<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/lawan-lgbt-dan-wajibkan-siswi-berjilbab-tidak-melanggar-ham_m_.jpg" alt="Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik" width="100%">
<figcaption>Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik mengingatkan praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh sebagai PKI tanpa proses peradilan tidak boleh kembali terjadi.  "Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu, (3/4).  Secara pribadi, Taufan yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Eropa sempat bertemu dengan orang-orang PKI dan orang yang dituduh PKI. Saat ini, mereka sudah lanjut usia (lansia).  Mereka, kata Taufan, tidak bisa atau diperbolehkan pulang ke Tanah Air. Alasannya, karena dianggap pro-Soekarno atau dicap PKI.  "Jadi, praktik seperti ini tidak boleh terjadi orang tanpa diadili, tanpa bukti yang jelas," kata dia.  Meskipun demikian, ia tidak menampik menemukan sebagian dari mereka yang betul-betul PKI. Namun, bagi masyarakat yang tidak PKI dan hanya tergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan ditolak kembali ke Indonesia disayangkan oleh Komnas HAM.  Ia menambahkan dengan adanya langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI ikut seleksi TNI, dinilai Komnas HAM sebagai terobosan progresif.  "Marilah kita bernegara ini dalam sektor apa pun berangkat dari konstitusi yang ada atau peraturan perundang-undangan bukan asumsi politik," ujar dia.  Diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022, yakni penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI.

Setop Pelabelan PKI Tanpa Bukti dan Proses Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-3.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi w" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi w</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mendukung langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan dari bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi prajurit TNI.  "Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan eks PKI dalam rekrutmen TNI," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu, (3/4).  Menurut Taufan, membatasi keturunan PKI untuk menjadi prajurit TNI tidak sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi. Dalam konstitusi secara jelas mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan diskriminatif dengan alasan yang tidak berdasarkan hukum.  Langkah Panglima TNI, kata dia, mengacu pada Ketetapan (TAP) MPRS XXV/1966 yakni melarang PKI dan ajaran leninisme serta marxisme. Artinya, bukan anak keturunan PKI yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan ideologi atau partai yang diikuti oleh orang tua, kakek atau keluarga mereka.  "Kita kan tidak bisa mengenakan dalam tanda petik dosa warisan kepada anak cucunya," ujar Ahmad Taufan.  Jika hal tersebut tetap diterapkan, sambung dia, maka sama artinya melawan atau bertentangan dengan konstitusi terutama Pasal 28 yang mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan, kesamaan hukum, keikutsertaan dalam pemerintahan, pekerjaan dan sebagainya.  Menurut dia, langkah yang diambil oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut mengarah kepada penegakan atau kesetaraan HAM di Tanah Air. Bahkan, hal itu dinilainya sebagai jalan untuk membuka cakrawala atau pandangan baru dari semua pihak. Harapannya, tidak ada lagi perspektif yang mengarah pada diskriminasi atau perbedaan.  Pada masa orde baru banyak anak keturunan eks PKI atau yang belum tentu PKI tetapi dituduh PKI. Mereka tidak bisa jadi pegawai negeri sipil atau tidak bisa melanjutkan sekolah.  "Mereka terhalang mendapatkan hak-hak dasar, misalnya, pendidikan, pekerjaan. Itu puluhan tahun terjadi, masa kita ulang lagi," ujarnya.

