<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/09/IMG-20240809-WA0002-3713993361.jpg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Foto : Dokumentasi MUI" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar. Foto : Dokumentasi MUI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Sabtu (7/2). KH. M. Anwar Iskandar akan memimpin masa khidmat kepengurusan MUI tersebut. Dalam acara bertajuk Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dirinya merasa terhormat karena diundang hadir dalam kegiatan itu. Apalagi pengukuhan pengurus MUI kali ini dilaksanakan di Masjid Istiqlal yang menjadi masjid kebesaran bagi umat Islam di Indonesia. Menurut Prabowo, MU memiliki peran sentral dalam urusan keumatan. Kehadiran MUI juga turut menentukan kehidupan bangsa dan negara. Dia menyebut, MUI selalu menjadi pilar stabilitas, pilar ketenangan, pilar kesejukan, serta pilar toleransi antara seluruh umat dan seluruh agama. &rdquo;MUI tidak pernah tidak hadir setiap bangsa mengalami kesulitan. Baru-baru saja kita melihat MUI tampil dari sejak hari-hari pertama bencana yang berada di beberapa daerah kita, di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, juga di beberapa provinsi lain,&rdquo; kata Prabowo. Kepala negara menyatakan bahwa pengukuhan pengurus MUI menjadi momentum penting bersatunya ulama dan umara. Dia menegaskan, sepanjang sejarah peradaban manusia, bangsa yang berhasil dan makmur adalah bangsa yang mampu menjaga perdamaian. &rdquo;Kalau ulama dan umara bersatu, insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur,&rdquo; imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Nusron Wahid selaku ketua panitia pelaksana acara tersebut menyampaikan, pengukuhan pengurus MUI hari ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menghadirkan ketenangan jiwa di tengah dinamika kehidupan bangsa. &rdquo;Semua ini kita lakukan di tengah kenyataan bahwa bangsa ini sedang menghadapi berbagai ujian dan musibah banjir bandang, tanah longsor dan berbagai bencana lainnya yang menimpa saudara-saudara kita di mana-mana, wabil khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan di Provinsi Sumatera Barat,&rdquo; kata dia. Menurut Nusron, acara tersebut mencerminkan sinergi bersama antara negara dan ulama dalam merawat persatuan, memperkuat solidaritas kemanusiaan, serta meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang menjadi fondasi Indonesia. Bukan hanya dihadiri ribuan jamaah, acara itu turut dihadiri jajaran pejabat tinggi negara. Adapun susunan lengkap kepengurusan MUI masa khidmat 2025-2030 terdiri atas: Dewan Pertimbangan Ketua : Prof Dr KH Ma'ruf Amin Wakil Ketua : Prof Dr KH Nasaruddin Umar Wakil Ketua : Dr KH Afifuddin Muhajir Wakil Ketua : Prof Dr Jimly Asshiddiqie Wakil Ketua : Dr Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Wakil Ketua : Prof Dr Syafiq Mughni Wakil Ketua : H Basri Bermanda, MBA Wakil Ketua : KH Abdullah Jaidi Wakil Ketua : Tamsil Linrung Wakil Ketua : Prof Dr Kamaruddin Amin Wakil