<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/Jumpa-Pers-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-4JPG-2160435610.jpg" alt="Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Hakim konstitusi Anwar Usman menyesalkan pernyataan berbagai pihak yang menuding dirinya melakukan konflik kepentingan, dalam memutus perkara nomor&nbsp;</div> <div dir="auto">90/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Undang-Undang tentang Pemilu mengenai batas minimal usia capres-cawapres. Anwar menegaskan, fitnah-fitnah itu sangat keji.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013260885/berikut-tips-mengatasi-perut-buncit-pada-wanita-meraih-body-goals-meski-usia-mendekati-masa-menopause">Berikut Tips Mengatasi Perut Buncit Pada Wanita, Meraih Body Goals Meski Usia Mendekati Masa Menopause</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara nomor&nbsp;</div> <div dir="auto">90/PUU-XXI/2023 adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak&nbsp;</div> <div dir="auto">berdasarkan atas hukum," kata Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menegaskan, tidak akan mengorbankan martabat dan kehormatannya, serta pengabdiannya sebagai hakim konstitusi untuk meloloskan calon tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya, diujung masa pengabdian saya&nbsp; sebagai Hakim, demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagipula perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Pengambilan&nbsp;</div> <div dir="auto">putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi," tegas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar mengungkapkan, bergulirnya isu konflik kepentingan bukan kali ini saja. Tetapi juga jauh sebelum dirinya menjabat sebagai Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Terkait dengan isu konflik kepentingan (conflict of interest), sejak era Kepemimpinan Prof Jimly dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003, Putusan 066/PUU-II/2004, Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pengawasan KY terhadap Hakim Konstitusi, maupun Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 di era Kepemimpinan Prof Mahfud MD, Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang membatalkan Perppu MK&nbsp; di era Kepemimpinan Bapak Hamdan Zoelva, Putusan Perkara 53/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 53/PUU-XIV/2016 di era Kepemimpinan Prof. Arief Hidayat," pungkas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, karena terbukti melanggar kode etik berat dalam memutus uji materi usia capres-cawapres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam tempo 2x24 jam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar Usman dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, MKMK juga melarang Anwar Usman terlibat dalam memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pileg, Pilkada, dan Pilpres 2024 yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. (*)</div> </div> </div>

Hakim konstitusi Anwar Usman menyesalkan pernyataan berbagai pihak yang menuding dirinya melakukan konflik kepentingan

Anwar Usman Sebut Fitnah yang Dialamatkan Kepada Dirinya Sangat Keji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/JKT-1-ANWAR-USMAN-DIPERIKSA-2-KALI-MKMK-FED-5JPG-1605396155.jpg" alt="Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anwar Usman buka suara usai dicopot jabatanya dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK), usai dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Anwar mengatakan bahwa jabatan hanya milik Allah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya iya lah jabatan Milik Allah," kata Anwar di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini pun mengatakan, akan mengawal sidang yang dilaksanakan hari ini terkait gugatan syarat usia capres-cawapres. Sidang kali ini digelar untuk permohonan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA), Brahma Aryana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini disidang, sesuai amar putusan," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013260073/mahfud-md-sebut-putusan-mkmk-terhadap-anwar-usman-sangat-diluar-ekspektasi">Mahfud MD Sebut Putusan MKMK Terhadap Anwar Usman Sangat Diluar Ekspektasi</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MKMK menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013258869/mkmk-pecat-anwar-usman-jubir-anies-kalau-jantan-seharusnya-pak-prabowo-ganti-cawapresnya">MKMK Pecat Anwar Usman, Jubir Anies: Kalau Jantan Seharusnya Pak Prabowo Ganti Cawapresnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ucap Ketua MKMK&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddiqie&nbsp;<wbr />membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitus kepada hakim terlapor," sambungnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MKMK memerintahkan, Anwar Usman tidak bisa mengikuti pencalonan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga masa jabatan sebagai hakim konstitusi berakhir," tegas Jimly.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK juga melarang Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri, dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pilpres, pileg, dan pilkada. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," pungkas Jimly.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p>

