<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/ketua-dpp-ppp-4131834189.jpg" alt="Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tengku Amri M. Ali di Jakarta, Rabu (14/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Tengku Amri M. Ali di Jakarta, Rabu (14/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bergolak. Muncul suara sejumlah dewan perwakilan wilayah (DPW) yang menginginkan sosok ketua umum (ketum) baru. Suara itu dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi. Namun suara itu dibantah oleh Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tengku Amri M. Ali. Dia menegaskan informasi yang menyebut adanya 20 DPW PPP yang mendukung adanya calon ketum baru tidak benar dan menyesatkan. Dia mengklaim informasi itu merupakan upaya provokasi menjelang gelaran Muktamar PPP 2025. &ldquo;Tidak ada 20 DPW yang menyatakan dukungan kepada calon Ketum dari luar. Ini ulah oknum PPP yang ingin membuat gaduh, menggunakan nama pengurus daerah demi kepentingan pribadinya,&rdquo; kata Amri saat mengggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5). Amri menegaskan, DPP PPP mendukung penuh hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang telah digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, pada 13&ndash;15 Desember 2024. Dalam Mukernas tersebut telah diputuskan bahwa tidak ada perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, terutama mengenai syarat pencalonan Ketua Umum PPP. &ldquo;Kami tetap berpegang teguh pada hasil Mukernas. Tidak ada perubahan AD/ART, dan itu sudah final. Jangan ada yang coba-coba ganggu keputusan kolektif partai,&rdquo; tegasnya. Amri mengecam tindakan sekelompok pihak yang disebutnya sebagai petualang politik, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi, yang dituding memprovokasi antara pengurus daerah dengan DPP PPP. Ia menyebut, tindakan itu sebagai upaya inkonstitusional yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur partai. &ldquo;Kami menolak dengan tegas manuver segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi. Cara-cara yang dilakukan sangat tidak bermartabat dan bertujuan mengambil alih PPP secara inkonstitusional,&rdquo; ujar Amri. Namun, dia memastikan PPP tetap terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen bangsa yang ingin bergabung dan berkhidmat untuk partai. Keterbukaan tersebut harus tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme dan konstitusi partai sebagaimana organisasi yang sehat dan demokratis. &ldquo;Silakan beraspirasi, tapi jangan langgar konstitusi partai. PPP bukan milik sekelompok orang, ini rumah besar umat. Maka semua proses harus dilakukan dengan bermartabat dan sesuai aturan,&rdquo; paparnya. Menjelang Muktamar X PPP, Amri mengajak seluruh pengurus dan kader di seluruh Indonesia untuk menjaga soliditas partai.&nbsp;Ia pun meminta agar semua pihak menyambut Muktamar dengan penuh semangat, kehangatan, dan niat tulus membesarkan partai berlambang Kakbah. &ldquo;PPP butuh kerja keras dan soliditas untuk kembali berjaya di Pemilu 2029. Mari sambut Muktamar X dengan riang gembira, penuh silaturrahim, dan kesejukan. Hentikan petualangan politik yang justru merusak semangat kebangkitan kita bersama,&rdquo; tegas Amri. Sebelumnya, Arwani Thomafi menyatakan bahwa sebanyak 20 DPW PPP di seluruh Indonesia sepakat ingin memilih ketua umum baru. Pernyataan itu disampaikan Arwani saat menghadiri halalbihalal DPW PPP Jawa Timur, Minggu (11/5). "Lebih dari 20 DPW menginginkan perubahan, ingin ketua umum baru, termasuk para pimpinan majelis, para kiai mendorong Muktamar 2025 adalah momentum untuk memilih ketum baru," ungkap Arwani. Arwani menyatakan, keinginan untuk memilih ketua umum baru itu sejalan dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP. Mengingat, PPP menginginkan transformasi sebagaimana hasil Mukernas 2024. "Transformasi sebagai keinginan adanya perubahan baik dari kepemimpinan, tata kerja, keorganisasian, juga cara pandang termasuk strategi pemenangan pemilu itu harus menjadi mainset agenda perubahan," pungkasnya.

