<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap menyampaikan, pihaknya sampai saat ini belum memikirkan langkah setelah akan diberhentikan dari KPK pada 30 September 2021 mendatang. Dia bersama 57 pegawai nonaktif KPK, masih berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menyelesaikan polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.  "Saya belum memikirkan langkah pasca 30 September karena kami masih yakin bahwa presiden akan menyelamatkan nasib pemberantasan korupsi," kata Yudi kepada JawaPos.com, Minggu (19/9).  Yudi tak mempermasalahkan Presiden Jokowi sempat menyikapi polemik pemecata 57 pegawai KPK. Jokowi menyebut, tak seharusnya semua permasalahan dibawa kepada dirinya.  Penyidik KPK nonaktif ini mengharapkan, Jokowi bisa memberikan keterangan resmi dalam menyikapi polemik pemecatan pegawai KPK. Terlebih, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM telah menyerahkan rekomendasi terkait pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.  "Saya pikir pernyataan resmi presiden akan dilakukan sama seperti saat menyatakan 75 orang tidak boleh diberhentikan. Langsung pidato kepada seluruh rakyat Indonesia," harap Yudi.  Meski demikian, Yudi menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam atas kesewenang-wenangan yang dilakukan Pimpinan KPK. Dia mengaku, akan melakukan langkah hukum menyikapi pemecatan tersebut.  "Tentu kami tidak akan tinggal diam. Karena kami meyakini bahwa ini adalah pelemahan KPK, jadi kami tentu akan melakukan perlawanan hukum," tegas Yudi.  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, pemecatan terhadap 57 pegawai KPK dilakukan, karena asesmen TWK telah dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26 Tahun 2021 dinyatakan tidak diskriminatif dan konstitusional. Selain itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tatacara Alih Pegawai KPK menjadi ASN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 34 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Perkom tersebut konstitusional dan sah.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini pun membantah, pihaknya mempercepat pemecatan terhadap Novel Baswedan Cs yang seharusnya pada 1 November 2021, kini maju pada 30 September 2021. Dia mengutarakan, pemecatan boleh dilakukan sebelum batas maksimal proses alih status rampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.  Oleh karena itu, Firli menegaskan pihaknya akan kembali menindaklanjuti asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  "KPK akan melanjutkan proses peralihan pegawai KPK jadi ASN. Karena masih ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti sebagaimana mandat UU dan PP turunannya," pungkas Firli.

Ketua WP KPK Masih Yakin Jokowi Akan Selamatkan Pemberantasan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210219-WA0002.jpg" alt="Kediaman Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo di Kelurahan Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Jumat (19/2). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kediaman Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo di Kelurahan Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Jumat (19/2). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hujan yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Kamis (18/2) malam, mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota mengalami banjir. Hal ini juga dialami di kediaman Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo.  Kediaman Yudi yang berlokasi di Kelurahan Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur sudah mulai digenangi air sejak pukul 03.00 WIB dini hari. Derasnya air hujan membuat banjir jalan depan rumahnya.  "Air mulai naik jam 03.00 WIB pagi bertepatan dengan hujan. Jalanan sudah terendam air, tinggal nunggu kapan masuk dalam rumah," kata Yudi dikonfirmasi, Jumat (11/2).  Yudi tak memungkiri, air banjir sudah mulai masuk ke rumah tetangganya. Karena rumahnya tinggi, bersyukur hingga kini air banjir belum menggenangi rumahnya.  "Situasi di rumah air belum sampai ke dalem, Alhamdulillah. Tapi tahun lalu pas pergantian tahun air sampai masuk ke rumah, makanya kita agak khawatir ini akan masuk ke rumah lagi gitu," ujar Yudi.  Yudi mengaku, jika nantinya air masuk ke dalam rumah terpaksa harus mengungsi seperti banjir pada 2020 lalu.  "Jika nanti misal air masuk ke dalem rumah, maka kita akan ngungsi ke tempat terdekat. Karena seperti tahun lalu bahwa ketika air sudah masuk rumah biasanya listrik dimatikan oleh PLN. Makanya ketika nanti listrik dimatikan kita akan ngungsi ke tempat terdekat," pungkas Yudi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zkCMUAnzg0w

