<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Ketum-MUI-4146689673.jpeg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas soal salat. Anwar Iskandar mengatakan dalam salat, membunyikan kata Amin di ujung surat Al-Fatihah merupakan hal yang sunnah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suatu kalimat yang disunnahkan oleh syariat untuk dibunyikan setelah orang membaca waladholin atau ketika orang berdoa. Itu hukumnya sunnah, aslinya seperti itu," kata Anwar Iskandar di kediamannya di Kota Kediri, Kamis (21/12) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya Amin (di penghujung surat Al-Fatihah ketika salat) itu mudah-mudahan Allah mengijabah permintaan saya, orang tua saya, dan guru-guru saya," tambahnya.</div> <div dir="auto"> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013644925/susul-persebaya-dan-psis-semarang-laga-persis-solo-vs-madura-united-juga-bakal-ditunda-sampai-tahun-depan">Susul Persebaya dan PSIS Semarang, Laga Persis Solo vs Madura United Juga Bakal Ditunda Sampai Tahun Depan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengasuh Ponpes Al-Amien Kediri ini menyatakan, bacaan Amin di penghujung surat Al Fatihah sudah ada sejak zaman dahulu.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu sudah ada sejak partai-partai ini ada, sudah ada sejak Indoneisa belum ada, sudah ada sejak dahulu kala, dan akan selalu ada sampai kiamat," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar mengatakan, hal biasa ketika para jemaah mengikuti solat tidak menyebut bacaan Amin di penghujung bacaan Al Fatihah. Ia meminta bacaan Amin tidak dipolitisir oleh semua pihak dan tidak dicampuradukan dalam politik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi itu biasa saja tidak ada urusannya sama Anies-Muhaimain. Tidak mengucapkan, tidak berarti salatnya tidak sah, nggak ada urusannya sama politik. Bisa saja orang itu diam karena mulutnya sakit atau apa. Jadi nggak ada urusan, tidak ada larangan orang mengucapkan atau tidak dan tidak ada urusannya sama politik. Saya minta jangan mengait-ngaitkan Amin dalam salat dengan AMIN Anies Baswedan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akhir-akhir ini dalam rangka pilpres ada calon presiden dan wakil presiden, kebetulan namanya satunya Anies, wakilnya Muhaimin untuk memudahkan kemudian disingkat jadi AMIN, artinya Anies dan Muhaimin. Tetapi dua kalimat ini tidak sama. Yang satu itu nuansa agama murni, yang satu nuansa politik pilpres 2024," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar pun meminta, publik tidak melebih-lebihkan dan membuat polemik lebih panjang terkait apa yang disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan Amin dan jari saat tahiyat. Sebab, itu hanya bercandaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013644809/dugaan-jaringan-perdagangan-manusia-pada-kasus-pengungsi-rohingya-di-aceh-masih-diselidiki-satgas">Dugaan Jaringan Perdagangan Manusia pada Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Masih Diselidiki Satgas</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah kemudian akhir-akhir ini pak Kiai Abdul Somad, Ustad Adi Hidayat juga Pak Anies Baswedan dan terakhir Pak Zulhas membuat candaan dengan mengait-ngaitkan orang yang sedang solat karena cintanya pada paslon tertentu, kemudian tidak mau mengucapkan Amin. Bahkan saya lihat di video Pak Kiai Somad menampilkan berbagai mazhab tentang jari yang diucapkan ketika tahiyat. Bagaimana Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan lain-lain," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan terakhir candaaan Kiai Somad tentang orang yang mendukung calon tertentu, ketika tahiyat tidak pakai satu jari tapi dua jari, itu bercandaan," bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menegaskan, saat ini suasana sedang politik memanas. Banyak hal dikait-kaitkan dengan politik. Ia juga meminta semua pihak termasuk para capres-cawapres berhati-hati untuk bercanda soal agama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah karena ini nuansanya politik sehingga akhirnya jadi ramai. Akhirnya ramai. Tetapi saya berharap bahwa kita ini berhati-hati. Saya minta ketika para ustad ngaji berhati-hatu dalam bercanda. Ketika capres berpidato atau bercanda, hati-hati bercanda. Ketika pimpinan partai bercanda dengan diksi-diksi agama saya berharap supaya hati-hati," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar juga mengimbau, seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan di tahun politik 2024 ini. Ia berpesan agar tidak ada perpecahan selama Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap kepada seluruh bangsa, rakyat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Tetap menjaga Indonesia yang damai, pemilu yang damai, Indonesia yang aman. Jangan sampai karena kasus ini kita terprovokasi. Sebab, tentu kita tidak ingin bahwa pemilu ini akan berakibat pecahnya persatuan Indonesia. Persatuan ini mahal sekali," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal salat.