Ketua DPP PPP menegaskan tidak ada dukungan dari 20 DPW untuk calon Ketum baru menjelang Muktamar 2025.

Jelang Muktamar 2025, PPP Mulai Gaduh soal Ketua Umum Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/07/JKT_Respon-PBNU-Terkait-Pelaporan-Ke-Bareskrim_MIFTAHUL-HAYAT11-339984105.jpeg" alt="Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan keterngan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (6/8/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencari figur pemimpin. Pencarian calon ketua umum itu bakal berlangsung pada Muktamar 2025 mendatang. Untuk calon ketua umum, kader partai berlambang kakbah berharap berasal dari tokoh nasional dan memiliki daya pengaruh besar. Ketua DPC PPP Indragiri Hulu, Riau, Bayu Surbakti mengatakan bahwa kriteria calon ketua umum harus dari tokoh nasional yang sudah punya nama, agar memiliki pengaruh besar untuk kemenangan PPP pada pemilu 2029. Dia menyebut saat ini ada sejumlah tokoh nasional yang berpeluang maju di Muktamar PPP 2025. Mulai dari Menteri Sosial Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), manta KSAD Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, hingga Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Gus Taj Yasin. Menurut Bayu Surbakti, kehadiran tokoh nasional yang sudah dikenal publik memiliki magnet untuk menarik perhatian publik. "Nanti ketua umum itu bisa menarik tokoh besar lainnya di setiap provinsi untuk menjadi calon anggota legislatif yang potensial meraih suara besar di setiap dapil," jelas Bayu di sela-sela acara Workshop Nasional Anggota DPRD PPP se-Indonesia di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Kamis (12/12). Lebih penting lagi, dia menekankan sosok yang ketum PPP mesti memiliki finansial yang lebih dan loyal untuk membesarkan partai PPP di pemilu 2029. Kehadiran wajah baru itu PPP pada Pemilu 2029 bisa membawa lolos ke partai lolos parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Selain itu mendulang suara untuk kursi-kursi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Setelah PPP tidak lolos ke Senayan, Bayu menyatakan kondisi PPP tidak dalam baik-baik saja. "Di setiap daerah pasca pemilu rata-rata kursi yang ada di DPRD kabupaten maupun provinsi berkurang," jelasnya. Kondisi itu berdampak pada hasil Pilkada Serentak 2024. Seperti diketahui PPP bakal menggelar Muktamar 2025 untuk menentukan ketua umum baru. Waktu muktamar bakal diputuskan pada Mukernas PPP yang berlangsung di Jakarta sejak Jumat (13/12) hingga Minggu (15/12). "Saya berharap penyelenggaran Mukernas &amp; Muktamar nantinya dapat merumuskan langkah-langkah baru atau strategi baru untuk menuju kemengan di pemilu 2029," tandasnya.

PPP mencari figur pemimpin. Pencarian calon ketua umum itu bakal berlangsung pada Muktamar 2025 mendatang.

