<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ott-rommy-segini-barbuk-yang-diamankan-kpk_m_.jpg" alt="Ketua Mum PPP Romahurmuziy tiba di KPK, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (15/3)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mum PPP Romahurmuziy tiba di KPK, usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Jumat (15/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa ketua umum PPP Romahurmuziy dan sejumlah pihak lain, usai diboyong dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pemeriksaan ini buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Jumat (15/3) kemarin. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dari hasil OTT tersebut, tim mengamankan sejumlah duit suap yang diperuntukkan kepada Rommy." Untuk uang yang diamankan sekitar seratusan juta," kata Febri kepada wartawan, Sabtu, (16/3). Uang tersebut kata Febri, bukanlah pemberian yang pertama kalinya." Ini di luar dugaan penerimaan sebelumnya," terang mantan aktivis antikorupsi tersebut. Meskipun demikian, Febri belum menjelaskan berapa total semua duit suap yang diterima oleh Rommy. "Sabtu ini akan diumumkan hail kegiatan tangkap tangan kemarin. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut sudah terang dugaan tindak pidana korupsinya. Namun selengkapnya akan diuraikan saat konferensi pers," tegasnya. Sebelumnya, Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan Jumat (15/3). Dalam operasi kedap yang dilakukan di wilayah Jatim tersebut, tim lembaga antirasuah dikabarkan menciduk Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain itu KPK juga mengamankan beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus suap menyuap. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Rommy sapaan akrab Romahumuziy diamankan di kantor Depag, Sidoarjo Jatimi. Saat ini, sang Ketum Parpol tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif bersama pihak lain yang ikut diciduk dalam operasi senyap tersebut.

OTT Rommy, Segini Barbuk yang Diamankan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/suara-jokowi-lemah-di-madura-dan-tapal-kuda_m_.jpg" alt="Anggota Dewan penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Anggota Dewan penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin punya pekerjaan rumah (PR) yang cukup berat di Jawa Timur. Yakni meraup suara di Madura dan kawasan Tapal Kuda pada Pilpres 2019 mendatang. Di kedua wilayah itu, Jokowi kalah pada Pilpres 2014. "Di Jatim ini yang masih jadi pekerjaan rumah kami, tim kampanye nasional maupun daerah, adalah Madura dan Tapal Kuda," ujar Anggota Dewan penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Romahurmuziy, Senin (17/12). Pria yang akrab disapa Rommy itu mengaku bahwa dirinya baru saja pulang dari Madura. Di Pulau Garam tersebut, Rommy bertemu dengan para kiai sekaligus untuk membersihkan nama baik Jokowi. "Saya kemarin juga bertemu dengan para kiai. Saya mengklarifikasi berbagai tuduhan soal label-label yang dilekatkan lawan kepada Jokowi sebagai antek asing, antek komunis, anti islam," terangnya. "Itu saya luruskan semua dan alhamdulillah para kiai, para ulama, menerimanya dengan sangat-sangat jernih dan terbuka," lanjut Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu. Menurutnya, kunjungan ke Madura itu sudah menjadi tugasnya. Apalagi, pada tahun 2014 lalu Jokowi kalah suara di kawasan Madura dan Tapal Kuda. Bahkan, saat itu PPP juga menjadi penghadang Jokowi. "Sekarang kami ada di dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi dan menjadi bagian dari partai pengusung. Itu Insya Allah di dalam proses yang sedang berjalan. Semoga ya," imbuhnya. Untuk&nbsp;di Jawa Tmur secara keseluruhan, pihaknya optimistis bisa memenangkan suara untuk Jokowi-Ma'ruf. "Jawa Timur secara keseluruhan, pak Jokowi pada tahun 2014 mendapatkan kemenangan. Malang salah satu yang mendapatkan kemenangan mutlak pada waktu itu," jelasnya. Melihat hal itu, meraup suara di wilayah Malang hingga Mataraman bukanlah sesuatu yang sulit. "Super optimis lah. Di Malang minimal 70 persen lah (perolehan suara) pak Jokowi," pungkasnya.