Komnas HAM: Langkah Panglima TNI Telah Membuka Cakrawala Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/hut-tni-dery-jpc.jpeg" alt="Pasukan berbaris pada HUT TNI Ke-74 di Lanud Halim, Jakarta, Sabtu (5/10). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Pasukan berbaris pada HUT TNI Ke-74 di Lanud Halim, Jakarta, Sabtu (5/10). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan membolehkan anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa mengikuti seleksi calon prajurit TNI. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, memang sudah seharusnya negara mengedapankan prinsip-prinsip kesetaraan hak asasi manusia (HAM). Dia mendukung kebijakan baru Jenderal Andika Perkasa.  "Memang sejak reformasi kan concern kita soal HAM, meski negara ini punya keputusan politik tentang PKI. Tapi, tidak boleh diterapkan secara membabi buta," ujar Fahmi kepada JawaPos.com, Sabtu (2/4).  Fahmi mengajak masyarakat tidak perlu khawatir dengan diperbolehkannya keturunan PKI mendaftar TNI. Seperti ketakutan akan muncul lagi paham komunisme di Indonesia. Menurut Fahmi, TNI punya sistem pendidikan doktrinisasi yang hebat terkait sumpah setia dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta idelogi Pancasila.  "Jadi kita jangan meragukan TNI, karena pendidikan TNI tidak main-main. Karena pendidikan TNI mampu melakukan doktrinasi cinta ke Indonesia. Sehingga siapapun latar belakang apapun, prajurit akan tunduk kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," katanya.  Karena itu, Fahmi meminta agar semua Kementerian dan lembaga bisa menerapkan kebijakan seperti yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebab sangat tidak adil masih adanya diskriminasi terhadap keturunan PKI. Sebab sebagai warga negara Indonesia (WNI) berhak mendapatkan kesetaraan yang sama.  "Memang kita harapkan apa yang dilakukan TNI bisa berdampak positif dan menular ke lembaga lain. Ini bukan berarti kita mengurangi kewaspadaan, tapi nanti perangkat pengawasannya ditingkatkan, sehingga saat berkecimpung di lembaga tidak terpengaruh ajaran atau paham yang sudah dinyatakan dilarang," tuturnya.  Selain itu, Fahmi juga mendukung langkah Jenderal Andika Perkasa menghapus persyaratan mengenai tes bahasa asing. Hal ini karena kemampuan tersebut bisa dilatih pada saat prajurit TNI tersebut lolos tes.  "Syarat kemampuan berbahasa asing, memang itu tidak perlu dilakukan, karena ketika pendidikan juga mampu dididik untuk mampu bisa berenang dan kemudian bahasa asing," ungkapnya.  Menurut Fahmi sangat tidak fair, jika calon anggota TNI sudah lolos di banyak tes dan memiliki kompetensi yang baik. Namun, gagal lolos hanya karena tidak bisa berbahasa asing. "Jadi kurang fair, misalnya calon prajurit punya banyak kompetensi, tapi hanya karena tidak bisa bahasa Inggris kemudian enggak lolos," tuturnya.

Keturunan PKI Boleh Daftar, Jangan Ragukan TNI Mendoktrin Cinta NKRI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-korupsi-bakamla-minggu-depan-kpk-garap-tb-hasanudin_m_223947.jpeg" alt="Calon Gubernur sekaligus Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin bakal di panggil KPK terkait kasus korupsi Bakamla." width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur sekaligus Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin bakal di panggil KPK terkait kasus korupsi Bakamla.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai penegasan Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi menjadi anggota TNI sudah benar dan tepat. Menurut politikus Fraksi PDIP, Andika sudah mengikuti aturan yang ada sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI  "Menurut saya, (Jenderal Andika) sudah benar. Intinya kita berpegang teguh saja pada aturan soal persyaratan menjadi prajurit TNI seperti yang termaktub dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (1/4).  TB Hasanuddin mengatakan, Pasal 28 ayat (1) UU TNI menyebutkan beberapa persyaratan umum untuk menjadi prajurit TNI. Salah satunya adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  "Dari ketentuan tersebut sudah jelas dan terang benderang bahwa syarat umum untuk menjadi seorang prajurit TNI adalah seseorang yang harus setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Persoalan pendaftar seleksi prajurit TNI adalah keturunan organisasi terlarang seperti PKI atau organisasi radikal lainnya, menurut saya tidak perlu diperdebatkan terlalu panjang," ucap Hasanuddin.  TB Hasanuddin menegaskan, syarat umum tersebut mengikat para pendaftar anggota TNI, bukan mengikat para leluhurnya. Karena itu, kata dia, para pendaftar yang harus dibuktikan bahwa mereka setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD RI 1945.  "Syarat setia pada NKRI berdasar Pancasila dan UUD RI 1945 itu penting karena nantinya Prajurit TNI ini akan menjadi alat pertahanan negara yang tunduk pada politik negara di manapun ditugaskan," pungkas TB Hasanuddin.  Diketahui, Syarat umum lain menjadi anggota TNI yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU TNI adalah warga negara Indonesia; beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun; tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; sehat jasmani dan rohani; tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; lulus pendidikan pertama untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI; dan persyaratan lain sesuai dengan keperluan.  Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan ketentuan terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Menurut Andika, Tap tersebut tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis. Karana, Andika meminta anak buatnya tidak melarang keturunan anggota PKI ikut seleksi TNI sebagai wujud penegakan hukum.  Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 ini terkait dengan, 'Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme'.

