<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/7841d75d-b1fe-4834-9ad8-f2812e496684-1-4254794352.jpg" alt="KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) akan memberhentikan sementara atau menonaktifkan&nbsp;Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, jang menjadi tersangka dugaan suap. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah keduanya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan PT Kabhara Digdaya (KD), pada Kamis (5/2). "Atas peristiwa tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan kecewa dan sangat menyesal atas peristiwa yang telah mencederai keluhuran harkat dan martabat hakim, serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung RI," kata juru bicara MA, Yanto, dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta, Senin (9/2). Ia menegaskan, Hakim yang melakukan tindak pidana tersebut melanggar komitmen MA dalam mewujudkan zero tolerance atas segala bentuk pelayanan pengadilan. Terlebih dilakukan beberapa saat setelah para hakim menikmati kenaikan tunjangan. Ia memastikan Ketua Mahkamah Agung mendukung segala bentuk langkah KPK dalam memproses dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Pengadilan Depok, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Pasal 95, 98, dan 101, penangkapan dan penahanan hakim harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung. Meskipun memerlukan izin, lanjut Yanto, Ketua MA berkomitmen tidak akan menghalangi dan segera mengeluarkan izin penangkapan bagi hakim yang melakukan tindak pidana. Terkait izin penahanan dalam Pasal 101 KUHAP, kata Yanto, Ketua MA telah menandatangani izin tersebut segera setelah permohonan diajukan oleh penyidik KPK. "MA juga menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum atau advokasi kepada yang bersangkutan," urainya. Karena itu, Ketua MA akan memberhentikan sementara alias menonaktifkan hakim dan aparat PN Depok yang tertangkap tangan tersebut. Usul pemberhentian sementara hakim akan diajukan kepada Presiden. "Jika terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat," tegasnya. KPK menjerat lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan PT Kabhara Digdaya. KPK menemukan barant bukti uang Rp 850 juta dalam OTT yang meringkus Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Adapun, kelima tersangka itu yakni, I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah selaku juru sita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD. Para tersangka dijerat Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 ayat (1)&nbsp;UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang&nbsp;KUHP juncto&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

MA berhentikan sementara Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi tersangka KPK suap sengketa lahan. MA dukung KPK, tegaskan zero tolerance suap.

MA Nonaktifkan Ketua dan Wakil PN Depok yang jadi Tersangka suap, Izin Penahanan Sudah Diteken

