<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/IMG_6234JPG-1305570526.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf akhirnya mencapai islah atau rekonsiliasi. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan yang diprakarsai para masyayikh dan mustasyar NU di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12).&nbsp; Pertemuan tersebut berlangsung khidmat, yang mempertemukan kedua pucuk pimpinan PBNU dalam satu meja, sehingga mengakhiri sengketa yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Sebagai jalan keluar terbaik, kedua belah pihak sepakat menyelenggarakan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) secara bersama-sama. &ldquo;Alhamdulillah, hari ini kita semua menjadi saksi sebuah peristiwa yang menyejukkan. Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam telah menyepakati bahwa solusi terbaik untuk jam&rsquo;iyah adalah melalui Muktamar bersama,&rdquo; kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf usai pertemuan. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari Musyawarah Kubro yang sebelumnya juga digelar di lokasi yang sama. Para masyayikh menilai, sengketa yang dipicu keputusan pemberhentian Ketua Umum oleh Rais Aam dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART NU, sehingga harus diselesaikan melalui jalan islah dan Muktamar yang legitimate dengan melibatkan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui proses negosiasi dan perdebatan yang cukup alot, namun tetap dijalankan dalam semangat persaudaraan (ukhuwah nahdliyah). Sejumlah tokoh sentral NU turut hadir dan menjadi penegas pentingnya pertemuan tersebut. Di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI yang juga Mustasyar PBNU, KH Ma&rsquo;ruf Amin.&nbsp; Dengan kesepakatan ini, silaturahim di Lirboyo secara resmi mengakhiri konflik internal PBNU. Kepemimpinan PBNU hingga Muktamar mendatang tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum. Sebagai tindak lanjut, PBNU akan segera membentuk Panitia Bersama untuk mempersiapkan penyelenggaraan Muktamar Ke-35 NU. &ldquo;Kesepakatan ini akan segera kami tindak lanjuti dengan pembentukan panitia Muktamar. Kita akan bersama-sama menyukseskan forum tertinggi jam&rsquo;iyah ini dengan damai dan bermartabat,&rdquo; pungkasnya.

Kiai Miftach dan Gus Yahya sepakat menggelar Muktamar ke-35 NU setelah mencapai islah di Lirboyo, Kediri.

Islah Tercapai di Lirboyo, Rais Aam PBNU dan Ketum Gus Yahya Sepakat Gelar Muktamar ke-35 NU Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/11/JKT_Kick-off-Hari-Santri-2025_Salman-Toyibi_-7JPG-3944577859.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menanggapi beredarnya surat pemecatan dirinya dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Gus Yahya menegaskan, surat yang beredar luas di media sosial itu bukan dokumen resmi yang dikeluarkan PBNU. "Walaupun draft sudah dibuat tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital dan apabila di cek di link di bawah surat itu, itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal," kata Gus Yahya dalam konferensi di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/11). Gus Yahya menegaskan, surat edaran yang menyebut memecat dirinya dari jabatan Ketua Umum tidak memenuhi ketentuan. Ia memastikan, surat tersebut tidak sah. "Sehingga surat itu memang tidak memenuhi ketentuan, dengan kata lain tidak sah dan tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi," tegasnya. Gus Yahya juga menyesalkan beredarnya surat tersebut. Ia menegaskan, jika surat tersebut diedarkan secara sah tidak seharusnya tersebar di media sosial WhatsApp. "Karena sebetulnya di dalam sistem digital yang kita miliki begitu satu dokumen itu selesai diproses jadi dokumen sah, otomatis akan diedarkan kepada penerima sebagaimana yang di address, yang dituju oleh surat yang bersangkutan melalui saluran digital," imbuhnya. Sebelumnya, beredar surat edaran PBNU nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. Surat itu menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak Rabu, 26 November 2025. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025.&nbsp;Dalam dokumen tersebut, PBNU menegaskan pencabutan jabatan dan kewenangan Gus Yahya sebagai Ketua Umum. &ldquo;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,&rdquo; demikian bunyi keputusan tersebut. Surat itu juga menegaskan bahwa seluruh hak, atribut, serta fasilitas yang melekat pada jabatan Ketua Umum tidak lagi dapat digunakan oleh Gus Yahya sejak waktu yang ditentukan. &ldquo;Maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,&rdquo; bunyi petikan surat itu.