Suara Jokowi Lemah di Madura dan Tapal Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ketum-ppp-blak-blakan-soal-pemain-isu-pki-yang-menyerang-jokowi_m_205214.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkap pengalamanyan saat menjadi timses capres Prabowo - Hatta di Pilpres 2014." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy mengungkap pengalamanyan saat menjadi timses capres Prabowo - Hatta di Pilpres 2014.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy buka-bukaan mengenai isu tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Menurutnya isu itu sengaja diembuskan untuk menyerang Jokowi. Menurut Rommy&mdash;sapaan akrab Romahurmuziy&mdash;isu PKI sengaja dimunculkan untuk kepentingan di Pilpres. Dia mencontohkan di Pilpres 2014 banyaknya serangan isu PKI yang ditujukan kepada Joko Widodo (Jokowi). "Seperti tabloid Obor Rakyat yang disebar ke pondok pesantren dan masjid seluruh Indonesia," ujar Rommy dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Selasa (17/4). Menurut Rommy, dia mengetahui hal itu karena saat Pilpres 2014 lalu dirinya masuk sebagai tim pemenangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. &ldquo;Sekarang sudah terbukti soal Obor Rakyat itu. Pimred dan Redpel sudah divonis penjara November 2016 lalu," katanya. Rommy juga menuturkan, saat Jokowi maju menjadi Wali Kota Solo, isu mengenai PKI dipastikan tidak ada. Tapi setelah ikut Pilpres barulah dimunculkan. Jokowi saat itu diidentikan dengan bagian dari komunisme dan PKI. "Saat itu Gerindra, PKS, PAN, dan PDIP mengusung Jokowi sebagai wali kota 2010 tidak pernah ada isu PKI," ungkapnya. Lebih lanjut, Rommy juga mengimbau kader PPP dan masyarakat agar jangan mudah dibuat sesat oleh isu PKI yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu. "Jadi perlu menjelaskan juga kepada kader-kader PPP yang masih disesatkan orang dengan pemahaman bahwa Jokowi itu berbau komunis," pungkas Rommy yang enggan menyebut oknum yang ia maksud.

Ketum PPP Blak-blakan Soal Pemain Isu PKI yang Menyerang Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rommy-sebut-tak-ada-seleksi-cawapres-jokowi-airlangga-bilang-begini_m_199180.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat mendampingi Presiden Joko Widodo." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy saat mendampingi Presiden Joko Widodo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pada Sabtu (24/3) lalu. Banyak yang menduga pertemuan sebagai bagian dari seleksi ketua-ketua umum partai politik yang bakal mendampinginya di pilpres 2019. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy mengaku yakin pertemuan itu bukanlah bagian dari penjaringan cawapres. &lrm;Melainkan komunikasi politik antara presiden dengan partai politik. "Saya melihat itu bukan bagian dari seleksi&lrm;, tapi itu bagian dari komunikasi politik," ujar Romahurmuziy di Kantor PPP Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (26/3). Dalam pertemuan di Istana Bogor itu, menurut politisi yang akrab disapa Rommy menjelaskan, pertemuan Jokowi dengan &lrm;Airlangga Hartarto hanya kebetulan terlihat oleh publik. Padahal, ada banyak pertemuan yang tidak terlihat. &ldquo;Misalnya PPP di Desember 2017 lalu sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan Jokowi. Jadi itu artinya bagian komunikasi politik yang secara rutin dilakukan Presiden Jokowi," katanya. Kata Romahurmuziy, dalam pertemuan itu Presiden Jokowi kadang menanyakan tentang siapa cawapres yang bakal mendampinginya kelak. Termasuk juga mengenai masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan sossial. "Beliau secara dinamis meminta masukan, termasuk kalau beliau menanyakan cawapres, itu bagian yang terus selalu ditanyakan," pungkasnya. &lrm;Sementara itu, Airlangga mengatakan dalam kesempatan itu, dirinya dan Jokowi membahas modifikasi motor untuk dapat didorong ke industri dalam negeri. "Pembicaraan dengan pak Presiden kan berbicara banyak segi, mulai dari bagaimana custom motor itu bisa didorong oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri," ungkap Airlangga di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/3). Lebih lanjut Airlangga menerangkan, pertemuan itu juga turut membahas hobi Jokowi dalam berternak domba. Kemudian dilanjutkan dengan jalan sehat di komplek istana Bogor. "Kemudian kita berbicara mengenai hobi beliau juga kan, termasuk bagaimana caranya memelihara domba. Ya kebetulan kita ngobrol sambil jalan pagi, supaya sehat," lanjut Airlangga. Menteri Perindustrian itu juga tidak menampik bahwa pertemuan itu turut membahas bursa cawapres. Namun Airlangga enggan membeberkan lebih dalam. Ia menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi.&nbsp; "Terkait cawapres ya kami serahkan kepada beliau. tetapi kami bicara mengenai agenda-agenda politik kedepan," pungkas Airlangga. Sebagaimana diketahui, pada Sabtu (24/3) Airlangga bertemu dengan Jokowi di kediaman Presiden di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu Jokowi terlihat memakai kaos kuning sedangkan Menteri Perindustrian itu menggunakan kaos putih.&nbsp; Dari foto yang beredar beberapa kali mereka terlihat berfoto di depan motor Royal Enfield warna kuning emas milik mantan Gubernur Jakarta itu. Namun pertemuan itu juga diperkirakan turut membahas bursa cawapres untuk mendapingi Jokowi di pemilu 2019 sebagai incumbent. Diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, pertemuan itu juga berbincang mengenai beberapa isu nasional dan tentang calon wakil presiden. "Ya tadi saya mengobrol mengenai kriteria-kriteria (cawapres). Bagaimana kriteria dari Golkar. Masih sebatas kriteria, belum ke orangnya," ujar Presiden Jokowi.