Ketum MUI Imbau Publik Tak Menilai Lebih Soal Candaan Zulhas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/KH-MIFTACHUL-AKHYAR.jpg" alt="KH Miftachul Akhyar (MUI Gresik for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KH Miftachul Akhyar (MUI Gresik for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil rapat pimpinan (rapim) Majelis Ulama Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/mui/">MUI</a>) secara bulat menolak pengunduran diri Kiai <a href="https://www.jawapos.com/tag/miftachul-akhyar/">Miftachul Akhyar</a>. Dengan demikian, rais aam Nahdlatul Ulama (NU) itu tetap menjabat ketua umum MUI.  Ada sejumlah alasan penolakan tersebut. Salah satunya, adalah amanah Munas X MUI yang memutuskan Kiai Miftach memimpin organisasi tersebut untuk periode kepengurusan 2020–2025.  "Rapat pimpinannya digelar kemarin (Selasa, 15/3)," kata <a href="https://www.jawapos.com/tag/sekjen-mui/">Sekjen MUI</a> Amirsyah Tambunan saat dimintai konfirmasi oleh Jawa Pos kemarin (16/3).  Amirsyah menyampaikan, secara aklamasi dan mufakat, rapim MUI memutuskan Kiai Miftach tetap menjabat ketua umum MUI. Artinya, pengurus MUI menolak surat permohonan mundur sebagai ketua umum yang diajukan sekitar satu pekan lalu.  Amirsyah menyatakan, peran Kiai Miftach sangat dibutuhkan untuk mempersatukan umat. Khususnya di tengah suasana menghadapi pemulihan ekonomi di tengah pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> seperti sekarang ini.  "Beliau sebagai ulama yang rendah hati dan mengayomi sebagai pemimpin umat," tuturnya. Baik itu sebagai ketua umum MUI maupun rais aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pbnu/">PBNU</a>).  Nanti, lanjut Amirsyah, setelah dibahas di rapim, surat pengunduran Kiai Miftach kembali dirapatkan dalam forum rapat pleno.  Ketika melayangkan surat pengunduran diri, ada beberapa alasan yang disampaikan Kiai Miftach. Salah satunya, forum Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) pada pergelaran Muktamar Ke-34 NU tahun lalu mengusulkan rais aam tidak rangkap jabatan.  Sesaat setelah mencuat <a href="https://www.jawapos.com/tag/surat-pengunguran/">surat pengunduran</a> diri itu, muncul sejumlah respons dari pimpinan MUI. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas sampai membuat surat terbuka terkait dengan pengunduran diri Kiai Miftach tersebut. Dalam suratnya, Anwar yang juga tokoh Muhammadiyah merasa sedih, berduka, dan bingung. Dia menegaskan bahwa Kiai Miftach dipilih sebagai ketua umum MUI secara bulat.  Bagi dia, Kiai Miftach adalah seorang tokoh dan ulama serta pemimpin yang sangat rendah hati. Sosok seperti itu sangat dibutuhkan untuk mempersatukan umat.