Ketua : Prof Dr Hj Amany Lubis Wakil Ketua : Dr Hj Badriyah Fayumi Wakil Ketua : Dr H Yusnar Yusuf Wakil Ketua : Prof Dr Masykuri Abdillah Wakil Ketua : Dr KH Jeje Zaenudin,M.A. Wakil Ketua : Prof Dr Masnun Tahir Wakil Ketua : Dr KH Muhyiddin Junaidi, Lc, MA. Wakil Ketua : H Muhammad Syarfi Hutauruk, MM. Wakil Ketua : Dr KH Sa'ad Ibrahim &nbsp; Sekretaris : Dr H Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si. Wakil Sekretaris : Dr KH Zulfa Mustofa Wakil Sekretaris : Prof Dr Nadratuzzaman Hosein Wakil Sekretaris : Prof Dr Ahmad Muzakki Wakil Sekretaris : Dr Hj Sabriati Aziz Wakil Sekretaris : Siti Aisyah Wakil Sekretaris : Prof Dr Hj Valina Singka Subekti Wakil Sekretaris : Prof Dr H Moh Mukri, MAg. Wakil Sekretaris : Dr KH M Sodikun Wakil Sekretaris : KH Nasirul Haq Dewan Pimpinan Ketua Umum : KH M Anwar Iskandar Wakil Ketua Umum : 1. KH M Cholil Nafis, Ph.D. 2. Dr H Anwar Abbas, M.M., M.Ag. 3. Dr KH Marsudi Syuhud, M.M. Ketua-Ketua 1. Bidang Fatwa Prof Dr KH M Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. 2. Bidang Fatwa Metodologi Gusrizal Gazahar 3. Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi 4. Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani 5. Bidang Kerukunan Abdul Moqsith Ghozali 6. Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung 7. Bidang Luar Negeri Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim 8. Bidang Ekonomi Syariah Sholahudin Al Aiyub 9. Bidang Kesehatan Prof Fasli Jalal 10. Bidang Seni Budaya H Pasni Rusli 11. Bidang Pendidikan Prof Dr Faisol Nasar Bin Madi, M.A 12. Bidang PRK Dr Siti Ma'rifah 13. Bidang Kajian Prof Utang Ranuwijaya 14. Bidang Hukum Prof Dr Wahiduddin Adams, SH, MA. 15. Bidang Ukhuwah Muhammad Zaitun Rasmin 16. Bidang Pesantren KH Fahrur Rozi Burhan 17. Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid 18. Bidang Halal Masyhuril Khomis 19. Bidang Filantropi Prof Dr Noor Achmad Sekretaris Jenderal : H Amirsyah Tambunan Wakil Sekretaris Jenderal : 1. Bidang Fatwa Aminudin Yakub 2. Bidang Fatwa Metodologi Drs H Muhammad Ziyad, M.A. 3. Bidang Infokom Asrori S Karni 4. Bidang Dakwah Dr KH Arif Fahrudin 5. Bidang Kerukunan Sarmidi Husna 6. Bidang Ekonomi Hazuarli Halim 7. Bidang Luar Negeri Safira Machrusah, M.A. 8. Bidang Ekonomi Syariah Dr KH Bukhori Muslim, M.A. 9. Bidang Kesehatan Dr dr Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT 10. Bidang Seni Budaya Dr H Erick Yusuf, SSy, MPd. 11. Bidang Pendidikan Prof Dr Armai Arief, MAg. 12. Bidang PRK Nilmayetti Yusri 13. Bidang Kajian Dr KH Ali M Abdillah 14. Bidang Hukum Dr H Ihsan Tanjung 15. Bidang Ukhuwah Dr Syamsul Qomar 16. Bidang Pesantren KH Chaerul Shaleh Rasyid, S.E., M.Si. 17. Bidang Penanggulangan Bencana Mabroer M.S. 18. Bidang Halal Rofiqul Umam Ahmad 19. Bidang Filantropi Rahmat Hidayat Bendahara Umum : H Misbahul Ulum Bendahara : 1. Rudi Mas'ud 2. Diana Dewi 3. Trisna Ningsih Yuliati 4. Dr Yayat Sujatna, SE. MSi. 5. Jojo Sutisna 6. Idy Muzayyad, M.Si. 7. Mahsin 8. Dr Erni Juliana Al Hasanah, SE, M.Ak.

