<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/WWbLAcfB6OahLpJ1yj279AMYfKzQPMCnDaFgQ2EB-1-270918753.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (11/10) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (11/10) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah pejabat negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (11/10) malam.&nbsp;</p> <p>Pertemuan itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko Menko Kumham Imipas Yusril Ihaza Mahendra, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, serta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat.</p> <p>Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun serius. Menurut dia, pertemuan itu membahas sejumlah isu terkini di tanah air.</p> <p>&ldquo;Malam minggu ini, Presiden Prabowo mengundang Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,&rdquo; kata Teddy dalam keterangannya, Minggu (12/10).</p> <p>Menurut Teddy, dalam kesempatan itu Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden Prabowo soal berbagai program yang tengah dijalankan pemerintah.</p> <p>&ldquo;Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR maupun DPR yang disampaikan melalui Ketua,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Ia menambahkan, Presiden Prabowo menilai pentingnya menjalin komunikasi lintas lembaga untuk menjaga arah kebijakan nasional tetap selaras dengan kepentingan rakyat.&nbsp;</p> <p>Ia memastikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sinergi dengan lembaga legislatif dan seluruh elemen bangsa.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kolaborasi yang baik dan konsisten antara legislatif dengan eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia,&rdquo; pungkasnya.</p>

Presiden Prabowo Subianto gelar pertemuan dengan pejabat negara di Hambalang, bahas isu terkini di tanah air dan sinergi antar mbaga.

Presiden Prabowo Bertemu Ketua MPR Ahmad Muzani hingga Kepala BIN herindra di Hambalang, Bahas Apa?

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Ahmad-Muzani-Dery-Ridwansah-4JPG-830160540.jpg" alt="Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra resmi dilantik  sebagai Ketua MPR RI pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Kamis (3/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra resmi dilantik  sebagai Ketua MPR RI pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada Kamis (3/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengajak seluruh unsur di parlemen untuk bisa menyukseskan penyelenggaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurutnya, agenda pelantikan kepala negara itu merupakan tugas konstitusional yang sangat penting.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain seluruh unsur di parlemen, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra itu juga mengajak seluruh pimpinan partai politik turut menyukseskan pelantikan kepala negara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muzani menekankan, seluruh pihak patut berbangga bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila, yang memiliki ruh kebangsaan memuliakan, merawat keberagaman, membangun persatuan dan keberagaman serta perbedaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, demokrasi di Indonesia juga perlu mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia sebagai rumah besar Pancasila.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini lah yg harus terus kita jaga pada masa masa yang akan datang, dan MPR memiliki tugas itu," tegas Muzani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015157331/profil-singkat-sembilan-pimpinan-mpr-ri-periode-2024-2029">Profil Singkat Sembilan Pimpinan MPR RI Periode 2024-2029</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muzani mengutarakan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan menggunakan tradisi seperti biasa, mendengarkan terlebih dahulu keputusan KPU RI. Setelah itu, Presiden dan Wakil Presiden akan mencap sumpah janji saat pelantikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kmudian nanti presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam Pasal 9 UUD 1945 di hadapan Ketua dan para Pimpinan MPR," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tersebut adalah bukti kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang baik," kata Muzani

Ketua MPR Muzani Minta Semua Pihak Sukseskan Pelantikan Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Screenshot_20241003_115946_YouTube-2310624564.jpg" alt="Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). (Youtube)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10). (Youtube)</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":1ou" class="ii gt"> <div id=":1ot" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Hal itu setelah Muzani mengucap sumpah jabatan yang dipandu Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin dalam Rapat Paripurna ke-3 MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muzani didampingi oleh delapan Wakil Ketua MPR RI dari fraksi partai politik dan DPD RI. Mereka yakni, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dari fraksi PDIP, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Rusdi Kirana dari fraksi PKB, Eddy Soeparno dari fraksi PAN, Hidyaat Nur Wahid dari fraksi PKS, Lestari Moerdijat dari fraksi Partai Nasdem, Eddy Baskoro Yudhoyono alias Ibas dari fraksi Partai Demokrat dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman dari fraksi DPD RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syarifuddin yang memandu pembacaan sumpah jabatan Pimpinan MPR meminta kesediaan mereka untuk mengikutinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015156170/6-tanda-pria-belum-dewasa-secara-emosional-untuk-memulai-hubungan-menurut-psikologi-salah-satunya-kurang-empati">6 Tanda Pria Belum Dewasa Secara Emosional Untuk Memulai Hubungan Menurut Psikologi, Salah Satunya Kurang Empati</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelum memangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua MPR, saudara-saudara wajib bersumpah, berjanji menurut agama masing-masing. Apakah saudara-saudara bersedia di sumpah berjanji menurut agama saudara?," tanya Syarifuddin dihadapan para Pimpinan MPR RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Siap," jawab para pimpinan MPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan itu, Syarifuddin mengingatkan bahwa sumpah janji yang diucapkan merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, memegang teguh Pancasila, menegakkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya harap saudara-saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu," ucap Syarifuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pembacaan sumpa janji itu, Syarifuddin menyatakan, para pimpinan MPR harus akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015156139/gelar-batik-nusantara-festival-pemprov-dki-sebut-batik-sudah-jadi-produk-potensi-ekonomi-yang-besar">Gelar Batik Nusantara Festival, Pemprov DKI Sebut Batik Sudah Jadi Produk Potensi Ekonomi yang Besar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, serta berbakti pada bangsa dan negara," ujar Syarifuddin yang dikuti para pimpinan MPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta diharapkan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang diwakili. Hal itu diharapkan dapat mencapai tujuan nasional, untuk kepentingan bangsa dan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta membaca sumpah janji, para pimpinan MPR RI itu melakukan penandatanganan berita acara. Serta, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menerima buku memori jabatan pimpinan MPR RI periode 2019-2024</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang dari Ketua Sementara MPR RI kepada Ketua MPR RI terpilih.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029.

Sah! Ahmad Muzani Resmi jadi Ketua MPR RI Periode 2024-2029