Gus Yahya menegaskan bahwa surat pemecatan dirinya dari jabatan Ketua Umum PBNU tidak sah dan bukan dokumen resmi.

Gus Yahya Tegaskan Surat Pemecatan Dirinya Sebagai Ketua Umum PBNU Tidak Sah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/GU2qyV6NMe9RPra7LNtxljuPdpbI1Bep4wiJ0j35-1-3170996076.jpg" alt="Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Lukman Hakim Hamid di Kantor PBNU Jakarta, Minggu (23/11). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Lukman Hakim Hamid di Kantor PBNU Jakarta, Minggu (23/11). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menggelar silaturahmi dengan sejumlah alim ulama dari berbagai daerah di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11).&nbsp; Pertemuan ini digelar di tengah ramainya isu pemakzulan yang mencuat usai beredarnya dokumen tentang risalah Rapat Harian Syuriyah pada Kamis (20/11) yang disebut berisi permintaan agar dirinya mundur dari jabatan ketua umum.&nbsp; Berdasarkan pantauan JawaPos.com di Kantor PBNU Jakarta, silaturahmi alim ulama digelar secara tertutup di Lantai 8. Sesuai undangan, acara akan berlangsung pada pukul 19.30 WIB.&nbsp; Namun menurut informasi, silaturahmi alim ulama diawali makan malam terlebih dahulu dan diketahui baru dimulai pada pukul 20.30 WIB. Meski dikabarkan sudah mulai, sejumlah tokoh masih terlihat mendatangi Kantor PBNU.&nbsp; Seperti Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Lukman Hakim Hamid dan pengurusnya yang baru tiba pada pukul 20.49 WIB.&nbsp; Kemudian, disusul oleh Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah adalah KH. Ubaidullah Shodaqoh yang tiba di lokasi pada pukul 20.54 WIB. Adapun beberapa lainnya sudah berada di ruangan, termasuk Gus Yahya dan Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori. Kedatangan para alim ulama di Kantor PBNU di kawal ketat pihak pengaman. Bahkan dipastikan hanya para tamu undangan yang rerata menggunakan koko putih dan sarung yang bisa naik ke lantai 8. Berdasarkan informasi yang diperoleh JawaPos.com, tidak seluruh undangan hadir secara langsung di lokasi. Dari sebanyak 76 alim ulama yang diundang, beberapa diantaranya ikut bersilaturahmi secara daring, salah satunya seperti Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid.&nbsp; Untuk diketahui, Silaturahmi Alim Ulama yang digelar pada Minggu (23/11) malam digelar dengan tujuan untuk meminta nasihat serta doa demi menjaga keutuhan PBNU.&nbsp; Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya, di tengah dinamika dan isu internal yang berkembang saat ini. Ia memastikan amanah hasil Muktamar Ke-34 akan dijalankannya secara penuh selama lima tahun, sejak 2021 hingga 2026. Hal itu disampaikan usai dirinya mengadakan Rapat Koordinasi PWNU se-Indonesia di Surabaya, pada Sabtu (22/11).

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, gelar silaturahmi dengan alim ulama di Jakarta, di tengah isu pemakzulan.

