<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/Screenshot-1891-2982362918.jpg" alt="Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diisukan sebagai kandidat Cawapres Prabowo." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka diisukan sebagai kandidat Cawapres Prabowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua umum Komite Nsional Pemuda Indonesia (Ketum KNPI), mewanti-wanti&nbsp;putusan batas usia Capres Cawapres yang&nbsp;akan disampaikan&nbsp;Mahkamah KOnstitusi (MK). Tanpa basa-basi, Ketum KNPI yakni Haris Pratama, menyebutkan bahwa keputusan MK akan menjadi hal penting bagi&nbsp;keluarga Presiden Joko Widodo. Melalui cuitannya di akun X (Twitter) pada Minggu (5/10), Haris Pratama menyebutkan, Senin (16/10) akan menjadi momen penting bagi keluarga Presiden Jokowi. &ldquo;Tanggal 16 Oktober 2023 ada sebuah keputusan yang mungkin akan merusak citra Presiden Jokowi,&rdquo; tutur Haris Pratama. Cuitannya itu diduga merujuk kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, tentang MK yang hari ini membacakan putusan gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Menurutnya, jika sampai batas umur 35 disetujui oleh MK, maka sudah sangat jelas politik dinasti di republik ini sedang terjadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080258/ternyata-ini-alasan-mk-tolak-uji-materi-batas-usia-minimal-capres-cawapres-jadi-35-tahun">Ternyata ini Alasan MK Tolak Uji Materi Batas Usia Minimal Capres-Cawapres jadi 35 Tahun</a> Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa politik dinasti sangat berbahaya bagi keberlangsungan&nbsp; negeri, sehingga harus dilawan bersama-sama. Dengan terang-terangan, ia memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan manuver anak-anaknya, karena akan merusak citra Jokowi. &ldquo;Saya menyarankan kepada bapak Presiden Jokowi untuk menghentikan manuver yang dilakukan oleh anak-anaknya. Jangan sampai ambisi kekuasan malah nantinya akan merusak citra bapak sebagai Presiden yang sampai detik ini masih disukai rakyat,&rdquo; kata Haris. Sebelumya, dia menyinggung seorang anak yang tidak berproses secara alami ingin dipaksakan menjadi Cawapres demi sebuah ambisi. &ldquo;Ternyata anak yang tidak berproses secara alamiah ingin dipaksakan untuk menjadi cawapres,&rdquo; kata Ketua KNPI itu dalam cuitannya pada Jumat (13/10). Tanpa ragu dia menegaskan, bahwa sebuah ambisi yang sangat besar memiliki potensi untuk merusak tatanan negara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013080095/jelang-putusan-mk-soal-usia-capres-dan-cawapres-pdip-tegas-tidak-ada-jalan-pintas-bagi-kader-sindir-gibran">Jelang Putusan MK Soal Usia Capres dan Cawapres, PDIP Tegas Tidak Ada Jalan Pintas Bagi Kader, Sindir Gibran?</a> Keheranannya itu ia tujukan kepada Gibran, lantaran dirinya yang sudah melanglang buana di organisasi kepemudaan melihat Gibran yang terlihat tidak berproses secara alamiah dan dipaksakan menjadi Cawapres Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politik Indonesia, Yunarto Wijaya justru heran kepada&nbsp; orang-orang yang melarang Gibran menjadi Cawapres. &ldquo;Kenapa sih pada ngelarang @gibran_tweet maju jadi cawapres? Ayo mas jangan gentar. Anda sangat layak,&rdquo; katanya lewat akun X pada Senin hari ini (16/10). Menurutnya, sekarang adalah masanya anak muda untuk memimpin, apalagi Gibran juga sudah punya pengalaman memimpin daerah. &ldquo;Punya pengalaman yang pasti mengalahkan kepala daerah lain, dan seperti kata PSI ini masanya anak muda. Anak presiden pula,&rdquo; pungkas Yunarto Wijaya.KNPI ***

Ketum Komite Nsional Pemuda Indonesia (KNPI) menyinggung Gibran Rakabuming Raka terkait batas usia Capres-cawapres.

