<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/PPP4-1JPG-2281883880.jpg" alt="Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Sabtu (14/12). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Sabtu (14/12). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memburu jabatan. Puluhan tahun bersama PPP, dia hanya menjalankan setiap amanah yang diberikan. Karena itu, bila kembali mendapat amanah untuk memimpin PPP, dia memastikan bakal melaksanakan amanah tersebut.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Mardiono saat ditanya sejauh mana persiapan dan kemantapan hatinya untuk kembali maju sebagai calon ketua umum (caketum) PPP? &rdquo;Berbagai kesempatan saya sampaikan, saya ini 27 tahun mengabdi di PPP tidak pernah sekali pun memburu (jabatan). Tapi, kalau saya diberi amanah, saya jalankan," kata Mardiono. Ibarat seorang prajurit, kata Mardiono, dia selalu siap melaksanakan tugas bila memang diberi amanah. &rdquo;Kalau saya dipanggil, saya akan hadir. Tapi kalau tidak, saya tidak akan memburu itu. Dan itulah perjalanan pengabdian saya selama ini,&rdquo; ucap Mardiono. Menurut dia, dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Ancol, Jakarta Utara tidak dibahas soal caketum PPP.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015423301/mardiono-ungkap-syarat-jadi-ketum-ppp-orang-baru-jangan-ngarep">Mardiono Ungkap Syarat Jadi Ketum PPP, 'Orang Baru' Jangan Ngarep</a> Mardiono memastikan tidak ada satu pun nama caketum yang muncul. Namun demikian, dia mengakui bahwa di luar forum tersebut ada saja yang mendorong dirinya untuk kembali maju sebagai caketum PPP. &rdquo;Tadi nggak ada bahasan sama sekali (soal caketum) itu. Tapi, kalau hari-hari ya biasalah. Namanya juga kita berteman,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Apalagi, lanjut Mardiono, dia tidak pernah menjaga jarak antara ketum dengan pengurus maupun anggota PPP. Semua dekat dan bisa menyampaikan pandangan satu sama lain. &rdquo;Namanya juga saya kan tidak pernah jaga jarak ya antara ketua umum dengan para ketua, para wakil ketua umum. Tapi, dalam forum resmi ini, tadi tidak ada bahasan yang membahas soal itu,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memburu jabatan.

Klaim Tak Ambisi Jadi Ketua Umum PPP, Mardiono: Kalau Diberi Amanah Saya Jalankan

<h3 dir="ltr">&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/PPP9-1JPG-291976997.jpg" alt="Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Jakarta Utara. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono usai Mukernas II di Ancol, Jakarta Utara. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski tidak membahas calon ketua umum (caketum) baru, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu malam (14/12) menegaskan bahwa caketum PPP harus berasal dari internal PPP. Secara khusus, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa salah satu syarat jadi ketum PPP adalah pernah bertugas satu periode dengan jabatan satu tingkat di bawah ketum.&nbsp; Penegasan itu disampaikan oleh Mardiono saat diwawancarai oleh awak media. &rdquo;Ada syarat jadi seorang ketua umum itu harus minimal sudah pernah menjabat satu periode di bawah satu tingkat (posisi ketum). Yang disebut satu tingkat adalah misalnya wakil ketua umum, ketua wilayah, pengurus DPP, pengurus harian, Itu bisa. Jadi, itu yang ada di garis satu tingkatan di bawah jabatan ketua umum,&rdquo; terang dia.&nbsp; Mardiono pun menjelaskan alasannya. Menurut dia, PPP merupakan partai kader. PPP juga partai yang punya kaidah serta tradisi yang harus dihormati. Semua itu merupakan warisan dari para pendahulu, tokoh-tokoh besar yang pernah turut serta membersamai perjalanan PPP. Apalagi PPP adalah salah satu partai politik (parpol) paling tua di Indonesia, organisasinya juga besar. Tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia.&nbsp; &rdquo;Mana mungkin ya, orang lain tiba-tiba datang kemudian akan memimpin sebuah organisasi besar. Ini organisasi tingkat nasional. Apalagi PPP ini kan partai yang didirikan (lama), sudah cukup tua. Jadi, tidaklah mudah tentu untuk mengetahui tentang bagaimana perjalanan Partai Persatuan Pembangunan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam Mukernas itu, kata Mardiono tidak ada sedikit pun pembahasan mengenai caketum. Bahkan, tidak muncul satu pun nama yang diusulkan menjadi caketum dalam Muktamar PPP nanti. Dia memastikan, Mukernas tersebut hanya membahas beberapa hal mengenai persiapan menuju Muktamar. Salah satunya waktu dan lokasi pelaksanaan Muktamar. Yakni setelah lebaran tahun depan, dengan usulan lokasi pelaksanaan Muktamar di Pulau Dewata atau Bali.&nbsp; &rdquo;Bahwa dalam Mukernas ini saya garis bawahi, tidak sama sekali membahas calon ketua umum. Tidak satu pun ketua wilayah maupun sekretaris wilayah, para peserta Mukernas ini mengusulkan atau menyebut saja satu nama, itu tidak ada. Jadi, entah yang mengemuka di media itu berasal sumbernya dari mana, saya nggak tahu,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Mardiono menyampaikan bahwa salah satu syarat jadi ketum PPP adalah pernah bertugas satu periode dengan jabatan satu tingkat di bawah ketum.