Rommy Sebut Tak Ada Seleksi Cawapres Jokowi, Airlangga Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/peringatan-dari-ketum-ppp-semua-agama-punya-kelompok-radikal_m_153199.jpeg" alt="Ketum PPP Romahurmuziy (kiri)" width="100%">
<figcaption>Ketum PPP Romahurmuziy (kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini radikalisme selalu ditujukan pada agama tertentu. Padahal sikap radikal itu hampir dimiliki oleh setiap kelompok agama. Keberadaannya ini yang patut diwaspadai oleh negara. Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy negara dan masyarakat perlu mewanti-wanti bahayanya radikalisme agama. Pasalnya, kelompok itu berbuat menggunakan kata surga sebagai alasan untuk melakukan tindakan radikal. "Karena iming-imingnya adalah surga. Padahal semua orang yang beragama tentu merindukan surga," ujarnya kepada JawaPos.com, Jumat (25/8). Umumnya orang tergabung dalam pengaruh radikal ini kerap menganggap agamanya yang paling benar. Orang-orang seperti dianggap sangat membahayakan. "Sebab semua orang bisa melakukan kekerasan atas nama agama," sebut pria yang akrab disapa Romi itu. Sementara itu, sambung anggota DPR itu, pada dasarnya radikalisme ada di semua agama. Misal dalam agama Hindu ada kelompok radikal Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), yang menyerang pertemuan ibadah Minggu di Karnataka, India pada 3 Maret 2012. Pada 2014, mereka melakukan pemaksaan kepada ratusan penganut Kristen dan Islam di Agra untuk pindah ke agama Hindu. Ada pula kelompok Kristen Radikal Amerika Serikat Timothy Veigh yang melakukan pengeboman di Oklahoma City pada 19 April 1995. Bom yang terdiri dari 2300 kilogram bahan peledak itu menewaskan 168 orang. Demikian pula dengan gerakan Yahudi radikal yang melakukan penyerangan terhadap warga Palestina, dengan dalih untuk kepentingan Israel. "Jutaan warga Palestina terusir dari tanah airnya dan korban tewas tak terhingga sejak Zionis melakukan teror sejak 1948," papar Romi. Lalu, radikalisme Buddha yang dipimpin oleh Biksu Aishin Wirathu. Mereka memutilasi 20 juta pelajar muslim. "Mereka juga membuat ribuan kaum Rohingya terusir dari Myanmar dan melakukan eksodus," pungkas legislator asal Sleman itu.

