<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/IMG_8734-2089845355.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers usai pembukaan Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8). (ANTARA/Rio Feisal)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers usai pembukaan Muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (24/8). (ANTARA/Rio Feisal)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar memastikan partainya akan terbuka kepada kelompok mana pun selama 5 tahun ke depan. Meski selama ini identitik dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU), PKB membuka diri bagi siapapun. &ldquo;Lima tahun ke depan ini PKB tidak hanya untuk Nahdlatul Ulama (NU) tetapi seluruh rakyat Indonesia,&rdquo; ujar Muhaimin, Minggu (8/9). Muhaimin juga menyiratkan bahwa kepengurusan PKB periode 2024&ndash;2029 akan menjadi periode terakhirnya memimpin partai itu. Ia mengaku tengah mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai politik yang lebih terbuka, dan melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda. &ldquo;Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira 5 tahun ini terakhir saya akan memimpin,&rdquo; ucapnya. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan PKB hasil Muktamar Bali oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Muhaimin mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan pemerintah kepada PKB. Di sisi lain, dia menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang harus dijalankan. &ldquo;Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah harus mulai start bekerja untuk demokrasi,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Tentu ini amanat besar yang saya sendiri sudah sebetulnya merasa cukup berat menanggung tanggung jawab sebesar ini,&rdquo; imbuh Muhaimin. Menurut dia, beban berat tersebut adalah mengupayakan agar PKB tidak lagi dianggap sebagai partai politik untuk golongan tertentu. Ia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda. &ldquo;5 tahun ke depan ini era PKB go public. Tidak hanya milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,&rdquo; kata Muhaimin. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM telah menandatangani surat keputusan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar tersebut memutuskan Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024&ndash;2029, sedangkan Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB. Muktamar PKB di Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang terjadi antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). &nbsp;

Muhaimin Iskandar menyiratkan bahwa kepengurusan PKB periode 2024–2029 akan menjadi periode terakhirnya memimpin partai itu.

Isyaratkan jadi Periode Terakhir Menjabat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar Siapkan PKB untuk Go Public   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-27-at-13.06.27.jpeg" alt="Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma&rsquo;ruf Amin (Foto : Humas Setwapres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum (Ketum) PKB. Keputusan tersebut diambil dalam Muktamar VI PKB 2024 yang dihelat di Nusa Dua, Bali, kemarin (25/8). Agenda lima tahunan itu juga sepakat memilih Ma&rsquo;ruf Amin sebagai ketua Dewan Syura PKB. Berdasar pantauan Jawa Pos, gelaran muktamar yang dihadiri 2.888 muktamirin itu berlangsung kondusif sejak dibuka pada Sabtu (24/8) malam. Nyaris tak ada suara sumbang, baik itu selama rapat pleno maupun penetapan ketua umum dan ketua dewan syura kemarin pukul 00.21 Wita. Terpilihnya Muhaimin sebagai Ketum PKB diprediksi sebelumnya. Terlebih, Abdul Rochman batal maju sebagai penantang Muhaimin. Setelah terpilih, Muhaimin menyebut siap menjalankan amanat muktamar. Menurut dia, fondasi PKB ke depan semakin kuat karena ada Ma&rsquo;ruf Amin di pucuk pimpinan dewan syura. Dalam pidato penutupan muktamar, Muhaimin berkali-kali menegaskan bahwa partainya tidak mudah digembosi dan digoyang. Dia pun menantang balik para pengganggu PKB untuk bersikap gentle. Tidak sekadar mengirim pesan lewat aksi unjuk rasa dan premanisme. Sementara itu, Ma&rsquo;ruf Amin menyatakan, dirinya sejatinya ingin kembali ke pesantren setelah tidak lagi menjabat Wapres. Namun, karena diminta untuk menjadi ketua dewan syura oleh para kiai berpengaruh di PKB, Ma&rsquo;ruf tidak bisa berbuat banyak. &rdquo;Itu nolaknya susah. Apalagi ketua dewan syura PKB. Saya sulit melupakan PKB,&rdquo; ujarnya. Sebagai salah satu pendiri PKB, Ma&rsquo;ruf mau menjadi ketua dewan syura dengan sejumlah syarat. Dia meminta dewan syura diposisikan sebagaimana mestinya. Terutama dalam mengambil keputusan strategis di PKB. Selain itu, dia meminta mazhab PKB harus tetap Islam ahlussunnah wal jamaah. Di luar itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mendadak tidak dapat menghadiri acara penutupan muktamar. Muhaimin mengungkapkan, kondisi kesehatan Prabowo tidak memungkinkan untuk hadir dalam penutupan muktamar. &rdquo;Beliau titip salam untuk semuanya,&rdquo; katanya. Di sisi lain, ketika ditanya mengenai adanya wacana muktamar tandingan PKB pada 2&ndash;3 September nanti, Muhaimin menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum yang memberikan keleluasaan agenda muktamar tandingan. &rdquo;Itu liar,&rdquo; tegasnya. Dia menegaskan, partainya tidak akan terpengaruh dengan muktamar tandingan tersebut. &rdquo;Tidak kita anggap.&rdquo; Rencana muktamar tandingan itu diungkapkan Sekretaris DPP PKB Malik Haramain dalam keterangan pers di Hotel Mahogany, Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8) malam. Dilansir Jawa Pos Radar Bali, Malik menyampaikan bahwa muktamar itu bakal diadakan pada 2&ndash;3 September di Jakarta. Dia mengklaim keputusan mengadakan muktamar adalah mandat dari DPC dan DPW PKB se-Indonesia. Mandat tersebut akan disampaikan ke PBNU untuk mendapat restu. Bila keputusan itu disetujui PBNU, pihaknya segera menyelenggarakan muktamar PKB. Malik menegaskan, muktamar yang digelar Muhaimin di Nusa Dua, Bali, tidak sah dan cacat hukum. Sebab, berdasar mukernas PKB pada 23 Juli lalu, muktamar bakal diadakan akhir tahun setelah perhelatan pilkada serentak. Namun, dalam perjalanannya kubu Muhaimin malah mempercepat pelaksanaan muktamar. (tyo/c14/oni)

Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum (Ketum) PKB. Sementara itu, Ma’ruf Amin sebagai ketua Dewan Syura PKB.

Hasil Muktamar PKB: Cak Imin Ketua Umum, Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/IMG_7116-4056522683.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Rio Feisal/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Rio Feisal/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Muhaimin Iskandar mengaku tidak terlalu berambisi kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menyerahkan sepenuhnya kepada hasil Muktamar ke-6. "Tentu semua itu pada porsi. Muktamar itu kan mengakhiri masa jabatan saya, tergantung apakah pertanggungjawaban saya selama 5 tahun ini diterima atau tidak," kata Muhaimin di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (23/8). Muktamar VI PKB digelar pada 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua, Bali. Hari ini Muhaimin bersama pengurus inti PKB dan dan ratusan kader berangkat bersama dari Jakarta. Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, di dalam Muktamar akan ada pandangan umum dan evaluasi terhadap kinerja PKB 5 tahun terakhir. Nantinya akan ditarik kesimpulan. "Pada dasarnya saya pasrah apapun yang menjadi pilihan-pilihan cabang PKB, saya ikut," jelas Muhaimin. Dia menyatakan tidak terlalu berambisi menjadi ketua umum lagi. Namun, Muhaimin tidak juga menyatakan menolak menjadi ketua umum untuk 5 tahun ke depan. "Saya juga tidak berambisi karena menjadi ketum itu adalah tugas berat yang bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab sehingga saya menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh DPC," pungkasnya.