PPP Cari Tokoh Nasional untuk Jadi Ketua Umum: Gus Ipul, Sandiaga Uno, Gus Taj Yasin, hingga Dudung Disebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/23/JKT-1-PERNYATAAN-SIKAP-PPP-TERKAIT-HASIL-MK-FED-7JPG-3690969833.jpg" alt="Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) saat memberikan keterangan terkait hasil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Jakarta, Rabu (22/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) saat memberikan keterangan terkait hasil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024 di Jakarta, Rabu (22/5/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat menggelar Mukernas dan Muktamar. Salah satu agendanya yakni pemilihan ketua umum. Sejauh ini beberapa figur diapungkan untuk menjadi orang nomor satu di partai berlambang kakbah itu. Mulai dari Mardiono, Sandiaga Uno, Romahurmuzy, Amir Uskara, Arwani Thomafi, Taj Yasin, hingga Achmad Baidowi dan beberapa nama politisi di luar PPP. Namun demikian para kader PPP berharap sosok ketua umum yang lahir dari Muktamar mendatang harus mampu mengembalikan PPP ke parlemen. Ketua DPC Kebumen Wahid Mulyadi mengungkapkan, siapa pun ketua umumnya tentu harus membawa perubahan bagi PPP mengingat partai ini tidak lolos parlemen. "Dari nama-nama itu tentunya kita harus memilih yang sesuai kriteria dalam memimpin PPP dan harus mampu membawa Kembali PPP lolos parlemen," kata Wahid Mulyadi kepada wartawan pada Jumat (13/12). Wahid mengatakan, PPP merupakan partai yang berasaskan Islam, maka kriteria ketum yang diharapkan kader kedepannya haruslah berlatar belakang santri. "Kedua, sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Banyak juga yang memiliki latar belakang santri dan popular di kalangan masyarakat," katanya. Ketiga, mengingat dinamika politik dan perkembangan zaman, tentu harus punya modal dan akomodasi yang cukup. "Soalnya kalau hanya santri doang, tapi tidak terkenal, dan tidak punya akomodasi, kayaknya agak sulit untuk PPP berkembang di 2029. Dan tentunya mau berkorban secara finansial, bukan malah sebaliknya dia nyari keuntungan dari partai," tandasnya.

Para kader PPP berharap sosok ketua umum yang lahir dari Muktamar mendatang harus mampu mengembalikan PPP ke parlemen.

Kader PPP Mencari Figur Ketum, Sosoknya Mesti dari Santri dan Mau Berkorban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/23/Taj-Yasin-Maimoen-1233893996.jpg" alt="Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin." width="100%">
<figcaption>Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadwalkan menggelar Muktamar PPP pada 2025. Di balik itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin Maimoen disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PPP. Sekretaris DPC PPP Temanggung Syarif Yahya mengungkapkan, kriteria calon pemimpin PPP adalah yang memahami struktural dan kultural partai. Serta yang paling penting bisa mendongkrak elektabilitas partai. "Sosok Taj Yasin Maemun saya kira pas untuk mempin PPP ke depan. Apalagi beliau muda juga berpengalaman dalam memimpin," kata Syarif Yahya kepada wartawan pada Jumat (13/12). Syarif menjelaskan, perhelatan Muktamar PPP diharapkan mampu melahirkan pemimpin muda yang bisa membesarkan partai. "Bisa merancang transformasi partai menjadi partai kekinian dan menyiapkan Bacaleg sedari dini untuk kebangkitan partai di 2029," ucap Syarif. Syarif menambahkan, pasca PPP kehilangan kursi di parlemen, banyak simpatisan yang menyimpulkan ada tiga masalah di partai berlambang kakbah tersebut. Pertama, tidak nemiliki pemimpin dan figur internal yang dianggap mumpuni memimpin dan membesarkan partai. Kedua, petinggi partai dan ulama sering berseberangan. Ketiga, PPP tidak melakukan transformasi, masih menggunakan cara-cara lama. "Sehingga tidak menarik bagi milenial dan Gen Z kemudian dicap sebagai partai orang tua," paparnya. Syarif menekankan pasca Muktamar diharapkan PPP menjadi partai Islam yang lebih modern. Sehingga mampu menarik perhatian semua kalangan. "Kami berharap pasca muktmar nanti PPP bisa menjadi partai Islam kekinian, memiliki strategi politik yang cerdas, sehingga diminati kalangan muda, milenial, dan gen z," tegasnya. Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memberi isyarat akan maju lagi menjadi ketua umum partai berlambang Kakbah dalam Muktamar yang rencananya akan diselenggarakan pada 2025. Dia menyatakan dirinya tidak boleh lari jika kembali diberi mandat menjadi ketua umum. "Saya ini menjadi kader sudah cukup lama ya, sudah 27 tahun dan saya bertahap selama berproses saya menjadi kader selama 27 tahun ya. Saya ini tidak pernah punya ambisi untuk jabatan-jabatan baik waktu saya di Banten menjadi ketua wilayah dan menjadi koordinator nasional. Tetapi saya tidak boleh lari sebagai seorang kader, prajurit kalau diberi tugas yang harus saya jalankan ya," kata Mardiono usai pembukaan acara Workshop Nasional PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (11/12) malam. Menurut dia, PPP dalam menjalankan roda organisasi sangat demokratis. Mukernas yang akan terselenggara pada Kamis (12/12) akan menentukan terkait waktu Muktamar PPP. "Itu akan kita selenggarakan nanti diputuskan pada Mukernas, Kamis besok itu insya Allah akan merumuskan kapan kita akan laksanakan. Sehingga itu nanti akan diambil keputusan," ucap Mardiono. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015410858/jelang-puncak-musim-hujan-legislator-ppp-serukan-pemprov-jatim-mitigasi-bencana-dan-banjir">Jelang Puncak Musim Hujan, Legislator PPP Serukan Pemprov Jatim Mitigasi Bencana dan Banjir</a> Mardiono menyatakan, Muktamar 2025 juga nantinya akan merumuskan agar PPP dapat sukses kembali lolos ke parlemen pada Pemilu 2029. "Nah di dalam Muktamar itu tidak hanya memilih ketua umum atau juga memilih struktur baru ya. Tetapi juga kita membangun sebuah fondasi melalui strategi-strategi politik, bagaimana nanti untuk menghadapi Pemilu 2029," pungkas Mardiono. Reporter: Muhamad Ridwan