Presiden Prabowo menyaksikan pengukuhan pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta. Anwar Iskandar ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI

Presiden Prabowo Saksikan Langsung Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030, Anwar Iskandar Jadi Ketua Umum

<header class="z-40"> <div class="shadow-sm">&nbsp;</div> </header> <div class=" animate__animated p-6"> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r2:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/23/IMG-20251123-WA0009-1494751003.jpg" alt="KH Anwar Iskandar memimpin pengurus MUI periode 2025-2030. (Dok. MUI)" width="100%">
<figcaption>KH Anwar Iskandar memimpin pengurus MUI periode 2025-2030. (Dok. MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Musyawarah Nasional (Munas) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan susunan Pimpinan MUI periode 2025&ndash;2030. Penetapan dilakukan setelah proses musyawarah melalui sistem formatur yang diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) MUI Nomor: 01/PO-MUI/VI/2025 tentang Pedoman Pemilihan Pengurus MUI. Pemilihan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemilihan dan penetapan formatur, pemilihan ketua umum, penyusunan pengurus Dewan Pimpinan MUI, pemilihan ketua Dewan Pertimbangan, hingga penyusunan Dewan Pertimbangan MUI. Jumlah formatur ditetapkan sebanyak 19 orang. Komposisi tersebut terdiri dari tiga unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat demisioner (ketua umum, sekretaris jenderal, dan bendahara umum), satu unsur Dewan Pertimbangan, tujuh unsur Dewan Pimpinan MUI Provinsi, enam unsur pimpinan Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah sebagai unsur tetap, serta ormas lain secara proporsional/bergantian), satu unsur cendekiawan Muslim dari perguruan tinggi Islam, dan satu unsur pondok pesantren. Hasil musyawarah memutuskan Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma&rsquo;ruf Amin kembali menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Selain itu, KH Anwar Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum MUI periode 2025&ndash;2030.&nbsp; Hasil ini kemudian disahkan melalui Rapat Pleno XII yang dipimpin Ketua SC Munas XI MUI KH Masduki Baidlowi pada Sabtu (22/11). Selain ketua umum, Anwar Abbas dan KH Marsudi Syuhud juga ditetapkan kembali sebagai Wakil Ketua Umum. Adapun Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI periode 2020&ndash;2025, KH Cholil Nafis, kini menjabat wakil ketua umum MUI periode 2025&ndash;2030. <h3>Berikut susunan lengkap Pimpinan MUI periode 2025&ndash;2030:</h3> A. DEWAN PERTIMBANGAN Ketua &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Prof Dr KH Ma'ruf Amin Wakil Ketua : Prof Dr KH Nasaruddin Umar Wakil Ketua : Dr KH Afifuddin Muhajir Wakil Ketua : Prof Dr Jimly Asshiddiqie Wakil Ketua : Dr Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Wakil Ketua : Prof Dr Syafiq Mughni Wakil Ketua : H Basri Bermanda, MBA Wakil Ketua : KH Abdullah Jaidi Wakil Ketua : Tamsil Linrung Wakil Ketua : Prof Dr Kamaruddin Amin Wakil Ketua : Prof Dr Hj Amany Lubis Wakil Ketua : Dr Hj Badriyah Fayumi Wakil Ketua : Dr H Yusnar Yusuf Wakil Ketua : Prof Dr Masykuri Abdillah Wakil Ketua : Dr KH Jeje Zaenudin,M.A. Wakil Ketua : Prof Dr Masnun Tahir Wakil Ketua : Dr KH Muhyiddin Junaidi, Lc, MA. Wakil Ketua : H Muhammad Syarfi Hutauruk, MM. Wakil Ketua : Dr KH Sa'ad Ibrahim Sekretaris &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : Dr H Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si. Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp; : Dr KH Zulfa Mustofa Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr Nadratuzzaman Hosein Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr Ahmad Muzakki Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Dr Hj Sabriati Aziz Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: &nbsp;Siti Aisyah&nbsp; Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr Hj Valina Singka Subekti Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Prof Dr H Moh Mukri, MAg. Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: Dr KH M Sodikun Wakil Sekretaris &nbsp; &nbsp;: KH Nasirul Haq DEWAN PIMPINAN MUI Ketua Umum K.H. M. Anwar Iskandar Wakil Ketua Umum&nbsp; KH M Cholil Nafis, Ph.D. Dr H Anwar Abbas, M.M., M.Ag. Dr KH Marsudi Syuhud, M.M. Ketua-Ketua 1. Bidang Fatwa Prof Dr KH M Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. 2. Bidang Fatwa Metodologi Gusrizal Gazahar 3. Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi 4. Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani 5. Bidang Kerukunan Abdul Moqsith Ghozali 6. Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung 7. Bidang Luar Negeri Prof Dr Sudarnoto Abdul Hakim 8. Bidang Ekonomi Syariah Sholahudin Al Aiyub 9. Bidang Kesehatan Prof Fasli Jalal 10. Bidang Seni Budaya H Pasni Rusli 11. Bidang Pendidikan Prof Dr Faisol Nasar Bin Madi, M.A 12. Bidang PRK Dr Siti Ma'rifah 13. Bidang Kajian Prof Utang Ranuwijaya 14. Bidang Hukum Prof Dr Wahiduddin Adams, SH, MA. 15. Bidang Ukhuwah Muhammad Zaitun Rasmin 16. Bidang Pesantren KH Fahrur Rozi Burhan 17. Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid 18. Bidang Halal Masyhuril Khomis 19. Bidang Filantropi Prof Dr Noor Achmad Sekretaris Jenderal : H Amirsyah Tambunan Wakil Sekretaris Jenderal: 1. Bid Fatwa Aminudin Yakub 2. Bid Fatwa Metodologi Drs H Muhammad Ziyad, M.A. 3. Bid Infokom Asrori S Karni 4. Bid. Dakwah Dr KH Arif Fahrudin 5. Bid. Kerukunan Sarmidi Husna 6. Bid Ekonomi Hazuarli Halim 7. Bid Luar Negeri Safira Machrusah, M.A. 8. Bid. Ekonomi Syariah Dr KH Bukhori Muslim, M.A. 9. Bid. Kesehatan Dr dr Muhammad Adib Khumaidi, Sp.OT 10. Bid. Seni Budaya Dr H Erick Yusuf, SSy, MPd. 11. Bid. Pendidikan Prof Dr Armai Arief, MAg. 12. Bid. PRK Nilmayetti Yusri 13. Bid. Kajian Dr KH Ali M Abdillah 14. Bid. Hukum Dr H Ihsan Tanjung 15. Bid. Ukhuwah Dr Syamsul Qomar 16. Bid. Pesantren KH Chaerul Shaleh Rasyid, S.E., M.Si. 17. Bid. Penanggulangan Bencana Mabroer M.S. 18. Bid. Halal Rofiqul Umam Ahmad 19. Bid. Filantropi Rahmat Hidayat Bendahara Umum H Misbahul Ulum Bendahara: 1. Rudi Mas'ud 2. Diana Dewi 3. Trisna Ningsih Yuliati 4. Dr Yayat Sujatna, SE. MSi. 5. Jojo Sutisna 6. Idy Muzayyad, M.Si. 7. Mahsin 8. Dr Erni Juliana Al Hasanah, SE, M.Ak. </div> </div> </div> </div> </div>

