<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/04/cbf0af30-f439-4dff-b6bf-7a5382eb62c2-127088377.jpg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya bersama Menag Nasaruddin Umar, usai pertemuan pimpinan ormas Islam dan tokoh pesantren dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya bersama Menag Nasaruddin Umar, usai pertemuan pimpinan ormas Islam dan tokoh pesantren dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menegaskan Indonesia tetap konsisten membela dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Penegasan tersebut disampaikan usai pertemuan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan tokoh pesantren dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2). Menurut Yahya, Presiden Prabowo memberikan penjelasan komprehensif mengenai langkah dan upaya Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Seluruh pihak sepakat bahwa Indonesia harus terus menolak segala bentuk penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bagi seluruh bangsa, termasuk Palestina, sebagaimana amanat konstitusi. &ldquo;Pada tataran prinsip, semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, dan memperjuangkan Palestina sampai merdeka,&rdquo; ujar Yahya. Ia menyebutkan, Prabowo juga memaparkan berbagai langkah yang tengah dan akan ditempuh pemerintah dalam membantu Palestina. Kebijakan tersebut, lanjutnya, disusun dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan realitas di lapangan, sehingga Indonesia dapat berkontribusi secara lebih progresif, konkret, dan berdampak nyata. Salah satu langkah tersebut adalah partisipasi Indonesia dalam inisiatif internasional yang digagas Amerika Serikat, yakni Board of Peace (BoP), yang diiringi dengan konsolidasi bersama negara-negara Islam serta negara-negara Timur Tengah yang turut terlibat dalam forum tersebut. &ldquo;Hal ini termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif Board of Peace, dengan konsolidasi di antara negara-negara Islam dan negara-negara Timur Tengah yang memiliki komitmen yang sama,&rdquo; ucapnya. Yahya juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar Indonesia tidak mudah terbawa arus yang justru dapat merugikan perjuangan Palestina. Seluruh langkah akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap berpegang pada prinsip perjuangan rakyat Palestina. &ldquo;Presiden menegaskan bahwa semua langkah akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang tidak bisa ditawar untuk menjaga dan membantu rakyat Palestina, khususnya di Gaza, serta dikembangkan dalam ikhtiar yang lebih luas hingga ke rakyat Palestina di Tepi Barat,&rdquo; ujarnya. Karena itu, PBNU menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai bagian dari upaya diplomasi internasional. Yahya juga menilai, kebijakan tersebut merupakan ikhtiar strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam membela Palestina melalui jalur diplomasi global yang terkoordinasi. Ia menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP akan disertai dengan konsolidasi bersama negara-negara yang memiliki motivasi serupa. &ldquo;Sehingga langkah-langkah yang diambil dalam dewan tersebut menjadi upaya bersama yang terkonsolidasi untuk membela dan membantu Palestina,&rdquo; tegasnya. Meski demikian, Yahya menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menyikapi setiap inisiatif internasional terkait konflik Palestina&ndash;Israel agar Indonesia tidak terjebak dalam skema yang berpotensi merugikan perjuangan rakyat Palestina. &ldquo;Kami memahami langkah-langkah yang ditempuh Presiden, dengan pesan agar tidak mudah terbawa arus yang justru bisa merugikan Palestina,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

Gus Yahya ungkap komitmen Presiden Prabowo memperjuangkan kemerdekaan Palestina lewat Board of Peace.

Ketum PBNU Gus Yahya Sebut Prabowo Berkomitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina lewat Board of Peace