Gus Yahya Gelar Silaturahmi Alim Ulama di Tengah Isu Pemakzulan, Lukman Hakim Hamid dan Sejumlah Pengurus PWNU Ikut Hadir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/Screen-Shot-2025-11-23-at-113920-3213140722.png" alt="Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional di Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah menjadi sorotan setelah munculnya desakan agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur dari jabatannya. Kondisi ini memunculkan polemik di tengah kalangan nahdliyin. Akademisi sekaligus ulama muda NU di Australia, Nadirsyah Hosen atau yang akrab disapa Gus Nadir menilai, kondisi organisasi tengah mengalami persoalan serius, terutama terkait hubungan pucuk pimpinan PBNU dengan sejumlah pengurus inti. Gus Nadir menyinggung adanya konflik internal yang membuat organisasi berjalan tidak semestinya. Dalam kritiknya, Gus Nadir menyebut hubungan antara Gus Yahya dengan pengurus lain tidak berjalan harmonis. Ia menyinggung hubungan Gus Yahya dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul dan Bendahara Umum (Bendum) Gudfan Arif Ghofur yang sudah tidak sejalan sejak lama. Bahkan, Gus Yahya juga disebut tidak menjalin hubungan harmonis dengan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. &ldquo;Jam'iyyah ini sedang berjalan terbalik. Ketua Umum berkonflik dengan Sekjen dan Bendum. Ketua Umum juga tidak akur dengan Rais 'Am,&rdquo; kata Gus Nadir dalam unggahan pada media sosial Instagram, Minggu (23/11). Menurutnya, ketidakharmonisan tersebut telah menghambat sinergi organisasi yang seharusnya berjalan kolektif dan sesuai mekanisme AD/ART. Gus Nadir juga menyoroti ketidaksinkronan antara pucuk pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU. Ia memaparkan bahwa persoalan bukan hanya terjadi pada level Ketua Umum, tetapi juga merembet kepada posisi lain dalam struktur PBNU. &ldquo;Sementara Rais 'Am sendiri tidak sreg dengan Katib 'Am (yang kebetulan masih keluarga dekat Ketum). Akhirnya, surat resmi Syuriyah hanya ditandatangani Rais 'Am. Surat Tanfidziyah hanya diteken Ketum," paparnya. Ia mengingatkan, tata kelola organisasi seharusnya mengikuti aturan yang berlaku. Karena itu, tidak heran surat hasil rapat Pengurus Harian Syuriah yang meminta Gus Yahya mundur dari jabatan Ketum hanya ditandatangani oleh Rais Aam PBNU. &ldquo;Padahal aturan mengharuskan empat tanda tangan: Rais 'Am, Katib 'Am, Ketum, dan Sekjen,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Menurut Gus Nadir, ketika prosedur dasar organisasi saja tidak dijalankan, maka itu menunjukkan adanya persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar miskomunikasi. Dalam kritiknya, ia menggambarkan PBNU bukan hanya macet secara organisasi, tetapi sudah tidak berfungsi.&nbsp; &ldquo;Ini bukan lagi soal organisasi yang macet. Ini soal mesin yang mati dan dibiarkan karatan selama berbulan-bulan," ujar Gus Nadir.&nbsp; Ia menilai, kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan jamaah Nahdliyin menjadi terabaikan. Akibat konflik dan disfungsi organisasi itu, masing-masing kubu di PBNU berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.&nbsp; &ldquo;Masing-masing kubu berjalan sendiri. Jama'ah Nahdliyin bergerak tanpa arahan, tanpa bimbingan, tanpa kepemimpinan PBNU. Roda terkunci mati," tuturnya.&nbsp; Kondisi tersebut dinilai berbahaya bagi marwah organisasi besar seperti NU. Gus Nadir menilai, krisis yang terjadi bukan hanya menyangkut persoalan teknis organisasi, tetapi juga menyentuh prinsip dasar yang selama ini dijunjung NU.&nbsp; &ldquo;Wa ba'du, jam'iyyah ini sakit parah. Kehilangan marwah, kehilangan arah. Bukan melayani jama'ah, bahkan menggerakkan roda organisasi saja sudah tak sanggup. AD/ART sudah jadi dokumen mati,&rdquo; ucap Gus Nadir. Tak hanya menyinggung soal konflik struktural, Gus Nadir juga menyoroti pola kebijakan PBNU yang dinilai tidak sesuai dengan semangat perjuangan NU.&nbsp; &ldquo;Tagline ingin "menghidupkan kembali Gus Dur", nyatanya sikap kritis justru hilang sama sekali. Mengaku ingin "governing NU", tapi tata kelola PBNU sendiri remuk redam. Mengibarkan bendera khittah, malah tercebur dalam kubangan dukung-mendukung Pilpres.&rdquo; tegasnya.&nbsp; Ia juga menyinggung PBNU yang justru bersemangat soal akuisisi tambang, hingga mengundangan tokoh pro zionis. &ldquo;Mengaku berkhidmat untuk bangsa, malah gaduh sendiri soal tambang. Bicara ingin membangun peradaban dunia, tapi yang diundang justru tokoh zionis perusak peradaban," paparnya. Lebih lanjut, Gus Nadir merasa prihatin terhadap perjalanan Satu Abad NU yang justru dilalui dengan persoalan serius.&nbsp; &ldquo;Satu Abad NU bukan dirayakan dengan kejayaan, tapi dilewati dengan perih dan prihatin yang menyesakkan dada," pungkasnya.