Susunan pengurus MUI periode 2025-2030 resmi ditetapkan dalam Munas XI, dipimpin oleh KH Anwar Iskandar.

Dipimpin Anwar Iskandar, Ini Susunan Lengkap Pengurus MUI Pusat 2025-2030

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/Ketum-MUI-4146689673.jpeg" alt="Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar buka suara menanggapi viralnya video Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) soal Amin dan Tasyahud saat salat.&nbsp; Anwar Iskandar mengatakan, dalam salat membunyikan kata Amin di ujung surat Al-Fatihah merupakan sunah. Oleh sebab itu, Anwar Iskandar berharap pernyataan Zulhas itu tidak dilebih-lebihkan dan dipolitisir. "Suatu kalimat yang disunahkan oleh syariat untuk dibunyikan setelah orang membaca waladdhollin atau ketika orang berdoa. Itu hukumnya sunah, aslinya seperti itu," ujar Anwar Iskandar&nbsp; Kamis (21/12). "Artinya, Amin (di penghujung surat Al-Fatihah ketika salat) itu mudah-mudahan Allah mengijabah permintaan saya, orang tua saya, dan guru-guru saya," tambahnya. Pengasuh Ponpes Al-Amien Kediri ini menyatakan, bacaan Amin di penghujung surat Al Fatihah sudah ada sejak zaman dahulu. "Itu sudah ada sejak partai-partai ini ada, sudah ada sejak Indonesia belum ada, sudah ada sejak dahulu kala, dan akan selalu ada sampai kiamat," ungkapnya. Anwar mengatakan, hal biasa ketika para jemaah mengikuti salat tidak menyebut bacaan Amin di penghujung bacaan Al Fatihah. Ia meminta bacaan Amin tidak dipolitisir oleh semua pihak dan tidak dicampuradukan dalam politik. "Jadi itu biasa saja. Tidak mengucapkan, tidak berarti salatnya tidak sah, enggak ada urusannya sama politik. Bisa saja orang itu diam karena mulutnya sakit atau apa. Tidak ada larangan orang mengucapkan atau tidak dan tidak ada urusannya sama politik. Saya minta jangan mengait-ngaitkan Amin dalam salat dengan AMIN Anies Baswedan," jelasnya. "Akhir-akhir ini dalam rangka pilpres ada calon presiden dan wakil presiden, kebetulan namanya satunya Anies, wakilnya Muhaimin untuk memudahkan kemudian disingkat jadi AMIN, artinya Anies dan Muhaimin. Tetapi dua kalimat ini tidak sama, yang satu itu nuansa agama murni, yang satu nuansa politik Pilpres 2024," lanjutnya. Anwar meminta publik tidak melebih-lebihkan dan membuat polemik lebih panjang terkait apa yang disampaikan Ketum PAN Zulkifli Hasan soal bacaan Amin dan jari saat tahiyat. Sebab, itu hanya bercandaan. "Terakhir Pak Zulhas membuat candaan dengan mengait-ngaitkan orang yang sedang salat karena cintanya pada Prabowo, kemudian tidak mau mengucapkan Amin. Bahkan saya lihat di video Pak Kiai Somad menampilkan berbagai mazhab tentang jari yang diucapkan ketika tahiyat. Bagaimana Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan lain-lain," ungkapnya. Anwar menegaskan, saat ini suasana politik memanas. Banyak hal dikait-kaitkan dengan politik. Ia juga meminta semua pihak termasuk para capres-cawapres berhati-hati untuk bercanda soal agama. "Nah, karena ini nuansanya politik, saya minta ketika capres berpidato atau bercanda, hati-hati bercanda. Ketika pimpinan partai bercanda dengan diksi-diksi agama, saya berharap supaya hati-hati," tegasnya. "Jadi MUI mengambil posisi memberi nasihat kepada para kiai, ulama, politisi juga kepada calon-calon presiden, cawapres untuk berhati-hati dalam menggunakan diksi-diksi agama, karena ada pepatah mengatakan kalamul imam, imamul kalam, ucapan pemimpin itu pemimpinnya ucapan. Itu harus hati-hati, dampaknya enggak baik kalau nggak hati-hati. Rasulullah bilang, agar hati-hati, karena tajamnya mulut lebih berbahaya daripada tajammya pisau," tambahnya. Anwar juga mengimbau seluruh rakyat Indonesia menjaga persatuan di tahun politik 2024 ini. Ia berpesan agar tidak ada perpecahan selama pemilu. "Kami berharap kepada seluruh bangsa, rakyat Indonesia untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Tetap menjaga Indonesia yang damai, pemilu yang damai, Indonesia yang aman," jelasnya.