Peringatan dari Ketum PPP: Semua Agama Punya Kelompok Radikal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/pesan-damai-ketum-ppp-soal-islam-bikin-adem_m_144454.jpeg" alt="Ketum PPP Romahurmuziy saat di Pekanbaru." width="100%">
<figcaption>Ketum PPP Romahurmuziy saat di Pekanbaru.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &lrm;Para tokoh Islam baik kiai, habib ataupun ulama harus benar-benar mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Apalagi islam mengajarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, para tokoh Islam harus mewujudkan pada kedamaian dan cinta kasih yang tidak membeda-bedakan umat dalam segi apapun.&lrm; &lrm;"Islam harus menjadi perekat seluruh kalangan bukan membuat sekat, tidak boleh condong ke kanan dan ke kiri," ujar pria yang akrap disapa Romy itu di kantor PWNU Riau, Pekanbaru, Sabtu (15/7). Dalam pidato yang disaksikan langsung oleh Rais Syuriah PBNU Riau Hajar&lrm; Hasan dan juga tokoh dan kader NU Riau itu, anggota Komisi XI DPR mengaku Islam sesungguhnya adalah agama yang selalu lemah lembut.&nbsp; "Jadi bagaimana orang mau menghormati, kalau niatnya ingin merangkul tapi kegiatannya selalu memukul," katanya. Oleh sebab itu, pria kelahiran Yogyakarta ini mengaku Islam yang rahmatan lil alamin harus menjadi ikon bagi Indonesia. Sebab mayoritas penduduknya adalah muslim. "Jadi Islam yang moderat harus menjadi ciri bagi mayoritas Islam di Indonesia," pungkasnya. (cr2/JPG)

Pesan Damai Ketum PPP soal Islam, Bikin Adem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/tahu-tidak-dari-mana-asal-kata-halal-bi-halal_m_144392.jpeg" alt="‎Ketum PPP Romahurmuziy usai memberikan pidato di acara pembinaan ASN Kemenag Riau." width="100%">
<figcaption>‎Ketum PPP Romahurmuziy usai memberikan pidato di acara pembinaan ASN Kemenag Riau.</figcaption>
</figure>&lrm;JawaPos.com - Selama ini setiap habis lebaran, umat muslim atau masyarakat Indonesia selalu menggelar acara Halal bi Halal. Ternyata kegiatan halal bi halal ini diidentik khas dari Indonesia. Sebab negara lain relatif tidak mengenal istilah itu. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengatakan, istilah halal bi halal pertama kali muncul dari percakapan sang kakek KH Abdul Wahab Chasbullah yang pada saat itu menjabat sebagai Rais Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Presiden Soekarno. Pria yang akrab disapa Romy itu mengungkap, pada pertengahan Ramadan 1948 Pr&lrm;esiden Soekarno dilanda kegelisahan karena kondisi Indonesia sedang gaduh. Kegaduhan itu salah satunya dipicu oleh pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun.  Lantas Bung Karno meminta kepada seluruh pemimpin nasional untuk berkumpul bersama di Istana&lrm;. Namun undangan itu tidak disambut baik oleh para anak buahnya. "Pemimpin nasional diundang tetapi mereka pun tidak memenuhi undangan Presiden pada waktu itu," ujar Romy dalam Silahturahmi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Riau, di Pekanbaru, Sabtu (15/7). Tahu undangan tidak disambut baik oleh para anak buahnya, Presiden Soekarno pun berkonsultasi dengan Kiai Abdul Wahab. Bung Karno menanyakan cara apa yang bisa digunakan agar para anak buahnya itu bisa menghadiri undangan ke Istana&lrm;. Lantas, sambung anggota Komisi XI DPR, Kiai Abdul Wahab pun mengusulkan untuk menggelar kegiatan silaturahmi. "Silaturahmi Pak Karno. Karena silaturahmi ajaran Islam dan bulan Ramadan sebentar lagi sambil kita bermaaf-maafaan," ujar Romy yang menirukan pembicaraan sang kakek. Namun Bung Karno tidak menyetujui usul Kiai Wahab. Hal itu disebabkan silaturahmi adalah kalimat yang sudah umum&lrm; dipakai. Maka Kiai Wahab pun mengusulkan penganti silaturahmi adalah halal bi halal. Bung Karno pun menanyakan kenapa dipilih nama halal bi halal, Kiai Abdul Wahab pun menjelaskan. Halal bi halal ini dilakukan sebagai penganti kalimat silaturahmi. Karena para pemimpin di kala itu tidak yang ingin mengakui kesalahan satu sama lain. Padahal salah itu haram benar itu halal. Sehingga menghalalkan apa-apa yang haram dengan satu kegiatan yang halal. "Maka disebutlah acara itu halal bihalal. itu cerita tentang halal bihalal," katanya. Lebih lanjut pria kelahiran Yogyakarta ini menambahkan, halal bi halal hanya dimiliki di Indonesia. Sehingga tidak ada negara yang menamakan pertemuan silaturahmi dengan sebutan halal bihalal. "Jadi halal bi halal ini cuma ada di Indonesia," pungkasnya. (cr2/JPG)