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan sebagai tersangka, kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pengurusan perkara sengketa lahan PT Kabhara Digdaya. Penetapan tersangka itu setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pada Kamis (5/2) malam. Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai masih terjadinya praktik suap di lingkungan pengadilan, karena masih kurangnya sistem pengawasan yang melekar pada setiap apratur peradilan. Bahkan, Fickar menyebut tertangkapnya Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disebut sebagai kesialan. "Yang salah sistem yang tidak menempatkan pengawasan sebagai bagian yang melekat padabsetiap aktivitas di peradilan. Jadi tertangkapnya hakim di PN Depok itu lagi sial saja," kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (8/2). Sebab, Fickar menduga bahwa transaksi dari praktik kotor di pengadilan terjadi hampir setiap hari. Namun, ia memahami sulit untuk membuktikannya. "Transaksi itu terjadi setiap hari walaupun sulit dibuktikan, hampir semua elemen sistem itu pemain," ungkapnya. Meski gaji hakim sudah dinaikkan pada level yang sangat tinggi mencapai 280 persen, tetapi tidak akan berpengaruh pada integritasnya. Sebab, praktik korupsi yang terjadi sudah sistemik dan melekat pada kekuasaan peradilan. "Betapapun gaji dan pendapatan dinaikkan tidak akan berpengaruh langsung pada kegiatan transaksi di peradilan, korupsi itu sudah sistemik, melekat pada kekuasaan di peradilan sekecil apapun kekuasaan itu," cetusnya. Ia pun mencotohkan, korupsi di dunia peradilan terjadi mulai pada tukang parkir. Hal itu terlihat pada sidang tilang lalu lintas. "Jangan heran disekitar itu tukang parkir pun tidak jarang juga ikut jadi pemain, contoh paling sederhana sidang tilang," bebernya. Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Jeratan tersangka menyasar Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyanto, serta Direktur Utama (Dirut) PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman. KPK juga menjerat juru sita PN Depok Yohansyah Maruanaya dan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya Berliana Tri Kusuma. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2). Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, operasi senyap yang menyasar Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta turut diamankan barang bukti berupa uang senilai Rp 850 juta. Uang ratusan juga itu diperuntukan upaya memuluskan sengketa lahan PT Karabha Digdaya. &rdquo;Tim KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel berwarna hitam senilai Rp 850 juta dari Yohansyah Maruanay serta barang bukti elektronik,&rdquo; ucap Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam. KPK menyebut, barang bukti berupa uang tunai ratusan juta itu dilakukan untuk mengelabui praktik tindak pidana korupsi. Sebab, uang itu disimpan secara tunai di dalam ransel. &rdquo;Jadi, ini ada tren berbeda ya, beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung ya, kemarin ditaruh di kardus, yang ini di dalam tas ransel,&rdquo; tegas Asep. Dugaan suap itu dilakukan setelah PN Depok mengabulkan gugatan PT Karabha Digdaya terkait sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi dengan masyarakat di Kecamatan Tapos, Depok, pada 2023. Putusan tersebut kemudian diperkuat di tingkat banding dan kasasi. Pada Januari 2025, berdasar putusan tersebut, PT Karabha Digdaya mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan kepada PN Depok karena lahan akan segera dimanfaatkan. Namun hingga Februari 2025, eksekusi belum juga dilaksanakan meskipun permohonan telah diajukan beberapa kali. Di sisi lain, masyarakat yang bersengketa mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Dalam kondisi tersebut, Wayan Eka dan Bambang Setyawan meminta Yohansyah Maruanaya bertindak sebagai perantara atau satu pintu untuk menjembatani kepentingan PT Karabha Digdaya dengan PN Depok. Melalui Yohansyah, Wayan Eka dan Bambang diduga meminta fee sebesar Rp 1 miliar kepada PT Karabha Digdaya melalui Berliana Tri Kusuma. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Berliana kepada Trisnadi Yulrisman. Pihak PT Karabha Digdaya sempat menyatakan keberatan hingga akhirnya disepakati nilai suap sebesar Rp 850 juta. Setelah eksekusi lahan dilakukan pada 14 Januari 2026, Berliana memberikan uang sebesar Rp20 juta kepada Yohansyah. Selanjutnya, pada Kamis (5/2), Berliana kembali menyerahkan uang Rp 850 juta yang berasal dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo. Atas perbuatannya, I Wayan Eka Mariarta, Bambang Setyawan, Yohansyah, Trisnadi, dan Berliana, disangkakan melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, terkait penerimaan lainnya yang dilakukan Bambang Setyawam disangkakan telah melanggar pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK tetapkan Ketua dan Wakil PN Depok tersangka suap dalam kasus sengketa lahan. Pakar sebut transaksi kotor di pengadilan terjadi tiap hari