Jalan Rumah Ketua WP KPK Banjir, Yudi: Air Naik Jam 3 Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengakui sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19. Yudi yang merupakan pegawai KPK menjalani vaksinasi tahap pertama di lingkungan lenbaga antirasuah.  "Alhamdulillah saya sudah vaksin Covid-19 tahap satu hari ini di kantor KPK," kata Yudi kepada JawaPos.com, Kamis (18/2).  Yudi mengaku, sebelum menjalani vaksinasi Covid-19 dilakukan pengecekan kesehatan oleh tim dokter. Dia mengaku, kondisinya saat menerima vaksin Covid-19 dalam keadaan sehat.  "Hasil pengecekan saat sebelum vaksin kondisi tubuh sehat, tekanan darah normal, kemudian oleh petugas kesehatan saya disuntikkan vaksin, ketika disuntik tidak terasa nyeri jarumnya," ujar Yudi.  Usai melaksanakan vaksin Covid-19, Yudi menyatakan harus menunggu selama 30 menit apakah ada efek samping setelah divaksinasi. Tetapi dia menegaskan, tidak merasakan gejala apapun sesudah divaksin.  "Sampai saat ini tidak ada gejala apapun. Saya pun sudah bekerja kembali seperti biasa. Sekitar dua minggu lagi akan dilaksanakan penyuntikan vaksin tahap dua," ungkap Yudi.  Sebelumnya, Dewan Pengawas hingga Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menjalani program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan di gedung juang KPK, Kamis (18/2). Pelaksanaan vaksinasi rencananya akan dimulai pada 18-23 Februari 2021.  "Pelaksanaan vaksinasi di lingkungan KPK dimulai dari tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 23 Februari 2021 bertempat di Gedung Juang KPK jam 09.00 sampai dengan 17.00 WIB," ujar pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/02/2021/dewas-hingga-pimpinan-kpk-laksanakan-vaksinasi-covid-19/?page=all">Dewas Hingga Pimpinan KPK Laksanakan Vaksinasi Covid-19</a>  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menuturkan, pada hari pertama vaksinasi diprioritaskan kepada Dewas, Pimpinan, Kedeputian Bidang Penindakan dan Sekertariatan Dewas KPK.  Tak hanya pejabat dan pegawai KPK yang akan mendapat vaksinasi Covid-19, KPK juga bakal memfasilitasi para wartawan hingga tahanan yang akan mendapat vaksinasi Covid-19. Hal ini guna mencegah pandemi Covid-19.  "Pemberian vaksin covid 19 ini sebagai upaya percepatan pengendalian dan penanganan Covid-19 berkelanjutan dilingkungan KPK," pungkas Ali.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=444gTHownLE

Disuntik Vaksin Covid-19, Ketua WP KPK: Tidak Terasa Nyeri Jarumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas KPK menggelar sidang putusan atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap aparat antirasuah pada Selasa (15/9). Sidang tersebut menentukan nasib dari Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo.  Yudi Purnomo yang sudah mendapat undangan dari Dewas KPK pun memastikan siap hadir pada sidang tersebut. Adapun sidang itu digelar di Gedung ACLC KPK, pukul 09.00.  "Benar, saya sudah mendapatkan undangan dari Dewas KPK untuk menghadiri sidang putusan etik terhadap saya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 jam 09:00 pagi bertempat di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan," kata Yudi dalam keterangannya, Minggu (13/9).  Sebelumnya Yudi sudah mengikuti persidangan secara tertutup. Dalam sidang itu pun sejumlah saksi dan ahli pun sudah dihadirkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/27/08/2020/wp-kpk-tegaskan-plt-dumas-tak-melanggar-etik-dalam-kinerjanya/">WP KPK Tegaskan Plt Dumas Tak Melanggar Etik dalam Kinerjanya</a>  "Saya siap hadir untuk mendengarkan putusan etik yang bermula dari laporan kepada saya ketika saya berjuang untuk membela penyidik KPK asal kepolisian yaitu Kompol Rossa Purbo Bekti agar tetap bisa bekerja di KPK," tegas Yudi.  Yudi diduga menyebarkan informasi tidak benar. Yudi diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku “Integritas” pada Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.  Sidang putusan terhadap Yudi bersamaan dengan dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Hal ini sebelumnya dibenarkan oleh Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/08/2020/wp-kpk-rossa-diberhentikan-tidak-sesuai-prosedur/">WP KPK: Rossa Diberhentikan Tidak Sesuai Prosedur</a>  Syamsuddin Haris mengatakan, rencananya sidang putusan akan digelar pada Selasa, (15/9) pekan depan. Sidang putusan bersifat terbuka dan dapat diketahui publik.  "Sudah selesai, tinggal sidang putusan, selasa tgl 15 september jam 11.00," kata Syamsuddin dikonfirmasi, Selasa (8/9).  Syamsuddin memastikan, sidang putusan dugaan gaya hidup mewah terkait penggunaan helikopter milik perusahaan swasta oleh Firli akan digelar terbuka. Sebab, selama proses pemeriksaan saksi, sidang tersebut digelar tertutup. "Ya sidang putusan bersifat terbuka," pungkas Syamsuddin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8ybJljbNad4