Rapim MUI Tolak Surat Pengunduran Diri Kiai Miftach

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/KH-MIFTACHUL-AKHYAR.jpg" alt="KH Miftachul Akhyar (MUI Gresik for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KH Miftachul Akhyar (MUI Gresik for Jawa Pos)</figcaption>
</figure><h3>Pengunduran Diri Belum Disetujui Rapat Pimpinan</h3> JawaPos.com – Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memang telah menyatakan mundur dari jabatan ketua umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, pengunduran diri tersebut baru bersifat individu. Belum melalui proses resmi. Karena itu, jajaran pengurus MUI menegaskan bahwa Kiai Miftach masih tetap Ketum MUI.  Hal itu disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh di Jakarta kemarin (10/3). ’’Beliau (Kiai Miftach, Red) masih berstatus sebagai ketua umum MUI,’’ ujarnya. Asrorun mengatakan, perlu ada beberapa tahapan untuk pergantian di tengah jalan seorang ketua umum MUI.  Dia lantas menerangkan mekanismenya. Menurut dia, pengunduran diri Kiai Miftach akan dibahas dalam rapat dewan pimpinan MUI Pusat. Rapat tersebut digelar untuk merespons surat pengunduran diri Kiai Miftach.  Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menulis surat terbuka untuk pengurus dan warga Nahdlatul Ulama. Di dalam surat tersebut, tokoh Muhammadiyah itu merasa sedih, berduka, sekaligus bingung. ’’Beliau (Kiai Miftach, Red) kami pilih untuk menjadi ketua umum MUI dengan suara bulat, tanpa ada lonjong sedikit pun,’’ tuturnya.  Anwar menuturkan, Kiai Miftach adalah tokoh ulama serta pemimpin yang rendah hati. Tokoh seperti ini sangat dibutuhkan dan diharapkan dapat mempersatukan umat, termasuk melalui organisasi MUI. Dia merasa heran karena NU secara kelembagaan tidak memperbolehkan Kiai Miftach menjalankan tugas mulia di MUI. Menurut dia, NU sudah lama menegaskan jati dirinya bahwa lembaga NU tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk umat serta bangsa Indonesia.  ’’Tapi mengapa NU tidak mau mendengar suara hati kami-kami yang ada di MUI. Terutama mereka-mereka yang bukan dari NU ini,’’ jelasnya.  Anwar mengaku terus terang butuh sosok Kiai Miftach untuk menjadi pimpinan. Tugas itu sudah dilaksanakan dengan baik selama lebih dari satu tahun terakhir. Selain itu, dia merasa sudah sangat dekat serta mencintai Kiai Miftach sebagai seorang pemimpin.  Kepada pimpinan dan warga NU, Anwar menyampaikan ingin Kiai Miftach tetap menjadi pimpinan MUI. Bahkan, jika Kiai Miftach tidak bisa bekerja secara maksimal di MUI karena harus menjalankan tugas di PBNU, Anwar tidak mempersoalkannya. ’’Biarlah sisa-sisa waktu beliau saja yang beliau berikan untuk kami di MUI,’’ jelasnya. Bagi dia, pengurus MUI tidak akan mempersoalkan urusan ketersediaan waktu dari Kiai Miftach tersebut.  "Insya Allah dengan jiwa besar dari pimpinan dan warga NU membolehkan Kiai Miftachul Akhyar untuk tetap memimpin MUI," ucapnya. Dia berharap persatuan dan kesatuan umat akan bisa dijaga dan dipelihara.

Pengurus MUI Anggap Kiai Miftach Masih Ketum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/tampil-perdana.jpg" alt="Miftachul Akhyar (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Miftachul Akhyar (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com ‒ Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akhirnya resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemarin (9/3).  Dilansir dari nu.or.id, pengunduran diri itu diumumkan Kiai Miftach saat memberikan pengarahan dalam Rapat Gabungan Syuriah-Tanfidziyah PBNU di kampus Unusia Parung, Bogor, Jawa Barat, kemarin sore.  Miftach menyatakan, pertimbangan utama pengunduran dirinya tetap sama, yakni saran dari dewan formatur (AHWA) yang telah memilih dirinya sebagai rais aam PBNU.  ’’Saat ahlul halli wal aqdi (AHWA) Muktamar Ke-34 NU menyetujui penetapan saya sebagai rais aam, ada usulan agar saya tidak merangkap jabatan. Saya langsung menjawab sami’na wa atho’na (kami dengar dan kami patuhi, Red). Jawaban itu bukan karena ada usulan tersebut, apalagi tekanan,’’ ujar Kiai Miftach sebagaimana dikutip nu.or.id.  Rais syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur 2007‒2015 itu menceritakan proses pemilihan dirinya sebagai ketua umum MUI pada akhir November 2020. Hampir dua tahun sebelumnya, kata Kiai Miftach, dirinya dirayu dan diyakinkan untuk bersedia jadi ketua umum MUI. ’’Semula saya keberatan, tapi kemudian saya takut menjadi orang pertama yang berbuat bidah di dalam NU. Karena selama ini rais aam PBNU selalu menjabat ketua umum MUI,’’ jelasnya.  Kiai Miftach menambahkan, saat ini dirinya merasa bidah itu sudah tidak ada lagi. Jadi, dia berkomitmen untuk merealisasikan janji di hadapan majelis ahlul halli wal aqdi dengan mengajukan pengunduran diri dari jabatan ketua umum MUI.  Kabar mundurnya Kiai Miftach tersebut dibenarkan sejumlah pimpinan di MUI pusat. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Zainut Tauhid Sa’adi menuturkan bahwa dirinya mengetahui mundurnya Miftach dari pemberitaan media. ’’Sudah agak lama saya (tidak) komunikasi dengan beliau. Jadi cukup kaget juga mendengarnya,’’ kata Zainut yang juga wakil menteri agama itu tadi malam (9/3).  Zainut mengatakan belum mengikuti perkembangan lebih jauh di internal MUI. Khususnya di jajaran pengurus harian yang selama ini di bawah komando Kiai Miftach. Dia juga mengatakan belum bisa memberikan komentar lebih lanjut soal posisi ketua umum MUI selanjutnya dipimpin oleh siapa. Apakah dari wakil ketua umum yang naik atau ada mekanisme lain.  Pergantian ketua umum MUI di tengah jalan pernah terjadi pada 2014. Saat itu Ketua Umum MUI Sahal Mahfudz meninggal dunia pada 24 Januari 2014. Posisi dia kemudian digantikan Din Syamsuddin yang kala itu menjadi wakil ketua umum MUI. Sementara itu, saat ini posisi wakil ketua umum MUI diisi tiga orang. Yaitu, Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Bermanda.