Wanti-wanti MK Bacakan Putusan Usia Capres-Cawapres, Ketum KNPI Haris Pratama Singgung Gibran Rakabuming Raka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-09-at-16.37.25.jpeg" alt="Ketua Umum KNPI Muhammad Ryano Panjaitan bersama Wali Kota Gibran Rakabuming di Solo, Minggu (7/8) malam. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum KNPI Muhammad Ryano Panjaitan bersama Wali Kota Gibran Rakabuming di Solo, Minggu (7/8) malam. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KNPI terus mendorong sosok pemuda hadir dalam kepemimpinan di tanah air. Ketua Umum KNPI Muhammad Ryano Panjaitan menyebut, hingga kini sosok Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dapat dikatakan sebagai role model untuk kepemimpinan kaum muda. "Apa yang dilakukan Mas Gibran, baik sebelum menjadi wali kota maupun kini menjadi wali kota sangat menginspirasi. Ini harus kita contoh pemuda," ujar Ryano melalui keterangan persnya, Selasa (9/8). Pendapat Ryano itu disampaikan saat menghadiri rangkaian acara Musyawarah Daerah (Musda) XV DPD KNPI Jawa Tengah yang berlangsung di Kota Solo, Minggu (7/8). Dalam musda itu Ryano didapuk menjadi salah satu pembicara bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan tokoh lainnya sebagai narasumber. Dalam pertemuan itu Gibran berpendapat, ketika pemuda diberi tanggung jawab, maka harus dijalankan semaksimal mungkin, melalui kerja keras dan kreatif. Pendapat putra Presiden Jokowi itu diamini Ryano, "Karena ciri pemuda adalah inovatif, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman," beber Alumnus Universitas Al Azhar itu. Ketum KNPI itu mendorong anak-anak muda seperti Gibran hadir untuk mengisi ruang-ruang kepemimpinan di pemerintahan. Semakin banyak kaum muda yang memiliki peran, makin terjadi akselerasi pembangunan nasional yang diinsiasi para pemuda. "Di 2024 nanti, kita berharap kaum muda punya peran besar. Kita dorong dan dukung sosok seperti Mas Gibran ini pada kontestasi 2024 mendatang," pungkas Ryano.

Gibran Disebut Role Model Kepemimpinan Kaum Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Haris-Pratama-KNPI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik masih melakukan penelusuran terkait motif pengeroyokan politikus Golkar Azis Samual, terhadap Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Direktur Kriminal Umum (Diskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan, sejauh ini kepolisian belum menemukan fakta ke arah pembunuhan.  "Kalau dugaan, saat ini penyidik hanya mendasari pada fakta," ujarnya di Polda Metro Jaya Jakarta, Rabu (2/3).  Menurutnya, berdasarkan data catatan penyidik, belum ada penemuan fakta yang mengarah pada pembunuhan terhadap Haris Pertama. Sebab, pada saat kejadian terjadi siang hari, di tempat terbuka. Apalagi, tidak ditemukan adanya senjata tajam ataupun benda yang dapat digunakan untuk menyakiti di lokasi kejadian.  "Dilakukannya pada siang hari. Tidak diketemukannya alat berupa senjata tajam atau senjata api. Ini faktanya," ungkapnya.  Tubagus menyebut, Azis belum mengakui perbuatannya meski telah ditetapkan sebagai tersangka. Status tersebut berdasarkan bukti yang terhimpun dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat atau dokumen pendukung.  “Motif ini masih kita dalami. Masih kita dalami karena, sampai saat ini pun, yang bersangkutan masih menolak, masih belum mengakui satu perbuatannya dan itu adalah hak tersangka,” pungkasnya.