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/JKT_KPK-Kembali-Periksa-Yaqut-Cholil-Qoumas_Toyibi_-7JPG-873495067-1854286232.jpg" alt="Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Yaqut Cholil Qoumas ini merupakan bagian dari penyidikan KPK terkait penentuan dan pengelolaan kuota haji yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Menanggapi penetapan adiknya,&nbsp;Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan sikapnya. Ia memastikan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Gus Yahya juga memastikan dirinya tidak akan melakukan intervensi dalam perkara hukum yang menjerat adik kandungnya itu. &ldquo;Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan. Tapi masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,&rdquo; kata Gus Yahya kepada wartawan, Jumat (9/1). Gus Yahya menegaskan, organisasi PBNU tidak memiliki keterkaitan dengan kasus yang menimpa mantan Menag tersebut. Menurut dia, persoalan hukum yang dihadapi Yaqut merupakan tanggung jawab individu. &ldquo;PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, KPK memastikan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan dan penyelenggaraan kuota haji tahun 2023-2024. Selain mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, KPK juga menetapkan mantan staf khusus Menteri Agama, Ishafah Abidal Aziz, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. &ldquo;Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka,&rdquo; ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/1). &ldquo;Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,&rdquo; sambungnya. Menurut Budi, perkara dugaan korupsi kuota haji ini disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. &ldquo;Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2, pasal 3,&rdquo; ujarnya. Budi menjelaskan, hingga saat ini besaran nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). &ldquo;BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,&rdquo; jelasnya. KPK juga memastikan proses penyidikan masih terus berjalan dan belum berhenti pada penetapan tersangka. Ia menambahkan, penyidik turut melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biro travel haji. Budi menegaskan, seluruh langkah penyidikan tersebut dilakukan untuk memastikan pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara maksimal. &ldquo;Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,&rdquo; imbuhnya. Kasus ini bermula dari dugaan pelanggaran aturan dalam pembagian kuota tambahan haji 2024. Sesuai UU, kuota haji seharusnya dibagi masing-masing 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun, Kementerian Agama melakukan diskresi terhadap kuota tambahan sebesar 20.000 jamaah yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dengan membaginya secara merata alias 50:50, yakni 10.000 untuk jamaah reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut memunculkan dugaan adanya praktik jual-beli kuota haji khusus oleh oknum di Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji dan umrah. Praktik itu diduga dilakukan agar jamaah dapat berangkat pada tahun yang sama tanpa harus antre, dengan syarat memberikan uang pelicin untuk mendapatkan kuota tersebut. &nbsp;

Gus Yaqut jadi tersangka korupsi kuota haji. PBNU dan Ketum Yahya Cholil Staquf klaim tak pernah intervensi kasus penentuan kuota haji.