Tahu Tidak Dari Mana Asal Kata Halal Bi Halal?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/ppp-jangan-sampai-ada-ormas-yang-belakangi-pancasila_m_144379.jpeg" alt="Ketum PPP Romahurmuziy dikalungkan bunga saat tiba di Pekanbaru untuk mengisi acara bertemakan Piagam Madinah dan Korelasinya dengan Pancasila." width="100%">
<figcaption>Ketum PPP Romahurmuziy dikalungkan bunga saat tiba di Pekanbaru untuk mengisi acara bertemakan Piagam Madinah dan Korelasinya dengan Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Diterbitkannya Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2/2017 tentang pembubaran organisasi masyarakat (ormas) menjadi momentum kembali ke Pancasila. Para penggawa ormas harus melihat kembali Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung keputusan pemerintah. Untuk dia ikut m&lrm;enyoroti adanya paham atau gerakan-gerakan radikal dan juga ormas anti-Pancasila. "Karena memang pemerintah ingin menertibkan ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKR)I)," ujar M Romahurmuziy saat menghadiri Silahturahmi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau di Pekanbaru, Sabtu (15/7). Pembinaan ASN di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenag Riau itu bertemakan Piagam Madinah dan Korelasi dengan Pancasila. Anggota Komisi XI DPR ini menambahkan, ormas tidak boleh mengkoyak-koyakkan ideologi Indonesia. Padahal ormas itu sendiri izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Apabila izin dikeluarkan oleh pemerintah, maka sudah seharusnya merawat ideologi Indonesia. "Keberadaan ormas ini kan diakui oleh badan hukum, jadi jangan sampai keberadaannya membelakangi dan menggoyang Pancasila," kata pria yang biasa disapa Romy itu. Cicit pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Wahab Chasbullah ini &lrm;juga meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) terus memberikan sosialisasi kepada para pelajar di madrasah dan yang lainnya. Jangan sampai generasi muda ikut andil dalam pembesaran ormas anti-Pancasila ataupun gerakan radikal. "Jangan sampai membawa ajaran yang mencoba menggoyang sendi-sendi persatuan Indonesia, dan Kemenag harus memastikan itu," ungkapnya. Romy mendapat informasi dalam pertemuan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tingkat internasional pada 2007 di&lrm;sebutkan ormas itu ingin menjadikan bangsa di Asia sebagai khilafah atau negara Islam. Pria kelahiran Yogyakarta itu pun memertanyakan apakah sah negara yang berlandaskan Pancasila namun ada ormas yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. "Jadi apakah ini relevan, dan ini menjadi persoalan serius karena telah menganggu NKRI," tegasnya. Dengan demikian pemerintah dalam mengeluarkan Perppu sudah tepat, jangan sampai nantinya ormas atau paham radikal semakin berkembang karena pemerintah telat tidak mencegah sedari awal. Oleh sebab itu sebelum berkembang semakin besar pemerintah dan pihak-pihak lainnya perlu menyadarkan orang-orang yang menjadi bagian dalam kelompok tersebut. "Kalau kemudian ada paham-paham yang salah maka diluruskan. Kalau diteruskan maka akan salah paham," kata dia. Romy juga mengeluhkan adanya percikan kegaduhan yang muncul setelah dikeluarkannya Perppu Ormas. Padahal cara yang dilakukan pemerintah adalah lebih baik ketimbang negara-negara lain. Pemerintah tetap megedepankan nilai-nilai kemanusiaan ketimbang negara lain yang diketahui membubarkan HTI dengan cara-cara reprensif. Sekadar informasi, dalam acara itu diketahui dihadiri oleh Wakil Gubernur Wan Thamrin Hasyim, Bupati Kampar Aziz Zainal, Ketua DPP PPP Rusli Efendi, Kakanwil Kementerian Agama (Kemenag) Riau Ahmad Supardi. (cr2/JPG)