Kiai Miftach: Diminta Tidak Rangkap Jabatan, Saya Sami’na wa Atho’na

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/miftachul_akhyar.jpg" alt="PENGURUS BARU: Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>PENGURUS BARU: Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2020–2025 terbentuk. Rais Am PB NU <a href="https://www.jawapos.com/tag/kh-miftachul-akhyar/">KH Miftachul Akhyar</a> terpilih sebagai ketua umum MUI menggantikan KH Ma’ruf Amin yang kini menjabat wakil presiden.  Dalam pidato setelah dikukuhkan sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketum-mui/">ketua umum MUI</a>, Miftachul banyak menyinggung soal dakwah yang menjadi tugas utama para ulama.  ”Ini amanah berat. Bukan berarti saya lebih baik daripada yang lain,” katanya dalam penutupan Munas Ke-10 MUI di Jakarta kemarin (27/11).  Sebaliknya, saat ini Miftachul merasa lebih terbebani daripada ulama-ulama yang lain. Sebab, bukan hanya anak bangsa, saat ini umat di dunia juga menanti kiprah MUI. Di tengah era teknologi yang makin pesat, kata dia, zaman penuh ketidakjelasan. Semua pihak saling menyatakan kebenarannya. Umat disuguhi pergolakan-pergolakan. Nah, di tengah kondisi tersebut, peran ulama sangat diperlukan. Bagi Miftachul, ulama adalah pewaris (baca: penerus) para nabi. ”Kita angkat kembali bagaimana jati diri ulama,” ucapnya.  Menurut pengasuh Pesantren Miftachus Sunnah Surabaya itu, bagi ulama, tidak ada tugas lain yang lebih tinggi daripada berdakwah. ”(Berdakwah itu, Red) merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membela, bukan mencela,” tuturnya.  Dalam kepengurusan MUI masa bakti 2020–2025, tidak ada sejumlah nama yang selama ini cenderung berseberangan dengan pemerintah. Sebut saja sosok seperti Tengku Zulkarnain yang sebelumnya menjabat wakil Sekjen MUI. Kemudian Bachtiar Nasir, mantan wakil sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.  Ketua Dewan Pertimbangan MUI <a href="https://www.jawapos.com/tag/din-syamsuddin/">Din Syamsuddin</a> juga tidak lagi masuk dalam kepengurusan Dewan Pertimbangan maupun Dewan Pimpinan MUI. ”Bahwa saya tidak masuk dalam kepengurusan baru MUI adalah karena saya tidak bersedia,” ungkapnya.  Din menjelaskan, sikapnya itu sudah disampaikan dalam rapat pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November lalu. Meski hampir semua anggota dewan pertimbangan memintanya tetap aktif, dia menyampaikan ingin berhenti dari MUI.  Mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut menerangkan alasannya berhenti dari MUI. Di antaranya karena sudah terlalu lama terlibat di MUI, yakni mencapai 25 tahun.  Sel Manusia untuk Vaksin  Dalam munas ke-10 itu, MUI juga mengeluarkan sejumlah fatwa. Di antaranya adalah <a href="https://www.jawapos.com/tag/fatwa-mui/">fatwa</a> penggunaan human diploid cell (sel tubuh manusia) untuk bahan vaksin dan obat. Dalam fatwanya, MUI memperbolehkan penggunaan sel tubuh manusia itu selama dalam masa darurat.  Keluarnya fatwa soal penggunaan human diploid cell tersebut merupakan jawaban pertanyaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Human diploid cell atau sel tubuh manusia adalah sel yang memiliki jumlah kromosom ganda, yaitu punya dua set kromosom yang berjumlah 46.  Dalam hasil sidang Komisi Bidang Fatwa Munas Ke-10 MUI yang disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh disebutkan, pada dasarnya penggunaan sel yang berasal dari bagian tubuh manusia untuk bahan obat atau vaksin hukumnya haram. ”Karena bagian tubuh manusia wajib dimuliakan,” katanya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/11/2020/rais-aam-pbnu-kh-miftachul-akhyar-jadi-ketua-umum-mui-2020-2025/">Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar jadi Ketua Umum MUI 2020-2025</a></li> </ul> Dalam fatwa yang memperbolehkan itu, MUI mengeluarkan sejumlah persyaratan. Di antaranya, tidak ada bahan lain yang halal dan memiliki khasiat atau fungsi serupa dengan penggunaan sel dari tubuh manusia. Kemudian, obat atau vaksin hanya diperuntukkan bagi penyakit berat. Apabila tanpa obat atau vaksin itu, berdasar keterangan ahli yang kompeten dan tepercaya, diyakini timbul kemudaratan lebih besar.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WAdUBByX1qc

Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Keluarkan Fatwa soal Vaksin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dorong-sektor-ekonomi-pkspl-ipb-berdayakan-pondok-pesantren_m_210360.jpeg" alt="Penandatanganan MoU Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren di Bidang Kelautan dan Perikanan di Ruang EDTC PKSPL IPB, Minggu (6/5)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan MoU Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren di Bidang Kelautan dan Perikanan di Ruang EDTC PKSPL IPB, Minggu (6/5)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pondok Pesantren memiliki posisi yang penting dalam menggerakan ekonomi umat. Tak terkecuali dalam sektor perikanan. Sayangnya, hingga kini belum ada formulasi yang 'manjur' untuk memberdayakan ekonomi berbasis pesantren. Menjawab tantangan tersebut, Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) melakukan langkah konkret. Yakni lewat program pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren di bidang kelautan dan perikanan. Untuk menyukseskan program tersebut, PKSPL IPB menggandeng Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN), Forum Zakat (FoZ), dan Majlis Ulama Indonesia (MUI). Rektor IPB Arif Satria menjelaskan, pesantren adalah satu komunitas yang memiliki posisi strategis, dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, menjadi sebuah keniscayaan bagi IPB untuk bersinergi dengan mereka. "IPB harus banyak hadir di masyarakat dalam rangka untuk pengembangan keilmuan. Jadi ilmu-ilmu yang dikembangkan di IPB sudah saatnya berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat," kata dia disela-sela acara soft launching program ekonomi umat berbasis pesantren di Bogor, Jawa Barat, Mingggu (6/5). Menurut Arif, program 'Pesantren Kelautan' yang digagas PKSPL diharapkan mampu melahirkan pengusaha-pengusaha dari kalangan santri, yang mampu memanfaatkan potensi kekayaan laut yang sangat besar. "Santri harus punya jiwa enterpreneruship. Karen apa, ketika nanti mereka menjadi pengusaha, tentu roda ekonomi dan pemberdayaan umat semakin kuat," beber mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu. "Saya harap program ini menciptakan arus ekonomi yang baru. Basisnya UKM dan pemberdayaan berbasis pesantren ini," lanjut dia. Hal senada diutarakan Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin. Menurutnya sudah saatnya pesantren ikut serta menjadi agen perubahan khususnya di bidang perekonomian negara. "Potensi pertanian dan perikanan kita besar. Kita belum mampu mengkapitalisasinya secara maksimal. Lewat program ini saya berharap bisa memaksimalkan potensi yang ada," jelas dia. Ma'ruf yakin ketika program ini berhasil, maka ke depan akan mampu berandil besar dalam mewujudkan kedaulatan pangan. "Saya optimis. Pesantran dan para santri mampu melakukannya. Lewat mereka, Insya Allah kita tak lagi impor, tapi menjadi negara pengekspor," jelas dia. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Senat Akademik IPB, Tridoyo Kusumastanto, Ketua Forum Zakat (FOZ), Bambang Suherman, Kepala LPPM IPB, Aji Hermawan, serta Kepala PKSPL, Ario Damar, serta Ketua Koperasi Mitra Santri Nasional, Sholahuddin. Sasar Kawasan Pesisir Ketua Koperasi Mitra Santri Nasional (KMSN), Sholahuddin program yang digagas bersama PKSPL dan FOS, bakal dimulai di kawasan Pulau Jawa. Sebagai tahap awal, pihaknya bersama PKSPL dan FOS bakal menyasar pondok pesantren di kawasan pesisir utara Kepualaun Seribu, Jawa Barat, dan Banten. "IPB dalam hal ini sebagai mitra ahli. Mereka nanti yang men-support dan menyiapkan SDM yang terampil dan kompeten," ujar dia. "Kerja sama dengan IPB ini kami fokus sektor pertanian. Mereka melakukan pendampingan. Kami akan coba 4-5 pesantren," jelasnya. Saat ini, kata Sholahuddin, KMSN sudah berada di 17 provinsi dan ratusan daerah. "Sudah ada 700 pesantren yang bergabung. Sektornya beragam, mulai dari pertanian, perikanan, hingga bidang-bidang lain," bebernya. Dia yakin bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren, mampu menggerakan roda perekonomian masyarakat sekitar.  Senada, Ketua Senat Akademik IPB, Tridoyo Kusumastanto menambahkan, keberadaan santri sangat dekat dengan masyarakat. Dengan kata lain, mereka berada di setiap penjuru nusantara. "Kekuatan ini bisa membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar santri. Khususnya pesantren–pesantren yang berada di pesisir laut dalam memanfaatkan kekayaan bahari," ungkapnya.

