<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/02/JKT-1-DEKLARASI-DUKUNGAN-RK-SUSWONO-FED-1JPG-778108921.jpg" alt="Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur Suswono saat ditemui Kawasan Jakarta, Minggu (1/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Calon Wakil Gubernur Suswono saat ditemui Kawasan Jakarta, Minggu (1/9/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) menyebut akan memberi anggaran untuk Ketua Rukun Warga (RW) bila terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta. Langkah itu menurut dia menjadi bagian dari desentralisasi pemerintahan di Jakarta.&nbsp; "Contoh RW, pada saat saya dulu wali kota, dikasih anggaran. Sehingga RW bisa ngerjain sesuatu, buat beresin printilan-printilan, enggak usah ke gubernur di balai kota," ujarnya, Senin (2/9). Dengan pemberian anggaran ke tingkat RW, Ridwan Kamil meyakinkan bahwa masalah-masalah yang bisa dihadapi RW akan terselesaikan tanpa perlu turun tangan wali kota apalagi gubernur.&nbsp; "Jadi dalam lima tahun dengan anggaran RW itu, dia bisa membereskan," ungkap Ridwan Kamil. Dengan desentralisasi itu, Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut mengatakan bahwa sistem pemerintahan berjalan lebih optimal hingga ke bagian paling kecil. "Jadi dari skala besar di tengah kota sampai kampung-kampung kumuh akan disentuh. Itulah yang namanya Jakarta baru," ucapnya. "Berkeadilan, merata, semua hak asasi kita bahagiakan," tandas Ridwan Kamil.

Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji akan memberi anggaran untuk Ketua RW bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

Upayakan Desentralisasi, Ridwan Kamil Janji akan Beri Anggaran untuk Ketua RW Bila Terpilih jadi Gubernur Jakarta   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3152096778.jpg" alt="Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (27/12/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Irwan Irawan, ketua RW di kompleks tempat tinggal eks Ketua KPK Firli Bahuri di Bekasi, Jawa Barat, mengaku tidak tahu keberadaan Firli saat ini. Sebab, sudah beberapa waktu tidak bertemu Firli.&nbsp; Keberadaan Firli saat ini menjadi sorotan. Sebab, dia kedapatan mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya, padahal statusnya sudah tersangka. Irwan mengaku terakhir kali melihat Firli pada 14 Februari. &rdquo;Pemilu saja, setelah itu tidak pernah melihat lagi,&rdquo; kata Irwan kepada wartawan, Kamis (29/2). Irwan mengatakan, pada hari coblosan Pemilu 2024, Firli datang ke TPS pagi-pagi untuk menyalurkan hak suara. Sejak saat itu, Irwan tak pernah lagi melihatnya.&nbsp; &rdquo;Sudah nggak lihat lagi karena aku punya rumah agak berjauhan. Jadi jarang lihat,&rdquo; jelas Irwan. Irwan pun tak melihat ada aparat kepolisian atau petugas lain yang datang ke rumah Firli. Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status&nbsp;Firli&nbsp;Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan itu dilakukan usai gelar perkara. &rdquo;Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka,&rdquo; kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombespol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11). Penetapan tersangka juga berdasar hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan; dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan. Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp; Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti, pada rumah dinas Mentan yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan SYL saat pertemuan di Gor bersama&nbsp;Firli&nbsp;pada Maret 2022. Barang bukti lain yakni satu eksternal hard disk dari penyerahan KPK RI. Hard disk itu berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama&nbsp;Firli&nbsp;pada periode 2019 sampai 2022. Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet cokelat, 1 anak kunci gembok, dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lain. Firli&nbsp;dijerat pasal 12 e atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 65 KUHP.