Yaqut Cholil Qoumas jadi Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf Klaim Tak Intervensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/31/9f29066c-8c4b-4b94-bf5b-0a3b767887d6-2680198512.jpeg" alt="NADIRSYAH HOSEN" width="100%">
<figcaption>NADIRSYAH HOSEN</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen alias Gus Nadir menilai polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini menunjukkan rapuhnya struktur kepemimpinan organisasi. Menurut dia, persoalan itu dipicu oleh garis komando yang tidak berjalan secara tegas di internal PBNU. Ia menyoroti dualisme legitimasi antara Rais Aam dan Ketua Umum yang sama-sama dipilih melalui Muktamar, sehingga membuat roda organisasi tersendat hingga berbulan-bulan.&nbsp; &ldquo;Situasi ini menunjukkan perlunya penyederhanaan NU,&rdquo; kata Gus Nadir dalam unggahan pada media sosial Instagram, Selasa (25/11). Gus Nadir mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pimpinan. Ia menilai, cukup Rais Aam yang dipilih langsung oleh Muktamar, sementara posisi Ketua Umum ditunjuk Rais Aam terpilih. &ldquo;Dengan model ini, tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena Ketua Umum berangkat dari amanah Rais Aam, bukan menjadi kutub tandingan,&rdquo; jelasnya. Ia menegaskan, NU harus kembali bertumpu pada hikmah tatanan ulama, bukan pada pusaran perebutan pengaruh yang berpotensi menggerus marwah jam&rsquo;iyyah. Di luar persoalan struktur, Gus Nadir juga menekankan pentingnya kemandirian ekonomi NU. Hal itu, dimulai dari langkah simbolis dalam penyelenggaraan Muktamar. Ia menyerukan agar Muktamar kembali digelar secara sederhana tanpa ketergantungan pada bantuan pihak luar. &ldquo;Tidak perlu tiket, tidak perlu sangu, tidak perlu fasilitas mewah, apalagi charter pesawat. Semua itu hanya menimbulkan loyalitas pragmatis dan kooptasi kepentingan,&rdquo; tegasnya. Menurutnya, delegasi PWNU, PCNU, maupun PCINU sebaiknya hadir dengan biaya urunan dari masing-masing wilayah. Muktamar harus menjadi forum musyawarah keagamaan, bukan panggung kampanye kandidat atau arena kontestasi berbiaya tinggi.&nbsp; &ldquo;Jika Muktamar bersih dari ongkos politik, kita dapat memilih pemimpin yang memang layak, bukan yang paling mampu menutupi biaya,&rdquo; ujarnya. Gus Nadir mengingatkan, NU tumbuh dari tradisi kesederhanaan para kiai kampung, yakni mengajar, mengayomi, dan membimbing umat tanpa kemewahan ataupun transaksi. <h2>Penyederhanaan NU Bukan Kemunduran</h2> Karena itu, penyederhanaan NU bukan langkah mundur, tetapi upaya mengembalikan ruh jam&rsquo;iyyah pada nilai-nilai awalnya. &ldquo;Dengan struktur yang jelas, manajemen rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang suci dari kepentingan pragmatis, NU dapat kembali pulih dan berjalan memberi arah bagi jamaah,&rdquo; urainya. Lebih lanjut, Gus Nadir menegaskan bahwa NU terlalu besar untuk dibiarkan terseret konflik berkepanjangan. Ia memastikan, penyederhanaan struktur NU bukan bentuk upaya kemunduran. &ldquo;NU terlalu mulia untuk diseret kepentingan jangka pendek. Menyederhanakan NU bukan kemunduran, justru itulah jalan untuk melangkah maju,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bergejolak, setelah terbitnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mundur dari jabatannya. Dokumen tersebut menjadi sorotan publik sejak Jumat (21/11). Dalam risalah rapat harian itu, Syuriyah PBNU menyampaikan permintaan agar Gus Yahya mundur dari kursi ketua umum. Terdapat sejumlah poin yang menjadi alasan di balik rekomendasi tersebut. Pertama, rapat menyatakan bahwa diundangnya narasumber yang dianggap memiliki hubungan dengan jaringan Zionisme Internasional, dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU. Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber terkait jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Ketiga, rapat menyoroti tata kelola keuangan di lingkungan PBNU yang dianggap mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara&rsquo;, peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97&ndash;99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta Peraturan Perkumpulan NU lainnya. Temuan tersebut dinilai berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU. Namun, hasil Rapat Alim Ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/11) malam, menegaskan bahwa tidak ada pemakzulan terhadap Gus Yahya. &ldquo;Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,&rdquo; ujar Katib Aam PBNU, Ahmad Said Asrori, Minggu (23/11) malam.

Gus Nadir mengusulkan penyederhanaan struktur NU dan pentingnya kemandirian ekonomi dalam Muktamar mendatang.

