<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/IMG_5464JPG-1197418233.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merasa bangga atas hasil kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang membantu pemulihan keuangan negara. Sebab, selama bertugas Satgas PKH telah mampu memulihkan keuangan negara senilai lebih dari Rp 6,6 triliun. &ldquo;Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah suatu kehormatan bagi saya dan juga kebahagiaan saya diundang untuk menyaksikan penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar Rp 6,6 triliun lebih, sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah saya bentuk pada tanggal 21 Januari 2025 dengan Peraturan Presiden Nomor 5," kata Presiden Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12). Selain pemulihan keuangan negara, Prabowo mengungkapkan Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali kawasan hutan dalam skala besar.&nbsp; &ldquo;Saudara-saudara sekalian, juga tadi dilaporkan Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektare lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar ketentuan," ucap Prabowo. Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam kerja Satgas PKH.&nbsp; &ldquo;Saya sampaikan terima kasih saya, penghargaan saya sebesar-besarnya kepada semua pihak dari semua K/L yang telah mendukung kegiatan daripada Satgas PKH ini," ujar Prabowo. &ldquo;Terutama juga kepada Satgas PKH itu sendiri yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, unsur Tentara Nasional Indonesia, unsur Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, BPKP, dan lembaga-lembaga lain," sambungnya. Prabowo memahami, kerja Satgas PKH dilakukan di medan yang tidak mudah dan membutuhkan ketelitian tinggi. Mereka harus melakukan pengecekan lahan yang medannya sulit. &ldquo;Saya berterima kasih atas nama negara, atas nama negara bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Harus verifikasi, mengecek 4 juta hektare tidak sedikit luas lahan," tuturnya. Menurut Prabowo, dalam menjalankan tugasnya Satgas PKH juga menghadapi berbagai bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang dirugikan. Bahkan, kerja kerja keras tersebut dilakukan jauh dari sorotan publik dan media.&nbsp; &ldquo;Ini di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya. Tapi saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan tanah air kita," urainya. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa capaian tersebut baru merupakan awal dari upaya besar memulihkan kerugian negara. Sebab, ia menduga menyimpangan yang terjadi sudah berjalan lama. &ldquo;Saudara-saudara sekalian, saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Baru ujung. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Ini yang saya sebut dilakukan oleh mereka-mereka yang menganut filosofi dan paham serakah nomics," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja Satgas PKH yang berhasil memulihkan keuangan negara lebih dari Rp 6,6 triliun.

Satgas PKH Pulihkan Rp 6,6 Triliun Keuangan Negara, Prabowo: Tak Terlihat Media dan Influencer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/N4yklJxyBQnJipvdCWXqZHLqbLfsztPqqsoLoUHS-2785132323.jpg" alt="menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin pemusnahan rokok ilegal di Jawa Timur, Kamis (2/10). (Dok. Humas Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memimpin pemusnahan rokok ilegal di Jawa Timur, Kamis (2/10). (Dok. Humas Kemenkeu)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memusnahkan rokok ilegal hasil penindakan Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II.&nbsp; Dalam acara tersebut turut hadir Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut memusnahkan rokok ilegal yang telah diamankan oleh Kanwil Bea Cukai di Jawa Timur. Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama mengungkapkan, hingga September 2025, langkah penindakan telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 260 miliar yang berasal dari total 2.478 penindakan. Djaka menyebutkan, yang ditindak adalah pelanggaran administratif dan pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta narkotika. "Dari jumlah itu, pelanggaran terbanyak berasal dari bidang cukai, yakni 235,40 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp 210 miliar," kata Djaka Budhi dalam acara pemusnahan, Kamis (2/10). Lebih lanjut, hingga September 2025, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II berhasil mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 100,54 triliun, naik 4,03% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kata Djaka, Rp 95,67 triliun berasal dari sektor cukai, Rp 4,42 triliun dari bea masuk, dan Rp 0,44 triliun dari bea keluar. "Capaian ini sekaligus mencerminkan peran strategis Bea Cukai dalam mendukung kinerja APBN, menjaga daya saing industri legal, dan memberikan kontribusi pada pembangunan nasional," ungkapnya. Untuk menjaga keberlanjutan penerimaan dan melindungi masyarakat, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I dan II memperkuat pengawasan. Dengan optimalisasi tugas dan fungsi Satgas Pemberantasan Penyelundupan serta Satgas Pencegahan dan Penindakan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal. "Kedua Satgas ini merupakan wujud komitmen Bea Cukai dalam menegakkan hukum, melindungi industri dalam negeri, serta mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045," tuturnya. Menanggapi hasil penindakan Bea Cukai ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kinerja positif penerimaan negara, sudah seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang tegas terhadap praktik ilegal. "Penindakan terhadap rokok ilegal bukan hanya soal menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan level playing field yang adil bagi pengusaha rokok yang patuh membayar cukai. Dengan begitu, industri legal dapat tumbuh dan bersaing secara sehat," tukas Purbaya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Pemusnahan rokok ilegal oleh Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan hasil penindakan yang mendukung penerimaan negara.

