<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201222-WA0046.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Wapres Ma" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Wapres Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dikenal sebagai sosok muda dan agamais, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut diyakini mampu mengemban tugas barunya sebagai menteri agama.  Keyakinan itu dilontarkan oleh Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini. Menurut dia, Gus Yaqut mampu mengemban tugas sebagai menteri agama.  "(Gus Yaqut, red) kader NU. Dia merupakan Ketum <a href="https://www.jawapos.com/tag/gp-ansor/">GP Ansor</a>. Dengan kepemimpinan Gus Yaqut kami yakin, karena track record sangat baik," ungkap Helmy Faishal kepada JawaPos.com, Selasa (22/12).  Helmy Faishal menyadari nanti <a href="https://www.jawapos.com/tag/gus-yaqut/">Gus Yaqut</a> dalam menjalani tugasnya bakal menghadapi banyak tantangan. Mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 1441 H/2021 M, penanggulangan terorisme hingga pendidikan keagamaan. "Mudah-mudahan tugas yang dijalankannya berjalan dengan baik," ujar Helmy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/22/12/2020/jokowi-reshuffle-kabinet-risma-jadi-mensos-sandiaga-uno-menparekraf/">Jokowi Reshuffle Kabinet: Risma Jadi Mensos, Sandiaga Uno Menparekraf</a>  Gus Yaqut yang lahir di Rembang pada 4 Januari 1975 itu juga dikenal memiliki sifat tegas dan keras. Helmy meyakini rekannya itu bisa berkomunikasi lebih baik selama bertugas sebagai menteri.  "Saya kira nanti akan learning by doing. Kebijaksanaan itu akan muncul dengan seiring waktu yang ditempa oleh berbagai pengalaman dan keadaan," pungkasnya.  Sebagaimana diketahui, Gus Yaqut menjadi salah seorang yang disebut Presiden Jokowi dalam <a href="https://www.jawapos.com/tag/reshuffle-kabinet/">reshuffle Kabinet</a> Indonesia Maju di Istana Negara pada Selasa (22/12). Dalam pengumuman itu terdapat enam orang yang menduduki jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Salah satunya adalah Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai menteri agama, menggantikan Fachrul Razi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3aTPZDoStLI

PBNU Yakin Gus Yaqut Mampu Emban Tugas Menteri Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/respons-gus-yaqut-ketika-namanya-direkomendasikan-psi-jadi-cawapres_m_200322.jpeg" alt="Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas sangat berterima kasih sekali atas masuknya namanya dia sebagai salah satu cawapres mendampingi Jokowi." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas sangat berterima kasih sekali atas masuknya namanya dia sebagai salah satu cawapres mendampingi Jokowi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pekan lalu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merekomenasikan 12 nama untuk menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 mendatang. Dari 12 itu terdapat nama Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas. Masuknya nama Yaqut Cholil Qoumas membuat dirinya merasa kaget dan berterima kasih sekali dengan rekomendasi itu. Menurutnya pengusulan nama itu tidaklah asal rekomendasi dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/30/200218/dibanding-ahy-gerindra-lebih-tertarik-dengan-tgb-jadi-cawapres" target="_blank">PSI</a>, tapi melewati proses kajian dan kalkulasi politik yang serius. "Terus terang respons pertama saya adalah kaget. Karena memang tidak pernah terpikirkan sama sekali," ungkap Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Jumat (30/3). Pria yang biasa disapa Gus Yaqut itu mengaku selama ini GP Ansor banyak memiliki kedekatan dengan sejumlah pihak, termasuk juga dengan PSI. Kedekatan itu semata-semata karena kesamaan pandangan dalam melihat NKRI dan segala persoalannya. "Sekali lagi, saya berterima kasih kepada kawan-kawan PSI karena saya yakin ini adalah penghormatan sekaligus kehormatan bagi GP Ansor yang selama ini konsisten menjaga negeri ini dari setiap usaha untuk merongrongnya," kata anggota DPR itu. Kendati demikian, Gus Yaqut mengaku masih fokus untuk menyelesaikan tugasnya Ketum GP Ansor. "Biarkan saya terus mengkader anak muda Indonesia agar terus mencintai negaranya," tandasnya. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Sekjen <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/25/198881/psi-sodorkan-luhut-dan-moeldoko-jadi-cawapres-jokowi" target="_blank">PSI</a> Raja Juli Antoni menyebut, pihaknya baru saja mendapatkan 12 nama yang direkomendasikan untuk menjadi cawapres bagi Jokowi. Penjaringan nama-nama <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/30/200060/disebut-sebut-jadi-cawapres-romahurmuziy-terlihat-akrab-dengan-jokowi" target="_blank">cawapres</a> itu dilakukan dalam satu bulan terakhir. Metodenya melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat dam ormas maupun partai politik dari tingkat pusat hingga bawah. "Semuanya merupakan figur populer dengan latar belakang beragam. Mulai dari tokoh partai politik, akademisi, cendekiawan, purnawirawan jenderal, hingga pengusaha untuk mendampingi Jokowi," kata Raja Juli. Selain mencari figur yang pas untuk mendampingi Jokowi sebagai capres, pihaknya juga menyiapkan formasi kabinet pada pemerintahan 2019-2024.