Jadi MUI mengambil posisi memberi nasihat kepada para kiai, ulama, politisi juga kepada calon-calon presiden, cawapres untuk berhati-hati

Ketum MUI: Para Pemimpin Partai Hati-hati Bercanda dengan Diksi-diksi Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/ketum-mui-kecelakaan.jpg" alt="KH Miftachul Akhyar (DIPTA WAHYU/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KH Miftachul Akhyar (DIPTA WAHYU/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mobil Toyota Vellfire nopol S 1447 NT yang ditumpangi Rais Am PBNU KH Miftachul Akhyar mengalami kecelakaan di tol Semarang–Salatiga kemarin (12/8). Alhamdulillah, Kiai Miftah yang juga menjabat ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya mengalami cedera ringan. Begitu juga sopir dan para pendampingnya.  Menurut Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, kecelakaan terjadi kemarin pukul 05.30. Kiai Miftah sempat dibawa ke RSUD Salatiga. Namun, sekitar pukul 10.00, pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, itu diizinkan melanjutkan perjalanan ke Surabaya.  Menurut Ketua PBNU Robikin Emhas, Kiai Miftah hanya mengalami lecet dan memar. ”Selanjutnya akan dirawat di RSI Surabaya,” jelas Robikin.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin langsung menghubungi Kiai Miftah begitu mendengar kabar musibah tersebut. ”Alhamdulillah, saya baru telepon Kiai Miftah. Kondisi beliau dan tiga pendamping beliau semakin membaik,” ungkap Ma’ruf kemarin. Ma’ruf juga mengajak masyarakat Indonesia mendoakan kesembuhan Kiai Miftah.  Ma’ruf menceritakan, Kiai Miftah mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang setelah menghadiri Konferensi Fatwa Internasional di Mesir. Dalam konferensi tersebut, Kiai Miftah sempat menyampaikan pidato di hadapan para mufti dunia.  Sementara itu, tim dokter yang sempat merawat Kiai Miftah di RSUD Salatiga menyatakan bahwa kondisi fisik ulama 68 tahun itu stabil. Kiai Miftah sempat mengeluhkan rasa nyeri di bahu bagian kanan. ”Bahu bagian kanan sudah dirontgen. Hasilnya akan dibaca dokter yang berwenang,” jelas dokter Jamal yang berjaga di IGD RSUD Salatiga kepada Jawa Pos Radar Semarang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/mobil-ketum-mui-kecelakaan_1-750x370.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> RINGSEK: Kondisi Toyota Vellfire yang ditumpangi KH Miftachul Akhyar setelah kecelakaan di tol Semarang-Salatiga kemarin. (FACEBOOK CINTA NU BABAT)  Saat dibawa ke IGD, Kiai Miftah sadar dan bisa berkomunikasi. Termasuk saat dijenguk Wakil Wali Kota Salatiga Muh. Haris. Keduanya berbincang meski perlahan.  Kecelakaan diduga dipicu truk yang mengerem mendadak di jalan tol. Akibatnya, mobil yang ditumpangi Kiai Miftah menabrak bagian belakang truk. ”Kurang kehati-hatiannya. Setelah mau nyalip belok kiri, kemudian menghantam bagian belakang truk itu. Kalau melebihi kecepatan, tidak,” ungkap Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy kepada Jawa Pos Radar Semarang kemarin.  Mobil yang disopiri Indra Maulana, 42, warga Jalan Rawa Kuning, Jakarta Timur, itu rusak parah. Kaca bagian depan ringsek. Bodi depan penyok.  Kemarin Jawa Pos mengunjungi kediaman Kiai Miftah di Kedung Tarukan Gang I, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Kondisinya sepi. Hanya ada beberapa santri yang sedang membersihkan masjid dan hafalan kitab. Jawa Pos ditemui Lukman, santri yang juga abdi dalem tempat tinggal Kiai Miftah. ”Ngapunten, tidak ada orang. Pengurus pondok (Miftachus Sunnah, Red) keluar semua,” jelas Lukman.  Ustad Qodri, santri utama Kiai Miftah, saat dihubungi via telepon memastikan bahwa kondisi Kiai Miftah baik-baik saja. Hanya lengan sebelah kiri yang agak sakit akibat benturan. ”Tetapi, secara umum, kondisi beliau baik. Tidak ada masalah serius,” katanya.  