<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/RcxWmnACq0t8VWZhFb6tAFA7hFD4Br51GSznUszC-1-861329480.jpg" alt="Ketum PBNU Gus Yahya menyatakan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sekjennya, Gus Ipul, saat memberi keterangan pada wartawan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketum PBNU Gus Yahya menyatakan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Sekjennya, Gus Ipul, saat memberi keterangan pada wartawan di Surabaya, Minggu (23/11). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. &ldquo;Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam&rsquo;iyah Nahdlatul Ulama ini,&rdquo; katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/12/2025). Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya. Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni. &ldquo;Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU... serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016891451/tak-pecat-gus-yahya-dari-jabatan-ketum-pbnu-justru-lengserkan-gus-ipul-dari-jabatan-sekjen">Tak Pecat Gus Yahya dari Jabatan Ketum, PBNU Justru Lengserkan Gus Ipul dari Jabatan Sekjen</a> Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri. &ldquo;Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,&rdquo; kata dia. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016896811/gus-yahya-paparkan-road-map-nu-2025-2050-untuk-hadapi-tantangan-global-di-tengah-isu-pemecatan-dirinya">Gus Yahya Paparkan Road Map NU 2025-2050 untuk Hadapi Tantangan Global di Tengah Isu Pemecatan Dirinya</a>Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy&rsquo;ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar. &ldquo;Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam&rsquo;iyah ini mundur 100 tahun,&rdquo; kata dia. Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal. &ldquo;Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,&rdquo; kata dia. Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu. &ldquo;Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,&rdquo; ujarnya. &nbsp; Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua

Gus Yahya Sebut Dirinya Terbuka untuk Islah, Begini Penjelasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/Screenshot_20230930_171649_Instagram-1472286583.jpg" alt="Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf melarang semua pihak membawa nama NU dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. "Prinsipnya, apapun tindakan dukung mendukung dalam Pilpres mendatang ini tidak boleh membawa-bawa NU, apalagi pengurusnya. Misal, atas nama NU saya mendukung calon ini, calon itu. Tidak boleh," ujarnya ditemui usai konferensi pers terkait situasi konflik Palestina dan Israel di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa. Kendati demikian ia mengatakan PBNU tidak melarang warganya untuk berpartisipasi untuk memberikan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden. "Kami tidak bisa menghalangi hak pribadi-pribadi untuk berpartisipasi, itu silakan. Tapi tidak boleh mengatasnamakan NU," ucap Gus Yahya, demikian ia biasa disapa. Terkait keputusan Yenny Wahid yang menyatakan dukungannya kepada pasangan calon presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024, Gus Yahya mengaku belum mengetahui posisi dukungan Yenny Wahid terhadap pasangan itu. "Kalau memang posisinya resmi, misalnya jadi tim sukses, itu ada aturan-aturan. Tapi kalau cuma pribadi tidak jadi apa-apa, hanya sebagai rakyat, ya kita tidak bisa halangi toh," tuturnya. Saat ini&nbsp;Yenny Wahid merupakan pengurus aktif di organisasi PBNU sebagai Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU 2022-2027. Dalam kesempatan itu Gus Yahya menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengundang makan bersama tiga calon presiden di istana. "Saya apresiasi betul inisiatif dari Pak Presiden (Jokowi) melakukan itu. Ini untuk perlihatkan juga kepada rakyat bahwa ini adalah elit-elit pemimpin, seharusnya dengan begitu di antara mereka semua juga ada kesadaran bahwa apapun yang terjadi mereka terus kerja sama satu sama lain," tuturnya. Oleh karena itu Gus Yahya juga mengajak masyarakat untuk menyambut pesta demokrasi dengan santai tanpa meributkan soal perbedaan pilihan politik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013205657/ribuan-orang-tua-di-surabaya-lulus-soth-cegah-stunting-lewat-perbaikan-pola-asuh">Ribuan Orang Tua di Surabaya Lulus SOTH, Cegah Stunting lewat Perbaikan Pola Asuh</a> Ia menyampaikan pesan untuk tiga calon presiden yang akan berkompetisi di pilpres 2024 agar takut kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menyayangi rakyat. "Takutlah kepada Tuhan dan sayangi rakyat ini," ucap Gus Yahya. (*)