Anwar Usman buka suara usai dicopot jabatanya dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Respons Usai Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman: Jabatan Milik Allah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/JKT_MKMK-DENGAN-9-HAKIM-MONDTITUSI_MIFTAHUL-HAYAT-08-1361439232.jpeg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie bersama anggota MKMK Bintan R. Saragih menjawab pertanyaan awak sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie bersama anggota MKMK Bintan R. Saragih menjawab pertanyaan awak sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan, menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Dalam sidang pembacaan putusan itu, Anggota MKMK Bintan Saragih menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintan menegaskan, pemberhentian tidak hormat layak diberikan kepada Anwar Usman, lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dasar saya memberikan pendapat berbeda yaitu pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terlapor sebagai hakim konstitusi, in casu Anwar Usman, karena hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Bintan dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bintan menjelaskan, sanksi terhadap kasus pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat. Ia meyakini, sanksi itu setimpal atas perbuatan Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada sanksi lain (selain pemberhentian tidak dengan hormat) sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," tegas Bintan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013233296/legislator-pdip-harapkan-mkmk-berani-ungkap-fakta-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman">Legislator PDIP Harapkan MKMK Berani Ungkap Fakta Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MKMK menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman diberhentikan dari jabatan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013234739/mkmk-putuskan-saldi-isra-tidak-langgar-kode-etik-usai-curhat-dalam-dissenting-opinion">MKMK Putuskan Saldi Isra Tidak Langgar Kode Etik Usai Curhat Dalam Dissenting Opinion</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ucap Ketua MKMK&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddiqie&nbsp;<wbr />membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitus kepada hakim terlapor," sambungnya.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK Saldi Isra untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. MKMK memerintahkan, Anwar Usman tidak bisa mengikuti pencalonan Ketua MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hakim Terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga masa jabatan sebagai hakim konstitusi berakhir," tegas Jimly.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK juga melarang Anwar Usman terlibat atau melibatkan diri, dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pilpres, pileg, dan pilkada. Hal ini dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," pungkas Jimly.</div> </div> </div> </div> </div>

Bintan Saragih menegaskan, pemberhentian tidak hormat layak diberikan kepada Anwar Usman, lantaran terbukti melakukan pelanggaran berat.

Anggota MKMK Bintan Saragih Minta Anwar Usman Dipecat dengan Tidak Hormat

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/07/Sidang-Putusan-MKMK-Dery-Ridwansah-2JPG-399436907.jpg" alt="Hakim Ketua Jimly Asshiddiqie saat pembacaan putusan MKMK di Gedung Mahkamah Konstitusi." width="100%">
<figcaption>Hakim Ketua Jimly Asshiddiqie saat pembacaan putusan MKMK di Gedung Mahkamah Konstitusi.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan, pihaknya tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan uji materi Pasal 169 huruf q dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MKMK hanya berwenang memutuskan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Ketua MKMK Jimly&nbsp;Asshiddiqie&nbsp;membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK menilai, ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berlaku untuk putusan MK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tidak dapat diberlakukan dalam putusan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi," ucap Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK menilai, Ketua MK Anwar Usman dan delapan hakim konstitusi lainnya terbukti melanggar kode etik, terkait bocornya informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH) dan pembiaran atas konflik kepentingan yang terjadi di MK. Karena itu, MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Saldi Isra dan delapan hakim konstitusi lainnya, termasuk Ketua MK Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013234739/mkmk-putuskan-saldi-isra-tidak-langgar-kode-etik-usai-curhat-dalam-dissenting-opinion">MKMK Putuskan Saldi Isra Tidak Langgar Kode Etik Usai Curhat Dalam Dissenting Opinion</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya," tegas Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013234879/terbukti-melakukan-pelanggaran-berat-anwar-usman-diberhentikan-dari-jabatan-ketua-mk">Terbukti Melakukan Pelanggaran Berat, Anwar Usman Diberhentikan dari Jabatan Ketua MK</a></strong></div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MKMK telah menerima sebanyak 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam putusan MK soal batas minimal usia capres dan cawapres tersebut. Selain Anwar Usman, delapan hakim konstitusi lain juga turut dilaporkan, yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Manahan Sitompul, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin Adams yang juga menjadi anggota MKMK.</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas laporan tersebut, MKMK telah menggelar serangkaian rapat MKMK mulai dari sidang pendahuluan, dan sidang pemeriksaan lanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam sidang tersebut, MK mendengarkan keterangan pelapor, 9 hakim konstitusi, ahli, dan saksi sejak Kamis (26/10) hingga Jumat (3/11). MKMK menggelar sidang terbuka saat mendengar keterangan pelapor dan ahli dan sidang tertutup terhadap sembilan hakim MK.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <p>&nbsp;</p>