Ketua WP KPK Siap Hadir dalam Agenda Vonis Sidang Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Yudi Purnomo sebagai ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berakhir. Seperti diketahui, Yudi menggantikan Novel Baswedan pada periode kepengurusan 2018-2020.  "Bahwa benar kepengurusan Wadah Pegawai KPK 2018-2020 yang diketuai oleh saya sudah berakhir akhir Mei 2020. Juni ini berarti demisioner. Telah dibentuk Panitia Musyawarah Umum Anggota untuk memilih Ketua WP KPK yang baru," kata Yudi kepada JawaPos.com, Senin (1/6).  Yudi mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan kembali mencalonkan Ketua WP KPK atau tidak. Namun, dia berharap Ketua WP selanjutnya bisa meneruskan perjuangan kepemimpinan WP yang sebelumnya juga pernah dijabat oleh Johan Budi dan Novel Baswedan.  Yudi berpesan, Ketua WP KPK harus mampu menjembatani aspirasi pegawai dan kebijakan pimpinan. Selain itu, harus bisa menjaga harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.  "Karena tantangan Ketua WP KPK ke depan akan lebih berat mulai dari dampak Revisi UU KPK dan kondisi pemberantasan korupsi saat ini," tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Hc8czC8tFJQ  https://www.youtube.com/watch?v=nN4tGnIJgOY  https://www.youtube.com/watch?v=LhspcedJex8

Masa Jabatan Habis, Ini Harapan Yudi Purnomo untuk Ketua WP yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo bakal diperiksa Dewan Pengawas pada Senin (16/3) mendatang. Pemeriksaan terhadap Yudi diduga terkait pelaporan Penasihat Internal Ian Shabir ke Dewas KPK.  "Saya sudah menerima informasi dari Ketua WP dan yang bersangkutan akan hadir," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (16/3).  Hal ini lantas dibenarkan oleh Yudi Purnomo, bahwa dia akan menghadiri pemanggilan dari Dewan Pengawas. Namun, Yudi belum bisa membeberkan secara rinci soal apa yang akan ditelisik oleh Dewan Pengawas. "Iya akan diperiksa. Informasi rincinya ke jubir saja ya," jelas Yudi.  Untuk diketahui, buntut dari pelaporan WP KPK terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri Cs ke Dewan Pengawas berujung pada laporan balik. Ketua WP KPK Yudi Purnomo dikabarkan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.  Laporan terhadap Ketua WP KPK itu diduga dilayangkan oleh anggota Tim Jubir KPK Ian Shabir. Dalam laporannya, Yudi dituduh melanggar etik karena menyebarkan info ke publik terkait dengan terjadinya masalah pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti oleh Ketua KPK.  Yudi juga dituduh melanggar etik karena menyebarkan informasi ke publik bahwa Kompol Rossa tidak gajian di Bulan Februari 2020, akibat diberhentikan per 31 Januari 2020.  Namun, saat JawaPos.com mengonfirmasi Ian Sabir. Dia enggan menjawab lebih jauh soal pelaporannya itu. Ian justru mempertanyakan sumber informasi JawaPos.com perihal pelaporan yang diduga dilakukannya. ”Saya kasih info, tapi kasih tahu juga dari mana info ini,” kata Ian saat membalas pesan konfirmasi JawaPos.com, jumat (28/2).  Pengembalian Rossa ke institusi Polri sempat menjadi polemik. Sebab, dia turut terlibat dalam proses operasi tangkap tangan (OTT) mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terlebih masa kerja Rossa di KPK belum selesai.  Rossa dikembalikan oleh pimpinan KPK ke Polri berdasarkan surat B/253/KP.07.00/01-54/01/2020. Pengembalian ini merespons surat penarikan dari Polri pada 13 Januari 2020. Pengembalian Rossa itu disetujui pimpinan KPK pada 21 Januari. Namun pada tanggal yang sama, Polri justru membatalkan penarikan itu.  Polri kembali melayangkan surat pada 29 Januari yang pada pokoknya tetap membatalkan penarikan Kompol Rossa. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri tetap pada keputusan awal untuk memberhentikan dan mengembalikan Rossa ke Polri.