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf melarang semua pihak membawa nama NU dalam ajang Pilpres

Ketua Umum PBNU Larang Semua Pihak Bawa Nama NU dalam Ajang Pilpres 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/Screenshot_2023-09-15-14-42-59-714-edit_comgoogleandroidgm-384536816.jpg" alt="Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (dua dari kiri) memberikan penjelasan kepada media di kantor PBNU Jakarta (15/9)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (dua dari kiri) memberikan penjelasan kepada media di kantor PBNU Jakarta (15/9).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Sejumlah organisasi masyarakat ikut merespons polemik pertanahan di Rempang, Kepulauan Riau. Sebelumnya Muhammadiyah merespon kejadian tersebut. Menyusul berikutnya respon serupa disampaikan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pengurus PBNU meminta pemerintah mengutamakan musyawarah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/012967621/dpr-desak-kabareskrim-turun-tangan-berantas-mafia-tambang-di-sumsel">DPR Desak Kabareskrim Turun Tangan Berantas Mafia Tambang di Sumsel</a> Sikap tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Jumat (15/9). Dia menjelaskan kegiatan investasi harus dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya masyarakat di lokasi atau tempat investasi tersebut. Dia menegaskan masyarakat tidak boleh menjadi korban pembangunan atau investasi. &rsquo;&rsquo;Seperti kasus Rempang itu kan ada investasi di tempatkan di sana. Kemudian timbul masalah dengan masyarakat di lingkungan setempat,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia menegaskan investasi harus dikembalikan kepada tujuan asalnya. Yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Gus Yahya mengakui bahwa pembangunan Rempang Eco City merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). Dia menuturkan proyek atau program tersebut harus mengedepankan kesentosaan masyarakat. Dia menegaskan kesentosaan dari masyarakat harus dijadikan nomor satu. Dia mengatakan sejak awal NU tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berbuntut kerusuhan tersebut. &ldquo;Jadi, tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sejak awal sehingga sebelumnya kami tidak punya antisipasi dan kami tidak terlibat sama sekali dalam proses eksekusi dari kebijakan investasi itu,&rdquo; imbuhnya. Pada kesempatan itu juga disampaikan lima butir pandangan PBNU. Diantaranya adalah PBNU meminta dengan sungguh-sungguh kepada pemerintah, untuk mengutamakan musyawarah dan menghindarkan pendekatan koersif. PBNU juga berpendapat bahwa tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, maka hukum pengambilalihan tanah oleh pemerintah adalah haram. Keputusan ini hasil dari Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi&rsquo;iyah pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012967632/pimpinan-pln-unit-pangkep-bungkam-ketika-data-pajak-penerangan-jalan-pelanggan-diminta">Pimpinan PLN Unit Pangkep Bungkam, Ketika Data Pajak Penerangan Jalan Pelanggan Diminta!</a> Lebih lanjut Gus Yahya mengatakan ketentuan haram tersebut apabila pengambilalihan lahan atau tanah dilakukan secara sewenang-wenang. Jadi pemerintah tetap memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah rakyat, dengan syarat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tujuan untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Serta harus menghadirkan keadilan bagi rakyat selaku pemilik atau pengelola lahan. (*)

respon serupa disampaikan jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pengurus PBNU meminta pemerintah mengutamakan musyawarah