Muhaimin Iskandar mengaku tidak terlalu berambisi kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Muhaimin Iskandar Mengaku Tak Berambisi Lagi Jadi Ketua Umum PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/14/JKT-2-PELUNCURAN-LOGO-MUKTAMAR-PKB-FED-3JPG-1288859644.jpg" alt="Dari kiri Sekretaris SC Syaiful Huda Sekjen PKB Hasanudin Wahid Ketua SC Faizol Riza Ketua OC Cucun Syamsul Rizal Sekretaris OC Zainul munasicin saat Rapat Panitia Muktamar PKB 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Sekretaris SC Syaiful Huda Sekjen PKB Hasanudin Wahid Ketua SC Faizol Riza Ketua OC Cucun Syamsul Rizal Sekretaris OC Zainul munasicin saat Rapat Panitia Muktamar PKB 2024 di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Salah satu agenda muktamar adalah pemilihan ketua umum. Selama ini PKB diidentik dengan Muhaimin Iskandar. Kini mulai muncul kader PKB untuk menjadi calon pemimpin di partai yang dekat dengan para nahdliyin tersebut, yaitu Abdul Rochman. Muncul pria yang biasa disapa Gus Adung itu membuat Muktamar PKB semakin dinamis. Dengan bekal pengalaman sebagai Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor periode 2015-2024, Adung mengaku telah mendapatkan restu dari para kiai untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum agar PKB bisa segera dibenahi secepatnya. "Semua tahu kepemimpinan PKB saat ini kian memprihatinkan dan mendesak untuk ditata kembali. Muktamar VI di Bali menjadi momentum tepat untuk mengembalikan PKB yang lebih bermarwah dan sejalan dengan garis perjuangan para kiai NU. PKB tidak bisa dilepaskan dari kiai karena mereka sebenarnya yang mendirikan dan turut mengawal," ujar Gus Adung di Jakarta pada Kamis (22/8). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/WhatsApp-Image-2024-08-22-at-163057-937733671.jpeg" alt="Abdul Rochman. (Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Abdul Rochman. (Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> Kader PKB kelahiran Jombang itu mengungkapkan, selain dari para kiai, dukungan untuk memimpin PKB telah diperoleh dari sejumlah cabang dan para mantan anggota Ansor yang berkiprah di PKB. Bekal dukungan itu Gus Adung optimistis untuk ikut kontestasi di Muktamar PKB. Menurut dia, selama ini para kader banyak yang tidak berani bersuara karena gaya kepemimpinan di PKB yang jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. "PKB harus dikembalikan semangat seperti saat para kiai mendirikan 1998 lalu yakni sebagai partai yang terbuka, modern dan reformis. Jangan sekali-kali kita khianati dan melenceng dari jalur perjuangan tersebut. Tanpa itu, PKB hanya terlihat besar dari luar saja tapi hakikatnya rapuh dan menuju arah kemunduran," tandas Adung. Adung mengajak para pengurus dan kader PKB menjadikan Muktamar VI sebagai forum yang demokratis untuk mengevaluasi sekaligus mencari solusi guna membenahi partai ke depan. Untuk itu, menurut mantan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini merumuskan ulang garis perjuangan PKB agar sesuai dengan prinsip dan idealisme saat didirikan adalah sebuah keniscayaan. Adung yang juga mantan Ketua Umum PMII Cabang Ciputat ini siap membawa PKB ke depan sebagai partai yang berpegang teguh pada garis perjuangan, dekat dengan para kiai sekaligus adaptif dengan perkembangan zaman. "Kita harus wujudkan PKB ini sebagai partai yang terbuka untuk siapa saja, tidak antikritik, tidak otoriter dan tidak dipimpin dengan cara-cara yang arogan, bahkan dengan nafsu kekuasaan yang tak terbatas," tandasnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar VI di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Salah satu agenda muktamar adalah pemilihan ketum.