MKMK menilai, ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (6) dan ayat (7) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tak berlaku untuk putusan MK

MKMK Tegaskan Tak Berwenang Nilai Isi Putusan MK Soal Batas Usia Capres-cawapres

<h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/JKT-1-ANWAR-USMAN-DIPERIKSA-2-KALI-MKMK-FED-3JPG-1479956498.jpg" alt="Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman berjalan menuju Gedung MKMK di Jakarta, Jumat (3/11/2023).</figcaption>
</figure> </h3> <h3>Implikasi terhadap Putusan MK Nomor 90 Dijawab Pekan Depan</h3> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Proses persidangan etik terhadap hakim konstitusi tuntas kemarin (3/11). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah memeriksa semua hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Dari hasil sidang itu, MKMK berencana mengumumkan putusan sidang etik tersebut pada Selasa (7/11) pekan depan.</p> <p>Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie seusai sidang menjelaskan, pihaknya tidak hanya sudah memeriksa semua hakim MK.</p> <p>Tetapi juga telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait syarat batas usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersebut.</p> <p>MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan, seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.</p> <p>Jimly menyebutkan, salah satu bukti yang dikantongi pihaknya adalah CCTV. Bukti elektronik itu menjadi petunjuk adanya indikasi kisruh internal di MK sebelum agenda pembacaan putusan nomor 90.</p> <p>Rangkaian agenda sidang etik kemarin (3/11) ditutup dengan pemeriksaan kedua Ketua MK Anwar Usman. Sebelumnya, Anwar diperiksa pada Selasa (31/10). Karena paling banyak dilaporkan, Anwar kembali dimintai keterangan oleh MKMK. &rdquo;Jadi, satu-satunya yang kami (MKMK) periksa dua kali ya ketua (MK),&rdquo; ujar Jimly seusai sidang.</p> <p>Jimly menegaskan, pihaknya sudah membuat kesimpulan atas dugaan pelanggaran etik hakim MK tersebut. Dia berharap putusan yang dibacakan pekan depan itu bisa menjawab semua isu dan tuduhan yang berkembang selama ini terhadap MK. &rdquo;Mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti,&rdquo; tutur mantan ketua MK tersebut.</p> <p>Jimly sempat mengiyakan Anwar Usman terbukti bersalah karena paling banyak dilaporkan. &rdquo;Iya lah,&rdquo; kata Jimly di gedung MK, Jakarta, kemarin.</p> <p>Di antara 21 laporan, 15 laporan terkait dengan Anwar. Bahkan, dalam laporan itu adik ipar Joko Widodo tersebut diminta mundur dari jabatan hakim konstitusi. &rdquo;Baiknya nanti diputuskan MKMK saja (soal permintaan pelapor agar Anwar Usman mundur, Red),&rdquo; ujarnya.</p> <p>Jimly menyampaikan, pihaknya bakal menjawab berbagai kasak-kusuk kepentingan dalam putusan 90 yang dibacakan pada 16 Oktober lalu tersebut. Dari penilaian independensi sembilan hakim, Jimly mengakui bahwa Anwar Usman yang paling banyak masalah. &rdquo;Tapi, (hakim konstitusi) yang lain itu ada sumbangan terhadap ini (masalah),&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Mengenai kemungkinan pengaruh putusan MKMK terhadap putusan 90, Jimly menuturkan bahwa hal tersebut akan dijawab dalam pertimbangan putusan. Menurut dia, putusan MKMK nanti memberi kepastian bahwa yang salah adalah salah. Dan, yang benar adalah benar. &rdquo;Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca,&rdquo; pintanya.</p> <p class="class-paragraph">Di sisi lain, setelah menjalani pemeriksaan sidang etik, Anwar Usman mengaku siap dengan konsekuensi putusan MKMK pekan depan. &rdquo;Semua harus siap lah,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara, terkait dengan banyaknya pelapor yang memintanya mengundurkan diri, Anwar menyatakan bahwa permintaan itu sah-sah saja. &rdquo;Minta kan bisa saja,&rdquo; katanya. <strong>(tyo/c14/ttg)</strong></p>

Proses persidangan etik terhadap hakim konstitusi tuntas kemarin (3/11). Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah memeriksa semua hakim.