Rugikan Keuangan Negara hingga Rp 120 Miliar, Menkeu Purbaya Musnahkan Rokok Ilegal di Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/23/LKPP-645651388.jpg" alt="LKPP" width="100%">
<figcaption>LKPP</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Plt. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pihaknya berkontribusi terhadap penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 21,89 triliun pada 2023. Hal itu dia sampaikan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (22/8). "Total kontribusi kami terhadap keuangan ada Rp 67,09 triliun, yang terdiri atas efisiensi sebesar Rp 15,56 triliun, penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 21,89 triliun, dan meningkatkan penerimaan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebanyak Rp 29,63 triliun," kata Muhammad Yusuf Ateh, dikutip Sabtu (24/8). Dalam rapat yang membahas laporan keuangan BPKP, LKPP, BPS, dan BPK dalam APBN Tahun Anggaran 2023 tersebut, ia menuturkan bahwa pihaknya menerima anggaran sebesar Rp1,96 triliun dengan total realisasi belanja sebesar 98,11 persen. Secara rinci, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 978,5 miliar atau setara 99,44 persen dari pagu, belanja barang sebesar Rp 684,69 miliar atau setara 96,97 persen dari pagu, dan belanja modal sebesar Rp 263,34 miliar atau setara 96,23 persen dari pagu. Yusuf menuturkan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk melakukan 16.471 kegiatan&nbsp;assurance&nbsp;dan 4.312 kegiatan&nbsp;consulting. Kegiatan&nbsp;assurance&nbsp;tersebut terdiri atas 1.774 kegiatan audit, 3.023 kegiatan&nbsp;review, 7.287 kegiatan evaluasi, 2.709 kegiatan&nbsp;monitoring, 944 kegiatan audit investigasi, dan 734 kegiatan&nbsp;assurance&nbsp;lainnya. Sedangkan kegiatan&nbsp;consulting&nbsp;yang dilakukan meliputi 1.333 kegiatan pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), 507 kegiatan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 1.515 kegiatan pembinaan tata kelola, 441 kegiatan pengelolaan keuangan pemerintah, dan 516 kegiatan pencegahan korupsi. "Di samping itu, kami juga melakukan kinerja-kinerja yang terkait dengan pendampingan dan&nbsp;monitoring&nbsp;dari berbagai kegiatan strategis pemerintah lainnya," ucap Yusuf. Terkait pendapatan, ia menuturkan bahwa pihaknya dapat meraih PNBP sebanyak Rp 81,68 miliar, atau melebihi estimasi awal sebesar Rp 73,8 miliar, sehingga realisasi pendapatan BPKP pada tahun lalu mencapai 110,68 persen. Sementara itu, jumlah aset dan ekuitas yang dimiliki lembaga tersebut masing-masing mencapai Rp 5,6 triliun dan Rp 5,59 triliun. Berkat kinerja tersebut, pihaknya pun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).&nbsp;"Terakhir, kami sampaikan apresiasi yang didapatkan bahwa kami juga mendapat opini WTP dari BPK, ini juga sudah 16 kali. Ada juga penghargaan dari Kementerian Keuangan. Kalau soal SDM, kami selalu dapat nomor satu dari BKN Award," imbuh Yusuf.

