an atau agama, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui pembelajaran ekonomi dan bisnis berbasis syariah,&rdquo; papar KH Hasib Wahab Hasbullah. Sementara itu, Ketua DPW Hebitren Provinsi DKI Jakarta Muhammad Imam Sofwan Yahya menyampaikan, Hebitren DPW Provinsi DKI Jakarta telah memiliki badan usaha yang sudah diakui Kemenkumham. Yakni Koperasi Konsumen Hebitren Jaya Sejahtera yang disahkan pada 29 Oktober 2023. Untuk mengoptimalkan pengembangan bisnis, menurut dia, perlu didukung koperasi-koperasi primer di pesantren-pesantren yang akan dibentuk dan digagas DPW Hebitren.&nbsp; &rdquo;Bisnis pesantren di wilayah DKI Jakarta cukup berbeda dengan pesantren-pesantren di daerah lain. Bisnis di pesantren DKI Jakarta mengerucut pada bidang jasa,&rdquo; terang Muhammad Imam Sofwan Yahya. Ketua Subkelompok Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Azwar Anas menambahkan, guna melakukan perluasan, percepatan, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, di berbagai macam sektor di Jakarta, telah ditetapkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Jakarta. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jakarta tumbuh positif dan mendapatkan apresiasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. &rdquo;Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan Juara 1 Ekonomi Hijau dan berkelanjutan, Juara 3 Program Inkubasi Usaha Syariah, dan Juara 5 kategori zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat),&rdquo; tutur Azwar Anas.

Bank Indonesia dukung pemberdayaan ekonomi pesantren dengan membangun ekosistem bisnis membangun ekonomi dan keuangan syariah

BI DKI Jakarta Lantik DPW dan DPD Hebitren di Jakarta untuk Sinergi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/13/Pelayanan-BSI-Gangguan-Dery-Ridwansah-3-3104069186.jpg" alt="Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)" width="100%">
<figcaption>Kantor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) tetap membuka layanan operasional 570 kantor cabang di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasabah selama periode libur Lebaran 2024. Corporate Secretary BSI Gunawan Arif Hartoyo mengatakan, upaya tersebut sebagai wujud pelayanan prima dari perseroan kepada masyarakat. Selain itu, hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen BSI untuk mewujudkan&nbsp;beyond sharia banking. &ldquo;BSI mengadakan layanan operasional di luar hari kerja atau saat hari libur agar nasabah tetap bisa mendapatkan layanan untuk transaksi yang dibutuhkan. Ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah,&rdquo; kata Gunawan melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/4). Menurut Gunawan, operasional pada libur Lebaran 2024 dibuka di sejumlah wilayah strategis untuk optimalisasi layanan nasabah khususnya setor, tarik tunai, dan transfer. Jam operasional selama libur Lebaran 2024 akan mulai pukul 08.00-14.00 waktu setempat. Layanan BSI telah dilengkapi dengan mesin setor tunai (CRM) untuk membantu nasabah melakukan setoran. Namun mengingat tingginya minat masyarakat dan volume yang signifikan, perseroan memutuskan untuk membuka cabang agar proses setoran nasabah dapat dipercepat. Selain melakukan setoran, Gunawan juga mengatakan bahwa nasabah dapat menarik tunai di cabang selama&nbsp;weekend banking. Layanan pemindahbukuan juga tetap tersedia. Pada akhir pekan, BSI juga menyediakan layanan&nbsp;customer care. &ldquo;Nasabah juga dapat menggunakan layanan penyetoran, terutama untuk nasabah institusi dan mitra bayar, melalui kantor cabang BSI pada akhir pekan ini,&rdquo; kata Gunawan. Sebelumnya, BSI telah menyiapkan sekitar Rp45 triliun uang tunai untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat pada libur hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. BSI mencatat, pemenuhan uang kartal pada ini mengalami peningkatan 20 persen secara tahunan (yoy), terutama untuk kebutuhan uang tunai melalui penarikan&nbsp;teller&nbsp;dan ATM. Saat ini BSI memiliki lebih dari 1.100 kantor cabang, 2.559 mesin ATM yang terkoneksi dengan jaringan ATM Bersama, ATM Prima, ATM Jalin, VISA dan Mastercard. Selain itu, BRI juga menyediakan layanan transaksi penarikan uang tunai yang bekerja sama dengan gerai Indomaret dan Alfamart di seluruh Indonesia.