Gus Nadir menyoroti konflik internal di PBNU yang berdampak pada pengelolaan organisasi, dan jamaah.

Gus Nadir: Ketum PBNU Berkonflik dengan Sekjen dan Bendum, Serta Tidak Akur dengan Rais Aam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/29/59_mayo-3701515230.jpg" alt="BUKA ACARA: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (dua dari kanan) bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kiri) di Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Minggu (28/1)." width="100%">
<figcaption>BUKA ACARA: Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (dua dari kanan) bersama Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar (kiri) di Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Minggu (28/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Peringatan Harlah Ke-101 NU di Jogjakarta bisa jadi tidak seramai Harlah Satu Abad NU di Sidoarjo tahun lalu. Namun, tetap saja harlah NU kali ini menyita banyak perhatian. Sebab, pelaksanaannya berdekatan dengan Pemilu 2024. Secara resmi, panitia Harlah Ke-101 NU sudah mengumumkan perincian rangkaian kegiatan hingga puncaknya pada Rabu (31/1) nanti. Dari paparan tersebut, tidak ada agenda yang secara spesifik membahas politik, khususnya Pemilu 2024. Tapi, bukan NU namanya jika tidak menghadirkan kejutan-kejutan. Perincian kegiatan selama peringatan harlah NU itu disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Harlah Ke-101 NU Syarif Munawi. Seluruh rangkaian inti dari Harlah Ke-101 NU dipusatkan di Kota Gudeg, Jogjakarta. Diawali dengan istighotsah atau doa bersama di Pesantren Sunan Pandanaran kemarin siang (28/1). Secara kalender Hijriah, NU lahir pada 16 Rajab 1344 H. Ditarik saat ini, 16 Rajab jatuh pada 28 Januari. Syarif mengatakan, istighotsah dipimpin langsung oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori. Kemudian, diisi mauidzah hasanah oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar. Kegiatan tersebut diikuti warga dan pengurus NU Bantul, para kiai pesantren di Bantul, serta santri Pondok Pesantren Sunan Pandanaran. &rdquo;Kegiatan doa bersama digelar untuk memohon pertolongan Allah bagi kemaslahatan NU dan Indonesia,&rdquo; katanya. Pada hari kedua (29/1) digelar Halaqah Nasional Strategi Peradaban Nahdlatul Ulama. Acara itu menghadirkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. PBNU juga akan menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) NU di Hotel Melia Purosani, Jogjakarta, Selasa (30/1). &rdquo;Kegiatan Konbes NU kali ini akan fokus membahas peraturan perkumpulan (perkum) yang mengatur dasar dan wewenang pembahasan dan penetapan hukum,&rdquo; jelasnya. Perkum yang akan dibahas, antara lain, soal pengelolaan fasilitas kesehatan. Kemudian, penyempurnaan perkum tentang permusyawaratan dan pengukuran kinerja. Puncak Harlah Ke-101 NU dilaksanakan Rabu (31/1) di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Jogjakarta, rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memberikan pidato sambutan pada acara istighotsah di Pesantren Sunan Pandanaran kemarin siang. Dia mengatakan, NU adalah kendaraan untuk satu perjuangan raksasa. Di mana perjuangan itu dari waktu ke waktu membutuhkan kekuatan yang semakin besar untuk menjalaninya. Karena itu, Gus Yahya mengajak para kader muda NU, khususnya para santri untuk tidak menunda-nunda belajar tentang NU. &ldquo;Karena para santri ini semua pada saatnya nanti kan menjadi pemimpin-pemimpin NU,&rdquo; katanya. Sementara itu, tokoh NU yang juga Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menyampaikan, harlah kali ini menjadi momentum untuk meneguhkan legasi atau warisan NU yang sudah dibangun selama ini. Dimulai dari warisan paham keagamaan ahlusunah waljamaah (aswaja). Bagi dia, aswaja mampu menghadirkan keberagamaan yang moderat, toleran, dan seimbang. Tidak ekstrem ke kanan (radikal) atau ke kiri (liberal). Dengan begitu, bisa menciptakan situasi keberagamaan yang rukun berdampingan. (wan/lum/c7/oni)