Jimly: Penilaian Independensi, Anwar Paling Banyak Masalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/JKT_MKMK-DENGAN-9-HAKIM-MONDTITUSI_MIFTAHUL-HAYAT-05-3223503083.jpeg" alt="SIDANG MARATON: Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie didampingi anggota MKMK Bintan R. Saragih di gedung MK, Senin (30/10)." width="100%">
<figcaption>SIDANG MARATON: Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie didampingi anggota MKMK Bintan R. Saragih di gedung MK, Senin (30/10).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyatakan, permintaan keterangan terhadap Ketua MK Anwar Usman dilakukan sebanyak dua kali pemeriksaan. Sebab, banyak tuduhan yang dialamatkan kepada Anwar Usman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi satu-satunya yang kita periksa dua kali ya ketua (Ketua MK Anwar Usman). Pertama karena banyak, 15 itu yang melaporkan itu ya," kata Jimly di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia sudah dipanggil untuk yang pertama kemudian yang terakhir hari ini, disamping itu panitera sudah," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013216116/united-e-motor-sepeda-motor-listrik-asli-anak-negeri-resmi-mengaspal-di-malaysia">United E-Motor, Sepeda Motor Listrik Asli Anak Negeri Resmi Mengaspal di Malaysia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly mengatakan, pihaknya juga telah memeriksa seluruh administratif pelaporan dugaan etik sembilan hakim MK. Serta memeriksa CCTV untuk menyimpulkan dugaan pelanggaran kode etik tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MKMK juga mengaku sudah melakukan rapat internal untuk menghasilkan putusan tersebut. Rencananya pembacaan putusan akan digelar pada Selasa (7/11) mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah buat kesimpulan tinggal di rumuskan menjadi putusan, dengan pertimbangan yang mudah mudahan bisa menjawab semua isu jadi semua laporan itukan berisi tuduhan-tuduhan," ucap Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jimly mengutarakan, isi putusan itu akan sangat tebal. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itu tidak akan seluruhnya dibacakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin putusannya tebal, jadi nggak usah dibaca semua. Nanti putusan dibacakan hari selasa jam 4 sesudah jam 1 ada sidang pleno di MK," pungkas Jimly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013216003/rekam-jejak-jimly-asshiddqie-anggota-mkmk-yang-dipercaya-untuk-menangani-kasus-kode-etik-hakim-mk-anwar-usman">Rekam Jejak Jimly Asshiddqie, Anggota MKMK yang Dipercaya untuk Menangani Kasus Kode Etik Hakim MK Anwar Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui,&nbsp;MK menerima uji materi yang diajukan seorang mahasiswa asal Kota Solo bernama Almas Tsaqibbirru Re A terkait batasan usia capres-cawapres dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu. Perkara itu bernomor 90/PUU-XXI/2023. Pemohon, ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Putusan MK itu menjadi pintu masuk bagi pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres). Kendati masih berusia 36 tahun, Gibran bisa diusung sebagai cawapres oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya juga telah memeriksa seluruh administratif pelaporan dugaan etik sembilan hakim MK.

