<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/Kapuspenkum-Kejagung-Ketut-Sumedana-Dery-1JPG-1089745858.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus-kasus korupsi masih menodai perjalanan 2023. Sepanjang tahun itu, ada ribuan kasus yang ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Belum termasuk kasus dugaan korupsi yang diusut jajaran KPK dan kepolisian. Beberapa di antara ribuan kasus tersebut adalah perkara besar yang melibatkan pejabat negara. Kejagung mencatat, penanganan kasus itu mampu menyelamatkan keuangan negara Rp 29,9 triliun. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, angka tersebut merupakan akumulasi dari perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejagung mulai awal sampai akhir 2023. &rdquo;Sepanjang 2023, JAM Pidsus telah menangani beberapa perkara dengan total penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara senilai Rp 29.983.884.854.798,&rdquo; ungkap dia kemarin (1/1). Bukan hanya dalam pecahan rupiah, JAM Pidsus Kejagung juga mencatat penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara senilai USD 5,3 juta; SGD 364,2 ribu; RM 52,6 ribu; 24 ribu won; dan 56 pfennig Jerman. Berdasar data dari JAM Pidsus Kejagung, total ada 6.601 perkara dugaan korupsi yang mereka tangani pada 2023. Sebanyak 1.699 di antara ribuan perkara tersebut sudah sampai pada tahap eksekusi putusan. Lalu, 1.674 perkara masih diselidiki, 1.462 perkara masuk tahap penyidikan, serta 1.766 perkara sudah penuntutan. Korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menyeret nama mantan Menteri Kominfo Johnny G. Plate adalah salah satu perkara besar yang ditangani JAM Pidsus Kejagung. Selain dugaan korupsi, Ketut mengungkapkan bahwa JAM Pidsus Kejagung turut menangani kasus dugaan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Lalu, perkara dugaan tindak pidana kepabeanan dan cukai. &rdquo;Jumlah penyelamatan keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan dan TPPU sebesar Rp 14.034.076.735,&rdquo; jelasnya. Khusus untuk penanganan perkara dugaan tindak pidana kepabeanan, cukai, dan TPPU, JAM Pidsus Kejagung telah mengeksekusi 210 perkara. Dari ratusan perkara itu, mereka berhasil mengembalikan keuangan negara lewat pembayaran denda, uang pengganti, hasil lelang, dan biaya perkara. Yang terbesar berasal dari pembayaran denda. &rdquo;Sebesar Rp 13.103.684.273,&rdquo; kata Ketut. Sisanya Rp 211.377.000 uang pengganti, Rp 1.520.419.356 hasil lelang, dan 671.500 biaya perkara. Selain JAM Pidsus Kejagung, sepanjang 2023 Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) telah menangkap ratusan buron atau orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) melalui program Tangkap Buronan (Tabur). Mulai Januari sampai 18 Desember 2023, sebanyak 138 buron ditangkap. Termasuk buron perkara dugaan tindak pidana korupsi. &rdquo;Buron dalam perkara tindak pidana korupsi 79 orang dan buron dalam perkara nontindak pidana korupsi 59 orang,&rdquo; beber Ketut. Atas capaian tersebut, Ketut menuturkan bahwa pimpinan Kejagung telah menyampaikan apresiasi. Mereka memastikan akan terus mengupayakan seluruh jajaran Kejagung mampu melanjutkan kinerja yang sudah baik pada 2023. &rdquo;Dan, semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi untuk berkinerja lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui program kejaksaan dan penegakan hukum,&rdquo; tuturnya. (syn/c14/oni)

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan ribuan kasus korupsi sepanjang 2023.

