<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Ketua-MK-Terpilih-Suhartoyo-Dery-Ridwansah-1JPG-4106464854.jpg" alt="Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman dalam acara pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman dalam acara pemilihan Ketua MK di gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman, yang diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku. Suhartoyo akan resmi dilantik menjadi Ketua MK, di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (13/11) mendatang. <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Suhartoyo dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1699600137382000&amp;usg=AOvVaw1j8JtrSo67z34MIJFYGRAm">elhkpn.kpk.go.id</a>, Kamis (9/11), Suhartoyo memiliki total harta kekayaan sebesar Rp&nbsp;14.748.971.796 atau Rp 14,74 miliar. LHKPN ini terakhir disampaikan Suhartoyo pada 14 Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan sebanyak delapan bidang yang tersebar di Kota Sleman, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Kota Tangerang. Total harta tidak bergerak milik Suhartoyo senilai Rp&nbsp;6.486.585.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo juga tercatat memiliki harta berupa alat transportasi, di antaranya mobil Toyota Hardtop Jeep tahun 1992, mobil Jeep Wilys tahun 1960 dan mobil Toyota Alphard tahun 2018. Harta bergerak milik Suhartoyo itu berjumlah Rp&nbsp;810.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo tercatat memiliki harta bergerak lainnya sejumlah Rp&nbsp;810.000.000, kas dan setara kas Rp&nbsp;7.264.386.796. Sehingga total harta seluruhnya milik Suhartoyo mencapai Rp&nbsp;14.748.971.796.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu,&nbsp;Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat kami berdua (Suhartoyo-Saldi Isra) itu tetep sama bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk dengan para hakim yang lain," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyampaikan, pengambilan keputusan di MK dilakukan secara kolektif kolegial. Namun, harus ada yang mengordinasikan, sehingga diperlukan adanya ketua dan wakil ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menekankan, dirinya saat ini masih enggan berbicara substansi. Karena belum resmi dilantik sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan Prof Saldi bukan sebentar bekerjasama, meskipun beliau wakil, saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerjasama-kerjasama untuk peningkatan kelembagaan," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin akan menerima setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun marwah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya tidak apa-apa kami dikritik berdua. Sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi," pungkas Suhartoyo.</div> </div>

Menggantikan Anwar Usman, Suhartoyo akan resmi dilantik menjadi Ketua MK, di Gedung MK, Jakarta, pada Senin (13/11) mendatang.

Gantikan Anwar Usman, Ketua MK Baru Suhartoyo Miliki Harta Rp 14,74 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/ketua-mk-baru-3009385606.jpg" alt="Ketua MK terpilih Suhartoyo (sisi kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (siri kiri) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua MK terpilih Suhartoyo (sisi kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (siri kiri) di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih secara musyawarah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman prilaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semangat kami berdua (Suhartoyo-Saldi Isra) itu tetep sama bahwa yang sekiranya di Mahkamah Konstitusi itu dipandang ada yang tidak baik tentunya itu akan kami perbaiki bersama dan termasuk dengan para hakim yang lain," kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta, Kamis (9/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menyampaikan, pengambilan keputusan di MK dilakukan secara kolektif kolegial. Namun, harus ada yang mengoordinasikan, sehingga diperlukan adanya ketua dan wakil ketua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suhartoyo menekankan, dirinya saat ini masih enggan berbicara substansi. Karena belum resmi dilantik sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya dengan Prof Saldi bukan sebentar bekerja sama, meskipun beliau wakil, saya hakim, tapi secara substansial sebenarnya sudah sering melakukan kerja sama-kerja sama untuk peningkatan kelembagaan," ucap Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun menjamin akan menerima setiap masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik masyarakat sangat diperlukan untuk membangun marwah MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau memang kami ada yang ke depan tidak baik, ya tidak apa-apa kami dikritik berdua. Sehingga kami berdua bisa setiap saat evaluasi," ujar Suhartoyo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra memastikan, MK ke depan akan lebih mengedepankan kolektif kolegial dalam setiap pengambilan keputusan. "Makanya tadi kita bicara ini akan menjadi kepemimpinan kolektif kolegial, kami berdua menjadi komandonya. Nanti hakim-hakim lain juga akan ditempatkan seperti pimpinan koletif dalam menghadapi ini," tegas Saldi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saldi menyebut, siatuasi MK yang tengah menjadi sorotan publik ini tidak bisa diselesaikan seorang diri. Melainkan butuh kekompakan dari para sembilan hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena situasi ini tidak mungkin diselesaikan oleh satu dua orang, harus diselesaikan oleh kami semua. Itu prinsip tadi yang kami diskusikan," pungkas Saldi.</div> </div>