Ketua RW di kompleks tempat tinggal eks Ketua KPK Firli Bahuri di Bekasi, mengaku tidak tahu keberadaan Firli saat ini

Ketua RW Ngaku Terakhir Kali Lihat Firli Bahuri pada Hari Pencoblosan Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Patung-Surabaya-Dite-Surendra.jpg" alt="Pemandangan di kawasan Ketabangkali dengan adanya patung Suro dan Boyo yang berwarna-warni menambah keindahan sudut kota Surabaya kemarin malam. (Dite Surendra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pemandangan di kawasan Ketabangkali dengan adanya patung Suro dan Boyo yang berwarna-warni menambah keindahan sudut kota Surabaya kemarin malam. (Dite Surendra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemilihan pengurus di lingkungan warga berlangsung di berbagai tempat. Sebagai panduan, Pemkot Surabaya telah menerbitkan aturan baru soal pemilihan RT, RW, hingga LPMK. Beberapa poin aturan telah berubah dari aturan lama.  Kabag Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya Arief Budiharto mengatakan, proses pemilihan pengurus kampung mulai berlangsung. Mekanismenya mengikuti Perwali No 112 Tahun 2022.  Di sana diatur soal mekanisme hingga syarat calon yang bisa maju. ”Ada beberapa hal krusial yang berubah di sana. Misalnya, soal masa jabatan yang sebelumnya hanya 3 tahun. Tapi, kini ditambah menjadi 5 tahun,’’ katanya.  Lalu, pemilihan ketua pengurus dilakukan bertingkat. Ketua RT dipilih oleh warga di wilayah masing-masing. Lalu, untuk pemilihan ketua RW, yang memiliki hak suara adalah para pengurus RT di wilayah RW tersebut.  ”Untuk LPMK juga sama. Yang memilih adalah RW dari kelurahan tersebut,’’ paparnya.  Kemudian, yang dipertegas lagi adalah soal rangkap jabatan. Tidak dimungkiri, banyak ketua RT, RW, atau LPMK yang terafiliasi dengan partai politik. Nah, aturan tersebut mempertegas hal itu. Calon harus klir tanpa membawa bendera apa pun.  Dukungan bagi RT juga harus jelas. Mereka harus mengumpulkan bukti kartu keluarga atau KTP pendukungnya. Tujuannya, menghindari klaim kemenangan yang tidak berdasar. Itu masih banyak terjadi.  Di Surabaya, jabatan ketua RT biasanya melebihi masa kerja seorang karyawan. Bahkan, tak sedikit yang mencapai puluhan tahun. Nah, di perwali itu dijabarkan soal mekanisme pemberhentian pengurus. Yakni, sudah habis masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan.  ”Yang pasti, Perwali 112/2022 ini untuk meredam dinamika di tengah masyarakat. Aturan sudah gamblang. Warga tinggal mengikuti. Tugas pemerintah adalah mendampingi saja. Semua diserahkan ke masyarakat,’’ paparnya.  Sebelum ada aturan baku itu, protes sering kali dilayangkan masyarakat. Mereka tidak cocok dengan ketua RT terpilih. Sebab, pemilihannya tidak atas dasar mufakat. Ada yang merasa dirugikan. Akhirnya, mengganggu gotong royong masyarakat.  ”Sampai sekarang kami masih hitung dan menunggu laporan dari wilayah. Soal berapa banyak RT, RW, dan LPMK yang melaksanakan pemilihan. Kami harap akhir Desember nanti bisa selesai semua,’’ katanya.