MKMK Sudah Simpulkan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua MK Anwar Usman, Akan Dibacakan Selasa Mendatang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/JKT_MKMK-DENGAN-9-HAKIM-MONDTITUSI_MIFTAHUL-HAYAT-08-1361439232.jpeg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie bersama anggota MKMK Bintan R. Saragih menjawab pertanyaan awak sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie bersama anggota MKMK Bintan R. Saragih menjawab pertanyaan awak sebelum pertemuan tertutup dengan sembilan hakim konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Senin, (30/10/2023).</figcaption>
</figure> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Belakangan ini nama&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddqie sedang ramai diperbincangkan. Kehadirannya dipercayai sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menangani kasus Hakim MK anwar Usman.</p> <p style="font-weight: 400;">Pria berdarah keturunan Palembang yang lahir pada 17 April 1956, sudah lama terjun dalam bidang hukum dan politik.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menangani kasus Anwar Usman terkait dengan Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.</p> <p style="font-weight: 400;">Jimly&nbsp;dikenal sebagai sosok akademisi dan negarawan yang banyak menuangkan pemikirannya ke dalam karya tulis.</p> <p style="font-weight: 400;">Hingga saat ini buku karya ilmiahnya yang diterbitkan sudah sekitar 65 judul buku. Ide dan pemikirannya sudah sangat banyak tersebar di berbagai macam media seperti &ldquo;Green Constitution&rdquo;, &ldquo;Konstitusi Ekonomi&rdquo; , &ldquo;konstitusi Sosial&rdquo; dan yang lain sebagainya.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013215980/cak-imin-sebut-k-pop-sebagai-alat-propaganda-yang-luar-biasa-begini-alasannya">Cak Imin Sebut K-Pop Sebagai Alat Propaganda yang Luar Biasa, Begini Alasannya</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Pendidikan&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddqie</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Gelar Sarjana Hukum&nbsp;Jimly&nbsp;diperoleh dari Fakultas Hukum UI (Universitas Indonesia) pada tahun 1982 .</p> <p style="font-weight: 400;">Setelah selesai dengan pendidikan S1, dilanjutkan dengan Pendidikan Pasca Sarjana yang masih satu almamater dengan pendidikan sebelumnya. Yaitu Fakultas Pascasarjana UI tahun 1984 (Magister Hukum).</p> <p style="font-weight: 400;">Selanjutnya gelar Doktor yang didapatkan juga masih dalam satu lingkup universitas yaitu Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 1986- 1990.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu&nbsp;Jimly&nbsp;juga mengikuti sandwich program kerja sama dengan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum tahun 1988 &ndash; 1990.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013215975/jumlah-korban-jurnalis-dalam-perang-israel-gaza-terus-bertambah-36-tewas-8-luka-luka-dan-9-orang-hilang">Jumlah Korban Jurnalis dalam Perang Israel-Gaza Terus Bertambah: 36 Tewas, 8 Luka-Luka, dan 9 Orang Hilang</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Disamping itu ia pernah bersekolah di Legal Research di Law School of the University of Washington, Seattle, USA tahun 1989 dan Post- Graduate Summer Refreshment Course on Legal Theories, Harvard Law School, Cambridge, Massachusett tahun 1994.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Pada tahun 1998&nbsp;Jimly&nbsp;diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu HTN Fakultas Hukum UI dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu HTN Fakultas Hukum UI</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Karir&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddqie dalam Bidang Hukum dan Pemerintahan</strong></p> <p style="font-weight: 400;">Latar belakang pendidikan yang sudah lama mempelajari ilmu hukum dan politik. Memberikan bekal bagi&nbsp;Jimly&nbsp;untuk dapat berkiprah banyak dalam demokrasi Indonesia.</p> <p style="font-weight: 400;">Pengabdian yang diberikan bagi bangsa dan negara tidak akan pernah putus. Sejak tahun 1998- 1999 ia ditunjuk sebagai Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S. H di Sekretariat Negara RI.</p> <p style="font-weight: 400;">Pada tahun yang sama juga diamanahkan sebagai Asisten Wakil Presiden B.J Habibie yang kemudian menjadi Presiden RI sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998.</p> <p style="font-weight: 400;">Tahun 2002 &ndash; 2003 pernah menjadi Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR RI dan Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013215964/kpu-dki-tetapkan-1818-dct-caleg-554-peserta-diversifikasi-ulang">KPU DKI Tetapkan 1.818 DCT Caleg, 554 Peserta Diversifikasi Ulang</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Hingga pada akhirnya pria berdarah Palembang ini diangkat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, sejak lembaga ini didirikan pada tahun 2003 dan mengundurkan diri pada tahun 2008.</p> <p style="font-weight: 400;">Saat itu Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga baru dalam era reformasi. Sehingga kehadirannya memberikan perubahan banyak pada hukum di Indonesia.</p> <p style="font-weight: 400;">Setelah itu pada tahun 2008&nbsp;Jimly&nbsp;resmi melepaskan jabatannya. Lalu &nbsp;kemudian digantikan oleh Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai calon Wakil Presiden dari Ganjar Pranowo.</p> <p style="font-weight: 400;">Lalu pada Senin (23/10) silam, untuk menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Anwar Usman. Maka dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan salah satu anggotanya adalah&nbsp;Jimly&nbsp;Asshiddqie.</p>

Nama Jimly Asshiddqie sedang ramai diperbincangkan. Kehadirannya dipercayai sebagai anggota  MKMK yang menangani kasus Hakim MK Anwar Usman.