Surhatoyo berjanji akan memperbaiki marwah MK, setelah Anwar Usman diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Terpilih jadi Ketua MK, Suhartoyo Berjanji Tak Antikritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-pimpinan-mk-kpk-imbau-hakim-anwar-usman-dan-aswanto-lapor-lhkpn_m_200948.jpeg" alt="Hakim Anwar Usman dan Aswanto, berfoto bersama kedua istri usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Hakim Anwar Usman dan Aswanto, berfoto bersama kedua istri usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap terpilihnya Anwar Usman dan Aswanto sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) baru, bisa memberi semangat dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah. "Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru. Diharapkan ada semangat yang jauh lebih kuat untuk pemberantasan korupsi," ungkap Febri Diansyah pada awak media, Senin (4/2). Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, Febri pun mengimbau Anwar dan Aswanto segera&nbsp;melaporkan LHKPN ke KPK. "Sesuai UU 28/1999 maka tentu PN yang baru dilantik wajib melaporkan kekayaannya. KPK akan menerima pelaporan tersebut. Agar lebih mudah, pelaporan juga dapat dilakukan melalui e-LHKPN," jelasnya. Sebelumnya, MK telah selesai menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) untuk memilih Ketua MK periode 2018-2020 menggantikan Arief Hidayat. Hasilnya, Anwar Usman terpilih menjadi Ketua dan Aswanto sebagai Wakil Ketua. Pemilihan Ketua MK diputuskan secara voting oleh sembilan hakim konstitusi. Perolehan suara Anwar Usman mengungguli Suhartoyo dalam bursa pemilihan, sedangkan perolehan suara Aswanto mengungguli Saldi Isra. Dengan terpilihnya pimpinan baru MK, maka jabatan Arief Hidayat secara otomatis digantikan Anwar. Arief tidak bisa lagi mengikuti pemilihan karena sudah dua kali menjadi Ketua, pada 2015 dan 2017. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 3a Undang-Undang MK dan Pasal 2 Ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Jadi Pimpinan MK, KPK Imbau Hakim Anwar Usman dan Aswanto Lapor LHKPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jk-yakin-ketua-mk-terpilih-mampu-hadapi-tahun-politik_m_200912.jpeg" alt="Wakil Presiden Jusuf kalla (kiri) memberikan selamat kepada Hakim Anwar Usman dan Aswanto usai pelantikan menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Jusuf kalla (kiri) memberikan selamat kepada Hakim Anwar Usman dan Aswanto usai pelantikan menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (2/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Jusuf Kalla</a> (JK) hadir dalam rapat pleno khusus dan sumpah jabatan Ketua MK Anwar Usman serta Wakil Ketua MK Aswanto di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/4). JK meyakini Anwar dan Aswanto mampu menjaga lembaga konstitusi independen menjelang tahun politik, seperti akan berlangsungnya Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019. "Jadi saya kira tidak sulit lagi dibandingkan dulu, saya yakin bahwa hakim MK pasti dapat menyelesaikannya," ujar JK. Selain itu, JK juga yakin, Anwar dan Aswanto beserta hakim lain&nbsp;dapat&nbsp;bekerja maksimal menghadapi banyaknya sengketa pilkada nanti. "Kalau dalam Pilkada ada yang keberatan itu kan diselesaikan di MK. Jadi tentu sangat banyak pekerjaannya walaupun sudah ada aturannya, hanya yang diatas satu persen perbedaannya," jelas politikus Partai Golkar ini. Sebelumnya, keputusan pemilihan ketua MK ini diambil dengan voting berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Pleno Hakim Konstitusi (RPH) yang terbuka untuk umum. Berdasarkan hasil voting ini, maka ditetapkan Yang Mulia Hakim Konstitusi<a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank"> Anwar Usman</a> sebagai Ketua MK terpilih periode 2018 hingga 2020," ujar Anwar Usman saat memimpin jalannya RPH. Dari voting tersebut, muncul dua nama hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman dan Suhartoyo. Hasil voting tersebut Anwar Usman mendapat suara teebanyak dengan perolehan lima suara dan Suhartoyo mendapatkan empat suara.