Polisi: Belum Ada Fakta yang Mengarah ke Pembunuhan Ketum KNPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Direktur-Kriminal-dan-Umum-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Tubagus-Ade-Hidayat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Kriminal dan Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat" width="100%">
<figcaption>Direktur Kriminal dan Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak kepolisian masih belum mengetahui motif pengeroyokan Ketua DPP KNPI Haris Pertama yang dilakukan oleh Politisi Golkar Azis Samual. Bahkan, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengungkapkan, meskipun sudah berstatus sebagai tersangka Azis Samual belum mengakui perbuatannya.  “Sampai pemeriksaan kemaren terhadap AS saat pemeriksaan saksi, tersangka masih menolak mengakui dia menyuruh melakukan (pengeroyokan,” Tubagus di Polda Metro Jaya, Rabu (2/3).  Meskipun demikian, Tubagus menegaskan, Azis Samual tetap menyandang status sebagai tersangka berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Status tersangka berdasarkan keterangan dari saksi, ahli, San bukti surat atau dokumen, serta petunjuk dan keterangan tersangka.  “Jadi apapun ket tersangka itu boleh-boleh saja. Bebas. Tapi penyidik telah tetapkan yanh bersangkutan sebagai tersangka sesuai pada bukti yg dimiliki oleh penyidk minimal dua alat bukti bahkan 3 atau 4 sudah dikantongi penyidik,” jelasnya.  Sehingga kata Tubagus, apapun keterangan tersangka itu tidak terlalu berpengaruh selama alat bukti lain tercukupi. “ Maka berdasarkan gelar perkara tadi malam ditetapkan sebagai tsk dan saat ini sedang laksanakan BAP tersangka,” ucapnya.  Tubagus menambahkan, hingga saat ini kepolisian masih melakukan penelusuran lebjh dalam terkait motif politisi Golkar tersebut. Dalam hal ini, penyidik akan bergerak secara simultan dan bertahap. Pertama tangkap eksekutor, kemudian menangkap perantara dan menangkap suruhan.  “Mohon bersabar. Penyidik akan tetapkan semua itu berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Ini akan terus jalan kita lihat dari perkembangan dari hasil penyidikan,” pungkasnya.

Polisi Belum Ketahui Motif Pengeroyokan Ketum KNPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Endra-Zulpan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo (kanan) menghadirkan tersangka Ardhito Pramono saat rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Kamis (13/1/2022). Musisi sekaligus aktor A" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (tengah) bersama Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo (kanan) menghadirkan tersangka Ardhito Pramono saat rilis kasus narkoba di Polres Jakarta Barat, Kamis (13/1/2022). Musisi sekaligus aktor A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan politikus Golkar Azis Samual sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menyebut, status sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.  “Hasik pemeriksaan penyidik menetapkan AS sebagai tersangka pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 170 KUHP,” ujarnya, Rabu (2/3).  Zulpan menjelaskan, penetapan status tersangka Azis berdasarkan gelar perkara yang dilakukan semalam. Azis Samual telah menyuruh para eksekutor untuk melakukan kegiatan pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP.  “Pada tersangkanya sebanyak empat orang sudah diamankan,” imbihnya.  Siloam menambahkan, sebagaimana pasal 184 KUHP status tersangka Azis Samual berdasarkan beberapa alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat atau dokumen petunjuk dan keterangan tersangka.  “Jadi apapun keterangan tersangka itu boleh-boleh saja bebas. Tapi penyidik telah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sesuai alat bukti yang dimiliki oleh penyidk minimal dua alat bukti bahkan 3 atau 4 sudah dikantongi penyidik,” pungkasnya.  Sebagai informasi, sejumlah orang mengeroyok Haris Pertama di area parkir Restoran Garuda, Cikini, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Februari 2022 lalu. Pihak kepolisian menangkap tiga tersangka yakni MS, JT, dan SS yang bertindak sesuai perannya masing-masing setelah polisi melakukan penyelidikan. Kemudian, dua tersangka lain yakni I dan H yang sempat buron akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian.  Mereka merupakan debt collector dan rata-rata mendapat imbalan sebesar Rp 1 juta atas tindakannya itu. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki motif pengeroyokan ini. Para tersangka tersebut dikenakan Pasal 170 KUHP ayat 2 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka SS selaku pemberi perintah turut dikenakan Pasal 55 KUHP Jo Pasal 20 KUHP.