Respons Polemik di Rempang, PBNU Sebut Pengambilalihan Tanah oleh Pemerintah Adalah Haram   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/24/muhaimin-di-manahan-3048377985.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik pada puncak perayaan hari lahir (Harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/7/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik pada puncak perayaan hari lahir (Harlah) ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Minggu (23/7/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya telah mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu petang. "Semua diundang," katanya usai kegiatan harlah. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011800581/menkominfo-budi-arie-akan-temui-jaksa-agung-untuk-koordinasi-kelanjutan-bts-4g">Menkominfo Budi Arie Akan Temui Jaksa Agung untuk Koordinasi Kelanjutan BTS 4G</a> Menurut dia, undangan itu untuk seluruh unsur di PBNU. Namun, dalam acara yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah ketua umum partai politik itu, Gus Yahya tidak tampak hadir. "Saya belum tahu, (undangan ke Gus Yahya) sampai atau tidak. Nanti, saya cek ke panitia. Saya sudah perintahkan untuk mengundang," lanjutnya. Ia pun menyinggung kehadiran Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori dalam hajatan itu. Katib aam merupakan posisi semacam sekretaris jenderal untuk syuriyah (seperti dewan legislatif) PBNU. Gus Yahya sebelumnya menjabat posisi tersebut. "Yang datang katib aam, sekretaris (syuriyah), lebih tinggi tuh (daripada Ketua Umum PBNU) berarti katib aam," kata Muhaimin. Pada kesempatan itu, Muhaimin juga mengklaim hubungannya dengan Gus Yahya baik-baik saja. Sejak Yahya terpilih sebagai Ketum PBNU, hubungan ormas Islam terbesar di Indonesia itu "panas-dingin" dengan PKB, partai politik yang lahir dari rahim NU. PKB bersikeras bahwa mereka tak bisa dilepaskan dari NU, sedangkan Yahya dan jajaran berulang kali menegaskan bahwa NU tidak terkait kubu politik mana pun, termasuk PKB. Sebelumnya, Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Sulaeman Tanjung memastikan hingga Sabtu (22/7/2023), tidak ada undangan untuk Yahya Cholil menghadiri peringatan Harlah Ke-25 PKB. "Kalau ada yang bilang Ketum PBNU diundang di Harlah PKB, itu hoaks. Hingga saat ini tidak ada undangan dari PKB," katanya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/teknologi/011800519/elon-musk-mau-ganti-logo-burung-biru-twitter-jadi-logo-x">Elon Musk Mau Ganti Logo Burung Biru Twitter jadi Logo 'X'</a> Sementara, pernyataan undangan dari PKB disampaikan Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam jumpa pers, Kamis (20/7/2023). (*)

Muhaimin Iskandar menegaskan pihaknya telah mengundang Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya)

Gus Yahya Tak Hadiri Harlah PKB, Muhaimin Sebut Sudah Mengundang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkunjung-ke-israel-ini-pesan-idrus-marhan-ke-gus-yahya_m_220494.png" alt="Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melakukan kunjungan ke Israel." width="100%">
<figcaption>Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya melakukan kunjungan ke Israel.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) resmi mencanangkan pembangunan kantor baru PBNU di Ibu Kota Negara (IKN) baru yang dinamakan Nusantara.  Gus Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan selain kantor, PBNU juga akan membangun rumah sakit, perguruan tinggi serta pesantren di Nusantara yang berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.  “PBNU mendahului, mohon izin, untuk ikut menempati Ibu Kota Negara Nusantara,” kata Gus Yahya.  Menurut dia untuk pembangunan kantor baru, PBNU juga telah ada pembicaraan baik dengan Pemerintah Pusat, maupun pemerintah daerah.  “Alhamdulillah sudah ada pembicaraan dari kemarin. dan Pak Bupati (Penajam Paser Utara) siap memfasilitasi. Supaya begitu resmi kantor Ibu Kota Nusantara (ditempati) di situ segera ada gedung baru kantor PBNU,” kata Gus Yahya.  Nama Nusantara sebagai Ibu Kota Negara, kata Gus Yahya sebenarnya bisa dikaitkan dengan dunia santri.  "Nusantara itu NU, santri, pemerintah dan rakyat,” kata Gus Yahya.  Menurut Gus Yahya ketika mulai ada gagasan untuk membangun ibu kota baru, saat itu banyak daerah yang mengajukan diri menjadi ibu kota baru.  “Saya pikir malah masyarakat di sini tidak kepikiran. Jadi yang jadi ibu kota malah tidak kepikiran. Kalau dulu orang daerah sekarang jadi ibu kota dan orang Jakarta nanti akan jadi orang daerah,” kata Gus Yahya sambil berguyon.  Gus Yahya bersama Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), pengurus inti PBNU, Bupati Penajam Paser Utara serta beberapa tokoh berkunjung melihat titik nol pembangunan Ibu Kota Nusantara. Di titik nol ibu kota yang masih berupa hutan, Gus Yahya memimpin doa bersama dan diamini para tokoh yang hadir.

Gus Yahya Canangkan Kantor PBNU di IKN Nusantara