Polemik Pemulangan Kompol Rossa, Ketua WP KPK Bakal Diperiksa Dewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wadah-pegawai-kpk-resah-kapan-kasus-novel-baswedan-akan-terungkap_m_220856.jpeg" alt="Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap, Jakarta, Minggu (17/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap, Jakarta, Minggu (17/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Wadah Pegawai (WP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo belum bisa berkomentar terkait dilaporkannya ke Dewan Pengawas KPK. Yudi mengaku hingga kini masih fokus terkait advokasi rekannya, Kompol Rossa Purbo Bekti yang dipulangkan dari KPK sebagai penyidik ke institusi Polri.  "Saya masih fokus terhadap advokasi Mas Rossa agar dapat bekerja kembali di KPK," kata Yudi kepada JawaPos.com, Minggu (1/3).  Yudi mengaku sudah mengetahui dirinya dilaporkan oleh penasihat KPK, Ian Shabir ke Dewas. Namun, hingga saat ini belum ada panggilan dari Dewas KPK terkait hal itu. "Hingga saat ini belum ada panggilan dari Dewas KPK," ucap Yudi.  Untuk diketahui, buntut dari pelaporan WP KPK terkait pelaporan dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri cs ke Dewan Pengawas berujung pada laporan balik. Ketua WP KPK Yudi Purnomo dikabarkan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.  Laporan terhadap Ketua WP KPK itu diduga dilayangkan oleh anggota Tim Jubir KPK Ian Shabir. Dalam laporannya, Yudi dituduh melanggar etik karena menyebarkan info ke publik terkait dengan terjadinya masalah pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti oleh Ketua KPK. Yudi juga diduga melanggar etik karena menyebarkan informasi ke publik bahwa Kompol Rossa tidak menerima gaji pada Februari 2020 akibat diberhentikan per 31 Januari 2020.  Namun, saat JawaPos.com mengonfirmasi Ian Sabir, dia enggan menjawab lebih jauh soal pelaporannya itu. Ian justru mempertanyakan sumber informasi JawaPos.com perihal pelaporan yang diduga dilakukannya. ”Saya kasih info, tapi kasih tahu juga dari mana info ini,” kata Ian saat membalas pesan konfirmasi JawaPos.com, Jumat (28/2).  Terpisah, dikonfirmasi perihal adanya pelaporan Ketua WP KPK, anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Albertina mengaku baru saja pulang bertugas dari luar kota, sehingga belum mengecek adanya laporan baru yang masuk ke Dewas. “Belum tahu saya, kan baru habis dinas luar kota,” ujar Albertina.  Sementara itu, Yudi Purnomo belum bersedia menjawab ketika dikonfirmasi perihal kabar dirinya dilaporkan ke Dewas KPK. Demikian juga dengan Plt Jubir KPK Ali Fikri. Ali hanya membaca pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com melalui WhatsApp.

Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, Begini Respons Yudi Purnomo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/700-hari-kasus-penyerangan-novel-baswedan-wp-akan-kpk-gelar-aksi-diam_m_.jpg" alt="Penyidik senior KPK Novel Baswedan usai menjalani operasi mata tahap akhir di Singapura beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik senior KPK Novel Baswedan usai menjalani operasi mata tahap akhir di Singapura beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggelar aksi berdiam diri selama 700 detik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/3) malam. Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ke-700 kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.  “Besok adalah 700 hari kasus Novel, Wadah Pegawai KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil, LBH Jakarta, YLBHI, dan ICW akan melakukan serangkaian kegiatan pada malam hari,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, Senin (11/3).  “Selama 700 detik kita akan lakukan aksi diam di depan KPK,” tambahnya.  Yudi menuturkan, maksud dari aksi diam ini adalah untuk mengkiritik pemerintah yang belum juga mampu menyelesaikan kasus Novel Baswedan.  “Selama ini kita sudah teriak untuk penuntasan kasus, minta dari Kapolri hingga Presiden, namun sampai saat ini tidak ada hasilnya sama sekali,” tegasnya.  Untuk diketahui, kasus penyerangan Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017 silam. Novel disiram menggunakan air keras oleh dua orang yang tak dikenal saat hendak salat subuh di masjid dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, Novel mengalami luka cukup parah di bagian mata kirinya.  Jelang hari ke-700 setelah peristiwa tersebut, kasus penyerangan Novel memang masih belum menemui titik terang. Dalang di balik penyerangan masih juga belum terungkap.  Sebelum ini, Wadah Pegawai KPK juga sempat menggelar aksi melawan teror terhadap pegawai KPK pada 7 Februari 2019, lalu. Saat itu, satu per satu pegawai KPK bergandeng tangan membentuk 'rantai manusia'. Mereka sembari mengenakan masker, lalu berjejer, dan mengelilingi gedung. Tak lupa mereka membentangkan kain warna hitam.  Aksi 'rantai manusia' ini merespons penganiayaan yang diterima dua pegawai KPK, Muhammad Gilang Wicaksono dan Indra Mantong Batti, saat menjalankan tugas mengawasi pembahasan review RAPBD Provinsi Papua Tahun Anggata 2019, di Hotel Borobudur, 2 Februari 2019 lalu.

700 Hari Kasus Penyerangan Novel Baswedan, WP KPK Akan Gelar Aksi Diam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sebelum-agus-dan-laode-ada-8-teror-yang-dialami-pihak-kpk_m_.jpg" alt="Rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Kalibata yang mendapat teror bom molotov." width="100%">
<figcaption>Rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Kalibata yang mendapat teror bom molotov.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Teror di rumah dua pimpinan KPK menjadi momentum untuk mengungkap semua peristiwa teror yang pernah terjadi di KPK selama ini. Catatan Wadah Pegawai (WP) KPK, pelaku semua teror itu sama sekali belum tersentuh. Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap menyebutkan, sedikitnya ada delapan peristiwa yang terjadi sebelum teror bom di rumah Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo mencuat. "Teror terhadap pimpinan KPK merupakan satu kesatuan utuh <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/01/2019/permintaan-menteri-yasonna-kepada-polisi-atas-teror-pimpinan-kpk" target="_blank">rangkaian teror</a> terhadap pimpinan, pejabat, dan pegawai KPK yang sampai saat ini tidak kunjung terungkap," ujarnya. Dari sejumlah teror, peristiwa perusakan mobil milik penyidik Afief Yulian Miftach, perampasan tas dan laptop milik penyidik Surya Tarmiani, serta penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan terbilang paling mencolok. Sebab, teror itu diduga bagian dari upaya menghalangi penyidikan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK. Perampasan laptop Surya, misalnya, terjadi ketika KPK menangani kasus suap impor daging yang menyeret anggota Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar kala itu. Perampasan diduga bagian dari upaya pelemahan terhadap Surya yang kebetulan merupakan penyidik dalam kasus tersebut. Sampai saat ini, pelaku perampasan itu belum terungkap. Tak lama dari peristiwa tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/01/2019/bahan-bom-yang-dilempar-ke-rumah-pimpinan-kpk-penuh-kejanggalan" target="_blank">teror menimpa penyidik</a> senior KPK Novel Baswedan. Kejadian perampasan laptop dan penyiraman air keras Novel itu hanya berjarak tujuh hari. Berdasar penelusuran Jawa Pos, hubungan Surya dan Novel memang cukup dekat. Namun, dalam kasus suap impor sapi, Novel tidak ikut dalam penyidikan. Novel hanya membantu di tingkat penyelidikan. Sama dengan Surya, penyerangan Novel diduga bagian dari upaya pelemahan KPK. Sebab, di saat bersamaan, Novel merupakan penyidik kasus korupsi kakap kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang menyeret ketua DPR Setya Novanto (Setnov). Saat penyerangan air keras, KPK dalam proses mengajukan surat permohonan pencekalan ke luar negeri terhadap Setnov. Dari rentetan teror-teror itu, pola teror cenderung menggunakan gaya kejahatan jalanan atau street crime. Mulai penggunaan air keras, perampasan, hingga bom molotov. Dengan demikian, patut diduga teror dan ancaman itu dilakukan jaringan kejahatan yang sama. Atau paling tidak saling berkaitan antara satu jaringan pelaku dan yang lain. "Saya bisa saja berspekulasi (tentang jaringan, Red). Tapi, saya pikir tidak tepat kalau di awal-awal (penanganan kasus teror pimpinan, Red) saya sampaikan spekulasi," kata Novel Baswedan saat ditanya soal dugaan siapa pelaku di balik <a href="https://www.jawapos.com/opini/10/01/2019/bumerang-untuk-pimpinan-kpk" target="_blank">rentetan teror terhadap KPK</a>. Menurut Novel, untuk membuktikan dugaan-dugaan itu, diperlukan upaya ekstra dari pemerintah. Bukan hanya kepolisian, presiden selaku kepala negara juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengungkap semua teror di KPK. "Tentu perlindungan terbaik (bagi KPK) apabila ada serangan kemudian langsung diungkap," paparnya. Dia menuturkan, <a href="https://jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/01/2019/jokowi-tidak-ada-toleransi-kejar-dan-cari-pelakunya" target="_blank">teror-teror</a> yang dipaparkan sejauh ini masih sebagian. Di luar itu, masih banyak intimidasi dan berbagai teror yang dialami pegawai KPK. Nah, dari semua rentetan tersebut, Novel yang menjadi korban penyiraman air keras 11 April 2017 itu mengharapkan adanya kejelasan terkait pengungkapan pelaku.&nbsp;