Buntut Polemik Pemakzulan Ketum PBNU, Gus Nadir Usul Muktamar Hanya Pilih Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/2lnJdD06YqL24tveZe27g3OTNxETPiX5rVwNkpFm-1946028112.jpg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya akan bertemu dengan Ulama Sepuh di Jakarta, ia ingin meminta nasihat dan doa terkait polemik yang tengah terjadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya akan bertemu dengan Ulama Sepuh di Jakarta, ia ingin meminta nasihat dan doa terkait polemik yang tengah terjadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Usai menghadiri Rakor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Surabaya, Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dijadwalkan bertemu dengan ulama sepuh di Jakarta.&nbsp; Berdasarkan informasi yang dihimpun JawaPos.com, pertemuan itu akan digelar di Gedung PBNU lantai 8 Jakarta pada Minggu (23/11) pukul 19.30 WIB. Sebanyak 76 ulama diundang dalam agenda tersebut.&nbsp; "Kalau dengan ulama (sepuh) ya saya mohon nasihat, mohon doa gimana-gimana. Kalau beliau-beliau bertanya saya jawab. Kalau nggak, ya sudah saya mohon doa saja," tutur Gus Yahya di Surabaya, Minggu dini hari (23/11). Kakak dari Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu hendak meminta petunjuk sekaligus nasihat kepada para kiai dan ulama sepuh tentang polemik di tubuh PBNU, termasuk mengenai desakan pemakzulan dirinya.&nbsp; "Supaya ada suara moral yang dapat mendorong ke jalan keluar yang maslahat. Biasanya kalau saya ketemu dengan ulama sepuh itu saya hanya minta dinasihati atau doa, nggak pernah mengadu atau mengeluh," imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya mengklaim bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah suriyah PBNU tentang desakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketum PBNU periode 2021 - 2026. "Saya dengan jajaran suriyah sudah bertemu, dan semua yang sudah saya temui mengaku menyesal, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang utuh pada mulanya," ucap Gus Yahya.&nbsp; Sebagai informasi, isu pemakzulan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketum PBNU mencuat setelah Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis (19/11).&nbsp; Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan. Salinan risalah rapat tersebar luas di media sosial. Risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memuat lima poin. Pada poin terakhir, ditegaskan bahwa Gus Yahya diwajibkan mundur dari jabatan ketum PBNU segera dalam tiga hari. &rdquo;Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,&rdquo; bunyi risalah rapat tersebut. Di Surabaya, Gus Yahya juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Sebab, jabatan tersebut merupakan amanah dari para PWNU pada Muktamar ke-34.&nbsp; "Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun. Akan saya jalani selama 5 tahun. Insyaallah saya sanggup," pungkas Gus Yahya.

Gus Yahya akan bertemu ulama sepuh di Jakarta untuk minta nasihat dan doa di tengah isu pemakzulan dirinya sebagai Ketum PBNU.

Ketum PBNU Gus Yahya Mau Temui Ulama Sepuh di Jakarta: Mau Minta Doa dan Nasihat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/5SOWETCrTiYBMT2RqZcfRRvdNp5TviHtzZYpAxKq-3087833908.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf saat memberikan keterangan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Selain isu pemakzulan terhadap dirinya yang kini menjadi sorotan publik, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengaku sudah kebal dari berbagai fitnah.&nbsp; Salah satunya tuduhan beraliansi dengan zionis seusai bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dugaan ini disebut menjadi menjadi pemicu keretakan di tubuh PBNU. &nbsp; "Saya tidak mau berprasangka. Sebelum ini (isu pemakzulan terhadap dirinya) itu rumor sudah ndak karu-karuan," tuturnya usai menghadiri Rakor PWNU se-Indonesia di Surabaya, Minggu dini hari (23/11).&nbsp; Tak hanya itu, kakak kandung dari Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu juga diterpa tudingan 'memakan' uang organisasi senilai Rp 900 miliar. Kendati demikian, Gus Yahya tak ingin bertindak gegabah.&nbsp; "Saya sudah dengar macam-macam tuduhan kepada saya, begini begitu, saya makan duit Rp 900 miliar, saya macam-macam itu sudah keluar. Tetapi saya tidak mau bertindak atas dasar rumor atau prasangka," lanjutnya. "Itu saja, ya. Kalau jelas (bukan rumor) baru saya mau ambil sikap (dan mengomentari). Kalau nggak jelas saya nggak mau, saya enggak berani. Apalagi mencatut Nahdlatul Ulama," ucap Gus Yahya.&nbsp; Terkait tudingan terafiliasi dengan zionis, Gus Yahya mengakui bahwa dirinya pernah bertemu dengan jajaran pemerintah Israel, termasuk Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu pada 2018 silam. "Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum," tuturnya.&nbsp; Pertemuan tersebut tidak ia tutupi. Semua orang sudah mengetahui sebelum Muktamar 34 tahun 2021 di Lampung. Dalam forum tersebut, Gus Yahya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. "Lalu tahun 2021 Muktamar, Ketua Cabang dan PWNU memilih saya. Mereka sudah tahu saya sudah pernah ke Israel dan sudah bertemu dengan Netanyahu, (tetapi) mereka (tetap) memilih saya," imbuh Gus Yahya. Sebagai informasi, isu pemakzulan Gus Yahya dari jabatannya sebagai Ketum PBNU mencuat setelah Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung di Hotel Aston City, Jakarta pada Kamis (19/11).&nbsp; Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan. Salinan risalah rapat tersebar luas di media sosial. Risalah yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar itu memuat lima poin. Pada poin terakhir, ditegaskan bahwa Gus Yahya diwajibkan mundur dari jabatan ketum PBNU segera dalam tiga hari. "Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama," bunyi risalah rapat tersebut. Di Surabaya, Gus Yahya juga menegaskan bahwa dirinya tak akan mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Sebab, jabatan tersebut merupakan amanah dari para PWNU pada Muktamar ke-34.&nbsp; "Saya sama sekali tidak terbesit pikiran untuk mundur, karena saya mendapatkan amanat dari Muktamar ini untuk 5 tahun. Akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup," pungkas Gus Yahya.&nbsp;