Agar kondisi Kiai Miftah lebih mudah dipantau, beberapa santri pun memutuskan untuk membawanya ke Surabaya. Kiai Miftah dirujuk ke RSI Jemursari. Beberapa keluarga dan pengurus pondok pesantren ikut menjaga. ”Di sini (Surabaya) kan lebih enak karena banyak yang menjaga,” ujar Qodri.  Sementara itu, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya (Yarsis) Prof Mohammad Nuh menyatakan bahwa pihaknya langsung menyiapkan dua rumah sakit untuk Kiai Miftah. Yakni, Rumah Sakit Islam Surabaya (RSIS) Ahmad Yani dan RSIS Jemursari. Sekaligus menyiagakan dokter untuk berjaga. ”Begitu nerima kabar lewat telepon, kami langsung siapkan semuanya. Berkas-berkas dari Salatiga juga dipelajari semuanya. Tinggal observasi,” terangnya.  Nuh menjelaskan, Kiai Miftah yang lantas dirawat di RSIS Jemursari tidak serta-merta dimasukkan ke kamar. Namun, ada prosedur pengecekan berkas hingga observasi kondisi. ”Yang jelas, kaget saja. Apalagi sudah sepuh. Hasil X-ray juga aman. Kalau ada lecet, biasa. Ndak papa, kiai alhamdulillah sehat. Panjenengan doakan. Mohon juga masyarakat untuk mendoakan mudah-mudahan beliau dalam waktu singkat sudah bisa kembali beraktivitas dan sehat,” paparnya.

Kecelakaan, Rais Am PBNU Cedera Ringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/maruf-amin-ungkap-kekalahan-jokowi-di-bogor_m_.jpg" alt="Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma" width="100%">
<figcaption>Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 01, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden terpilih setelah memenangkan pilpres 2019. Pada Oktober mendatang, dia bersama Joko Widodo (Jokowi) akan menjalani proses pelantikan untuk memimpin negara Republik Indonesia periode 2019-2024.  Seiring dengan adanya penetapan KPU ini, Ma'ruf juga memiliki kewajiban melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, dia memastikan akan menanggalkan jabatan tersebut setelah dirinya dilantik. "Kalau sudah jadi Wapres saya harus mundur (sebagai Ketua Umum MUI)," ujar Ma'ruf di kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7).  Untuk saat ini Ma'ruf menilai belum ada kewajiban mundur sebagai Ketua Umum MUI. Mengingat jabatan Wapres masih diemban Jusuf Kalla. Sehingga statusnya tidak merangkap jabatan.  Meski begitu, nantinya ketika Ma'ruf melepas jabatan Ketua Umum MUI tidak perlu ada yang dirisaukan. Karena masih banyak kader lain yang bisa meneruskan pekerjaan di lembaga tersebut. "Saya kira enggak ada tim transisi (kalau Ketua Umum MUI diganti). Kalau Presiden ada transisi," imbuhnya.  Di sisi lain, mantan Rais Aam PBNU itu menyampaikan sudah mulai bersiap untuk mengemban amanah rakyat sebagai RI-2. Bahkan tidak menutup kemungkinan dia akan menemui Jusuf Kalla supaya pekerjaan Presiden dan Wakil Presiden bisa terus dilanjutkan. "Ya mungkin saya nanti bertemu Pak JK untuk memperoleh berbagai informasi," pungkas Ma'ruf.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-KPU-PENETAPAN-CALON-PRESIDEN-DAN-WAKIL-TERPILIH-FED-15-e1561951642304.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Komisioner KPU bersama pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Sebelumnya, KPU menggelar rapat pleno terbuka pada Minggu (30/6). KPU menetapkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang pilpres 2019. Hal itu, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa pemilu yang diajukan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.  "Menetapkan pasangan calon nomor urut 01 saudara Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2019-2024," ujar Komisioner KPU, Evi Novida Ginting dalam rapat pleno di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6).