Politikus PPP Taj Yasin Maimoen disebut-sebut masuk bursa calon ketua umum PPP. Pencalonan berlangsung pada Muktamar 2025 mendatang.

Jelang Muktamar 2025, Nama Taj Yasin Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PPP-mardiono.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai mereda. Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono dan mantan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah bertemu. Mereka membahas situasi yang dihadapi partai Kakbah.  Kabar pertemuan Suharso dan Mardiono disampaikan Sekjen PPP Arwani Thomafi. Keduanya bertemu pada Senin (12/9) malam. Dua politikus itu membahas persiapan menghadapi Pemilu 2024. Arwani mengatakan, pertemuan empat mata Suharso dan Mardiono berlangsung gayeng dan penuh keakraban.  "Alhamdulillah, Bang Harso dan Mas Mardiono bertemu secara fisik, bicara dari hati ke hati, penuh keakraban," tuturnya kemarin (13/9). Keduanya membahas strategi pemenangan pemilu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Mantan Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa. (FOTO: Dery Ridwansah/JAWAPOS.COM)  Secara khusus, kata Arwani, Suharso menyampaikan dan berpesan kepada Mardiono agar terus memperjuangkan PPP di Pemilu 2024. Tidak sekadar lolos parliamentary threshold (PT), tetapi mampu meraih hasil elektoral yang signifikan. Termasuk mengembalikan kursi dan posisi PPP seperti pemilu sebelumnya. "Bang Harso yakin bahwa Mas Mardiono bisa membawa PPP lebih baik lagi," paparnya.  Sementara itu, Syaifullah Tamliha didepak dari kursi pimpinan Komisi V DPR RI. Posisinya digantikan oleh Muhammad Iqbal. Sebelumnya, Tamliha aktif membela Suharso. Saat dihubungi Jawa Pos, Tamliha menyatakan bahwa dirinya sedang menunaikan ibadah umrah. "Saya tidak mau membahas tentang dunia," ucapnya. (lum/c6/bay)