Dia menuturkan bahwa pihaknya menerima anggaran sebesar Rp1,96 triliun dengan total realisasi belanja sebesar 98,11 persen.

Sepanjang 2023, BPKP Berhasil Selamatkan Keuangan Negara sebesar Rp 21,89 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/JKT-Lukas-Enembe-meninggal-dunia-Salman-Toyibi-6JPG-3581793250.jpg" alt="Sejumlah kerabat dan keluarga berada di depan peti jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe saat disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kerabat dan keluarga berada di depan peti jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe saat disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (26/12/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan, pertanggungjawaban pidana 10 tahun penjara terhadap Lukas Enembe sudah berakhir, setelah mantan Gubernur Papua itu meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/12) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas merupakan terdakwa kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Ia telah diputus bersalah oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lukas divonis 10 tahun penjara oleh PT DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan meninggalnya tersangka, maka hak menuntut, baik dalam perkara tipikor maupun TPPU berakhir demi hukum," kata Johanis Tanak kepada wartawan, Selasa (26/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013659968/netizen-duga-baim-wong-jual-ipad-murah-hasil-impor-elektronik-bekas-jubir-sri-mulyani-angkat-bicara">Netizen Duga Baim Wong Jual Ipad Murah Hasil Impor Elektronik Bekas, Jubir Sri Mulyani Angkat Bicara</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski tidak bisa dipidana badan, kata Tumpak, negara masih dapat melakukan penuntutan berupa ganti rugi terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ganti rugi kerugian negara itu bisa dilakukan dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Negara masih mempunyai hak menuntut ganti rugian keuangan negara melalui proses hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri," tegas Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK berlatar belakang Jaksa itu menyampaikan, KPK harus terlebih dahulu menyerahkan seluruh berkas perkara Lukas Enambe kepada Kejaksaan Agung. Hal ini untuk kembali menuntut kerugian negara melalui proses gugatan dalam hukum perdata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan ganti kerugian keuangan negara melalui Pengadilan Negeri," cetus Johanis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasusnya, pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Lukas Enembe divonis hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hukuman Lukas diperberat pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Lukas Enembe. Hukuman ini diubah setelah Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta menerima upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pihak Lukas Enembe.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun putusan ini diketuk pada Kamis (6/12), oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Tinggi Herri Swantoro dengan anggota Anthon R Saragih dan Brhotma Maya Marbun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan, Lukas Enembe juga dihukum pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 4 bulan kurungan. Eks Gubernur Papua itu juga dijatuhkan pidana berupa uang pengganti sebesar Rp 47,8 miliar subsider 5 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbanganya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai, Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua 2013-2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lukas Enembe terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pertanggungjawaban pidana 10 tahun penjara terhadap Lukas Enembe sudah berakhir, setelah mantan Gubernur Papua itu meninggal dunia.