Dorong Sektor Ekonomi, PKSPL IPB Berdayakan Pondok Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ketum-mui-kesal-dengan-trump-ajak-masyarakat-boikot-amerika_m_175502.jpeg" alt="Ketum MUI, Kiai Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Ketum MUI, Kiai Maruf Amin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terus memicu pergolakan di seluruh dunia. Khususnya negara-negera dengan mayoritas muslim. Tindakan Trump memindahkan Ibu Kota Israel Yerusalem dinilai sangat fatal. Bahkan tak sedikit yang menyebutnya radikal. Di Indonesia, gelombang aksi penoalakan Trump terus menggema. Hari ini (17/12) puluhan ribu umat muslim turun ke jalan memprotes Trump. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Maruf Amin menyerukan untuk membela dan mengusung petisi membebaskan Palestina. "Hari ini kita akan menyatakan sikap agar memboikot Amerika. Hari ini kita juga akan membuat petisi, lewat Kedutaan Besar Amerika yang ada di Indonesia," ujar Kiai Maruf ketika berorasi di depan massa Aksi Bela Palestina di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggi (17/12). Dia meminta agar massa yang hadir tetap setia membela Palestina. Kiai Ma'ruf melanjutkan, aksi yang ditunjukkan ini agar Palestina tidak dizalimi, ditindas, dan dianiaya oleh pihak lain. Sejumlah tokoh ulama dan ormas Islam turut hadir. Di antaranya Bahctiar Nasir, Haedar Nasir, hingga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Ketum MUI Kesal dengan Trump, Ajak Masyarakat Boikot Amerika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/temui-ketua-mui-dan-pbnu-ahok-panik_m_106544.jpeg" alt="Basuki Tjahaja Purnama" width="100%">
<figcaption>Basuki Tjahaja Purnama</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ancaman Basuki Tjahaja Purnama terhadap Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, rupanya membuat terdakwa dugaan kasus penodaan agama Islam itu kelabakan. Menurut Anggota Tim Kuasa Hukum Ahok, Humphrey Djemat, kliennya itu bakal menemui Ma'ruf Amin. "Pertemuannya direncanakan sore ini," kata Humphrey di Restoran Aroma Sedap, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/2). Dilanjutkan Humphrey, pertemuan tersebut akan dilakukan di kantor PBNU. Dan rencananya bakal dihadiri Ketua PBNU Said Aqil Siradj. "Saya dengar ada pertemuan antara Ahok dan Ma'ruf Amin dan Ketua PBNU. Untuk membuat susana yang lebih baik," imbuhnya. Seperti diketahui, setelah persidangan Selasa (31/1) kemarin, pernyataan Ahok menjadi sorotan banyak pihak.&nbsp; Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu mengancam ingin mempolisikan Ma'ruf atas keterangannya di dalam sidang. "Dan saya berterima kasih, saudara saksi ngotot depan hakim bahwa saksi tidak berbohong, kami akan proses secara hukum saksi," demikian kata Ahok di persidangan. (uya/JPG)

Temui Ketua MUI dan PBNU, Ahok Panik?

ketum mui

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketum mui

Berita Terkini