Berbekal Pengalaman Sekjen GP Ansor, Abdul Rochman Siap Hadapi Cak Imin di Muktamar PKB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/PSI-sowan-ke-PKB-Dery-Ridwansah-8JPG-1257091578.jpg" alt="Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep silaturahim ke Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. Selasa (6/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep silaturahim ke Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, di Kantor DPP PKB, Jakarta. Selasa (6/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Dukungan kepada Muhaimin Iskandar untuk memimpin kembali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menguat. Terlebih, PKB akan menggelar Muktamar ke-6 di Bali pada 24&ndash;25 Agustus 2024. Ketua DPC PKB Jakarta Timur M. Fuadi Luthfi mengatakan, jajarannya telah&nbsp;menggelar Rapat Pleno pada Minggu (18/8). Hasilnya sepakat untuk mendukung kembali Muhaimin. Menurut Fuadi, di bawah kepemimpinan Muhaimin, PKB semakin solid dan berkembang menjadi partai Islam terbesar yang modern dan mampu bertransfomasi terhadap perkembangan zaman. Karena itu, pihaknya berharap kerja partai ini bisa dilanjutkan. &ldquo;Karena itu, DPC PKB Jakarta Timur dengan bulat memutuskan medukung Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB periode 2024&ndash;2029,&rdquo; ujar Fuadi. Anggota DPRD terpilih DKI Jakarta 2024&ndash;2029 tersebut menyampaikan, ada sejumlah bukti keberhasilan PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin. Di antaranya berhasil menaikkan perolehan kursi DPR RI dari 58 menjadi 68 kursi. Jumlah perolehan suara PKB secara nasional juga bertambah secara signifikan menjadi 16.115.655 suara sehingga menempatkan PKB ke posisi 4 besar di Pemilu Legislatif 2024. Di banyak daerah, suara PKB juga naik signifikan. Di Jakarta misalnya, untuk kali pertama perolehan suara PKB naik signifikan. Pada Pemilu 2019, PKB Jakarta hanya meraih 308.212 suara atau 4,7 persen dan hanya meraih 5 kursi DPRD DKI Jakarta. Tetapi pada Pemilu 2024, suaranya naik menjadi 470.682 suara atau 9, 4 persen. Dengan kenaikan suara tersebut, PKB Jakarta berhasil meraih 10 kursi DPRD. Selain itu, PKB Jakarta berhasil menempatkan 2 kader terbaik duduk di kursi DPR RI dari Dapil 1 Jakarta Timur dan Dapil 2 Jakarta Selatan.&nbsp; &ldquo;Raihan 2 kursi DPR RI dari Jakarta prestasi luar biasa, karena ini untuk pertama kali sejak PKB Jakarta berdiri. Di beberapa Dapil, PKB Jakarta juga berhasil pecah telor. Termasuk di Dapil 5 dan Dapil 6 Jaktim,&rdquo; tutur Fuadi.&nbsp; Selain itu, kepemimpinan Muhaimin dinilai visioner dalam membawa PKB menjadi partai modern, partai yang lebih solid, profesional, dan memiliki masa depan cerah.&nbsp; &ldquo;Seperti Gus Muhaimin sampaikan, raihan PKB di Pemilu 2024 adalah target antara untuk meraih keberhasilan berkelanjutan di Pemilu 2029. Raihan kursi DPR di Pemilu 2024 ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah partai,&rdquo; imbuh Fuadi.

Menjelang Muktamar Bali, dukungan bagi Muhaimin Iskandar untuk kembali memimpin PKB bertambah, kali ini dari Jakarta Timur.

Jelang Muktamar Bali, Dukungan Bagi Muhaimin untuk Pimpin Kembali PKB bertambah, Kali ini dari Jaktim   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-3JPG-2885406569.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Status bakal calon wakil presiden (bacawapres) tak lantas membuat Muhaimin Iskandar lolos dari pemeriksaan KPK. Hari ini (5/9) ketua umum PKB itu diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 2012 di Kemenakertrans. Kasus tersebut terjadi saat Muhaimin masih menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans). &rdquo;Siapa pun yang keterangannya dibutuhkan tim penyidik KPK pasti kami panggil sebagai saksi untuk memperjelas perbuatan para tersangka,&rdquo; ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi kemarin (4/9). Ali meminta para saksi kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik KPK. &rdquo;Besok (hari ini, Red) ditunggu saja,&rdquo; katanya. KPK berharap para saksi hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang terkirim. KPK memastikan mengirimkan surat panggilan pemeriksaan terhadap Cak Imin &ndash;panggilan Muhaimin Iskandar&ndash; sebagai saksi sejak jauh-jauh hari. Bahkan jauh sebelum deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres-cawapres. Karena itu, KPK meyakini para saksi, termasuk Cak Imin, sudah menerima surat panggilan tersebut. KPK saat ini menyidik kasus baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenakertrans. Pengadaan sistem proteksi TKI tersebut diduga merugikan keuangan negara yang jumlah pastinya masih dihitung. Kemarin KPK memanggil mantan Dirjen Pembinaan Penempatan TKI dan Transmigrasi Reyna Usman sebagai saksi. Reyna kini menjabat wakil ketua DPW PKB Bali. Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, langkah KPK menangani kasus korupsi di Kemenakertrans pada 2012 harus didukung. Namun, kasusnya bukan hanya dugaan korupsi hotline TKI. &rdquo;Bukan hanya soal software, komputer dll yang membuat hotline tidak bisa dihubungi TKI,&rdquo; jelasnya. Temuan MAKI, ada juga soal dugaan suap asuransi TKI. Uang para TKI yang kini disebut pekerja migran Indonesia (PMI) diambil Rp 400 ribu untuk mendapatkan asuransi terbaik. &rdquo;Tapi, ternyata malah mendapat asuransi ranking III. Bukan ranking I,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, perlu didalami KPK apakah ada komisi yang mengalir kepada pejabat tertentu untuk memilih perusahaan asuransi ranking ketiga ini. Memang, dalam dunia asuransi, pemberian komisi adalah hal biasa. &rdquo;Tapi, kalau untuk pemerintah, pejabat tentu tidak diperbolehkan,&rdquo; tegasnya. Dia menduga ada pejabat yang mengarahkan agar perusahaan yang terpilih bukan yang terbaik. Hal tersebut perlu didalami. &rdquo;Apakah pejabat eselon I atau lebih tinggi lagi,&rdquo; tandasnya. (lum/far/tyo/wan/idr/elo/c7/c14/oni)