Lukas Enembe Meninggal Dunia, KPK Masih Bisa Tuntut untuk Pulihkan Kerugian Keuangan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-27-at-13.38.05.jpeg" alt="Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengurusa Kadin Kamrussamad. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghapus <a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/">saham</a> Gojek Tokopedia (GoTo) dari pasar modal karena berpotensi merugikan keuangan negara.  "Kejanggalan IPO GoTo terlihat dari adanya aktivitas pergerakan saham yang di luar kebiasaan (unusual market activity/UMA)," katanya di Jakarta, Senin (23/5).  Dia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir, telah terjadi UMA pada<a href="https://www.jawapos.com/tag/ramadan/"> saham</a> GoTo. Sebab, sejak IPO 11 April lalu yang dibuka pada harga Rp400 per lembar, dalam hanya 18 hari perdagangan turun lebih dari 50 persen.  Dia menegaskan Telkomsel sebagai anak dari perusahaan BUMN yang menjadi salah satu pemodal GoTo, mencatatkan kerugian dalam laporan keuangan-nya. Berdasarkan laporan keuangan Telkom Maret 2022, tercantum keterangan adanya kerugian Rp881 miliar pada investasi Telkomsel di GoTo. "Kerugian ini patut dipertanyakan," katanya menegaskan.  Anggota Komisi XI itu menduga penurunan harga saham itu sengaja menggunakan uang BUMN Telkomsel untuk membeli saham GoTo. Setelah transaksi tersebut, harga saham GoTo di-downgrade ke titik terendah, agar pemilik saham minoritas menjadi mayoritas melalui mekanisme pasar sekunder maupun privet placement.  Menurut politisi Gerindra itu, proses pencatatan GoTo tidak transparan dan diragukan akuntabilitasnya, kental dengan konflik kepentingan. "Terdapat konflik kepentingan dimana komisaris Tokopedia yang juga merupakan Komisaris Telkomsel," katanya menegaskan.  Dia mengingatkan praktik bisnis yang syarat konflik kepentingan seperti itu, sangat potensial bisa merugikan keuangan BUMN dan publik sebagai investor retail. Sehingga, sampai dengan semuanya jelas, sebaiknya BEI me-delisting GoTo hingga semua kalkulasi aspek fundamentalnya jelas dan transparan.  Sementara itu, Chief of Corporate Affairs GoTo Nila Marita menegaskan naik turunnya harga saham perusahaan merupakan suatu hal yang normal di pasar modal negara mana pun. Hal itu digerakkan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan dari investor di pasar. Manajemen GoTo selalu berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan untuk dapat semakin bertumbuh secara berkelanjutan.  "Fokus GoTo adalah selalu untuk mendorong kemajuan melalui pertumbuhan bisnis berkelanjutan yang memberikan manfaat maksimal jangka panjang kepada seluruh pihak dalam ekosistem kami," katanya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin malam.  Lanjut dia, dalam menjalankan bisnis dan investasi, GoTo senantiasa mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal, GoTo secara konsisten menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) pada setiap aspek bisnis dan kegiatan operasional.  Praktik GCG tersebut merupakan aspek kunci dalam memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan kepada perusahaan. "Banyaknya investor berskala global yang berinvestasi di GoTo semakin mempertegas penerapan standar praktik GCG yang sangat tinggi dalam bisnis kami," jelasnya. (*)

Anggota DPR Sebut Saham Gojek Tokopedia Berpotensi Rugikan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/syarief-hasan-ukm.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan dan perbaikan perekonomian negara. Pasalnya, perekonomian Indonesia belum menunjukkan perbaikan, sementara utang luar negeri semakin membludak dari waktu ke waktu.  Syarief Hasan menilai, pengelolaan keuangan negara pada Kuartal II 2021 semakin memprihatikan. “Dari berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri Indonesia semakin jauh melampaui pertumbuhan PDB Indonesia. Bahkan, rasionya kini hampir mendekati 42% dan banyak rekomendasi IMF yang tidak diikuti.”, tutur Syarief Hasan.  Memang, utang Indonesia bertambah Rp.1.226,8 Triliun selama tahun 2020 dan utang Indonesia kembali bertambah sebesar Rp. 1.177,4 Triliun selama Januari hingga penghujung Maret 2021. Sehingga, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp.6.445 Triliun per-Maret 2021.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah terkait rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang telah mencapai 41,64%. “Tahun lalu, rasionya masih 37%, lalu merangkak 38,5%, dan kini telah mencapai 41,64%. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan utang Indonesia semakin tidak baik”, ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan menyebut, kemampuan negara dalam melunasi utang dan bunga diperkirakan menjadi semakin sulit. “Kemampuan negara membayar utang bersama bunga utang yang tinggi perlu dikaji kembali. Apalagi trend utang semakin tinggi, sementara penerimaan negara semakin berkurang”, ungkap Syarief Hasan.  Menurut Syarief Hasan, banyak rambu-rambu yang direkomendasikan IMF dilanggar oleh Pemerintah. “Pemerintah telah menghadapi suatu kondisi dimana defisit penerimaan negara mencapai Rp.219 Triliun hingga Juni 2021. Sementara itu, Pemerintah memiliki likuiditas yang rendah sehingga kesulitan membayar kewajiban-kewajiban nya”, ungkap Syarief Hasan  Syarief Hasan menyebut, besarnya utang negeri harusnya menjadi prioritas Pemerintah untuk dikelola dengan baik. “Pemerintah harus mengelola ekonomi dengan baik. Pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah Covid-19, sembari menguatkan perekonomian nasional yang hari ini masih resesi”, ungkap Syarief Hasan.  Ia juga menegaskan agar Pemerintah berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. “Pemerintah harus berhati-hati sebab rasio utang terhadap PDB semakin mendekati ambang batas 60% sesuai dengan UU Keuangan Negara. Apalagi, rasio utang Indonesia kemungkinan masih akan terus naik, terutama akibat tekanan Pandemi Covid-19. Pemerintah harus fokus dalam penguatan perekonomian nasional”, tutup Syarief Hasan.

