<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/WhatsApp-Image-2023-05-11-at-202459-2354028915.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kick off pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Timur tinggal menghitung hari. Pra PPDB dimulai pada 12 Juni dengan tahap pengambilan PIN oleh calon peserta didik baru melalui situs ppdb.jatimprov.go.id. Berdasar petunjuk teknis (Juknis) yang mengacu pada Permendikbud No 1 Tahun 2021, tidak ada perubahan mendasar dalam aturan PPDB 2023. Namun Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mengeluarkan kebijakan baru dengan menyediakan kuota khusus berupa golden ticket bagi lulusan SMP/MTs di Jawa Timur. Salah satunya diperuntukkan bagi lulusan yang memiliki prestasi sebagai ketua OSIS. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawasa menyebut kuota khusus jalur golden ticket ketua OSIS diberikan untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Kuota untuk Ketua OSIS termasuk dalam prestasi hasil lomba dengan proporsi 5 persen. Kuota itu untuk menjaring siswa yang multitalenta dan memiliki jiwa kepemimpinan. &rdquo;Kita ingin mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin di masa depan. Karena itu sebagai apresiasi, kami berikan kuota 1 (satu) siswa di setiap SMA/SMK negeri Jawa Timur,&rdquo; ujar Khofifah. Selain ketua OSIS, Khofifah juga memberikan kuota bagi siswa yang memiliki prestasi penghafal Quran. Kuota itu masuk dalam jalur prestasi hasil lomba dengan proporsi 5 persen. &rdquo;Kita sediakan kuota di setiap SMA/SMK negeri di Jatim yang menerima 1 (satu) siswa,&rdquo; ujar Khofifah. Pemprov Jatim juga memberikan perhatian khusus kepada siswa penyandang disabilitas untuk dapat mengenyam pendidikan. Termasuk sekolah reguler. Kuota penyandang disabilitas sebesar 3 persen. &rdquo;Kami ingin Jawa Timur menjadi rumah yang nyaman untuk mengenyam pendidikan bagi siapa pun. Kami beri kesempatan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi. Dengan begitu kita bisa fokus dalam memberikan pendidikan yang berkualitas,&rdquo; ucap Khofifah. Kemudian, ada jalur afirmasi pendidikan menengah bagi anak-anak berprestasi dari Papua dan juga bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (repatriasi). Jawa Timur satu-satunya daerah yang siap menerima siswa beasiswa Papua dan repatriasi dalam PPDB tahun ini. Proses seleksi beasiswa dilakukan sepenuhnya oleh Kemdikbudristek. &rdquo;Pada prinsipnya ada 423 SMA dan 298 SMK di Jatim. Total 721 lembaga bisa menerima afirmasi, berapapun siswa yang diberikan kementerian kita siap menerima,&rdquo; kata Khofifah. Selanjutnya, kebijakan baru soal jalur anak tenaga kesehatan (nakes). Tahun ini aturan tersebut dikerucutkan. Yang sebelumnya berlaku bagi anak nakes secara umum, tahun ini aturan itu lebih diprioritaskan bagi anak nakes yang orang tuanya menjadi korban meninggal dalam penanganan pandemi Covid-19. &rdquo;Kebijakan lain yakni untuk anak buruh. Tahun lalu, syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik baru harus mempunyai berbagai kartu perlindungan sosial dan harus upload tanda serikat buruh. Namun, tahun ini cukup melampirkan tanda keanggotaan serikat buruh. Jika siswa melampirkan KIP atau SKTM maka akan diprioritaskan untuk diterima,&rdquo; papar Khofifah.