Status bakal calon wakil presiden (bacawapres) tak lantas membuat Muhaimin Iskandar lolos dari pemeriksaan KPK.

Hari Ini KPK Periksa Muhaimin sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/02/Screenshot_20230902-160337-2249302762.jpg" alt="Postingan Cak Imin yang bikin heboh netizen setelah ia didapuk sebagai cawapres Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Postingan Cak Imin yang bikin heboh netizen setelah ia didapuk sebagai cawapres Anies Baswedan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Setelah didapuk sebagai cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar membuat heboh di Instagram pribadinya @cakiminnow lantaran postingannya yang disinyalir mengandung guyonan satir. Dalam postingannya tersebut, Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengunggah foto dirinya sedang tertawa lepas menghadap ke kamera dengan latar tulisan 'Beda Cuaca Aja Sakit, Apalagi Beda Perasaan'. Belum diketahui apa makna foto yang diunggah Cak Imin tersebut karena tidak disertai&nbsp;caption. Tentu saja postingan itu langsung menjadi perhatian para netizen. Sebagian dari mereka memperingatkan Cak Imin, terutama para pendukung Prabowo. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012906947/muhaimin-iskandar-akan-dampingi-anies-baswedan-sebagai-cawapres-segini-harta-kekayaan-yang-dimiliki-cak-imin">Muhaimin Iskandar akan Dampingi Anies Baswedan Sebagai Cawapres, Segini Harta Kekayaan yang DImiliki Cak Imin</a> "loh kok jadi begini gus, awas nanti endingnya buruk..ingat pasti #prabowopresiden," ujar akun @sus_iwardani. "gus jangan menyimpang, ingat kamu tuh dukung pak prabowo, janji itu hutang loh...tetep pilih #prabowopresiden," tulis akun @mari_aelfira. Ada juga netizen yang memperingatkan bahwa pengkhianatan itu dilarang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012906891/cak-imin-dulu-baru-anies-baswedan-bersama-surya-paloh-tiba-di-hotel-majapahit-surabaya">Cak Imin Dulu, Baru Anies Baswedan Bersama Surya Paloh Tiba di Hotel Majapahit Surabaya</a> "dalam islam mengajarkan pengkhianatan itu tidak baik gus...," ungkap akun @laufatul_jannah. "gus pengkhianatan itu tidak baik," timpal akun @tauf.ik3518 Meskipun demikian, ada juga netizen yang tetap setia mendukung Muhaimin Iskandar. "Bismillahirrahmanirrahim..Al Fatihah buat guru saya sekaligus panutan saya dan keluarga Alm. Gusdur. amiin...," ujar akun @mifa_wong_deso. "Gus Imin Yes," tegas akun @asrun_taurenta. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012906856/alasan-nasdem-memilih-cak-imin-perkuat-dukungan-anies-baswedan-di-jawa-tengah-dan-jawa-timur">Alasan Nasdem Memilih Cak Imin, Perkuat Dukungan Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur</a> Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan dideklarasikan sebagai Capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu (2/9). Deklarasi tersebut dilangsungkan di Hotel Majapahit, Surabaya. Hotel tersebut dipilih karena menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. &ldquo;Tentu pilihan Hotel Majapahit atau di masa lalu dikenal dengan Hotel Yamato mempunyai arti tersendiri. Di situlah arek-arek Suroboyo menunjukkan aksi heroik dengan merobek bendera Belanda agar Merah Putih bisa berkibar di Nusantara,&rdquo; ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda.