Ketua RT/RW di Surabaya Tidak Boleh Terafiliasi Partai Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/RW-SIDOARJO.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Ketua RW 6, Desa Jambangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Moch. Choirul Abror ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim. Dia menjadi tersangka tindak pidana penataan ruang dengan cara memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH) untuk kegiatan perdagangan di Perum Citra Sentosa Mandiri, Desa Jambangan.  Rabu (7/9) siang, dia bersama kuasa hukumnya dan sejumlah warga mendatangi kantor Setdakab Sidoarjo. Tujuannya, meminta bantuan pemkab. Abror menyatakan bahwa dirinya ditetapkan tersangka pada 24 Agustus lalu. Sebab, ada salah seorang warga di dekat RTH yang melaporkannya ke Polda Jatim.  Abror disebut memanfaatkan RTH bukan pada peruntukannya. Dia menceritakan, lahan RTH tersebut awalnya tidak terurus. Bahkan ditumbuhi ilalang. Dia bersama warga bermusyawarah bersama.  Hasilnya, mereka sepakat membersihkan dan memanfaatkan lahan tersebut untuk berjualan. ’’Kondisinya saat itu kan pandemi. Akhirnya, pada September 2021, lahan tersebut jadi tempat berjualan,’’ katanya.  Para warga yang ingin berjualan mendaftar dulu ke RT. Total ada 38 orang yang mendaftar. ’’Tidak ada sewa, ya hanya murni sepakat bersama untuk menggunakan lahan tersebut,’’ katanya. Meskipun yang terdata 38 orang, hanya 20 orang yang aktif. ’’Itu pun jualannya hanya dari pukul 17.00 sampai sekitar pukul 22.00,’’ jelasnya.  Ternyata, ada salah seorang warga di ruko di perumahan tersebut yang melapor ke Polda Jatim pada 18 April 2022. Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya langsung musyawarah dengan warga dan akhirnya tidak lagi memanfaatkan RTH tersebut.  ’’Jualan hanya sekitar tiga bulan. Kami juga sudah berikan surat edaran berisi imbauan agar warga tidak lagi menggunakan RTH itu sebagai tempat berjualan,’’ jelasnya. Akhirnya, RTH tersebut sudah kembali seperti semula.  Hanya, ternyata laporan tersebut tetap berlanjut dan dia ditetapkan sebagai tersangka. Dia terjerat tindak pidana penataan ruang dengan cara memanfaatkan RTH untuk kegiatan perdagangan oleh pedagang kaki lima (PKL) yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 70 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cipta Kerja.  Karena itu, kedatangannya ke pemkab kemarin berharap adanya solusi dari pemkab. Albertus Tri Cahyono, salah seorang warga yang sempat berjualan di sana, menyatakan bahwa pihaknya pun tidak membuat lapak di sana. Tidak ada tenda dan meja. Hanya lapak dorong. ’’Pagi bersih, jualan sore sampai malam saja, setelah itu bersih lagi seperti semula,’’ jelasnya.  Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo Hery Suhartono menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima pemberitahuan terkait dengan hal tersebut. Pihaknya meminta ketua RW tersebut untuk menjelaskan detailnya. ’’Namun, untuk pemanfaatan RTH, memang ada peraturannya. Termasuk harus izin dulu,’’ katanya.

Pakai Fasum untuk Berjualan PKL, Ketua RW di Sidoarjo Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Study-Tour-PLTSa-Benowo-6_1.jpg" alt="Kader Surabaya Hebat mengikuti kegiatan study tour ke PLTSa di Jalan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Sabtu (19/3). Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kader Surabaya Hebat mengikuti kegiatan study tour ke PLTSa di Jalan Romokalisari, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Sabtu (19/3). Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mengembangkan kegiatan tur pembelajaran ke Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo bagi warga. Seperti Kader Surabaya Hebat dan Ketua RW dari 31 kecamatan di Surabaya.  Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai proses pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dengan melihat langsung proses pengolahan sampah, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepedulian para kader dalam upaya mengurangi sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).  ”Kegiatan tur pembelajaran ini telah memasuki sesi atau pekan keempat sejak pertama kali diadakan pada 26 Februari. Sedangkan untuk peserta, secara bergantian diikuti perwakilan kader dan ketua RW dari 31 kecamatan di Surabaya,” terang Agus Hebi Djuniantoro seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Minggu (20/3).  ”Jadi, kegiatan tur pembelajaran ini baru pertama kali kami adakan tahun ini. Pada pekan keempat atau Sabtu (19/3) diikuti puluhan Kader Surabaya Hebat dari sejumlah wilayah kecamatan,” sambung dia.  Saat di PLTSa Benowo, lanjut dia, para kader diajak melihat langsung proses pengolahan sampah. Baik di area Landfill Gas (FLG) Power Plant maupun Gasification Power Plant.  Tak sekadar melihat proses pengolahan sampah menjadi energi listrik, menurut dia, para kader juga diberikan penjelasan oleh petugas DLH dan pemandu dari PT Sumber Organik (PT SO) atau pihak rekanan pemkot, pengelola PLTSa Benowo. Para Kader Surabaya Hebat mendapat penjelasan mulai dari awal proses menurunkan sampah dari dump truck ke area dumping dan menuju waste storage pit. Kemudian, sampah itu dimasukkan ke alat pembakaran. Selanjutnya, sampah dibakar hingga menghasilkan flue gas.  Hasil dari flue gas atau panas itu kemudian dimasukkan ke secondary combustion chamber yang berfungsi meningkatkan suhu pembakaran. Proses selanjutnya di boiler yang berfungsi mengubah air menjadi uap. Tahap terakhir berada di steam turbine generator mengubah uap menjadi energi listrik.  Hebi berharap melalui kegiatan tur pembelajaran itu, partisipasi Kader Surabaya Hebat dalam upaya mengurangi sampah rumah tangga dapat lebih meningkat. Sebab, Pemkot Surabaya tidak bisa mengurangi sampah tanpa keterlibatan dari masyarakat.  ”Karena itu, kami berharap para kader dapat membantu pemkot mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Sehingga beban di TPA itu bisa berkurang, karena lahan kita juga terbatas,” ucap Agus Hebi Djuniantoro.