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menanggapi tuduhan dan isu pemakzulan dengan tegas, menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya.

Ketum PBNU Gus Yahya Mengaku Sudah Kebal Fitnah: Dari Aliansi Zionis hingga Makan Duit Rp 900 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/JKT_Kick-off-Hari-Santri-2025_Salman-Toyibi_-7JPG-3944577859.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menjelang muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun depan, gejolak muncul di tubuh salah satu organisasi Islam terbesar tersebut. Ketua Umum (Ketum) PBNU KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya diminta menanggalkan jabatannya. Dorongan itu muncul dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang berlangsung pada Kamis (19/11) di Hotel Aston City, Jakarta. Dalam rapat yang dihadiri oleh 37 dari 53 Pengurus Harian Syuriyah PBNU tersebut disimpulkan bahwa Gus Yahya harus mundur atau diberhentikan.&nbsp; Salinan dokumen risalah rapat tersebut beredar luas di kalangan media. Total ada 5 poin dalam risalah yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar tersebut. Pada poin ke-5, dituliskan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari jabatan ketum PBNU 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat itu.&nbsp; &rdquo;Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,&rdquo; bunyi risalah rapat tersebut.&nbsp; Dalam poin-poin lainnya dijelaskan beberapa alasan yang menjadi dasar Gus Yahya harus mundur dari jabatan ketum PBNU. Yakni diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber. Padahal AKN NU merupakan salah satu agenda kaderisasi tingkat tertinggi bagi Nahdlatul Ulama. Hal itu dianggap telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah. Selain itu, bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama. &rdquo;Rapat memandang bahwa pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan, yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat dilakukan terhadap fungsionaris dikarenakan yang bersangkutan melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan,&rdquo; demikian bunyi poin ke-2 risalah rapat tersebut. Dalam risalah rapat yang sama juga disampaikan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan PBNU mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berlaku. Akibatnya berimplikasi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Dengan pertimbangan tersebut, seluruh peserta rapat memutuskan untuk menyerahkan pengambilan keputusan sepenuhnya kepada Rais Aam dan 2 Wakil Rais Aam PBNU. Dalam rapat bersama antara Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU, dorongan Gus Yahya harus mundur diputuskan.&nbsp;

Gejolak di PBNU menjelang muktamar 2024, Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya setelah rapat harian Syuriyah.