Ma'ruf Amin Lepas Jabatan Ketum MUI Setelah Dilantik Sebagai Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/fokus-jadi-cawapres-maruf-amin-nonaktif-di-mui_m_.jpg" alt="KH Ma" width="100%">
<figcaption>KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres), KH Ma'ruf Amin memutuskan meninggalkan tugasnya sebegai ketua umum untuk sementara waktu di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selama Ma'ruf Amin nonaktif, peran ketua umum di MUI diambil alih dua wakil ketua. "Sejak ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, beliau sudah berketetapan nonaktif dari ketua umum. Sikap itu ditegaskan lagi oleh Kiai, tadi," ungkap Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (29/8). Menurut Zainut, keputusan tersebut semata-mata didasari pertimbangan agar posisi Ma'ruf Amin sebagai cawapres tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat, termasuk di internal MUI. "Beliau ingin fokus mengerjakan amanat karena dipercaya sebagai <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/12/08/2018/cawapres-paling-tajir-kekayaan-sandi-uno-masih-di-bawah-adik-prabowo" target="_blank">cawapres</a> Jokowi," tambahnya. Untuk menjaga keberlangsungan organisasi MUI, maka untuk sementara tugas dan fungsi ketua umum akan diwakilkan kepada dua Wakil Ketua Umum yakni Yunahar Ilyas dan Zainut Tauhid Sa'adi. "Jadi roda organisasi tetap berjalan normal seperti biasa, meski Ketum kita non aktif," katanya.&lrm;&lrm; Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) &lrm;MUI Anwar Abbas mengapresiasi langkah yang diambil oleh alumni Pesantren Tebu Ireng itu. Kata dia, sebenarnya tidak ada aturan organisasi yang mengharuskan Ma'ruf Amin nonaktif selama masa pencalonan. Namun dengan kearifannya dia melakukan itu. Menurut Abbas, bahwa langkah yang ditempuh Ma'ruf itu diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh jajaran pengurus MUI di berbagai tingkatan. Terlebih lagi posisi MUI yang selama ini selalu jadi rujukan umat. "Keteladanan itu menjadi penting, tidak hanya melihat aturan tertulis, tapi juga fatsun politiknya," pungkasnya.

Fokus Jadi Cawapres, Ma'ruf Amin Nonaktif di MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/sepekan-pimpin-polda-metro-jaya-idham-aziz-temui-ketua-mui_m_147693.jpeg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz bersama Ketua Umum MUI Ma" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz bersama Ketua Umum MUI Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah sepekan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Azis melakukan konsolidasi dengan sejumlah stakeholder. Kali pertama mantan Kadiv Propam Polri itu memilih untuk berkunjung ke kediaman Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Ma'ruf Amin. "Namanya Kapolda baru, silaturahmi saja. Nanti jelasnya sama Bapak Kapolda saja," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono di lokasi, Senin (31/7) Kombespol Raden Prabowo Argo Yuwono juga menjadi salah satu rombongan kunjungan Idham Aziz ke rumah Ma'ruf Amin di Jalan Lorong 27, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup oleh keduanya, wartawan yang ada di lokasi juga tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah Maruf Amin. "Jadi saya ke sini karena saya menjabat baru di Polda Metro Jaya sebagai seorang anak. Saya datang silaturahmi ke orang tua, karena beliau ini adalah ketua MUI dan itu biasa," kata Idham. Menurut dia, kunjungan itu murni silahturahmi. "Kemarin saya dan beliau sudah saling kenal, ketika saya masih di Mabes Polri. Saya sekarang menjabat sebagai Kapolda Metro sekarang saya akan datang dan akan silaturahmi kepada semua orang-orang tua agar situasi Jakarta ini bisa kita kelola dengan baik dan humanis," papar dia. Dia membantah bila ada hal khusus yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu. "Betul-betul gak ada. Cuma silahturahmi," terang dia. Sebelumnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian resmi melantik Irjen Idham Aziz sebagai Kapolda Metro Jaya pada Rabu 26 Juli 2017. Idham menggantikan posisi Irjen Mochamad Iriawan yang dimutasi ke posisi Asisten Kapolri Bidang Operasi. Mutasi ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor KEP/756/VII/2017 yang diedarkan lewat surat telegram rahasia Kapolri Nomor ST/1768/IV/2017 pada 20 Juli 2017.