Cak Imin mengunggah fotonya sedang tertawa lepas menghadap ke kamera dengan latar tulisan 'Beda Cuaca Aja Sakit, Apalagi Beda Perasaan'.

Didapuk Jadi Cawapres, Cak Imin Posting 'Beda Cuaca Aja Sakit, Apalagi Beda Perasaan'

pkb <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-3JPG-2885406569.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masuknya nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai kandidat cawapres yang digandeng Anies Baswedan menimbulkan beragam reaksi di koalisi partai itu. Sebagaimana diketahui, sebelumnya PKB tergabung dalam koalisi yang mengusung Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Koalisi itu semua terdiri atas Gerindra dan PKB. Lantas berkembang dengan masuknya Golkar dan PAN. Dengan munculnya nama Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies Baswedan tidak diketahui oleh Prabowo Subianto. Sepengetahuannya, koalisi solid. &rdquo;Saya sendiri belum dengar rencana itu,&rdquo; ujarnya di kantor DPP Partai Golkar tadi malam. PKB memang berada dalam satu koalisi yang sama dengan Gerindra, PAN, dan Golkar. Meski belum tahu, Prabowo mengungkapkan, perubahan sikap adalah bagian dari kultur politik di Indonesia. &rdquo;Ya, memang beginilah kultur demokrasi kita,&rdquo; imbuhnya. Karena itu, Prabowo mengaku santai dengan perkembangan apa pun. Lantas, bagaimana dengan proses pemilihan cawapres? Mantan Danjen Kopassus tersebut menegaskan masih berproses dan menunggu saat yang tepat. &rdquo;Wakil presiden saatnya ada,&rdquo; katanya. Di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan tidak kaget dengan informasi yang beredar soal kesepakatan Nasdem-PKB mengusung Anies-Muhaimin. Dalam politik, menurut dia, hal itu sudah biasa. Soal kelanjutan koalisi, Airlangga menjelaskan, akan ada pembicaraan lanjutan. &rdquo;Nanti akan ada pembicaraan,&rdquo; ujarnya. Sementara itu, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS Almuzammil Yusuf menegaskan sikap partainya belum berubah. Yakni tetap merujuk pada keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII untuk mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres. &rdquo;Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut,&rdquo; ujarnya tadi malam. Soal wakilnya, dia berpegang pada kesepakatan sebelumnya di dalam piagam koalisi. Yakni, penentuan cawapres diputuskan oleh Anies. Terpisah, juru bicara Anies, Sudirman Said, mengakui bahwa nama AHY sudah dipilih Anies dari hasil review dan pandangannya. Tugas itu dilaksanakan Anies sebagai bagian dari butir ketiga piagam koalisi yang memberi bacapres tugas untuk memilih pasangan. &rdquo;Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023,&rdquo; ujarnya. Namun, kata Sudirman, pimpinan partai merespons beragam. Ada yang menyetujui dan meminta segera ditetapkan, tapi ada pula yang enggan terburu-buru. &rdquo;Perbedaan pandangan antarpartai ini belum menemukan titik temu,&rdquo; imbuhnya. Karena belum terjadi kesepakatan, proses penentuan bacawapres tidak bisa diputuskan. (far/tyo/c9/oni)

Masuknya nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai kandidat cawapres yang digandeng Anies Baswedan menimbulkan beragam reaksi di koalisi