Gunawan Arif menyampaikan, jam operasional selama libur Lebaran 2024 akan mulai pukul 08.00-14.00 waktu setempat.

Selama Lebaran, BSI Tetap Buka 570  Cabang Layani Kebutuhan Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/30/sumsel-3572988570.jpg" alt="Pemprov Sumsel siapkan 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM." width="100%">
<figcaption>Pemprov Sumsel siapkan 1.000 sertifikasi halal gratis bagi UMKM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) telah menyiapkan kuota sebanyak 1.000 sertifikasi halal secara gratis bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) di Provinsi Sumsel. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni usai menghadiri Syariah Festival Sriwijaya 2024 di Palembang Indah Mall, Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (28/3). "Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis melalui Dinas Koperasi &amp; UKM Provinsi Sumsel. Pemberian sertifikat halal pada produk makanan dan minuman sangat penting, agar konsumen muslim terlindungi terhadap produk yang tidak halal," kata Fatoni. Fatoni menyebut Sertifikasi Halal saat ini sudah menjadi kebutuhan para pelaku usaha dalam memproduksi makanan dan minuman. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7 persen populasi beragama muslim. Sementara itu, di Provinsi Sumsel sendiri berdasarkan data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 94,24&nbsp;persen dari total penduduk merupakan muslim. Menurut Fatoni, dengan banyaknya populasi umat muslim di Provinsi Sumsel sudah sewajarnya daerah ini mendukung pengembangan ekonomi syariah, mencakup sektor keuangan, fashion, kuliner, pariwisata dan lainnya. Dalam upaya pengembangan ekonomi syariah, para pelaku UMKM dan pondok pesantren dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan berbasis syariah guna mendukung terwujudnya ekosistem halal value chain berdaya saing tinggi. "Pemprov Sumsel mengapresiasi inisiatif, komitmen dan peran nyata Bank Indonesia beserta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah yang secara konsisten dan berkesinambungan terus melakukan upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, baik di pusat maupun di Provinsi Sumsel. Salah satunya melalui kegiatan yang Syariah Festival Sriwijaya dalam rangka Road to Festival Ekonomi Syariah Sumatera 2024," ucap Fatoni. Dalam rangka mendukung terwujudnya ekosistem halal yang berdaya saing tinggi tersebut, tentunya diperlukan integrasi dan kolaborasi dari setiap elemen pendukung ekonomi syariah. Oleh karena itu, koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi dan insentif pemerintah guna mengembangkan industri halal untuk mensuplai kebutuhan halal lifestyle masyarakat sangat diperlukan. "Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Selatan. Ke depan, kami berharap Pemerintah Provinsi Sumsel dapat terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, perbankan syariah, instansi, lembaga terkait, akademisi, praktisi, serta penggiat ekonomi dan keuangan syariah untuk terus mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan," ujar Fatoni. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Ricky P. Gozali dalam laporannya mengatakan untuk terus konsisten dalam menampilkan dan mempromosikan produk maupun kegiatan terkait ekonomi syariah di Provinsi Sumsel. Sebagaimana diketahui Syariah Festival Sriwijaya akan berlangsung pada tanggal 28-30 Maret mendatang dengan mengusung tema 'Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Melalui Pengembangan Ekonomi dan Industri Halal'. "Rangkaian kegiatan Safari 2024 ini akan diisi oleh berbagai kegiatan yang menarik antara lain meliputi perlombaan, seminar, sertifikasi dan konsultasi produk halal, kemudian juga Expo dan produk layanan keuangan syariah, UMKM hingga fasilitas matching bisnis dengan berbagai kegiatan," kata Ricky. Turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Zulkarnain, Ketua Kadin Sumsel Affandi Udjie dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Muhammad Latif.

"Kami mengimbau pelaku UMKM untuk tidak melewatkan kesempatan ini dan segera melengkapi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal gratis".

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keuangan syariah

Berita Terkini