Bertemu Mardiono, Suharso Monoarfa Beri Dukungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Suharso Monoarfa angkat suara usai diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP). Dia menyebut semua unsur partai harus mengikuti aturan yang berlaku.  "Sebagai ketua umum, saya selalu bekerja keras dalam menyatukan semua unsur partai, mengikuti semua ketentuan dan mengajak semua pihak berpolitik dengan baik dan benar. Sehingga jangan kita melakukan cara-cara yang tidak benar, apalagi jika mengaku sebagai senior. Sebab sebagai senior, tentu harus memberikan contoh yang baik," kata Suharso, dalam keterangan resminya, Rabu (7/9).  "Mari kita mengikuti aturan, menciptakan iklim yang damai dan sejuk, mematuhi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU). Boleh saja semua pihak mengklaim sebagai Plt atau pun Ketum, namun harus mematuhi AD/ART partai," sambungnya.  Lebih jauh, Suharso mengatakan, terbuka dalam menerima masukan dan kritik yang membangun untuk sama sama membesarkan PPP. Terlebih, dalam menatap pesta demokrasi pada 2024.  "Saya masih sah sebagai ketum dan tetap mengikuti semua ketentuan AD/ART partai. Saya terbuka untuk pihak pihak yang mengakui atau tidak mengikuti aturan, mari kita membuka ruang dialog atau tabayyun dalam menyikapi dinamika parpol yang terjadi," jelasnya.  Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya, sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.  “Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).  Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.  Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.  “Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi,” pungkas Usman.

Didepak jadi Ketum PPP, Suharso: Senior Harus Berikan Contoh yang Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa bersama para kader saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi menda" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa bersama para kader saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi menda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono, angkat bicara terkait pemberhentian Suharso Monoarfa dari posisi Ketua Umum PPP. Menurut Mardiono, Suharso bukan dipecat sebagai kader partai, melainkan hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua umum.  “Bukan dipecat, tapi para kader itu memberikan solusi dalam rangka mengakhiri polemik,” kata Mardiono kepada wartawan, Senin (5/9).  Mardiono menjelaskan, kader PPP saat ini sedang menghadapi agenda Pemilu 2024. Sementara, Suharso selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas juga sedang sibuk untuk menghadapi agenda kenegaraan, yakni Presidensi G20 dan lainnya.  Kesibukan di kabinet untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju itulah, yang menurutnya membuat para kader PPP memberikan solusi.  “Maka, para kader menghadirkan solusi untuk membagi tugas. Membagi tugas itu agar beliau fokus pada tugas kementeriannya,” ucap Mardiono.  Dia tak memungkiri, dirinya diberi kepercayaan oleh para kader partai untuk bisa fokus mengurus tugas di partai menghadapi Pemilu 2024. Karena itu, Mardiono didapuk menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketum PPP.  “Bahasa yang tepatnya adalah pemberhentian tugas, pembagian tugas. Akhirnya dalam pembagian tugas itu tentu ada pergantian peran. Sekarang beliau hanya fokus di ini, kemudian saya fokus diberikan tugas untuk mengurus partai,” pungkas Mardiono.  Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya, sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.  "Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).  Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.  Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.  "Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi," pungkas Usman.

Bukan Dipecat, Suharso Monoarfa Dibebastugaskan dari Jabatan Ketum PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa bersama para kader saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi menda" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa bersama para kader saat pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP telah resmi menda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Konflik internal PPP makin memanas. Sang Ketua Umum Suharso Monoarfa terus didesak untuk mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul dari tiga majelis partai dan KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, putra almarhum KH Maimoen Zubair.  Desakan mundur terhadap Suharso Monoarfa tertuang dalam surat tertanggal 24 Agustus 2022. "Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," begitu petikan dari isi surat tersebut.  Petikan lainnya berbunyi, "Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP)."  Surat itu ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono. Selain itu terdapat juga tanda tangan KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, putra almarhum KH Maimoen Zubair, dan dua petinggi PPP lainya. Yakni, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa'.  Surat itu dibenarkan oleh salah satu anggota Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan. Dia mengatakan, surat itu dilayangkan karena Suharso tidak menggubris surat pertama. Suharso bahkan terus bermanuver untuk mendekati ulama secara personal.  "Karena surat pertama dianggap angin lalu, Sumo (Suharso) mencoba membangun komunikasi ke masing-masing pribadi para kiai tapi sama prinsipnya karena itu hasil kesepakatan bersama para majelis," kata Usman kepada media, Senin (29/8).  Adapun konflik ini dipicu oleh pernyataan Suharso Monoarfa yang menyebut amplop kiai sebagai bentuk politik uang.  Sementara itu, hingga berita ini ditulis Suharso Monoarfa belum memberikan tanggapan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-29-at-07.57.43-750x530.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Surat desakan mundur untuk Suharso Monoarfa. (ISTIMEWA)