Kejaksaan Agung Usut 6.601 Kasus Korupsi Selama 2023, Selamatkan Rp 29,9 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/ketut-sumendana-1231838917.jpeg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp74,7 triliun dan memulihkan keuangan negara sejumlah Rp10,4 triliun sepanjang tahun 2023. Selain itu, Kejaksaan Agung menerbitkan produk hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Jumlah produk hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang telah diterbitkan sepanjang tahun 2023 sebanyak 14 produk dengan rincian sebagai berikut: &nbsp; <ol> <li>Surat Edaran JAMDATUN Nomor SE-001/G/Gs/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian/Penghapusan Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.</li> </ol> &nbsp; <ol start="2"> <li>Pedoman JPN "Peningkatan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa"</li> </ol> &nbsp; <ol start="3"> <li>Surat Edaran JAMDATUN Nomor SE-02/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Keperdataan dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan.</li> </ol> &nbsp; <ol start="4"> <li>Surat Edaran JAMDATUN Nomor SE-002/G/Gs/11/2021 tentang Pedoman Teknis Audit Hukum JPN.</li> </ol> &nbsp; <ol start="5"> <li>Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ol> &nbsp; <ol start="6"> <li>Pedoman Legal Drafting berdasar Putusan Pilihan Uji Materiil.</li> </ol> &nbsp; <ol start="7"> <li>Surat Edaran JAMDATUN Nomor SE-03/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Keperdataan dalam Penyaluran Bantuan dan Pengelolaan Dana Desa.</li> </ol> &nbsp; <ol start="8"> <li>Surat Edaran JAMDATUN Nomor SE-02/G/Gs/05/2023 tentang Pedoman Penanganan Menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Aparat Penegak Hukum.</li> </ol> &nbsp; <ol start="9"> <li>Surat Edaran JAMDATUN Nomor SE-01/G/Gtn.1/05/2023 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara terkait Pemilu.</li> </ol> &nbsp; <ol start="10"> <li>Pedoman JAMDATUN tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara &ldquo;Acara Perdata&rdquo;.</li> </ol> &nbsp; <ol start="11"> <li>Pedoman JAMDATUN tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara &ldquo;Tata Usaha Negara&rdquo;.</li> </ol> &nbsp; <ol start="12"> <li>Pedoman Pendampingan Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.</li> </ol> &nbsp; 13.Pedoman JAMDATUN tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara &ldquo;Sengketa Tanah&rdquo;. &nbsp; <ol start="14"> <li>Pedoman JAMDATUN tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara &ldquo;Keperdataan&rdquo; (*)</li> </ol>

Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp74,7 t

Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp 74,7 Triliun sepanjang 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/MAFIA-TANAH_vvv-640x350-1.jpg" alt="illustrasi mafia tanah dok radar bogor" width="100%">
<figcaption>illustrasi mafia tanah dok radar bogor</figcaption>
</figure> &nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> JawaPos.com&nbsp;- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengungkapkan Kejaksaan RI telah menerima 669 laporan pengaduan terkait mafia tanah.&nbsp; <div dir="auto">Laporan tersebut merupakan pengaduan selama periode 2022 hingga 10 November 2023. Namun, dari jumlah tersebut, yang telah ditindaklanjuti baru sekitar separuhnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari total 669 laporan pengaduan tersebut, sebanyak 361 laporan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh 30 Kejaksaan Tinggi. Sementara itu, 308 laporan pengaduan lainnya telah diteruskan penanganannya dan masih dalam proses menunggu data dukung," kata Ketut dalam keterangannya di Jakarta, Senin (13/11) seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketut menambahkan terdapat 25 laporan yang diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum, 30 laporan diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus dan 12 laporan diteruskan ke Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meskipun demikian, ada juga sejumlah laporan yang dihentikan. Setidaknya terdapat 25 laporan yang dihentikan karena tidak bisa terkonfirmasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian 23 laporan dihentikan lantaran tidak ditemukan kerugian negara, dan 52 laporan dihentikan karena bukan perkara mafia tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ada juga dua laporan yang masih dalam tahap mediasi, dua laporan sudah dilakukan mediasi, dan 190 laporan masih dalam proses pengumpulan data atau pengumpulan keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013231790/polisi-tetapkan-lima-tersangka-kasus-mafia-tanah-di-malang">Polisi Tetapkan Lima Tersangka Kasus Mafia Tanah di Malang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Laporan pengaduan mafia tanah oleh Kejaksaan tersebut merupakan hasil tindak lanjut dari Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PRINT-8/A/JA/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Tim Pemberantasan Mafia Tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejaksaan Agung sendiri berupaya memberantas dan menindak tegas praktek mafia tanah. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pemberantasan mafia tanah dilakukan dengan menindak tegas dan dilakukan dari hulu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Untuk dapat membasmi praktik mafia tanah, diperlukan upaya maksimal dari hulu, yakni dengan mendaftarkan semua bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia dan mengeluarkan sertifikat untuk tanah yang memenuhi persyaratan,&rdquo; ujar Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maka dari itu, ia mengajak jajaran Kementerian ATR/BPN untuk tidak segan atau ragu berkolaborasi dengan Kejaksaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanuddin menambahkan, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia, karena diotaki oleh mafia tanah. Mereka melibatkan kelompok yang mencoba mendapatkan keuntungan dari tanah bukan hak mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mereka melakukan kejahatan di bidang pertanahan dengan secara melawan hukum untuk memperoleh hak atas tanah secara ilegal dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Kejaksaan Agung menerima lebih dari 600 laporan pengaduan terkait mafia tanah selama 2022 hingga November 2023.