Azis Samual Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Ketum KNPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Haris-Pratama-KNPI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengalami penganiayaan di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian pengeroyokan itu dilakukan oleh tiga orang dan kasus ini tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya. Terkait hal ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Raihan Ariatama mengecam pengeroyokan kepada Ketua Umum KNPI tersebut. Dia menilai, tindakan seperti ini tidak dapat dibenarkan. "Pengeroyokan ini jelas tidak mencerminkan budaya ketimuran dan budaya demokrasi kita, serta jelas bertentangan dengan hukum. Kekerasan apapun bentuk dan motifnya tidak dapat dibenarkan, apalagi Bang Haris Pertama ini adalah salah satu kader terbaik HMI," tegas dia, Senin (28/2). Untuk itu, Raihan meminta Polri untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Tidak hanya pelakunya saja, tapi juga dalang dari aksi tersebut harus diungkap. "Kami apresiasi kinerja Polri yang dengan cepat menangkap pelaku lapangannya. Tapi, tidak berhenti pada pelaku lapangan saja, Polri juga harus mengungkap dalang pengeroyokan ini," terangnya. Adapun, saat ini Polda Metro Jaya telah mengamankan lima tersangka pengeroyokan Haris Pertama. Tiga di antaranya telah ditangkap lebih dulu dalam tempo kurang dari 1x24 jam setelah Haris Pertama melapor ke polisi. Sedangkan dua tersangka sisanya menyerahkan diri ke polisi. "Pengungkapan dalang dari kasus pengeroyokan aktivis ini akan memberikan efek jera, agar tidak terjadi lagi kekerasan-kekerasan kepada aktivis," pungkasnya.

Aparat Diminta Ungkap Dalang Pengeroyok Ketum KNPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/1635158675145_copy_800x450.jpg" alt="Ilustrasi pengeroyokan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengeroyokan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama berhasil ditangkap. Pelaku memutuskan menyerahkan diri usai mendapat ultimatum.  "Satu DPO telah menyerahkan diri," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (25/2).  Zulpan menuturkan, pelaku yang menyerahkan diri adalah I alias Irwan. Maka, saat ini hanya tersisa 1 orang lagi yang berstatus buron. Dia yakni A alias Harfi.  Mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan ini menegaskan, aparat akan terus memburu satu pelaku terakhir. "Satu DPO lagi masih dalam pengejaran," jelas Zulpan.  Sebelumnya, Ketua Umum KNPI Haris Pertama dianiaya oleh sejumlah orang. Kejadian itu terjadi di sebuah restoran di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.  Peristiwa pengeroyokan itu bermula sesat ia turun dari mobil di parkiran rumah makan Garuda, Cikini sekira pukul 14.10 WIB. Saat baru menginjakkan kaki turun dari mobil, tiga orang menghampiri dan langsung membabi buta menghajarnya.  “Saat baru turun dari mobil, tiba-tiba saya langsung dihajar dan dipukul oleh orang tidak dikenal lebih dari 3 orang,” kata Haris dalam keterangannya yang dibagikan melalui pesan singkat.  Haris mengatakan, ketiga pelaku itu menyerang dengan menggunakan batu dan benda tumpul lain. Haris menduga kuat pelaku yang mengeroyoknya telah membuntuti sejak dari rumah sampai ke parkiran Restoran di Cikini. Usai mengeroyok, lanjut Haris, ketiga pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor.  Haris pun menderita luka di dahi akibat penyerangan itu. ia langsung dilarikan ke IGD RSCM Kencana untuk mendapat perawatan medis. “Kepala sobek dan harus dijahit dan ditangani oleh dokter spesialis di IGD RSCM Kencana,” tandas dia.

1 DPO Pengeroyokan Ketum KNPI Menyerahkan Diri

ketum knpi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketum knpi

Berita Terkini