PDIP Dukung Kebijakan Panglima Bolehkan Keturunan PKI Jadi TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi w" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi w</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memerintah jajarannya tidak menutup pintu terhadap keturunan eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar dan ikut dalam seleksi penerimaan prajurit TNI.  Kebijakan tersebut mendapat dukungan banyak pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), misalnya, menyatakan bahwa negara memang sudah seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara. Termasuk untuk bergabung dengan TNI.  ”Memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kemarin (31/3).  Asal syarat terpenuhi, kata Beka, siapa pun berhak menjadi TNI. ”Terlepas dari apa pun latar belakang agama, suku, orang tua atau keturunan, maupun latar belakang sosial yang dimiliki,” tegasnya.  Pihaknya percaya perintah Andika dilaksanakan seluruh jajaran TNI. TNI, lanjut dia, juga memiliki mekanisme internal untuk menindaklanjuti perintah atasan. Terlebih dari seorang panglima TNI. ”(Sehingga, Red) membuat kebijakan tersebut menjadi permanen,” ujar dia. Dengan begitu, keputusan itu tidak akan berubah-ubah.  Dari perspektif korban dan keluarga korban yang terkait dengan peristiwa pada masa lalu, lanjut Beka, keputusan yang diambil panglima TNI merupakan kabar baik. Itu menjadi bagian dari pemulihan hak-hak korban dan keluarga korban. ”Terutama hak bebas dari stigma dan diskriminasi,” jelasnya.  Keputusan mengubah aturan penerimaan prajurit TNI di level daerah dan pusat disampaikan Andika dalam rapat Panitia Pusat Penerimaan Prajurit TNI. Beberapa materi yang dibahas dalam rapat disiarkan dalam kanal YouTube milik Jenderal TNI Andika Perkasa. Dalam kesempatan itu, dia mempertanyakan salah satu aturan yang tidak memperbolehkan keturunan eks anggota PKI ikut seleksi TNI. Dasarnya, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966.  Menurut Andika, TAP MPRS itu tidak berlaku bagi keturunan eks anggota PKI. ”TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam. Kedua, menyatakan komunisme, leninisme, dan marxisme sebagai ajaran terlarang,” jelas Andika.  Menurut mantan KSAD tersebut, aturan itu sudah jelas. Karena itu, dia meminta anak buahnya menghapus aturan yang melarang keturunan eks anggota PKI mendaftar dan ikut seleksi penerimaan prajurit TNI. ”Jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh perundang-undangan yang ada. Kalau melarang, pastikan kita punya dasar hukum,” tegas Andika.

Keputusan Jenderal Andika Perlu Dirumuskan dalam Aturan Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendukung kebijakan Panglima Jenderal TNI Andika Perkasa yang membolehkan keterunan PKI menjadi prajurit TNI. Dia menilai, sudah seharusnya rekrutmen prajurit TNI tidak lagi melihat latar belakang seseorang.  Dia mengharapkan, rekrutmen anggota TNI harus berdasarkan potensi individu yang profesional dan modern.  "Terlepas dari latar belakang sejarah, keluarga, agama, ras, dan apa pun itu, hak dan kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara melalui TNI harus dijunjung tinggi dan diakomodasi secara objektif," kata Rizki kepada wartawan, Kamis (31/3).  Rizki mendukung kebijakan Panglima TNI untuk memastikan proses rekrutmen secara adil dan objektif. Bahkan, tidak menginginkan ada sentimen personal dan nepotisme.  Mengenai keturunan eks PKI, lanjut Rizki, ideologi tidak diwariskan kepada seseorang secara genetik. Karena itu, menjadi tugas TNI untuk menanamkan kecintaan terhadap negara dalam diri prajurit.  "Lagi pula, ideologi tidak diwariskan secara genetik. Karena itu pula, kecintaan perwira militer terhadap negara juga harus ditanamkan secara konsisten agar menjadi watak mereka ketika bertugas," tegas Rizki. Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan aturan terkait seleksi penerimaan calon prajurin TNI dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.  Adapun TAP MPRS XXV/1966 tersebut tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.  Menurutnya, dalam TAP MPRS XXV/1966 tersebut bukan melarang keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis.  Jenderal Andika pun menyampaikan bahwa dirinya patuh terhadap perundang-undangan. Dengan demikian, meminta jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat.  "Keturunan (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit) ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum," pungkas Andika.