Mardiono Ungkap Syarat Jadi Ketum PPP, 'Orang Baru' Jangan Ngarep

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-DPP-PPP-Suharso-Monoarfa-Saat-mendaftar-Ke-KPU-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono meyakini Suharso Monoarfa berjiwa besar setelah melepaskan jabatan Ketua Umum PPP.  "Saya yakin beliau (Suharso) akan berjiwa besar dan akan bergandeng tangan dengan kami semua sampai Pemilu 2024," kata Maediono saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat malam.  Dia menegaskan Suharso Monoarfa merupakan tokoh PPP, mentor sekaligus guru politik untuk semua kader partai itu. "Kami akan selalu menghormati dan memberikan penghargaan yang besar atas jasanya kepada PPP," ungkapnya.  Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.  Adapun petikan surat keputusan itu, dimana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9).  PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9). (*)  &nbsp;

Mardiono Sebut Suharso Berjiwa Besar meski Dilengserkan dari Ketum PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/santri-desak-suharso-mundur-jadi-menteri-sabik-JPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Suharso Monoarfa kali ini didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, usai diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP. Desakan itu datang dari kelompok santri yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/9).  ’’Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso,” ujar Koordinator Aksi Guntur Harahap di lokasi, Selasa (6/9).  Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu terkait amplop kiai menyinggung hati para santri. Oleh karena itu dia menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut jabatan Suharso.  ’’Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” imbuhnya.  Sebagaimana diketahui, Suharso Monoarfa diberhentikan dari jabatannya, sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso diberhentikan dari posisi Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.  ’’Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025,” kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).  Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.  Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.  ’’Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi,” tegas Usman. (*)

Suharso Monoarfa Didepak Jadi Ketum PPP, Didesak Mundur Jadi Menteri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa disebut telah diberhentikan dari jabatannya, sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso diberhentikan sebagai Ketum DPP PPP masa bakti 2020-2025 melalui rapat mahkamah partai yang digelar pada 2-3 September 2022.  "Mahkamah partai melakukan rapat dan mengeluarkan pendapat mahkamah partai, menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," kata Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan dalam keterangannya, Senin (5/9).  Mahkamah partai, lanjut Usman, menerima usulan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso yang dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal partai. Tiga majelis yang dimaksud yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan.  Ketiga Pimpinan Majelis PPP mengeluarkan surat fatwa, pada 30 Agustus 2022 dengan kewenangannya yang meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PPP.  "Pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melakukan musyawarah di mana para pimpinan majelis berkesimpulan bahwa terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada saudara Suharso Monoarfa pribadi," ucap Usman.  Usman mengutarakan, tiga Pimpinan Majelis DPP PPP telah meminta pengurus harian DPP PPP agar segera menggelar rapat, untuk memilih dan menetapkan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi jabatan Suharso.  "Mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus dan pejuang Partai Persatuan Pembangunan untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral," tegas Usman.  Sementara itu, JawaPos.com sudah berusaha mengonfirmasi Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dan Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi terkait keputusan mahkamah partai. Namun, kedua pihak tersebut tidak merespons terkait informasi pemberhentian Suharso dari jabatan Ketum PPP.