Muncul Gejolak di PBNU, Gus Yahya Diminta Tanggalkan Jabatan Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/08/Screenshot_2024-09-08-08-07-26-012_comgoogleandroidyoutube-edit-1722463343.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah) di acara LAZISNU di Jakarta. Foto : Dokumentasi PBNU" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (tengah) di acara LAZISNU di Jakarta. Foto : Dokumentasi PBNU</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyoroti keberadaan amil zakat. Dia mengatakan amil zakat memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah. Jadi tidak sebatas bagaimana bisa mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya.&nbsp; Arahan tersebut dia sampaikan dalam pembukaan Rakornas NU Care-LAZISNU yang digelar di Jakarta pada 6-7 September. "NU tidak membentuk LAZISNU sebenarnya tidak berdosa. Karena tidak wajib," katanya. Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengatakan, pengurus NU sendiri yang mencari-cari kerjaan dengan membentuk LAZISNU.&nbsp; Untuk itu karena NU sudah menentukan kebijakan membentuk lembaga amil yaitu LAZISNU maka harus dijalankan semua tanggung jawabnya. "Harus dipikul sendiri," katanya. Gus Yahya mengatakan menjalankan tugas sebagai amil, berarti bakal menghadapi bahaya hisab dari Allah kelak.&nbsp; "Kita harus berhati-hati soal amil," katanya. Dalam bekerja amil sejatinya tidak perlu ngoyo-ngoyo. Tidak perlu menghimpun zakat sebanyak-banyaknya, jika tujuannya hanya untuk gaya-gayaan saja. Karena menurut Gus Yahya, yang terpenting bagi amil adalah urusan penyalurannya.&nbsp; Dia mengatakan LAZISNU atau amil zakat harus punya program atau skema penyaluran yang baik. Dengan demikian masyarakat bisa menaruh kepercayaan. Sehingga secara sukarena membayar zakat lewat amil yang bersangkutan. Tanpa perlu bagi amil melakukan bujuk rayu kepada masyarakat, supaya membayar zakat ke dirinya.&nbsp; Sementara itu dalam kegiatan tersebut, dipaparkan selama periode 2023 organisasi NU Care-LAZISNU berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah mencapai Rp 2,342 triliun. Dana tersebut disalurkan untuk lima pilar yang sudah ditetapkan. Selain itu juga disalurkan untuk bantuan kemanusiaan Palestina.&nbsp; Raihan penghimpunan tersebut disampaikan Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar dalam Rakernas NU Care-LAZISNU yang digelar di Jakarta pada 6-7 September. Rakernas itu mengambil tema Unlocking the Potential of Amil Zakat in the Digital Era. Harapannya LAZISNU dapat mengoptimalkan potensi para amil di era saat ini secara koheren dari hulu ke hilir. Dalam kesempatan itu Habib Ali mengatakan sepanjang tahun 2023 NU Care-LAZISNU menghimpun dana senilai Rp2,342 triliun. Kemudian berhasil mendistribusikan bantuan sebesar Rp2,327 Triliun. "Keberhasilan ini tentunya tak lepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat, amil, nahdliyin, dan para mitra NU Care-LAZISNU," kata Habib Ali dalam keterangannya Sabtu (7/9). Di juga menyampaikan tahun ini Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. "LAZISNU, sebagai salah satu lembaga filantropi Islam, berkomitmen untuk menjadi lembaga yang amanah dan profesional, serta terus memperluas jangkauan manfaat ZIS," ujarnya. Habib Ali menambahkan, Rakernas tersebut menjadi momentum penting untuk mengoptimalkan fungsi ZIS sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi, serta penanganan masalah sosial dan kemanusiaan. "Dengan pengelolaan yang baik, ZIS dapat menjadi instrumen kuat dalam memperbaiki kesejahteraan umat," tegasnya. Rakernas dihadiri oleh perwakilan cabang dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa cabang dari luar negeri. "Ini menjadi bukti bahwa jaringan LAZISNU terus tumbuh dan berkembang secara global, sehingga kita perlu terus menguatkan tata kelola yang baik bagi lembaga, agar dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan menyeluruh," jelasnya.

Amil zakat memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah. Jadi tidak sebatas bagaimana bisa mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya.