Putra Mbah Moen dan Majelis PPP Desak Suharso Mundur dari Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Mesin partai mulai bergerak sejak tahun ini. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan mulai bersiap. Bahkan tengah mempersiapkan sang ketua umum, Suharso Monoarfa, pada Pemilu serentak 2024.  Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan Suharso Monoarfa untuk menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.  "Kalau ketum PPP mendeklarasikan sebagai cawapres saya kira bajunya pas," ujar Baidowi dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/10).  Anggota Komisi VI DPR itu mengatakan, PPP di dalam Pilpres 2024 mendatang dapat melengkapi partai nasionalis. Pasalnya, PPP berlatar religius sehingga sangat mudah diterima.  "Kami partai Islam dengan partai nasionalis saling melengkapi. Relatif mudah jalannya. Kecuali, kami koalisinya senyawa, misalnya partai yang ber-background agama juga," katanya.  Pria yang akrab disapa Awiek menegaskan bahwa PPP tidak menutup kemungkinan membangun koalisi dengan Partai Golkar. Apalagi sudah ada usulan jika Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berduet dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menjadi pasangan capres dan cawapres.  "Bagi PPP berkoalisi dengan Partai Golkar terbuka saja. Ketum Golkar dengan ketum PPP, ya bisa saja. Konfigurasi nasionalis Islamnya sudah terpenuhi. Jawa dan luar Jawa sudah terpenuhi. Itu salah satu opsi," ungkapnya.  Selain itu, lanjut Awiek, PPP juga tertarik membentuk tiga poros di Pilpres 2024 mendatang. Seperti berkoalisi dengan Partai Nasdem dan PAN. "PPP tertarik dengan poros ketiga misalkan Nasdem, PAN, dan PPP itu sudah 21 persen. Itu memang memungkinkan koalisi," tuturnya.  Apalagi untuk mencalonkan pasangan presiden-wapres di Pilpres 2024, partai harus memenuhi ambang batas 20 persen. Sementara PPP hanya memiliki kursi 4,52 persen di parlemen; Nasdem 9,05 persen; dan PAN sebesar 6,84 persen.

PPP Persiapkan Suharso Monoarfa Jadi Cawapres di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa turut dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). Dalam pertemuan itu, Suharso mengaku diajak Presiden Jokowi ngobrol banyak seputar ekonomi dan ketenagakerjaan.  Presiden Jokowi juga disebutnya meminta dirinya untuk menyiapkan road map kerja. Setelah itu dipresentasikan dalam sidang kabinet perdana, sehingga gambarannya jelas.  "Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum, keadaan ekonomi global dan tentang ketenagakerjaan, industri, dan tentang riset teknologi, inovasi, dan lainnya," beber Suharso.  Meski begitu, Suharso belum menegaskan posisi kementerian mana yang akan didudukinya. Dia menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk mengumumkannya secara resmi pada Rabu (23/10).  Sementara itu, terkait posisi dia di partai sebagai Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan) apabila dibolehkan, dia ingin tetap menjabatnya. "Kata Presiden tidak apa-apa," tegas Suharso.  Dalam kesempatan berbicara dengan pewarta, Suharso sempat mengomentari masuknya Gerindra dalam kabinet. Menurut dia, itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Dan dibuat atas pertimbangan politik yang matang.  "Itu keptusan politik dan satu hal, pertandingan sudah selesai, pertandingan sudah usai yang berhadapan pemerintah dan DPR," pungkas Suharso.

Jadi Calon Menteri, Suharso Monoarfa Dibolehkan Tetap Jabat Ketum PPP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketum ppp

Berita Terkini