PPDB 2023 jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Jatim sediakan kuota khusus berupa golden ticket bagi ketua OSIS lulusan SMP/MTs di Jawa Timur

Jadi Ketua OSIS, Ada Golden Tiket dari Gubernur Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-28-at-21.41.02.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Pendidikan Jawa Timur matangkan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Meski tak jauh berbeda dengan aturan Permendikbud No 44 Tahun 2019 kemudian disempurnakan dalam Permendikbud No 1 Tahun 2021, tahun ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan perhatian khusus bagi ketua OSIS dan hafiz Quran melalui golden ticket jalur prestasi non akademik.  Terkait hal itu, Khofifah mengungkapkan secara teknis aturan PPDB 2023 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi, ada hal baru yang dimasukkan dalam PPDB 2023.  Di antaranya kuota khusus ketua OSIS. Pertimbangan itu dibuat karena melihat realitas saat ini. Di mana ke depan dibutuhkan pemimpin hebat untuk memajukan negeri.  ”Negeri kita butuh pemimpin hebat pada masa depan. Kami melihat ketua OSIS SMA dan SMK itu kebanyakan SMP/MTs-nya juga menjadi ketua OSIS. Sehingga kami ingin mengakomodir ini sebagai apresiasi untuk generasi calon pemimpin bangsa,” terang Khofifah.  Kuota untuk ketua OSIS itu, lanjut Khofifah, termasuk dalam prestasi hasil lomba dengan proporsi 5 persen. Kuota itu diberikan untuk menjaring siswa yang multitalenta dan memiliki jiwa kepemimpinan.  ”Kita ingin mencetak generasi yang tangguh dan berkarakter sebagai calon pemimpin masa depan. Karena itu sebagai apresiasi, kami berikan kuota 1 (satu) siswa di setiap SMA/SMK Negeri Jawa Timur,” tambah Khofifah.  Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan golden ticket bagi siswa penghafal Alquran (hafiz Quran). Menurut Khofifah, kuota itu perlu disediakan untuk menjaring siswa yang memiliki kekuatan religiusitas, keimanan, dan ketakwaan yang tinggi untuk menjadi generasi muda yang berakhlak mulia.  ”Kuota ini masuk dalam jalur prestasi hasil lomba dengan proporsi 5 persen. Untuk hafiz Quran kita sediakan kuota di setiap SMA/SMK negeri di Jatim menerima 1 (satu) siswa,” jelas Khofifah.

Gubernur Jatim Beri Tiket Emas kepada Ketua OSIS dan Penghafal Alquran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/posko-ppdb.jpg" alt="TAMPUNG KELUHAN: Petgas melayani wali murid yang mengalami masalah terkait PPDB di posko PPDB di Kecamatan Genteng, Kamis (16/6). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAMPUNG KELUHAN: Petgas melayani wali murid yang mengalami masalah terkait PPDB di posko PPDB di Kecamatan Genteng, Kamis (16/6). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Juga untuk Putra-Putri Nakes yang Meninggal saat Tangani Covid-19  JawaPos.com – Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim membuka beberapa jalur baru pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA dan SMK tahun ini. Mulai jalur ketua OSIS sampai anak-anak tenaga kesehatan (nakes) yang orang tuanya meninggal saat bertugas dalam penanganan Covid-19.  Plt Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, jalur khusus ketua OSIS disiapkan berdasar pertimbangan melihat realitas saat ini.  Ke depan dibutuhkan pemimpin-pemimpin hebat untuk memajukan negeri. Ketua OSIS dipilih karena anak-anak yang menjadi pemimpin sekolah di jenjang SMP dan MTs itu saat berstatus siswa SMA-SMK juga bisa kembali menjabat ketua OSIS.  "Kami sudah berdiskusi dengan gubernur Jatim soal jalur ini," paparnya di Surabaya kemarin (27/2).  Skema tersebut juga terilhami dari seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) yang memberlakukan jalur khusus untuk ketua OSIS. Selain itu, ada jalur afirmasi pendidikan menengah (ADEM) yang diperuntukkan anak-anak Papua. Juga bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI).  "Ada juga jalur untuk anak-anak nakes (tenaga kesehatan)," paparnya.  Bedanya, tahun ini, jalur diperuntukkan anak-anak nakes yang orang tuanya meninggal saat bertugas dalam penanganan Covid-19. Sebelumnya, jalur tersebut diperuntukkan anak nakes yang bekerja dalam penanganan pandemi.  Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dispendik Jatim Alfian Majdi mengatakan, jalur ketua OSIS tersebut masuk dalam jalur prestasi lomba nonakademik. Bersama jalur hafiz Alquran. Nanti setiap sekolah menerima satu siswa dari jalur ketua OSIS SMP dan MTs itu.  Sementara untuk jalur ADEM, bagi putra-putri Papua dan anak-anak PMI, datanya akan diambil dari yang diserahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti Jatim hanya menerima, lalu menyebar ke SMA-SMK negeri yang ada di Jatim. "Instruksi dari kepala dinas dalam satu sekolah untuk jalur ini ada dua siswa," katanya.  Kuota masuk PPDB meliputi jalur afirmasi 15 persen, pindah tugas orang tua 5 persen, prestasi hasil lomba 5 persen, zonasi SMA 50 persen, dan zonasi SMK 10 persen. Sementara itu, jalur prestasi nilai akademik SMA 25 persen dan prestasi nilai akademik SMK 65 persen.