Rekam Jejak Jimly asshiddiqi, Anggota MKMK yang Dipercaya untuk Menangani Kasus Kode Etik Hakim MK Anwar Usman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/Anwar-Usman-Jalani-Sidang-Etik-Tertutup_MIFTAHUL-HAYAT-3-1473407749.jpeg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik tertutup terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman usai menjalani sidang etik tertutup terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membantah, dirinya menghalangi pembentukan Majelis Kehormatan MK (MKMK) secara permanen. Ia menegaskan, tudingan yang menyasar dirinya itu tidak benar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wah enggak benar itu, salah itu," kata Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta,</div> <div dir="auto">Jumat (3/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, terdapat perbedaan dalam rangkaian Undang-Undang terkait perubahan usia hakim MK dan perubahan rencana pembentuk Undang-undang Majelis Kehormatan MK. Karena itu, sampai saat ini pembentukan Majelis Kehormatan MK belum dapat dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata dalam rangkaian UU terkait perubahan usia hakim konstitusi, rupanya ada sekaligus adanya rencana dari pembentuk UU untuk buat Majelis Kehormatan yang susunan keanggotannya beda dengan yang lama, sehingga itu sambil menunggu, ternyata belum sampai sekarang," tegas Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013112746/mkmk-akui-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman-isu-berat-dan-serius">MKMK Akui Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Isu Berat dan Serius</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Anwar, keputusan yang diambil sendiri oleh seorang hakim konstitusi tidak dapat diambil. Termasuk, dirinya sendiri yang berstatus sebagai ketua MK. Segala bentuk keputusan, harus melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apa suara saya sendiri bisa? Kan harus melalui RPH," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013109448/mahfud-md-yakin-mkmk-profesional-usut-dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman">Mahfud MD Yakin MKMK Profesional Usut Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tuduhan itu sebelumnya dilayangkan seorang pelapor dugaan pelanggaran etik sembilan hakim MK, Zico Leonardo Djagardo dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK). Zico menduga adanya hambatan dari Anwar Usman sehingga MKMK tidak dibentuk secara permanen, melainkan ad hoc.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, MKMK yang dipimpin I Dewa Gede Palguna saat itu hanya bertugas mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Dalam putusan akhirnya, Palguna meminta MKMK dibentuk secara permanen.</div>

MKMK yang dipimpin I Dewa Gede Palguna saat itu hanya bertugas mengadili pelanggaran etik Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.

Anwar Usman Bantah Jadi Hakim Penghalang Pembentukan MKMK Secara Permanen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/JKT_Saldi-Isra-Diperiksa-MKMK_MIFTAHUL-HAYAT-06-3335064795.jpeg" alt="IRIT KOMENTAR: Saldi Isra setelah memberikan keterangan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11)." width="100%">
<figcaption>IRIT KOMENTAR: Saldi Isra setelah memberikan keterangan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di gedung MK, Jakarta, Rabu (1/11).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Untuk kali kedua, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memanggil Ketua MK Anwar Usman. Dia akan dikonfirmasi ulang terkait putusan nomor 90/2023 yang kontroversial itu.</p> <p>Ketua MKMK Jimly Ashidd&igrave;qie menegaskan, pemanggilan Anwar Usman dilakukan Jumat besok.</p> <p>Meski Anwar pernah diperiksa, dia merasa perlu menambah pemeriksaan. Pasalnya, ada hal-hal baru yang harus dikonfirmasikan kepada adik ipar Presiden Joko Widodo itu.</p> <p>"Iya, jadi karena banyak sekali yang mengajukan dari berbagai argumen," ujarnya di kantor MK Jakarta.</p> <p>Kemarin MKMK memanggil tiga hakim MK. Yakni, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan Sitompul. Dengan demikian, sudah enam hakim yang dipanggil dan diinterogasi secara etik.</p> <p>Jimly mengatakan, pihaknya bakal memanggil tiga hakim lainnya hari ini. Yakni, Daniel Yusmic, Wahiduddin Adam, serta Guntur Hamzah.</p> <p>Selain itu, MKMK juga akan memeriksa panitera untuk mengklarifikasi beberapa prosedur administrasi rapat dan persidangan. &rsquo;&rsquo;Kita mau panggil. Kita juga sudah lihat CCTV-nya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Untuk substansi pemeriksaan sejauh ini, Jimly enggan membeberkan. Pihaknya akan menyampaikan hasil kepada publik saat putusan final. Namun secara terperinci, ada lima persoalan yang tengah didalami. Pertama, ditemukan salah satu hakim yang memiliki hubungan kekerabatan.</p> <p>Kemudian, ada juga kasus hakim berbicara mengenai substansi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 di luar persidangan. Itu mengacu pada pernyataan Anwar Usman soal kepemimpinan muda dalam acara di Semarang.</p> <p>Ketiga, masalah hakim yang saking kesalnya sampai mengungkapkan kemarahannya atas situasi internal kepada publik. Kemudian, ada juga masalah hakim yang menulis perbedaan pendapat atau dissenting opinion tidak pada substansinya.</p> <p>Terakhir adalah soal prosedur registrasi perkara yang terindikasi loncat-loncat prosedurnya. &rsquo;&rsquo;Jadi, ini teknis-teknis begitu. Tapi, ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, di parlemen muncul wacana hak angket terhadap MK. Ide tersebut dilontarkan anggota DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Ditanya soal itu, Jimly menegaskan bahwa MKMK tak mau ikut campur. Dia menilai itu hak anggota DPR. &rsquo;&rsquo;Dia punya (kewenangan mengawasi) termasuk hak angket. Bagus-bagus aja,&rsquo;&rsquo; tuturnya.</p> <p>Sementara itu, tiga hakim yang menjalani pemeriksaan kemarin mengaku hanya menyampaikan yang diketahui. &rsquo;&rsquo;Keterangannya juga biasa, nggak terlalu njelimet,&rsquo;&rsquo; kata hakim Manahan Sitompul seusai pemeriksaan.</p> <p>Manahan juga menolak bicara detail dan menyerahkan kasus tersebut ke MK. Dia hanya menegaskan bahwa dalam putusan nomor 90 tahun 2023, dia tidak terlibat dalam lobi-lobi tertentu.</p> <p>Sama dengan Manahan, Saldi Isra juga irit bicara. Seusai pemeriksaan, pria berdarah Minang itu menyerahkan pada MKMK untuk memberikan keterangan. "Nanti nanya ke anggota dewan etiknya ya," tuturnya. <strong>(far/tyo/c6/oni)</strong></p>