Punya Tanggung Jawab Besar, Ketum PBNU Ingatkan Amil Tak Sekadar Memungut Zakat Sebanyak-Banyaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/IMG-20240129-WA0081-3828545117.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di pembukaan Konferensi Besar dalam rangka Harlah ke-101 NU di Jogjakarta (29/1). Foto : Humas PBNU" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di pembukaan Konferensi Besar dalam rangka Harlah ke-101 NU di Jogjakarta (29/1). Foto : Humas PBNU</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Netralitas PBNU mendekati Pilpres 2024 sedang jadi sorotan. Beberapa waktu lalu, muncul tudingan bahwa PBNU secara kelembagaan mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan Capres-Cawapres. Di sela rangkaian Harlah ke-101 NU di Jogjakarta pada Senin (29/1), Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan tanggapan soal tudingan itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang ngomong (PBNU tidak netral) itu siapa?" kata Gus Yahya saat dicegat wartawan sebelum memasuki mobilnya. Dia mengatakan tidak ingin mengklarifikasi tudingan seseorang yang dia anggap tidak jelas sumbernya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Yahya menegaskan jika ada tudingan PBNU tidak netral dalam Pilpres 2024, itu bukan salah dia. "Yang ngomong (PBNU mendukung paslon tertentu) itu sumbernya tidak jelas," kata Gus Yahya lantas masuk ke dalam mobilnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014052372/viral-petugas-kpps-cantik-dipecat-karena-tulunjukkan-jari-angka-2">Viral! Petugas KPPS Cantik Dipecat karena Tulunjukkan Jari Angka 2</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui tudingan bahwa PBNU mendukung salah satu paslon disampaikan cendekiawan NU Nadirsyah Hosen. Lewat akun media sosialnya, Gus Nadir mengatakan bahwa ada arahan dari petinggi PBNU untuk mendukung paslon nomor urut dua. Arahan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan di sebuah hotel di Surabaya. Menurut Gus Nadir, sikap tersebut melanggar Khittah 1926 NU.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gus Nadir menyampaikan, PBNU secara struktural memihak ke pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gus Nadir secara blak-blakan menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo - Gibran.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arahan itu diungkap dalam sebuah pertemuan PBNU di Surabaya. Bahkan, menurut Gus Nadir, arahan untuk memberikan dukungan ke paslon nomor urut 2 ini disampaikan langsung oleh Rais A&rsquo;am PBNU KH Miftachul Achyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/014052342/bolehkah-minum-teh-manis-setiap-pagi-beginilah-penjelasannya">Bolehkah Minum Teh Manis Setiap Pagi? Beginilah Penjelasannya!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tudingan dari Gus Nadir itu, sebelumnya juga sudah direspon oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Gus Ipul, nama akrabnya, menyampaikan pengikut Rais A&rsquo;am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Nadirsyah Hosen, Cendekiawan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, jangan salahkan PBNU jika sekarang pengikut Rais A&rsquo;am dan Ketua Umum ini bergerak akibat pernyataan yang disampaikan Prof Nadirsyah Hosen," tuturnya. Dia mengatakan, pernyataan Prof Nadirsyah ini memantik dan mengungkit para pengikut Rais A&rsquo;am dan Ketua Umum PBNU untuk benar-benar memenangkan paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo - Gibran.&nbsp;</div>

Beberapa waktu lalu, muncul tudingan bahwa PBNU secara kelembagaan mengarahkan dukungan ke salah satu pasangan Capres-Cawapres.