Kejaksaan Agung Terima 669 Pengaduan Mafia Tanah, Baru 300 Lebih yang Ditindaklanjuti 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/Kapuspenkum-Kejagung-Ketut-Sumedana-Dery-1JPG-1089745858.jpg" alt="Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana saat konferensi Pers di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Wongso telah selesai dengan segala pembuktian dan pengujian yang dilakukan, sehingga tidak ada alasan dinyatakan ada kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan hakim. &ldquo;Saya nyatakan bahwa kasus itu telah selesai, karena telah diuji lima kali dalam berbagai tingkatan pengadilan mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan telah dua kali dilakukan upaya hukum luar biasa berupa PK (peninjauan kembali),&rdquo; kata Ketut di Jakarta, Selasa (10/10). Ketut angkat bicara soal kasus Jessica Wongso karena banyak media yang bertanya kepada dirinya, setelah viralnya kasus yang dikenal dengan istilah Kopi Sianida diangkat lewat film dokumenter di salah satu penyedia layanan pengaliran media digital dengan judul Ice Cold. Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menjelaskan film dokumenter tersebut sangat mempengaruhi opini publik terhadap kasus yang terjadi di awal 2016. Menurut dia, jaksa penuntut umum sudah mampu meyakinkan hakim dalam proses pembuktian dalam berbagai tingkatan, dan tidak satupun ada anggota Majelis Hakim yang menyatakan Dissenting Opinion atau berbeda pendapat. &ldquo;Menurut saya, pembuktian tersebut telah sempurna menunjukkan saudara Jessica adalah pelakunya, sebagai orang yang dipersalahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap,&rdquo; ujarnya. Pada posisi ini, Ketut menyampaikan, bahwa sebagai aparat penegak hukum hendaknya menjunjung tinggi kerja dan proses yang telah dilaksanakan yang sudah hampir tujuh tahun lamanya. Dengan memahami mengenai asas hukum &ldquo;Res Judicata pro veritate habetur&rdquo; atau asas Res Judicata yang artinya semua putusan hakim harus dianggap benar. &ldquo;Oleh karena sudah melalui proses yang benar, sistem pembuktian yang benar dan melakukan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan ditambah dengan keyakinan hakim,&rdquo; ujarnya. Ketut menekankan, agar kasus Jessica Wongso tidak menjadi polemik, karena tidak ada alasan sipapun untuk menyatakan ada kekeliruan maupun kesalahan dalam mengambil keputusan oleh majelis hakim yang hanya berdasarkan opini yang dibangun dalam film dokumenter, apalagi dalam proses hukum yang dilaksanakan pada saat itu terbuka untuk umum bahkan disiarkan diberbagai media. &ldquo;Untuk itu kiranya agar tidak dijadikan polemik kembali, dan mempersilakan berbagai pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya-upaya hukum yang telah disediakan berdasarkan ketentuan UU yang berlaku,&rdquo; kata Ketut. Film dokumenter kasus Kopi Sianida dengan judul Ice Cold di platform Netflix menjadi trending di penayangan Indonesia. Dengan adanya penayangan tersebut masyarakat pun meragukan Jessica adalah pembunuh Mirna Salihin dengan kopi sianida.

“Menurut saya, pembuktian tersebut telah sempurna menunjukkan saudara Jessica adalah pelakunya," ujar Ketut Sumedana.

Kejagung Tegaskan Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin Sudah Selesai, Jessica Wongso Pelakunya

Ketut Sumedana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketut Sumedana

Berita Terkini

Kejaksaan Agung Usut 6.601 Kasus Korupsi Selama 2023, Selamatkan Rp 29,9 T

Kejaksaan Agung Selamatkan Uang Negara Rp 74,7 Triliun sepanjang 2023

Kejaksaan Agung Terima 669 Pengaduan Mafia Tanah, Baru 300 Lebih yang Ditindaklanjuti

Kejagung Tegaskan Kasus Kopi Sianida Mirna Salihin Sudah Selesai, Jessica Wongso Pelakunya

Download Aplikasi JawaPos.com