JK Yakin Ketua MK Terpilih Mampu Hadapi Tahun Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/zulhas-percaya-ketua-mk-terpilih-anwar-usman-amanah_m_200901.jpeg" alt="Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, diwawancarai awak media usai menghadiri acara pelantika Ketua dan Wakil Ketua MK Anwan Usman dan Aswanto, di Gedung MK Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, diwawancarai awak media usai menghadiri acara pelantika Ketua dan Wakil Ketua MK Anwan Usman dan Aswanto, di Gedung MK Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan berharap terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2018-2020 dapat mengemban amanah dengan baik dan kembali membangun marwah MK. "Semoga melakukan tugas dengan amanah, kita doakan semoga sukses," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (2/4). Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku sangat mengenal sosok Anwar Usman, sehingga diharapkan mampu mengemban amanah sebagai Ketua MK. "Saya kenal betul luar dalam dia sahabat lama. Jadi saya meyakini mampu melaksanakan tugas dengan baik," papar Zulhas. Oleh karena itu, Zulhas meyakini Anwar bersama dengan Wakil Ketua MK terpilih Aswanto, mampu membawa lembaga konstitusi menjadi lebih baik. "Tentu pastilah kalau sudah base on merah putih, kepentingan nasional. Biarlah kepercayaan penuh ketua yang baru untuk melaksanakan tugas yang baik," jelas Zulhas. Sebelumnya, keputusan pemilihan ketua MK ini diambil dengan voting berdasarkan suara terbanyak dalam Rapat Pleno Hakim Konstitusi (RPH) yang terbuka untuk umum. "Berdasarkan hasil voting ini, maka ditetapkan Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman sebagai Ketua MK terpilih periode 2018 hingga 2020," ujar Anwar Usman saat memimpin jalannya RPH. Dari voting tersebut, muncul dua nama hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman dan Suhartoyo. Hasil voting tersebut Anwar Usman mendapat suara teebanyak dengan perolehan lima suara dan Suhartoyo mendapatkan empat suara.