Syarief Hasan: Pemerintah Harus Extra Hati-hati Kelola Keuangan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pencucian-uang-banyak-terjadi-di-legislatif-eksekutif-dan-yudikatif_m_175996.jpeg" alt="Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin. (Gunawan Wibisono/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan telah membantu meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp 4,9 triliun. Peningkatan itu bersumber dari sektor perpajakan selama periode 2013 hingga 11 Desember 2019.  "PPATK berkomitmen untuk memberi dukungan penuh atas setiap kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp 4,97 triliun," kata Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di Kantor Pusat PPATK, Jalan Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).  Badaruddin menuturkan, tambahan penerimaan itu bersumber dari 296 hasil analisis. Semua hasil tersebut telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.  Di luar hal tersebut, kata Badarudin, terdapat potensi penerimaan pajak yang belum dibayar sebesar Rp 30,9 miliar. "PPATK juga berkontribusi atas penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan sebesar Rp 470 miliar," terang Badarudin.  Selain itu, selama 11 bulan pada 2019, total ada 537 hasil analisis dan 450 informasi yang disampaikan kepada penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea Cukai.  Sementara itu, statistik laporan transaksi selama Januari-November 2019 mencapai 36 juta laporan atau naik 166 persen jika dibandingkan periode sama 2018. Laporan tersebut terdiri dari 33,2 juta laporan tranfer dana dari dan ke luar negeri atau naik 214 persen.  "Selain 73 hasil analisis pajak, sebanyak 211 hasil analisis terkait korupsi dan 46 hasil analisis penipuan," pungkasnya.

PPATK Sebut Bantu Pulihkan Keuangan Negara Sebesar Rp 4,9 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/hingga-agustus-rp130-triliun-dana-asing-masuk-ke-indonesia_m_152661.jpeg" alt="Gubernr Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo" width="100%">
<figcaption>Gubernr Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mencatat capital inflow atau dana asing yang masuk ke dalam negeri hingga saat ini mencapai Rp130 triliun year to date (ytd). Ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang mendapat kepercayaan dari para investor. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur BI, Agus Martowardojo dalam konferensi pers di Komplek Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (22/8). "Sampai 16 Agustus tetap bagus dengan realisasi Rp130 triliun dari 1 Januari sampai pertengahan Agustus dan itu menunjukan kondisi yang confident," ujarnya. Agus melanjutkan, pada tahun sebelumnya di periode yang sama, capital inflow mencapai Rp154 triliun. Hanya saja, dana tersebut sebagian keluar pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat yang baru. "Ketika pemilihan juga ada capital reversal, sehingga sepanjang tahun 2016 itu dana yang masuk ke RI itu Rp126 triliun," kata dia. Keadaan itu, kata Agus, memberi pengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang bergerak menguat sejak awal tahun sebesar 0,3 persen menjadi Rp13.309 per dolar Amerika hingga kuartal II-2017. "Secara rata-rata rupiah menguat 0,3 persen menjadi 13.309 per dolar AS pada kuartal II-2017 karena aliran dana masuk yang kuat sering dengan prospek imbal hasil dan tingginya pasokan valas di pasar domestik," tutupnya.&nbsp;

Hingga Agustus, Rp130 Triliun Dana Asing Masuk ke Indonesia

keuangan negara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keuangan negara

Berita Terkini