PPDB Jatim Buka Jalur Khusus Ketua OSIS dan Anak Pekerja Migran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/ilustrasi-siswa-baru.jpg" alt="Ilustrasi siswa baru (MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi siswa baru (MAHENDRA ADITYA/RADAR KUDUS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Kepala Sekolah SMAN 52 Jakarta diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal itu diungkapkan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Purwanto lantaran E, inisial Wakepsek itu diduga telah melakukan tindakan intoleransi karena melarang siswanya yang non muslim untuk melenggang ikut kontestasi pemilihan Ketua OSIS di sekolah tersebut.  "Saya sudah mengeluarkan SK (Surat Keputusan) pemberhentian sementara dari jabatan wakil kepala sekolah untuk memudahkan proses selanjutnya," ujarnya kepada wartawan, Rabu (19/10).  Purwanto mengatakan, sejak Senin (17/10) lalu, pihaknya sudah melakukan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) atas peristiwa yang terjadi oleh E dan salah satu guru lainnya. "Kita buat BAP orang per orang," jelasnya.  Ia mengatakan, dalam BAP tersebut sudah dicantumkan bahwa ada rekaman yang memang menunjukkan bahwa E memang meminta agar siswanya yang non muslim tidak menjadi calon Ketua OSIS di SMAN 52 Jakarta.  Wakepsek bidang kesiswaan itu diketahui khawatir jika siswa non muslim itu jadi Ketua OSIS, akan ada kebijakan yang tidak menguntungka buat siswa beragama Islam di sana.  Dengan bukti yang sudah terkumpul tersebut, Purwanto menjelaskan bahwa pihaknya bersama inspektorat dan stakeholder terkait masih akan mendalami peristiwa tersebut. Dengan begitu, keputusan final terhadap E masih belum dapat ditetapkan.  "Sedang digodok di Disdik, inspektorat, dan lain-lain terkait seperti apa langkah selanjutnya," jelasnya.  "Dalam menindak ini kita harus tidak emosional, tapi mengacu pada aturan. Aturan yang kita sedang teliti, sedang kita kaji, relevansinya dengan Peraturan Pemerintah 94 pasal mana, kemudian dengan UU Dosen dan Guru Nomor 14 tahun 2005 itu nanti pasal yang mana," tandasnya.