Tiga Majelis PPP Berhentikan Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Ketua-Umum-PPP-Suharso-Monoarfa-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan sambutan saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12). Mukernas V PPP akan berlangsung pada 14-15 Desember 2019 dengan agenda memastikan j" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa memberikan sambutan saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12). Mukernas V PPP akan berlangsung pada 14-15 Desember 2019 dengan agenda memastikan j</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kader yang memberi nama Gerakan Penyelamat (GP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) protes terhadap ketua umumnya Suharso Monoarfa. Mereka menuntut untuk mengubah struktur kepengurusan.  Inisiator GP PPP, Rudiman mengaku aneh karena kader-kader yang telah berjuang di partai berlogo Kakbah ini tidak masuk kepengurusan. Malah kader baru yang masuk seperti putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo yakni Yudhistira Raditya Soesatyo.  "Itu satu putranya Bamsoet masuk kepengurusan PPP. Kemudian Anggi Paturusi dari Hanura menjadi salah satu ketua," ujar Rudiman kepada wartawan, Jumat (12/2).  Rudiman mengeluhkan, kader yang telah berujang malah tidak mendapat tempat oleh Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Malah memilih kader baru.  "Sementara yang kader PPP asli dibuang semua. Yus Yasin (Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen-Red). Banyaklah hampir semua kader potensial dibuang," katanya.  Rudiman menduga, komposisi kepengurusan PPP yang baru ini Suharso Monoarfa tidak konsultasi dengan kader-kader partai yang identik dengan warna hijau ini. Sehingga tidak mengakomodir orang-orang yang telah berjuang di PPP.  "Kan biasanya kader tahu bahwa keputusan politik yang diambil harus secara bersama-sama," ungkapnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/02/2021/jhoni-alen-disebut-jadi-otak-kudeta-elite-demokrat-bakal-blak-blakan/">Baca Juga: Jhoni Allen Disebut Jadi Otak Kudeta, Elite Demokrat Bakal Blak-blakan</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/02/2021/andi-arief-tuding-moeldoko-yang-ingin-lengserkan-ahy-dari-ketum-pd/">Baca Juga: Andi Arief Tuding Moeldoko yang Ingin Lengserkan AHY dari Ketum PD</a> Sebelumnya, Juru Bicara GP PPP Rusli Effendi mengacam dirinya bersama dengan kader-kader lainnya untuk membuat Muktamar PPP tandingan.  Hal itu dikatakan, Rusli jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Kakbah periode 2020-2025 ini.  "Maka kami atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen," ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).  Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020-2025.  Rusli mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengkoordinir para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan PPP.  "Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020-2025 dan merubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yg sudah berkiprah," ungkapnya.

Anak Wakil Ketua Umum Golkar Jadi Pengurus PPP, Suharso Diprotes Kader

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/ketum-ppp-suharso.jpg" alt="JANJI PERUBAHAN: Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat menyampaikan pidato penutupan Muktamar IX PPP di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/12). (PPP FOR JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JANJI PERUBAHAN: Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat menyampaikan pidato penutupan Muktamar IX PPP di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/12). (PPP FOR JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/suharso-monoarfa/">Suharso Monoarfa</a> dipastikan menjabat ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setelah menang secara aklamasi dalam muktamar IX di Makassar Sabtu malam (19/12). Sosok yang juga menjabat menteri PPN/kepala Bappenas itu langsung memasang target besar untuk Pemilu 2024. ”Kita harus mencapai target suara 15 juta,” ujar Suharso saat menutup Muktamar IX PPP yang disiarkan secara virtual kemarin (20/12). Target tersebut dinilai akan mengembalikan kejayaan PPP seperti di Pemilu 1999.  Untuk mencapai target itu, Suharso menekankan agar konflik di internal partai tidak lagi terjadi. Ke depan, dia meminta semua pengurus dapat bekerja sama dan bisa menekan ego masing-masing. ”Jangan pernah ada lagi sekecil apa pun peluang untuk kita berkonflik. Kalau ada benihnya, langsung coba kita selesaikan,” imbuhnya.  Terkait strategi pemenangan, pria kelahiran Mataram tersebut mengaku telah menyusun strategi. Tak tanggung-tanggung, konsultan politik Polmark sudah dikontrak hingga 2024. Selain itu, Suharso mengaku sudah menyiapkan tiga kelompok besar yang akan menyokong target tersebut. Kelompok pertama adalah pekerja elektoral. Kelompok itu akan berfokus untuk menyusun strategi pemenangan partai. Konsekuensinya, mereka tidak boleh menjadi caleg. ”Kerjanya satu, kerja elektoral,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/20/12/2020/suharso-monoarfa-berjanji-bawa-ppp-rebut-kemenangan-di-pemilu-2024/">Suharso Monoarfa Berjanji Bawa PPP Rebut Kemenangan di Pemilu 2024</a>  Kelompok kedua adalah influencer. Kelompok tersebut dinilai sudah menjadi kebutuhan di era sekarang. Era ketika media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Sementara kelompok terakhir adalah supporting organisasi. Kelompok itu akan memperkuat sektor kesetjenan dan internal lainnya.  Suharso menegaskan, ke depan organisasi tidak akan didominasi para senior. Generasi muda juga akan dilibatkan untuk memberi warna. ”Selama ini (PPP) dikatakan partai yang tua, punya bapak-bapak. Tapi, hari ini kita bisa menunjukkan, kita juga partai milenial,” tuturnya kemarin.  Sementara itu, terpilihnya Suharso sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-umum-ppp/">ketua umum PPP</a> periode 2021–2026 sudah diprediksi pengamat politik <a href="https://www.jawapos.com/tag/ujang-komarudin/">Ujang Komarudin</a>. Direktur eksekutif Indonesia Political Review itu menyebutkan, kendati ada nama-nama lain yang bermunculan, Suharso tetap kandidat terkuat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/12/2020/sah-suharso-terpilih-jadi-ketum-ppp-periode-2021-2026/">Sah, Suharso Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2021-2026</a>  Meski demikian, Ujang berpendapat bahwa sosok Suharso tergolong kelompok senior. Sementara yang dibutuhkan PPP saat ini adalah menggaet suara pemuda lebih banyak. Dibanding partai politik lain, PPP termasuk yang tertinggal dalam hal menggarap suara pemilih muda. ”Mau gak mau mereka harus menyentuh kalangan milenial,” tuturnya kepada Jawa Pos kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fauGbfb0IF4&amp;t=100s