Zulhas Percaya Ketua MK Terpilih Anwar Usman Amanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melalui-abu-bakar-shiddiq-anwar-usman-sebut-hakim-wakil-tuhan-di-bumi_m_200890.jpeg" alt="Hakim MK Anwar Usman, saat menandatangani berita acara pelantikan dirinya menjadi Ketua MK, di Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Hakim MK Anwar Usman, saat menandatangani berita acara pelantikan dirinya menjadi Ketua MK, di Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020 <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Anwar Usman</a> menyatakan, jabatan hakim merupakan seorang yang mulia sehingga diibaratkan sebagai 'Wakil Tuhan' di muka bumi untuk memutus perkara hukum di lembaga peradilan. "Dalam perspektif teori kedaulatan jabatan, hakim merupakan jabatan dari teori yang mengembangkan teori kedaulatan lainnya yaitu kedaulatan rakyat," kata Anwar saat memberikan sambutan di rapat pleno khusus, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (2/4). Menurut Anwar, teori kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan dalam lembaga parlemen memberikan kewenangan hakim untuk dapat membatalkan apa yang telah menjadi keputusan lembaga parlemen atau lembaga eksekutif. Hal itu lantaran jika menurut pertimbangan hakim atau keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut dianggap melawan hukum atau merugikan orang banyak. "Dengan kewenangan besar yang dimilikinya, maka seorang hakim harus menjaga kemuliaan dirinya dan jabatannya agar dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya di dunia namun di akhirat, karena putusan yang diambil seorang hakim tidak hanya ditujukan untuk menegakkan hukum semata, melainkan sekaligus untuk menegakkan keadilan," ujar Anwar. Oleh karena itu, sebagai hakim konstitusi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/02/200843/sah-anwar-usman-dan-aswanto-jadi-ketua-dan-wakil-ketua-mk" target="_blank">Anwar</a> berharap akan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta berhati-hati dalam menyampaikan pandangan. "Putusan yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan bersandar kepada kemampuan intelektual semata. Namun kecerdasan spiritual yang selalu memohon kepada bimbingannya dalam sunyi dan keheningan juga merupakan bagian dari ikhtiar yang tidak kalah pentingnya dalam dunia hukum dan peradilan," ucap Anwar. Pada kesempatan tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/02/200807/anwar-usman-dari-guru-honorer-hingga-menjadi-ketua-mk" target="_blank">Anwar</a> pun memberikan perumpamaan seperti terpilihnya pemimpin Islam saat itu Abu Bakar Shiddiq. "Abu Bakar Shiddiq ketika ditunjuk sebagai pemimpin beliau mengatakan aku telah terpilih di antara kalian dan aku bukan orang terbaik di antara kalian. Andai kata benar ikuti aku, andai kata aku salah ingatkanlah aku," jelas Anwar.

Melalui Abu Bakar Shiddiq, Anwar Usman Sebut Hakim Wakil Tuhan di Bumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sah-anwar-usman-dan-aswanto-jadi-ketua-dan-wakil-ketua-mk_m_1522670978_200843.jpeg" alt="Hakim Anwar Usman dan Aswanto, bersalaman usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Hakim Anwar Usman dan Aswanto, bersalaman usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi (MK), sore ini, Senin (2/4), menggelar rapat pleno khusus. Dalam pleno khusus itu, MK resmi melantik kepada Ketua dan Wakil ketua terpilih periode 2018-2020. Mereka adalah Ketua MK baru Anwar Usman dan Wakil Ketua MK Aswanto. Anwar Usman dan Aswanto membacakan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pengambilan sumpah jabatan ini juga dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara beserta pejabat MK. "Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sebaik-baiknya, seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 dengan selurus-lurusnya menurut UU dasar negara Republik Indonesia 1945, serta berbakti pada nusa dan bangsa," ujar <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Anwar</a> saat disumpah oleh rohaniawan. Terlihat, acara pengucapan sumpah itu dihadiri oleh wakil presiden <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Jusuf Kalla</a>. Selain itu, hadir juga Menteri Menkopolhukam Wiranto, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, beserta jajaran pimpinan negara lainnya. Sebelumnya, MK telah selesai menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) untuk memilih Ketua MK periode 2018-2020 menggantikan Arief Hidayat. Hasilnya, Anwar Usman terpilih menjadi Ketua dan Aswanto sebagai Wakil Ketua. Pemilihan Ketua MK diputuskan secara voting oleh sembilan hakim konstitusi. Perolehan suara Anwar Usman mengungguli Suhartoyo dalam bursa pemilihan, sedangkan perolehan suara Aswanto mengungguli Saldi Isra. Dengan terpilihnya pimpinan baru MK, maka jabatan Arief Hidayat secara otomatis digantikan Anwar. Arief tidak bisa lagi mengikuti pemilihan karena sudah dua kali menjadi Ketua, pada 2015 dan 2017. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 3a Undang-Undang MK dan Pasal 2 Ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK.