DLH Kembangkan Pembelajaran ke PLTSa Benowo Surabaya untuk Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sosok-idris-ketua-rw-yang-rajin-siskamling_m_.jpg" alt="Sekertaris RW 08 Subhan" width="100%">
<figcaption>Sekertaris RW 08 Subhan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Muhammad Idris atau Niko, 53, adalah salah satu peserta kegiatan reuni 212 di Monas, Jakarta Pusat yang meninggal dunia saat hendak perjalanan pulang. Diketahui almarhum Niko adalah seorang Ketua RW 08 di Kebon Pala, Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Sekertaris RW 08 Subhan, 48, mengatakan, bahwa Niko mempunyai sepak terjang yang bagus sebagai ketua RW. Bakan semua ketua RT yang dinaunginya selalu mendukung kebijakan yang dibuat olehnya. "Dia punya kinerja yang bagus. Semua RT mendukung setiap programnya, dari mulai keamanan sampai kebersihan. Dan ibu-ibu jumantiknya diayomi dan diperhatikan. Memang orangnya merakyat lah kalau bagi warga sini (RW 08)," kata Subhan pada wartawan saat ditemui di rumah duka Senin (3/12). Beberapa macam program yang dijalankan oleh Niko pun selalu dicontohkan kepada waganya. Sehinga bukan hanya sekedar omongan atau wacana semata. "Belum lama ini kan ada semacam sertifikasi, beliau selalu memperingatkan warga untuk segera melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan. Soal kebersihan, almarhum selalu memperingatkan warga agar tidak membuang sampah di Kali Ciliwung. Beliau selalu mencontohkan, bukan hanya sekedar asal ngomong saja," jelas Subhan. Sementara soal keamanan, Subhan mengungkapkan, bahwa almarhum sering ikut dalam aktifitas atau kegiatan sistem keamanan keliling (Siskamling) dan bergantian dengan Ketua RT yang lain agar suasan aman dan tentram tercipta di kawasannya. "Soal keamanan dia suka kontrol bersama Pertahanan Sipil (Hansip), dan terkadang suka bergantian dengan RT yang lain," ungkap Subhan.