Untuk kali kedua, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan memanggil Ketua MK Anwar Usman. Dia akan dikonfirmasi ulang.

MKMK Bakal Periksa Lagi Anwar Usman dan Panitera

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/MK-Tolak-Gugatan-PSI-soal-Batas-Usia-Capres-Cawapres-Dery-Ridwansah-4-1500190423.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menegaskan bahwa&nbsp;tidak ada lobi-melobi dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).</p> <p>&ldquo;Enggak ada, lobi-lobi gimana? Sudah baca putusannya belum?,&rdquo; kata Anwar Usman kepada awak media setelah&nbsp;sidang tertutup dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) usai di Gedung II MK, Jakarta, Selasa petang, (31/10).</p> <p>Anwar mengatakan, bila ada proses lobi-melobi, maka hasil putusan perkara yang diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. tersebut tidak akan seperti itu.</p> <p>&ldquo;Bah! Ya, kalau begitu, putusannya masa begitu,&rdquo; ucap Anwar.</p> <p>Sementara itu, terkait dirinya yang tidak mengundurkan diri ketika memeriksa perkara tersebut; sehingga dikaitkan dengan konflik kepentingan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang merupakan ponakannya, Anwar mengatakan sebuah jabatan telah diatur oleh Tuhan.</p> <p>&ldquo;Yang menentukan jabatan milik Allah Yang Maha Kuasa,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Sebelumnya, kuasa hukum salah satu pelapor, Violla Reininda mengatakan bahwa Anwar Usman telah melakukan lobi kepada delapan hakim konstitusi lainnya.</p> <p>&ldquo;Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain," kata Violla dalam sidang terbuka di hadapan MKMK di Gedung II MK, Jakarta, Selasa pagi.</p> <p>Violla merupakan perwakilan kuasa hukum dari Constitutional and Administrative Law Society (CALS), yakni kumpulan guru besar dan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam perkara nomor 90 itu.</p> <p>Senin (16/10), MK mengabulkan sebagian Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A. dari Surakarta, Jawa Tengah.</p> <p class="class-paragraph">Dalam gugatannya, Almas memohon syarat pencalonan peserta pilpres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.</p> <p>Putusan itu menjadi kontroversi karena dinilai sarat konflik kepentingan. Laporan masyarakat yang menduga adanya pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara itu kemudian bermunculan.</p>

Anwar mengatakan, bila ada proses lobi, maka hasil putusan perkara yang diajukan oleh Almas Tsaqibbirru tersebut tidak akan seperti itu.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua mk anwar usman

Berita Terkini