Sah! Anwar Usman dan Aswanto Jadi Ketua dan Wakil Ketua MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anwar-usman-dari-guru-honorer-hingga-menjadi-ketua-mk_m_1522671067_200807.jpeg" alt="Ketua MK terpilih periode 2018-2020 Anwar Usman" width="100%">
<figcaption>Ketua MK terpilih periode 2018-2020 Anwar Usman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengawali karier sebagai guru honorer pada 1975 tidak membatasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/88631/anwar-usman" target="_blank">Anwar Usman</a> menjadi hakim konstitusi sampai saat ini. Bahkan hingga menggantikan Arief Hidayat sebagai Ketua MK periode 2018-2020. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat pada awalnya tidak memiliki latar belakang ilmu hukum. Pasalnya dia mengenyam pendidikan di Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) selama enam tahun hingga 1975. Setelah lulus sekolah, anak dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/88631/anwar-usman" target="_blank">Usman A. Rahim</a> dan Hj. <a href="https://www.jawapos.com/tag/88631/anwar-usman" target="_blank">St. Ramlah </a>ini pun merantau ke Jakarta dan menjadi seorang guru honorer di SD Kalibaru. Selama menjadi guru, Anwar melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1 lalu dipilihlah Fakultas Hukum di Universitas Islam Jakarta dan lulus pada 1984. Sukses meraih gelar sarjana hukum, Anwar mencoba mengikuti seleksi calon hakim. Keberuntungan pun diperolehnya dan dia kemudian diangkat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bogor pada 1985. Kariernya pun terbilang mulus di lingkungan Mahkamah Agung, Anwar pernah menduduki jabatan strategis seperti Asisten Hakim Agung mulai dari 1997-2003, kemudian diangkat sebagai Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung sejak 2003-2006. Lalu pada 2005 diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang tetap menjabat sebagai Kepala Biro Kepegawain. Anwar saat ini bukan orang yang asing lagi di lembaga peradilan, sebab sejak 1985 telah puas memakan pahit manis dunia peradilan. Anwar resmi menjadi hakim konstitusi setelah mengucapkan sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, pada 2011 lalu. Dia diangkat menjadi hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden No 18/P Tahun 2011 tertanggal 28 Maret 2011, menggantikan H M Arsyad Sanusi. Saat itu, Anwar merupakan hakim konstitusi ketujuh yang diusulkan Mahkamah Agung. Menurut urutan, Anwar adalah hakim konstitusi ke-18 di MK. Pada tahun 2015, Anwar kemudian terpilih sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2017 dan terpilih kembali menjadi Wakil Ketua MK periode 2016-2018. Kemudian pada Senin (2/4), Anwar terpilih sebagai Ketua MK melalui rapat pleno hakim. Anwar memperolah lima suara dengan selisih satu suara dari hakim konstitusi Suhartoyo. Anwar menggantikan Arief Hidayat yang telah menjabat dua periode sebagai Ketua MK. Dengan demikian, jabatan Anwar sebagai Wakil Ketua MK sebelumnya diisi oleh hakim konstitusi Aswanto.

Anwar Usman, dari Guru Honorer Hingga Menjadi Ketua MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-ketua-mk-begini-tantangan-besar-anwar-usman-di-tahun-politik_m_200770.jpeg" alt="Hakim Anwar Usman dan Aswanto, bersalam usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)" width="100%">
<figcaption>Hakim Anwar Usman dan Aswanto, bersalam usai terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020, di Jakarta, Senin (2/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hakim konstitusi Anwar Usman terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2018-2020. Terpilihnya Anwar melalui voting sembilan orang hakim konstitusi yang berada di lingkungan MK. Pakar hukum dari Universitas Trisakti, <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Abdul Fikchar Hadjar </a>mengatakan, terpilihnya Anwar Usman akan kembali mengangkat marwah MK sebagai lembaga pembuat konstitusi di Indonesia. "Kita berharap dengan terpilihnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Anwar Usman</a> wibaya MK akan kembali pulih, tetapi tergantung pada putusan-putusannya apakah progresif atau normatif konvensional saja," kata Fikchar saat dihubungi JawaPos.com, Senin (2/4). Fikchar pun meminta kepada Ketua MK terpilih untuk dapat menjaga integritas para hakim MK. "Integritas hakim konstitusi harus dijaga, terutama hakim konstitusi yang suka ngelaba seperti yang lalu," ungkap Fikchar. Meski demikian, akui Fikchar, Anwar Usman akan dihadapkan oleh pekerjaan rumah besar seperti Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Pengaruh serta integritas MK akan terlihat pada tahun politik. "Jangan sampai terjadi jual beli, pindah memindah suara terutama dalam Pemilu Legislatif dan Presiden," pungkasnya.