Anies Gandeng Cak Imin, Prabowo-Airlangga Tak Kaget PKB Tinggalkan Koalisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Cak-imin-PMII.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar adanya kajian terkait penghapusan pemilihan gubernur (Pilgub). Ia beralasan, Pilkada langsung tidak efektif karena menghabiskan anggaran dan pelaksanaannya melelahkan.  "Saya setuju harus dikaji secara mendalam, bahwa jabatan gubernur dengan pilkada langsung sangat tidak efektif. Karena kewenangannya dan programnya tidak sebanding dengan lelahnya pelaksanaan Pilkada secara langsung," kata Cak Imin di sela-sela acara Ijtima Ulama Jakarta di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).  Wakil Ketua DPR RI ini mengungkapkan, kompetisi Pilgub tidak sepenuhnya bersentuhan dengan rakyat. Dia menilai, justru kinerja Wali Kota dan Bupati yang bersentuhan langsung dengan rakyat.  "Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau gubernur masih ada lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD," ucap Cak Imin.  Bahkan, Cak Imin menyebut kinerja gubernur ke depan tidak diperlukan. Karena fungsi pengawasan bisa dilakukan kementerian.  "Ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian. Sehingga jabatan gubenur suatu hari mungkin tidak diperlukan," tegas Cak Imin.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal peghapusan pemilihan calon gubernur dan jabatan gubernur. Menurut Jokowi, untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas.  “Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi boleh-boleh saja tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” kata Jokowi usai mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2).  Jokowi juga menyebut, beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.  “Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Spend of control-nya yang harus dihitung semua,” pungkas Jokowi.

Hapuskan Pilgub, Muhaimin Ingin Gubernur Dipilih DPRD atau Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mendaftar partainya sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersamaan, Jakarta, Senin (8/8/2022). Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat mendaftar partainya sebagai peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara bersamaan, Jakarta, Senin (8/8/2022). Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna putih. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mendesak untuk segera ditetapkan menjadi Undang-Undang. Pasalnya, aturan tersebut diperlukan untuk melindungi pegawai rumah tangga (PRT) serta menjamin hak mereka sebagai pekerja.  Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengakui, pembahasan RUU PPRT sejauh ini memang mengalami stagnasi. Karena itu, ia mendorong agar pembahasan dan pengesahannya segera dilakukan di tengah maraknya insiden kekerasan dialami PRT.  "Bicara menyangkut UU PPRT yang telah sekian lama stagnan pembicarannya baik di level pemerintah maupun di level DPR ini perlu kita lihat secara utuh apa yang terjadi sehingga mengalami stagnasi pembahasan UU ART. Saya mendukung RUU ini segera disahkan," kata Cak Imin kepada wartawan, Selasa (20/12).  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut, pola hubungan kerja PRT dengan majikan tidak dapat disamakan dengan pola hubungan kerja industial. Menurutnya, pola hubungan kerja PRT dengan majikan menyatu dalam satu hubungan kultural.  Menurutnya, ada tiga aspek yang perlu diantisipasi terkait dengan urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Pertama menyangkut tata hubungan kultural yang menyatu dalam satu hubungan kerja. Kedua, menyangkut perlindungan dan pemberian hak-hak ART.  "Ini yang pokok dan perlu mendapat perhatian kita semua karena ini menjadi kebutuhan utama karena terjadi banyak penindasan, kekerasan, eksploitasi serta tidak dipenuhinya hak-hak mereka," tuturnya.  Ketiga, lanjut Cak Imin, menyangkut pola hubungan kerja. Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berujar, pola hubungan kerja PRT tentu berbeda dengan hubungan industrial.  "Karena kalau hubungan industrial (berkaitan dengan) patokan gaji dengan ketentuan yang ditanggung masing-masing. Kalau ART ini kan satu kesatuan dan hidup bersama dengan majikan. Tapi intinya kita dukung pembahasan dan penyelesaian bagi perlindungan pembantu rumah tangga," tukas Cak Imin.  Secara khusus, Cak Imin mengaku prihatin dengan banyaknya insiden kekerasan yang mengalami kekerasan dari majikan. Seperti yang dilakukan seorang majikan berinisial I kepada sang PRT bernama Siti Khotimah, di Jawa Tengah.  Sebelumnya kasus serupa juga menimpa PRT berinisial SHK di Jaksel. Polisi pun menangkap pasangan suami istri (pasutri) berinisial SK (68) dan MK (64) selaku majikan yang menganiaya SHK di apartemen daerah Simprug, Jakarta Selatan.

Cak Imin Desak RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Segera Disahkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua umum pkb

Berita Terkini