Demokrat Dukung Panglima Rekrut Keturunan PKI, Ideologi Tak Diwariskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/20220207_151607.jpg" alt="Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dan Chairul Anam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/2). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyambut baik kebijakan baru Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang tidak ingin ada larangan bagi keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk ikut seleksi menjadi calon anggota militer.  Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, negara harus memberikan kesetaraan bagi semua warga negara Indonesia (WNI) tanpa terkecuali. Sehingga jangan lagi ada diskriminasi hanya karena keturunan PKI.  "Mendukung sepenuhnya kebijakan Panglima TNI. Negara harus terus bergerak maju dengan memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua warga negara yang memenuhi syarat, lepas dari apapun latar belakang agama, suku, orang tua, keturunan maupun latar belakang sosial yang dimiliki," ujar Beka kepada wartawan, Kamis (31/3).  Baka menuturkan, masyarakat juga harus menghilangkan diskriminasi terhadap keturunan PKI. Pasalnya selama ini mereka sudah menanggung beban dari diskriminasi tersebut, sehingga membuat menjadi terpinggirkan.  "Sudah saatnya kita bersama menghapus stigma dan diskriminasi yang acap kali membangkitkan trauma dan meminggirkan mereka secara sosial maupun pemerintahan," katanya.  Karena itu, kebijakan baru dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi angin segar bagi para keturunan PKI untuk bisa berbakti bagi Indonesia. Termasuk sebagai pemulihan hak dari keturunan organisasi terlarang tersebut.  "Dari perspektif korban dan keluarga korban, kebijakan seperti ini adalah bagian dari pemulihan hak korban dan keluarga korban terutama hak bebas dari stigma dan diskriminasi," ungkapnya.  Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, pihaknya tidak ingin ada keturunan dari anggota PKI yang dilarang ikut seleksi sebagai calon anggota militer.  Hal ini Andika katakan, lantaran merujuk dari TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, di mana tidak ada larangan bagi keturunan dari PKI untuk ikut serta menjadi anggota TNI.  Andika menuturkan, di dalam TAP MPRS tersebut hanya menyatakan mengenai pembubaran PKI dan sebagai organisasi terlarang. Termasuk komunisme, leninisme, dan marxisme adalah paham atau ajaran yang terlarang, tidak boleh diajarkan di Indonesia. Sehingga tidak ada yang dilanggar jika keturunan PKI mendaftar menjadi anggota militer.  Atas hal tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menegaskan dirinya patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang ada. Sehingga, jika ada larangan terhadap keturunan anggota PKI menjadi anggota TNI, maka harus ada aturan jelas yang tertulis.

Komnas HAM: Sudah Saatnya Hapus Diskriminasi ke Keturunan PKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Panglima-TNI-Jenderal-TNI-Andika-Perkasa-_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengikuti Rapat Kerja dengan DPD di gedung DPD, Jakarta, Selasa (8/2/2022). Rapat kerja tersebut membahas hal-hal terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43/2008 tentang wilayah negara yang meliputi wilayah kedaul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi mendukung kebijakan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tidak melarang keturunan PKI untuk mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI. Meski diizinkan, nantinya yang akan mengikuti rangkaian tes lainnya.  "Soal keturunan PKI bisa mendaftar, saya rasa tidak masalah," kata Bobby kepada wartawan, Kamis (31/3).  Menurut Bobby, dalam seleksi menjadi prajurit TNI dipastikan ada tes wawasan kebangsaan, yang akan memastikan mereka tak terpapar paham leninisme, komunisme dan marxisme.  "Ada tes wawasan kebangsaan dan memastikan tidak terpapar pemikiran leninisme, komunisme dan marxisme yang merupakan ajaran terlarang berdasar TAP MPRS no 25/1966," ujar Bobby.  Pernyataan senada juga disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Dave Laksono. Dia memastikan, keputusan Jenderal Andika untuk membolehkan keturunan PKI menjadi anggota TNI mempunyai dasar hukum.  "Saya melihat pernyataan beliau itu lebih kepada penegakan hukum akan tap MPRS yang tegas menyebutkan apa saja yang dilarang," ungkap Dave.  Kendati demikian, Dave mengimbau agar Jenderal Andika menginstruksikan jajarannya untuk memperketat tes masuk prajurit TNI. Sehingga bisa dipastikan nantinya kalau para abdi negara tersebut tak ada yang memiliki paham komunisme.  "Tentunya perlu pendalaman dan tes yang lebih akurat agar bisa mendeteksi siapa saja yang terpapar paham tersebut," tegas Dave.  Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa meluruskan aturan terkait seleksi penerimaan calon prajurin TNI dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966.  Adapun TAP MPRS XXV/1966 tersebut tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.  Menurutnya, dalam TAP MPRS XXV/1966 tersebut bukan melarang keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi calon prajurit TNI, melainkan melarang paham komunis.  Jenderal Andika pun menyampaikan bahwa dirinya patuh terhadap perundang-undangan. Dengan demikian, meminta jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat.  "Keturunan (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit) ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum," pungkas Andika.

Golkar Dukung Kebijakan Andika Bolehkan Keturunan PKI jadi Anggota TNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#keturunan pki

Berita Terkini