Dikabarkan Mendukung Salah Satu Capres, Begini Respons Ketum PBNU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/Kaesang-Pimpin-Rapat-Perdana-Sebagai-Ketua-Umum-PSI-Dery-Ridwansah-8JPG-2577783466.jpg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat memimpin rapat mingguan di gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Selasa (26/9/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat memimpin rapat mingguan di gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Jakarta, Selasa (26/9/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.Com&mdash;&nbsp;kaesang Pangarep selaku Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan kunjungan ke kediaman Ketum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf untuk meminta nasihat mengenai aturan berpolitik yang santun tanpa adanya unsur menghina pihak lain. "Seperti biasa, kami berkunjung untuk minta nasihat. Kali ini minta nasihat kepada Ketua Umum PBNU bagaimana cara berpolitik dengan santun tanpa mencela orang lain," ujar Kaesang usai berkunjung ke kediaman Ketua Umum PBNU di kawasan Menteng, Kamis (5/9/2023) dilansir melalui ANTARA. Kaesang berharap nasihat yang disampaikan tidak hanya ditujukan untuk dirinya, tetapi juga bagi semua kader PSI. Kaesang juga mengatakan bahwa para elite PSI yang hadir pada kesempatan itu juga meminta doa restu agar semua urusan partai berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Yang Mahakuasa. Dirinya menyatakan bahwa PSI merasa perlu bertemu dengan K.H. Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disebut Gus Yahya, karena beliau merupakan salah satu tokoh yang sudah kaya akan pengalaman. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013032899/jokowi-kaesang-beda-partai-pdip-keluarga-bung-karno-juga-beda-pilihan">Jokowi-Kaesang Beda Partai, PDIP: Keluarga Bung Karno juga Beda Pilihan</a> Kaesang mengungkapkan bahwa tidak ada pembahasan mengenai politik dalam pertemuannya dengan Ketum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf. "Enggak, cuma minum-minum teh, minum-minum kopi," kata Kaesang. Kaesang ditemani sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni tiba di kediaman Gus Yahya sekitar pukul 18.55 WIB. Selama pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut, Ia mengatakan bahwa tidak ada masukan dari PBNU mengenai pihak mana yang sebaiknya didukung. Kaesang menginformasikan bahwa PSI akan mengunjungi PP Muhammadiyah di Yogyakarta besok. Terkait dengan pertemuannya dengan pengurus dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Kaesang mengatakan bahwa hal tersebut bukan berarti partainya hanya dekat dengan golongan tertentu karena PSI terbuka untuk semua pihak. "Sekali lagi, kami meminta nasihat, meminta restu kepada beliau (Ketum PBNU) supaya jalan kami jauh lebih berkah, itu saja," ungkapnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013027690/momen-akrab-prabowo-dan-kaesang-di-perayaan-hut-luhut-kapan-ke-hambalang">Momen Akrab Prabowo dan Kaesang di Perayaan HUT Luhut: Kapan ke Hambalang?</a> Sekjen PSI sekaligus Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa berbagai pertemuan yang akhir-akhir ini aktif diikuti oleh Kaesang bertujuan untuk memperkenalkan Kaesang sebagai ketua umum baru PSI kepada lebih banyak pihak. Dirinya juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi berbagi pihak, termasuk kader PSI, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat. Telah diketahui sebelumnya, Kaesang Pangarep resmi ditunjuk menjadi Ketum PSI periode 2023&mdash;2028 pada tanggal 25 September lalu. Tidak hanya itu, kaesang kabarnya juga meminta masukan terkait perkembangan partainya ketika mengunjungi Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI) Jason Balompapueng di Kantor PGPI, Jakarta Utara, Kamis pagi.&nbsp; ***

kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke kediaman Ketum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf untuk meminta nasihat berpolitik.

Kunjungi Ketua Umum PBNU, Kaesang Meminta Nasihat Soal Aturan Berpolitik yang Santun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/05/PBNU-1871401371.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf baru saja bertandang ke RSUP Dr Sardjito Jogjakarta pada Jumat (4/8) untuk membesuk budayawan Cak Nun." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf baru saja bertandang ke RSUP Dr Sardjito Jogjakarta pada Jumat (4/8) untuk membesuk budayawan Cak Nun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf baru saja bertandang ke RSUP Dr Sardjito Jogjakarta pada Jumat (4/8) untuk membesuk budayawan Cak Nun. Dilansir dari Radar Jogja (Jawa Pos Group), Gus Yahya, sapaan akrabnya, datang dengan didampingi oleh Sekjen PBNU Saifullah Yusuf sekitar pukul 14.00 WIB dan keluar dari RS Sardjito pada pukul 16.30 WIB. Usai bertemu dengan istri Cak Nun, Novia Kolopaking dan keluarga lainnya, Gus Yahya pun mengungkapkan tentang kondisi tokoh yang baru saja dibesuknya itu. &ldquo;Alhamdulillah kondisi Cak Nun terus membaik. Kita doakan untuk kesembuhan beliau,&rdquo; kata Gus Yahya, dikutip pada Sabtu (5/8). Sementara Cak Nun sendiri baru saja dipindahkan ruang perawatannya dari ICU ke kamar rawat inap biasa, tepatnya di kamar paviliun rumah sakit. Pemilik nama asli Emha Ainun Najib itu sebelumnya dikabarkan tak sadarkan diri, dan dibawa ke RS Sardjito Jogjakarta pada 7 Juli 2023 lalu. Hampir sebulan menjalani perawatan, kondisi Cak Nun dikabarkan terus menunjukkan perkembangan baik.

“Alhamdulillah kondisi Cak Nun terus membaik. Kita doakan untuk kesembuhan beliau,” kata Gus Yahya, dikutip pada Sabtu (5/8).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketum pbnu

Berita Terkini