Larang Siswa Non-Muslim Jadi Ketua OSIS, Wakepsek SMAN 52 Dicopot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Retno-Listyarti-KPAI.jpg" alt="Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia pendidikan di Indonesia masih sering dihiasi dengan kasus intoleransi. Salah satu yang ramai diperbincangkan adalah kasus pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi non muslim di SMKN 2 Padang.  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan Retno Listyarti, mengatakan bahwa kasus intoleran di dunia pendidikan adalah hal yang sering terjadi. Bahkan, polemiknya bukan hanya masalah atribut keagamaan.  "Makin ke sini memang bukan urusan jilbab ya. Misal memilih ketua OSIS," kata Retno dalam diskusi daring Sekolah Sebagai Penyemai Toleransi Respon Terhadap SKB Tiga Menteri, Senin (8/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/02/2021/selain-sanksi-tegas-kpai-minta-ada-pembinaan-skb-tiga-menteri/">Selain Sanksi Tegas, KPAI Minta Ada Pembinaan SKB Tiga Menteri</a>  Ia memberikan contoh, di mana terdapat sekolah yang gurunya memaksakan para muridnya untuk memilih ketua Osis seiman. Jadi, intervensi oleh guru juga membuat kasus intoleransi di sekolah.  "Memilih ketua Osis di sekolah negeri pun juga ada intervensi, harus agama tertentu agama, mayoritas umumnya" tambahnya.  Berawal dari kasus tersebut, Retno mengatakan jika dunia pendidikan sangat sulit berbicara demokrasi dan kebebasan. Kata dia, tidak akan ada hak asasi jika masih ada intervensi agama.  "Bagaimana mungkin mamu berbicara demokrasi, bicara kebabasan, mau berbicara hak asasi tapi ada intervensi terhadap agama-agama tertentu terutama yang mayoritas," tutupnya.  Sebagai informasi, sebelum kasus SMKN 2 Padang, telah terjadi kasus serupa di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Pada 2014 silam, pelarangan jilbab juga terjadi pada sekolah yang ada di Bali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU

KPAI Sebut Pemilihan Ketua Osis Juga Tak Luput dari Intoleransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/pemilihan-ketua-osis-sman-16-surabaya-dihelat-mirip-pemilu_m_156075.jpeg" alt="BELAJAR POLITIK: Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan penghitungan suara setelah pemilihan ketua OSIS di SMAN 16 Surabaya." width="100%">
<figcaption>BELAJAR POLITIK: Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) melakukan penghitungan suara setelah pemilihan ketua OSIS di SMAN 16 Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mochammad Rafif terpilih menjadi ketua OSIS SMAN 16 tahun pelajaran 2017&ndash;2018. Kandidat nomor urut 1 itu mengalahkan dua pesaing lainnya. Bersama Rania Iqlima dan Adhisti Hana, Rafif memimpin organisasi siswa di lingkungan sekolahnya selama setahun ke depan. Pemilihan OSIS SMAN 16 Surabaya berlangsung di sela jam pelajaran Kamis (7/9). Seluruh kelas melakukan pencoblosan mirip pemilihan umum (pemilu). Sebelum mencoblos, siswa mengantre untuk menyerahkan undangan pencoblosan yang diterima dari kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Setelah menyerahkan undangan, para siswa mendapatkan surat suara. Isinya adalah foto tiga pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS. Bedanya, ada dua wakil ketua OSIS. Para siswa pun diminta mencoblos kandidat sesuai pilihannya di dalam bilik suara. Setelah mencoblos, siswa melipat surat suara seperti semula. Selanjutnya, mereka memasukkannya ke kotak suara. Sebelum meninggalkan lokasi pemungutan suara, KPPS memberikan stempel di tangan pemilih agar tidak ada yang memilih lebih dari satu kali. Persis prosesi pemilihan umum. Waka Humas SMAN 16 Abdul Razzaq Thahir menuturkan, ada 1.200 siswa yang mengikuti pemilihan OSIS (pemilos). Siswa kelas X hingga XII melakukan pemilihan secara bergantian. &rsquo;&rsquo;Kalau sudah waktunya memilih, panitia akan meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelas tersebut,&rdquo; tuturnya. Pria yang akrab disapa Reza itu menjelaskan, konsep pemilos dibuat mirip dengan pemilu di Indonesia. Tujuannya, para siswa yang belum memiliki hak pilih secara nasional bisa memperoleh pengalaman lebih dulu. Jadi, ketika sudah cukup umur, mereka tidak canggung mengikuti pemilu. Sebelum pemilos, SMAN 16 melaksanakan debat antarkandidat serta orasi bagi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Prosesnya berlangsung selama sebulan. Awalnya, ada 20 kandidat yang mendaftar. Kemudian, setelah tes tulis dan wawancara, dipilih tiga kandidat dengan skor tertinggi. &rdquo;Tiga orang itulah yang dicalonkan sebagai ketua,&rdquo; terangnya.

Pemilihan Ketua OSIS SMAN 16 Surabaya Dihelat Mirip Pemilu

ketua osis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua osis