Ketua dan Wakil PN Depok Tersangka Dugaan Suap, Pakar: Transaksi di Pengadilan Terjadi Setiap Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/895c4697-15df-4c71-b7f7-01bac859472c-3004814371.jpg" alt="Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan menyampaikan keterangan terkait OTT ketua dan wakil ketua PN Depok. (KY)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan menyampaikan keterangan terkait OTT ketua dan wakil ketua PN Depok. (KY)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Yudisial (KY) menyesalkan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan. Menurut Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Abhan, pengadilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Atas pengungkapan kasus dugaan penerimaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, Abhan menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga antirasuah. Dia mendorong penegakan hukum dilakukan secara tegas demi menjaga integritas peradilan di Indonesia. &rdquo;KY menyesalkan atas terjadinya peristiwa (OTT) ini. Ketika pengadilan sebagai benteng terakhir, tetapi oknum (ketua dan wakil Ketua PN Depok) terlibat tindak pidana korupsi,&rdquo; kata dia dikutip pada Sabtu (7/2). Bagi KY, tindakan ketua dan wakil ketua PN Depok itu sangat mengecewakan. Apalagi negara terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para hakim melalui kenaikan gaji. OTT tersebut, dipastikan menjadi catatan bagi KY sebagai persoalan besar. Menurut dia, bukan kesejahteraan yang memicu judicial corruption, melainkan persoalan integritas hakim. &rdquo;KY akan berkoordinasi dengan KPK karena yang bersangkutan ada di tahanan KPK. Semoga secepatnya kami diberikan kesempatan oleh KPK untuk melakukan pemeriksaan (etik),&rdquo; jelasnya. Berkaitan dengan sanksi, KY berniat mengajukan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung (MA). Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika rapat pleno KY memutuskan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, maka KY dan MA akan membentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Lebih lanjut, Abhan menegaskan bahwa KY dan Mahkamah Agung (MA) dengan tegas akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap judicial corruption atau kasus transaksional lainnya. Kedua institusi itu menjamin terlaksananya penegakan kode etik dengan cara mengambil tindakan keras. Harapannya tidak ada lagi hakim dan perangkat pengadilan terlibat korupsi. Berdasar pengungkapan kasus oleh KPK, ketua dan wakil ketua PN Depok kena OTT dalam proses eksekusi lahan PT KD. Mereka meminta fee untuk percepatan eksekusi sebesar Rp 1 miliar. Dari angka itu disetujui Rp 850 juta. Total ada tujuh orang yang ditangkap di tempat yang berbeda. Setelah melalui pemeriksaan, KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk ketua dan wakil ketua PN Depok.

KY sesalkan OTT ketua dan wakil ketua PN Depok karena korupsi. Mereka seharusnya benteng terakhir peradilan.

Sesalkan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Kena OTT, Komisi Yudisial: Pengadilan Benteng Terakhir, Hakim Malah Terlibat Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/07/7841d75d-b1fe-4834-9ad8-f2812e496684-1-4254794352.jpg" alt="KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>KPK temukan barang bukti uang Rp 850 juta dalam OTT di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk dua pimpinan PN Depok. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa sengketa tersebut melibatkan lahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Sengketa terjadi antara warga dengan PT Karabha Digdaya (KD), sebuah badan usaha yang berada di bawah lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). &ldquo;Pengadilan Negeri Depok mengabulkan gugatan PT KD dalam perkara sengketa lahan melawan masyarakat,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2) malam. Asep menjelaskan, perkara sengketa lahan ini telah bergulir sejak 2023 dan menempuh proses hukum hingga tingkat kasasi. Putusan kasasi tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang memenangkan PT KD. Berdasarkan putusan tersebut, PT KD kemudian mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan pada Januari 2025. Namun, permohonan eksekusi itu tidak segera ditindaklanjuti meski telah diajukan beberapa kali. Di sisi lain, pihak warga mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Februari 2025. Dalam proses tersebut, Ketua PN Depok I Wayan Eka dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan diduga meminta Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, untuk menjadi perantara komunikasi dengan pihak PT KD. Seluruh komunikasi dilakukan melalui satu pintu dengan imbalan sejumlah uang. &ldquo;Yohansyah diminta menyampaikan permintaan fee sebesar Rp 1 miliar kepada pihak PT KD untuk mempercepat pelaksanaan eksekusi,&rdquo; ungkap Asep. Permintaan tersebut kemudian disampaikan Yohansyah kepada Head Corporate Legal PT KD, Berliana Tri Kusuma, dalam pertemuan di sebuah restoran di Depok. Pertemuan itu membahas waktu pelaksanaan eksekusi sekaligus permintaan imbalan agar proses dipercepat. Selanjutnya, Berliana melaporkan permintaan tersebut kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi Yulrisman. Dari hasil pembahasan internal, PT KD menyetujui pembayaran sebesar Rp 850 juta, yang kemudian disepakati oleh Ketua dan Wakil Ketua PN Depok. Setelah kesepakatan tercapai, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang dijadwalkan pada 14 Januari 2026. Eksekusi tersebut kemudian dilaksanakan oleh Yohansyah selaku juru sita. Selain itu, sebagai bentuk ucapan terima kasih, Berliana juga diduga memberikan uang sebesar Rp 20 juta kepada Yohansyah. Adapun, kelima tersangka dalam kasus ini di antaranya, I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah selaku jurusita PN Depok, Trisnadi selaku Direktur Utama PT KD, serta Berliana selaku Head Corporate Legal PT KD. Kelimanya langsung ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Terhadap kelima tersangka tersebut, KPK menjerat Pasal 605 huruf a dan/atau Pasal 606 angka (1)&nbsp;UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang&nbsp;KUHP juncto&nbsp;UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan&nbsp;UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. &nbsp;