Peringatan Harlah Ke-101 NU di Jogjakarta bisa jadi tidak seramai Harlah Satu Abad NU di Sidoarjo tahun lalu.

Peringatan Harlah Ke-101 NU Diawali Istighotsah, Tak Ada Agenda Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/r20_jadikan.jpg" alt="KOLABORASI: Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed Al Issa di Nusa Dua Bali, kemarin (1/11). (PBNU)" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf bersama Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed Al Issa di Nusa Dua Bali, kemarin (1/11). (PBNU)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Forum Religion of Twenty (R20), salah satu side event menjelang penyelenggaraan KTT G20, berlangsung hari ini hingga besok (2–3 November). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sebagai penggagas menegaskan bahwa R20 adalah gerakan global untuk menghasilkan solusi atas persoalan dunia dari pandangan agama.  Gus Yahya bersyukur Presiden Joko Widodo selaku ketua G20 periode sekarang menyetujui pelaksanaan R20 menjadi bagian dari side event G20. ”Kami ingin kegiatan R20 ini diadopsi dan jadi agenda (tetap, Red) G20 dari tahun ke tahun,” tuturnya kemarin (1/11).  R20, lanjut dia, berupaya mengumpulkan para pemimpin agama dunia. Bersama-sama, mereka membangun dialog yang jujur dan lugas mengenai dua topik mendasar. Salah satunya menyikapi realitas problem relasi komunal antarkelompok agama yang berbeda. Pada kenyataannya, kata Gus Yahya, kondisi itu masih menjadi situasi yang sangat problematis dalam berbagai krisis di dunia.  Berikutnya, bagaimana para pemuka agama dapat mengembangkan visi tentang agama. Dengan begitu, ada sumber solusi atas berbagai permasalahan global. ”Gagasan diadakannya konferensi para pemuka agama internasional ini dikembangkan PBNU tepat setelah kongres nasional Desember (2021) lalu,” jelasnya.  Dia mengakui, usaha menghasilkan gerakan global dalam R20 bukan hal sepele. Karena itu, pihaknya menggandeng Liga Muslim Dunia (Muslim World League/MWL). Dia berharap, dengan sumber daya dan jaringan Liga Muslim Dunia, upaya membuat gerakan global itu bisa terwujud. ”MWL merupakan entitas terpenting dengan predikatnya sebagai organisasi Islam internasional,” katanya.  Sekjen Liga Muslim Dunia Syekh Mohammed Al Issa menyambut baik kolaborasi R20 tersebut. ”Dari Bali, akan ada aksi nyata mewujudkan perdamaian antar pemeluk agama,” ujarnya.  R20 pada hari ini dan besok dihadiri lebih dari 400 undangan dari dalam dan luar negeri. Mereka adalah para pemimpin agama, sekte, dan aliran kepercayaan dari berbagai negara dengan jutaan pengikut.

R20 Jadikan Agama Sumber Solusi Permasalahan Global