Jadi Ketua MK, Begini Tantangan Besar Anwar Usman di Tahun Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-ketua-mk-baru-segini-harta-yang-dimiliki-anwar-usman_m_200754.jpeg" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman" width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat Pleno Hakim MK akhirnya memutuskan Anwar Usman sebagai Ketua MK periode 2018-2020. Ini karena suara Anwar mengungguli hakim MK lain yang dicalonkan sebagai ketua MK untuk menggantikan posisi Arief Hidayat. Berdasarkan laporan harta kekayaan yang ia laporkan ke KPK, <a href="https://www.jawapos.com/tag/430/mk" target="_blank">Anwar Usman</a> terungkap memiliki harta kekayaan dengan total Rp 3,9 miliar pada 18 Maret 2011. Kekayaan tersebut meningkat hingga Rp 2 miliar dari data yang pernah dilaporkan pada tahun sebelumnya yakni, 17 Maret 2010 senilai Rp 3,6 miliar. Anwar terungkap memiliki tanah dan bangunan sejumlah 25 unit berlokasi di Bima, Tangerang, Bekasi, dan Lumajang dengan total Rp 2,2 miliar. Kemudian, dia juga terungkap memiliki harta bergerak seperti alat tranpsortasi, yakni mobil bermerek Toyota dan Suzuki sejumlah 4 buah dan 1 motor bermerek honda dengan total senilai Rp 297 juta. Lalu, surat berharga dalam bentuk investasi tahun 2003 dan 2005 senilai Rp 522 juta. Giro dan setara kas Rp 802 juta, serta piutang senilai Rp 85 juta. Sebelumnya, Hakim Konstitusi Anwar Usman terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (<a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/02/200770/jadi-ketua-mk-begini-tantangan-besar-anwar-usman-di-tahun-politik" target="_blank">MK</a>) periode 2018-2020 menggantikan posisi Arief Hidayat. Pada rapat pleno khusus pemilihan Ketua MK,&nbsp;Anwar&nbsp;memperoleh suara terbanyak yakni memperoleh 5 suara mengalahkan para calon ketua MK lainnya. Menyusul&nbsp;Suhartoyo&nbsp;dengan perolehan suara sebanyak 4 suara. Setidaknya rapat pleno tersebut dihadiri lengkap oleh 9 orang hakim konstitusi pemilihan Ketua MK periode 2018-2020. Yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida lndrati, Wahiduddin Adams, l Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, dan Saldi Isra. "Seperti yang kita lihat dari hasil pemungutan suara tadi, telah terpilih Anwar Usman sebagai Ketua MK masa jabatan 2018-2020," kata Anwar Usman sebagai pemimpin sidang pleno pemilihan Ketua MK di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan Ketua MK terpilih adalah selama dua tahun enam bulan (2018-2020). "Dengan terpilihnya Ketua MK, maka selesai sudah agenda rapat pleno hari ini. Perlu saya sampaikan agenda pengucapan sumpah Ketua MK akan diselenggarakan pada hari ini, 2 April 2018 pukul 15.00 WIB di ruang sidang pleno," ungkap Anwar. Usai rapat pemilihan Ketua MK, para hakim konstitusi melakukan musyawarah tertutup untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Ketua MK. "Dengan demikian, rapat pleno hari ini dinyatakan ditutup," jelas Anwar.

Jadi Ketua MK Baru, Segini Harta yang Dimiliki Anwar Usman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua mk baru

Berita Terkini