KPK ungkap suap pimpinan PN Depok patok fee Rp 1 miliar untuk percepat eksekusi lahan. 5 tersangka langsung ditahan dan kasusnya berjalan.

KPK: Pimpinan PN Depok Minta Pelicin Rp 1 Miliar untuk Percepatan Eksekusi Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/Konferensi-Pers-OTT-Importasi-Barang-di-DJBC-Dery-Ridwansah-7-291422970.jpeg" alt="ILUSTRASI: Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas KPK menunjukkan barang bukti berupa uang tunai. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta dalam operasi tangkap tangan (OTT), pada Rabu (5/2) malam. Diduga operasi senyap yang menyasar I Wayan Eka Mariarta terkait dugaan suap pengurusan perkara sengketa lahan yang melibatkan PT Karabha Digdaya (KRB). Menyelisik harta kekayaan I Wayan Eka Mariarta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.go.id, pada Jumat (6/2), memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 949.000.000. Harta kekayaan itu terakhir dilaporkan pada 21 Januari 2025 untuk tahun periodik 2024, saat I Wayan Eka Mariarta menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. I Wayan Eka Mariarta tercatat hanya memiliki satu tanah dan bangunan seluas 100 meter persegi di Gianyar, Bali senilai Rp 750 juta. I Wayan juga tercatat memiliki tiga unit kendaraan, di antaranya motor Honda PCX tahun 2020, motor Honda ADV tahun 2023, dan mobil Toyota Yaris tahun 2018. Harta bergerak milik I Wayan Eka Mariarta sebesar Rp 250 juta. I Wayan juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 41 juta, kas dan setara kas Rp 58 juta. Namun, I Wayan memiliki utang sebesar Rp 150 juta. Sehingga, total harta kekayaannya mencapai Rp 949.000.000. Dalam OTT yang menyasar I Wayan Eka Mariarta, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pihaknya mengamankan total tujuh orang. Menurutnya, tiga orang merupakan pejabat PN Depok dan empat lainnya merupakan pihak dari PT Karabha Digdaya (KRB). "Tiga orang dari PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian empat orang lainnya berasal dari PT KRB, termasuk direkturnya,&rdquo; kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2). Budi menyebut, operasi senyap yang menyasar hakim dan pihak swasta berkaitan dengan konflik pertanahan yang melibatkan PT KRB. &ldquo;Ini diduga terkait sengketa lahan antara PT KRB, badan usaha yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan dan bergerak di bidang pengelolaan aset,&rdquo; pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok, I Wayan Eka Mariarta dalam operasi tangkap tangan (OTT)