Respons Gus Yaqut Ketika Namanya Direkomendasikan PSI Jadi Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ada-politisi-persoalkan-11-juta-pendukung-pkb-bos-gp-ansor-ora-mutu_m_197221.jpeg" alt="Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas (Gus Yaqut)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mempersoalkan pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait soal pemilihan calon wakil presiden (Cawapres) Joko Widodo di Pilpres 2019, disoal oleh kader PKB. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Quomas mengatakan, pernyataan Cak Imin agar Presiden Jokowi secara cermat memilih Cawapres dalam kontestasi Pilpres 2019 adalah realistis. Menurut politisi PKB yang akrab disapa atau Gus Yaqut itu, Presiden Jokowi memang harus memilih Cawapres yang dapat meningkatkan elektabilitas dalam menghadapi Pilpres 2019 nanti. "Jika yg dicari adalah muda, sipil, bernyali, intelek, pengalaman, berlatara belakang muslim, dan punya banyak pendukung, mau menoleh kemana lagi selain @cakimiNOW? Wis to, boleh kok gak suka. Sah jk menolak. Tp mempersoalkan keniscayaan 11 jt pendukung PKB itu, ora mutu!," tulis Gus Yaqut, melalui twitternya di @GPAnsor_Satu, Senin (19/3). Twitt itu untuk merespon pernyataan anak buah Megawati, Eva Kusuma Sundari yang menilai pernyataan Cak Imin sebagai bentuk ancaman pada Jokowi soal pemilihan cawapres untuk pilpres 2019. Diketahui, Cak Imin sebelumnya pernah melontarkan pernyataan soal cawapres Jokowi untuk 2019. "Kalau Pak Jokowi salah memilih cawapres, bisa kalah lho. Pilihlah cawapres dari kalangan santri/Islam, agar menang. Siapa? Ya, saya," demikian kata Cak Imin di sebuah stasiun TV beberapa waktu lalu.

Ada Politisi Persoalkan 11 Juta Pendukung PKB, Bos GP Ansor: Ora Mutu!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/gp-ansor-dukung-pemerintah-bubarkan-hti_m_128585.jpeg" alt="Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gerakan Pemuda Ansor sejalan dengan pemerintah untuk membubarkan organiasi kemasyarakatan (ormas) Hizbud Tahrir Indonesia (HTI), lantaran bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap &lrm;HTI sudah tepat, karena negeri ini perlu dibersihkan dari orang-orang yang anti terhadap NKRI. "Langkah pemerintah sudah tepat dengan membubarkan HTI, GP Ansor akan dukung sepenuhnya," ujar pria yang akrab disapa Gus Yaqud kepada JawaPos.com, Senin (8/5). Saat ini tutur anggota Komisi VI DPR ini yang dilakukan pemerintah adalah mengantisipasi terbentuknya lagi HTI itu. Karena dia tidak menutup kemungkinan HTI akan kembali ada namun dengan nama yang berbeda. "Bisa saja mengubah nama tapi tujuannya tidak berbeda dengan HTI," tegasnya. Ungkap Yaqut &nbsp;masyarakat juga harus ikut mengantisipasi jika ada anggota HTI yang masuk ke dalam organisasi lain. Karena tidak menutup kemungkinan mereka akan membawa agenda untuk meruntuhkan NKRI dan Pancasila. &lrm;Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Oleh sebab itu, mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah&ndash;langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI. Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menambahkan, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Apalagi ungkap Wiranto, ormas yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An Nabhani ini dalam melakukan kegiatan terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.(cr2/JPG)

GP Ansor Dukung Pemerintah Bubarkan HTI