Sosok Idris, Ketua RW yang Rajin Siskamling

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ancam-warga-yang-persempit-jalan-pak-rw-dipenjara_m_.jpg" alt="Permukiman padat penduduk ditata ulang oleh Pemkot Makassar." width="100%">
<figcaption>Permukiman padat penduduk ditata ulang oleh Pemkot Makassar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudirman Bugis, ketua RW 03, Kelurahan Maricayya, Kota Makassar termakan tulah dari sikapnya. Dia mengancam warga yang bangunan rumahnya memakan badan jalan. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Gajah, Makassar dan sempat diprotes warga setempat. Bahkan Dinas Penataan Ruang Kota Makassar turun tangan dan menyegel bangunan itu karena dianggap melanggar aturan. Namun pemilik bangunan bertingkat tersebut melaporkan Sudirman Bugis ke Polrestabes Makassar. Dia dianggap mengancam pemilik bangunan. Atas laporan itu, polisi menetapkan Sudirman sebagai tersangka dan langsung ditahan. Berdasar pantauan Fajar (Jawa Pos Group), bangunan itu mengambil sebagian lorong yang menjadi akses warga. Warga setempat mengungkapkan, bangunan tersebut akan dijadikan homestay dengan jumlah 400 kamar. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/14/08/2018/pasca-gempa-lombok-pvmbg-rekomendasikan-ubah-tata-ruang" target="_blank">Stiker penyegelan</a> masih tertempel di dinding bangunan dengan nomor penyegelan 009/203/DP. RUANG/V/2018. Meski sudah disegel, bangunan itu belum dibongkar. Warga pun mengaku kecewa karena Ketua RW 03, Kelurahan Maricayya, Sudirman Bugis justru ditahan polisi. "Tuduhannya perbuatan tidak menyenangkan karena warga ramai-ramai datang dan meminta pembangunan dihentikan," kata Erwin, putra Sudirman. Erwin menegaskan tak terima ayahnya ditersangkakan lantaran bangunan yang diprotes jelas-jelas melanggar. "Tidak ada IMB-nya. Makanya dihentikan," kata dia. Kepala Bidang Penertiban Dinas <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/08/08/2018/mewujudkan-mitigasi-lewat-tata-ruang" target="_blank">Penataan Ruang</a> Makassar Ismail Abdullah yang dihubungi membenarkan bahwa bangunan itu sudah disegel. Namun, dia tak ingin berkomentar banyak. Sementara itu, Kasatreskrim Polrestabes Makassar Kompol Diari Astetika mengakui, penyidik sudah menahan Sudirman karena mengancam pemilik bangunan. Menurut dia, perkara tersebut sudah digelarkan. Setelah diperiksa, lanjut dia, yang bersangkutan mengulangi perbuatannya. "Awalnya tidak akan ditahan, tapi terus mengulangi perbuatannya. Malah mendatangkan orang untuk membongkar atau melakukan perusakan," ucapnya. Kata Diari, pengacara tersangka juga sudah menemuinya dan sudah mendapat penjelasan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan berulang. "Tersangka ditahan karena terpenuhi alat bukti atas sangkaan pasal 335 ayat (1) KUHP," jelasnya. Pasal itu menegaskan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 4.500.&nbsp;

Ancam Warga yang Persempit Jalan, Pak RW Dipenjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/2018-anies-sandi-naikkan-honorarium-ketua-rw-jadi-rp-25-juta_m_167570.jpeg" alt="Ilustrasi uang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Anies Baswedan-Wagub Sandiaga Uno mencicil janjinya satu persatu. Setelah menutup Alexis dan penerapan OK OTrip, selanjutnya akan menambahkan honorium bagi ketua RT dan RW pada 2018 mendatang. Kenaikan hononarium ini sudah disetujui oleh Komisi A DPRD di dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, pada 2018 setiap bulannya ketua RT dan RW akan mendapat kenaikan honorium sebesar Rp 500 ribu. "Kabar gembira untuk RT dan RW. Untuk RT tahun 2017 Rp 1,5 juta naik Rp 500 ribu menjadi Rp 2 juta. RW dari Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta," ujarnya usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (9/11). Dana operasional akan diterima setiap 3 bulan sekali. Totalnya untuk ketua RT menjadi Rp 6 juta dan ketua RW menjadi Rp 7,5 juta.&nbsp;Selain itu, besar tunjangan untuk jumantik juga ditambah sebesar Rp 200 ribu dari Rp 500 ribu menjadi Rp 700 ribu. Ada juga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang kini mendapatkan dana operasional. Syarif menjelaskan, dana PKK dianggarkan sebesar Rp 500 ribu per bulan untuk setiap kelompok yang tentukan 3 sampai 4 orang di masing-masing RW. "PKK dari 0 (tidak ada anggaran) jadi Rp 500 ribu per kelompok. Kan dia kelompok per RW. PKK itu berbasis RW ada 3 atau 4 orang," kata dia. Dia mengaku, setiap kunjungannya ke wilayah-wilayah selalu mendapat laporan tentang operasional PKK. "Setiap kami reses, mereka selalu tiba paling pertama menanyakan 'bagaimana kok mereka tidak bisa dapat dana operasional?'," tutur Syarif. Dengan demikian, anggaran dana operasional RT dan RW untuk tahun depan ditotal sebesar Rp 217,8 miliar. Tercatat, ada 16 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang ditentukan dalam KUA-PPAS 2018 mencapai Rp 7,98 triliun.

2018, Anies-Sandi Naikkan Honorarium Ketua RW Jadi Rp 2,5 Juta

ketua rw

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua rw

Berita Terkini