Segini Harta Kekayaan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Terjaring OTT KPK Diduga Terlibat Suap Sengketa Lahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Juru-Bicara-KPK-Budi-PrasetyoJPG-1191358695.jpg" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Depok, Jawa Barat, mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan unsur peradilan dan perusahaan negara. Dalam operasi senyap tersebut, PT Karabha Digdaya (KRB), badan usaha yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, ikut terseret. PT KRB yang didirikan pada 1989 bergerak di bidang pengelolaan aset properti dan fasilitas rekreasi. Perusahaan ini dikenal sebagai pengelola Emeralda Golf Club, lapangan golf eksklusif di kawasan Depok, serta pengembang kawasan hunian Cimanggis Golf Estate dan Umma Arsa Estate. Tim penindakan KPK mengamankan sejumlah pihak dalam OTT yang dilakukan pada Kamis (5/2) malam, termasuk direktur PT Karabha Digdaya serta pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok, yakni ketua dan wakil ketua pengadilan. Mereka diduga terlibat dalam suap terkait penanganan perkara sengketa lahan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa operasi senyap yang menyasar hakim dan pihak swasta berkaitan dengan konflik pertanahan yang melibatkan PT KRB. &ldquo;Ini diduga terkait sengketa lahan antara PT KRB, badan usaha yang berada dalam ekosistem Kementerian Keuangan dan bergerak di bidang pengelolaan aset,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/2). Menurut Budi, total tujuh orang diamankan dalam OTT tersebut. Dari pihak pemberi, empat orang berasal dari PT Karabha Digdaya, termasuk salah satu direkturnya. Sementara dari pihak penerima, tiga orang yang merupakan pejabat Pengadilan Negeri Depok. &ldquo;Tiga orang dari PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian empat orang lainnya berasal dari PT KRB, termasuk direkturnya,&rdquo; jelas Budi. Budi mengamini, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok turut diamankan dalam OTT tersebut. &ldquo;Betul,&rdquo; ujarnya singkat. Informasi tersebut sejalan dengan keterangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Hery Supriyono, yang menyatakan bahwa ruang kerja Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, serta seorang juru sita telah disegel oleh penyidik KPK.

OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok melibatkan PT Karabha Digdaya di bawah Kemenkeu. Dugaan suap terkait sengketa lahan di Depok.

OTT Ketua dan Wakil Ketua PN Depok Diduga Libatkan Perusahaan di Bawah Kemenkeu PT Karabha Digdaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/Screen-Shot-2025-12-18-at-151457-1406196689.png" alt="Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan kepada awak media terkait dengan OTT yang dilakukan di wilayah Banten dan Jakarta. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam. Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta turut diamankan dalam operasi senyap tersebut. "Dalam peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim pada tadi malam, diamankan sejumlah tujuh orang, tiga orang dari pihak PN Depok, salah satunya Ketua Pengadilan Negeri," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (6/2). "Kemudian empat orang lainnya, pihak-pihak dari PT KRB, salah satunya direkturnya," sambungnya. Dalam operasi senyap itu, lanjut Budi, tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti uang senilai ratusan juta rupiah. "Selain pihak-pihak yang diamankan tersebut, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi. Lebih lanjut, Budi menekankan bahwa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut saat ini masih dalam pemeriksaan intensif. KPK akan menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Pihak-pihak yang diamankan sampai dengan sore ini masih terus dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nanti kami akan update terkait dengan perkembangannya," pungkasnya.

KPK amankan 7 orang termasuk Ketua PN Depok dalam OTT. Operasi senyap juga amankan uang ratusan juta. Simak update pemeriksaan intensif KPK.

KPK Amankan 7 Orang dalam OTT PN Depok, Termasuk Ketua Pengadilan I Wayan Eka Mariarta

Ketua PN Depok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketua PN Depok

Berita Terkini