Suharso Rangkul Influencer-Milenial demi 15 Juta Suara untuk PPP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mukernas-PPP-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kanan) memberikan cindera mata kepada Menkopolhukam Mahfud MD saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12). Mukernas V PPP akan berlangsung pada 14-" width="100%">
<figcaption>Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kanan) memberikan cindera mata kepada Menkopolhukam Mahfud MD saat pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP di Jakarta, Sabtu (14/12). Mukernas V PPP akan berlangsung pada 14-</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Suharso Monoarfa terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2021–2026. Dia terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP.  Dalam pidatonya, Suharso mengajak para kader PPP untuk bekerja keras ke depannya. Sebab, masih ada tantangan berat yakni Pemilu 2024 mendatang.  ”Marilah kita kumpulkan semua kelebihan-kelebihan yang ada. Masing-masing kita satukan menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan Pemilu 2024,” ujar Suharso dalam pidato politik yang disiarkan secara virtual, Sabtu (19/12).  Suharso mengatakan, dirinya terpilih menjadi ketua umum adalah amanat dari semua kader PPP. Sehingga dia bakal memperjuangkan amanah yang diberikan tersebut.  Suharso juga berjanji bakal membawa PPP untuk bisa lolos kembali dalam parlemen di Pemilu 2024 mendatang. Sehingga ini menjadi kerja karas bagi dirinya dan semua kader PPP.  ”Insya Allah PPP akan lolos dari parlementary threshold 2034. Partai yang kita cintai akan kembali ke masa jayanya dan itu hanya bisa dilakukan bersama-sama,” ujar Suharso Monoarfa.  Suharso menuturkan, pada Pemilu 1999 PPP pernah berjaya dengan mendapatkan suara hingga 11 juta. Namun pada 2019 turun menjadi 6,3 juta suara. Sehingga dia ingin mewujudkan impian itu di Pemilu 2024.  ”Dengan semangat yang kita miliki, dengan gerak yang sama, dan langkah-langkah terukur, Insya Allah kita bisa mewujudkan impian itu dan mengembalikan kegemilangan PPP,” ucap Suharso Monoarfa.  ”Artinya kita mengejar dua kali lipat 2019. Hasil itu tidak pernah berkhianat. Kalau kita ikhtiar Insya Allah dengan ridho-Nya akan bersama kita capai,” tambahnya.  Oleh sebab itu, Suharso meminta para kader PPP tidak lagi saling mengedepankan egoisme. Semua harus berusaha antara kader satu dengan yang lain untuk memenangkan Pemilu 2024.  ”Mari kita tinggalkan cara kerja yang sendiri-sendiri. Marilah bekerja bersama bahu membahu dari Aceh hingga Papua, dari Maluku hingga NTB dan tidak boleh ada satu kader yang tertinggal. Semua harus hadir dalam memperjuangkan eksistensi PPP dalam kancah politik nasional,” tutur Suharso Monoarfa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SQ-2d6NSykk