Sepekan Pimpin Polda Metro Jaya, Idham Aziz Temui Ketua MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/saat-mui-ingatkan-masyarakat-waspadai-kelompok-intoleran-katanya_m_138995.jpeg" alt="Ketua Umum MUI K.H Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI K.H Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Ma'ruf Amin kembali mengingatkan &nbsp;kepada masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Pesan itu ungkap Maruf, karena saat ini ada kelompok-kelompok yang ingin membuat Indonesia menjadi gadu&lrm;h. Sehingga mereka selalu membuat masyarakat tercerai berai. "Karena itu harus menjaga negara supaya tetap utuh dan harus bersatu," ujar Ma'ruf dalam sambutannya dalam buka puasa bersama di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (19/6). Indonesia ungkap pria kelahiran Tangerang ini juga harus waspada terhadap kelompok-kelompok radikalisme dan juga intoleran. Pasalnya mereka membuat gaduh dengan tujuan ingin mengubah ideologi Indonesia. "Karena kelompok intoleran ini selalu menganggap alirannya adalah benar, sedangkan yang lain dianggap sesat bahkan kafir," katanya. Oleh sebab itu, Ma'ruf meminta masyarakat baik muslim dan non-muslim tetap menjaga persatuan dan Ideologi Indonesia. Saling menjaga kedamaian, saling mencintai, menolong dan saling membantu. "Karena lahirnya negara ini dengan saling bersatu," pungkasnya.(cr2/JPG)

Saat MUI Ingatkan Masyarakat Waspadai Kelompok Intoleran, Katanya...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/jangan-ada-lagi-saksi-sidang-penistaan-agama-diperlakukan-seperti-maruf-amin_m_107223.jpeg" alt="Ketua Umum MUI KH Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum MUI KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus perlakuan intimidasi terhadap saksi di perkara dugaan penistaan agama yang dialami Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin jangan sampai terulang lagi pada saksi yang lain. Hal itu diungkapkan, Ketua Komisi Hukum MUI Ikhsan Abdullah. Apalagi pada sidang selanjutnya MUI juga bakal menghadirkan empat orang saksi lagi. Akan tetapi, Ikhsan Abdullah khawatir, saksi tersebut juga mendapat perlakuan seperti Ma'ruf Amin. "Kita akan ada saksi empat orang, nah apa mereka ini juga akan diperlakukan seprti itu," ujar Ikhsan dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (4/2). Menurut dia, dalam persidangan sebelumnya Ma'ruf Amin diperlakukan sangat tidak sopan. Bagaimana seluruh kuasa hukum Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setiap pertanyannya sangat menyudutkan. "Sudah ditekan, dan Ma'ruf Amin menyatakan tidak, tapi malah diancam," katanya. Oleh sebab itu, dia meminta peraturan dalam pengadilan harus diubah. Pasalnya semua kuasa hukum Ahok mencecar dengan pertanyaan yang sifatnya menyudutkan. Sehingga Ma'ruf Amin seolah-olah dijadikan seperti terdakwa. "Hadir 7 jam memberikan kesaksian, dan ada 22 orang pengacara semuanya menanyakan, kecuali dua orang, semuanya pengen nanya, ini kan aneh. Makanya perlu ada aturan lagi," ungkapnya. (cr2/JPG)

Jangan Ada Lagi Saksi Sidang Penistaan Agama Diperlakukan Seperti Ma'ruf Amin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua umum mui

Berita Terkini