Sebelum Agus dan Laode, Ada 8 Teror yang Dialami Pihak KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinannya-diteror-bom-wp-kpk-teror-ini-tak-akan-ciutkan-nyali-kami_m_.jpg" alt="Yudi Purnomo Harahap dan Novel Baswedan melakukan salam komando usai serah terima jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK baru, Senin (28/5) sore" width="100%">
<figcaption>Yudi Purnomo Harahap dan Novel Baswedan melakukan salam komando usai serah terima jabatan Ketua Wadah Pegawai KPK baru, Senin (28/5) sore</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendapat ujian. Setelah sebelumnya teror menimpa penyidik seniornya Novel Baswedan, kini dua rumah pimpinananya di teror bom rakitan oleh orang tak dikenal.&nbsp; Menanggapi hal tersebut, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo menyebut upaya pemberantasan korupsi tengah diuji kembali keberaniannya. "Hal ini semakin membuktikan bahwa upaya teror terhadap pemberantasan korupsi terus berlangsung dan tidak pernah berhenti," ucapnya pada awak media, Rabu (9/1). Yudi juga menilai teror yang berlangsung di dua tempat berbeda, disinyalir bermaksud menimbulkan rasa takut pada para pihak yang ingin memberantas korupsi. "Ini upaya menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pimpinan dan pegawai KPK agar berhenti menangkapi koruptor dan menciptakan Indonesia bersih," ujarnya. Namun, tegas Yudi, pihaknya tak akan memundurkan semangat pemberantasan korupsi. Yudi berkaca pada peristiwa penyerangan yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan pada 11 April 2017 silam.&nbsp; Sampai saat ini kasus tersebut juga belum menemukan titik terang, siapa pelaku sebenarnya. Tapi, lembaga yang digawangi Agus Rahardjo cs tetap berusaha semaksimal mungkin memberantas korupsi pasca peristiwa tersebut. "(Teror)Novel Baswedan yang sampai saat ini belum terungkap, jadi teror-teror kepada pimpinan KPK dan pegawai KPK tidak akan pernah menciutkan nyali kami dalam memberantas korupsi di negeri," sebutnya. "Ini malah justru makin memperteguh semangat kami bahwa korupsi harus dibasmi apapun risikonya, tentu dengan dukungan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Pimpinannya Diteror Bom, WP KPK: Teror Ini Tak Akan Ciutkan Nyali Kami

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua wp kpk

Berita Terkini