Suharso Monoarfa Berjanji Bawa PPP Rebut Kemenangan di Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppp-tujuk-suharso-manoarfa-sebagai-pelaksana-tugas-menggantikan-rommy_m_.jpg" alt="Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Suharso Manoarfa saat ditetapkan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum PPP, Sabtu (16/3) HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan penghargaan museum rekor dunia Indonesia, sebagai Muktamar partai politik secara daring dengan peserta terbanyak. Tercatat sebanyak 1698 peserta yang hadir dalam muktamar IX PPP ini.  Piagam penghargaan ini diberikan langsung oleh bapak Triyono selaku senior menager museum rekor Dunia Indonesia dan diterima oleh Ketua Umum Terpilih Suharso Monoarfa.  Triyono menyampaikan, bahwa malam ini museum rekor Dunia Indonesia telah menjadi saksi pencatatan rekor baru yaitu muktamar partai politik secara daring dengan peserta terbanyak.  “Muri memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh PPP di dalam masa pandemi ini, PPP dapat membuktikan bahwa keterbatasan bukan halangan untuk terus berkaraya, PPP telah melakukan terobosan baru dengan melakukan pertemuan Akbar secara daring terbanyak,” ujarnya secara daring, Sabtu (19/12).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/12/2020/sah-suharso-terpilih-jadi-ketum-ppp-periode-2021-2026/">Sah, Suharso Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2021-2026</a>  Sementara Ketua Umum terpilih Suharso Monoarfa mengatakan, dengan mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia, ini adalah bukti kalau PPP bukan partai masa lalu tapi partai masa depan.  “PPP membuktikan mampu beradaptasi dengan perkebangan teknologi, bisa memanfaatkan dengan baik teknologi informasi, ini bukti PPP telah menjelma menjadi partai yang bertransformasi dengan perkembangan zaman,” ujar Menteri Bappenas ini.  Diketahui Muktamar IX PPP dilaksanakan di 10 zona di seluruh provinsi di Indonesia, diantaranya; zona Medan, Padang, Palembang, Bogor, Tanggerang, Semarang, Surabaya, Samarinda, Makassar dan Manado.  Adapun Muktamar PPP ke IX dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Hajatan itu digelar pada 18-21 Desember 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Ada tiga agenda utama dalam Muktamar tersebut. Pertama, akan membahas laporan pertanggungjawaban pengurus sebelumnya. Kedua, muktamar juga akan membahas program, visi dan misi serta anggaran dasar PPP ke depan.  Ketiga pemilihan Ketua Umum PPP yang diikuti 548 suara dari DPW/DPC PPP dengan kehadiran fisik untuk menyalurkan aspirasi mereka. Setelah itu, akan dilakukan penentuan pengurus dengan sistem formatur yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih sebagai formatur utama.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6Vk59LPP6fw

Muktamar IX, PPP Mendapat Penghargaan Rekor Muri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/plt-ketum-ppp-suharso-monoarfa-ist.jpeg" alt="plt ketum ppp suharso monoarfa - ist" width="100%">
<figcaption>plt ketum ppp suharso monoarfa - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memilih ketua umumnya untuk masa bakti atau periode 2021-2026.  Ketua Pimpinan Sidang Muktamar IX PPP Amir Uskara mengatakan dari hasil kesepakatan bersama bahwa kader partai berlambang Kakbah ini sepakat menetapkan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP.  "Muktamar IX menimbang dan seterusnnya memperhatikan pendapat dan saran memutuskan menetapkan saudara Suharso Monoarfa sebagai ketua umum 2021-2026," ujar Amir Uskara secara virtual, Sabtu (19/12).  "Setuju," jawab kompak kader PPP.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/12/2020/ppp-gelar-muktamar-dukungan-ke-suharso-monoarfa-menguat/">PPP Gelar Muktamar, Dukungan ke Suharso Monoarfa Menguat</a>  Amir mengatakan, keputusan  memilih Suharso Monoarfa karena tidak ada kader lagi yang mengajukan diri sebagai calon ketua umum PPP. Sehingga akhirnya diputuskan bulat menetapkan Suharso Monoarfa.  "Jadi ini karena hanya ada satu calon," katanya.  Selanjutnya Amir mengatakan, ketua umum PPP terpilih Suharso Monoarfa bisa menyusun kepengurusan partai bernuansa Kakbah ini untuk periode 2021-2026.  "Selanjutnya ketua umum terpilih menyusun struktur kepengurusan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q6cqK6CQp4U

Sah, Suharso Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2021-2026

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua umum ppp

Berita Terkini