PPP: Jangan Sampai Ada Ormas yang Belakangi Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sebelum-dibubarkan-sejatinya-pemerintah-panggil-ormas-yang-diduga-anti-pancasila_m_128573.jpeg" alt="Ketua Umum PPP M Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP M Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PPP M Romahurmuziy meminta pemerintah memanggil ormas yang diduga anti-NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan. Langkah itu dianggap perlu sebelum pemerintah mengambil tindakan tegas berupa pembubaran. "Sebelum ambil langkah penertiban maka perlu diundang apakah yang bersangkutan menafikan NKRI, Pancasila, UUD dan Bhineka Tunggal Ika," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (8/5). Jika mereka mengaku tidak menafikan empat pilar kebangsaan, maka harus ditulis dan menyatakan kesetiaannya pada NKRI. "Karena tidak ada tempat pada siapapun untuk berhadapan dengan empat pilar," tegas Romi. Dia melihat, sebagian ormas di Indonesia ada yang bertujuan untuk menggoyahkan pilar-pilar kebangsaan. Organisasi masyarakat (ormas) itu menganggap empat pilar sebuah keputusan yang belum final dan relatif. "Pancasila, Bhineka, NKRI, dan UUD adalah ketetapan final dalam perjalanan kita," sebut pria kelahiran Sleman itu. Romi mengaku sudah mengingatkan ormas tersebut agar tidak main-main dengan dasar negara. Sebab, perdebatan ideologi negara berbasiskan agama atau tidak, sudah tiga kali terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Yakni, pada 1945, 1965-1969, dan awal 1997. Indonesia sudah habiskan energi yang banyak sehingga menuritnya jangan yang sudah baku dan final diganggu dan garuk-garuk. "Istilahnya jangan menggaruk di tempat yang tidak gatal," pungkas Romi. (dna/JPG)

Sebelum Dibubarkan, Sejatinya Pemerintah Panggil Ormas yang Diduga Anti Pancasila

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/pilgub-jawa-barat-ppp-prioritaskan-usung-kader-internal_m_126021.jpeg" alt="Ketua Umum PPP Romahurmuziy" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PPP Romahurmuziy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah partai politik mulai &nbsp;ancang-ancang mempersiapkan para calonnya, menghadapi Pilkada serentak pada 2018, salah satunya Pilgub Jawa Barat dan Jawa Timur.&nbsp; Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan, ada tiga kandidat yang dibidik dari eksternal untuk maju di Pilgub Jawa Barat, yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. "Tiga nama itu masih dicermati elektabilitasnya," ujar pria yang akrab disapa Romi kepada JawaPos.com usai menghadiri pembacaan sumpah jabatan Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Gedung MA, Jakarta, Rabu (26/4). Meski &nbsp;demikian partai berlogo Kabah itu tetap memprioritaskan kepada kader internalnya untuk bisa maju di Pilgub Jawa Barat, yakni Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum dan anggota DPR dari PPP Asep Ahmad Maoshul. "PPP upayakan maksimal kader internal, karena PPP di Jawa Barat penyumbang suara cukup sebanyak 9 suara di kursi DPRD," katanya. Sementara di Pilgub Jawa Timur, PPP dipastikan akan berkoalisi dengan partai lain karena jumlah suara hanya lima kursi di DPRD. Namun demikian dia juga sudah memiliki kader internal untuk dijagokan, yakni Ketua DPW Musyafak Nur.&nbsp; "Susah maju sendiri, PPP mungkin bergabung dengan partai lain," katanya. Di Jawa Timur, Romi menambahkan PPP juga telah membidik dari eksternal seperti Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. "Itu tiga nama berdasarkan survei dari PPP," pungkasnya.(cr2/JPG)

Pilgub Jawa Barat, PPP Prioritaskan Usung Kader Internal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua umum ppp romahurmuziy

Berita Terkini