<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Konferensi-Pers-Kasus-Suap-Yang-Menjerat-Tiga-Hakim-PN-Surabaya-Dery-Ridwansah-2JPG-2019358981.jpg" alt="Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar Bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung dan jajaran petinggi Kejagung lainnya saat menggelar konferensi pers kasus suap yang menj" width="100%">
<figcaption>Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar Bersama Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung dan jajaran petinggi Kejagung lainnya saat menggelar konferensi pers kasus suap yang menj</figcaption>
</figure> <div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1814023008894936196" data-legacy-message-id="192cb450c3916484"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":109" class="ii gt"> <div id=":10a" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Rudianto Lallo mendukung langkah Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, serta mendesak Mahkamah Agung (MA) melakukan pembenahan menyeluruh dan pengawasan berjejang terhadap para hakim dan aparatur lembaga peradilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Vonis bebas terhadap Ronald Tannur yang diputus oleh tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo pada Rabu (24/7) lalu, jelas-jelas telah melukai dan menciderai rasa keadilan</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria yang akrab disapa Rudi ini mengatakan, sejak awal publik telah curiga dan menduga adanya kongkalikong dalam putusan bebas Ronald Tannur. Sebab, bagaimana mungkin hakim bisa membebaskan Ronald Tannur sebagai terdakwa pembunuhan berencana terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, padahal jaksa penuntut umum telah berhasil membuktikan perbuatan pidana Ronald Tannur di pengadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242132/orang-yang-bertato-dan-bertindik-biasanya-memiliki-7-ciri-unik-ini-menurut-psikologi-apa-saja">Orang yang Bertato dan Bertindik Biasanya Memiliki 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi, Apa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Putusan bebas Ronald Tannur itu putusan nyeleneh dan aneh. Putusan yang sangat melukai rasa keadilan masyarakat. Terbukti, di balik putusan yang kontroversi, nyeleneh, dan aneh itu ada kongkalikong dan pemufakatan jahat, yang ini berhasil dibongkar oleh Kejaksaan Agung," kata Rudi kepada wartawan, Minggu (27/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi mengapresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yang menetapkan lima orang tersangka, dan menyita barang bukti berupa uang mencapai hampir Rp 1 triliun.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lima tersangka dimaksud yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo selaku majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur, dan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung periode 2017-2022 Zarof Ricar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini langkah maju Kejaksaan Agung dalam proses penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi. Apalagi, kasus ini melibatkan tersangka dari institusi peradilan kita yaitu tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan satu mantan pejabat Mahkamah Agung," ucap Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242129/orang-yang-tumbuh-sebagai-anak-tunggal-akan-sering-menunjukkan-8-kebiasaan-ini-saat-tumbuh-menjadi-dewasa-menurut-psikologi">Orang yang Tumbuh Sebagai Anak Tunggal akan Sering Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Saat Tumbuh Menjadi Dewasa Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rudi yang berlatarbelakang advokat ini mengungkapkan, ada alasan lain mengapa dia menyebutkan penanganan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung sebagai langkah maju. Menurut Rudi, selama ini penanganan kasus dugaan suap pengurusan perkara yang melibatkan hakim dan aparatur lembaga peradilan yang dimulai dari proses OTT selalu ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi sekali lagi, penanganan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur oleh Kejaksaan Agung yang dimulai dari OTT adalah langkah maju yang dilakukan Kejaksaan Agung," ujar Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti hanya pada empat tersangka dari lembaga peradilan yakni Erintuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo, dan Zarof Ricar. Rudi berharap, Kejaksaan Agung dapat membongkar seluruh jejaring atau aktor-aktor di lembaga peradilan termasuk di Mahkamah Agung yang diduga terlibat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, berdasarkan temuan tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung ternyata ada dugaan uang sekitar Rp 5 miliar diproyeksikan untuk hakim agung Mahkamah Agung yang menangani kasasi perkara Ronald Tannur dan Zarof Ricar diduga sebagai penghubung antara pengacara Ronald Tannur dengan hakim agung untuk pengurusan kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mendukung langkah Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain di kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur ini," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015242124/ramalan-shio-hari-ini-27-oktober-2024-untuk-monyet-ayam-anjing-dan-babi">Ramalan Shio Hari Ini, 27 Oktober 2024 untuk Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Rudi mengingatkan kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur harus menjadi momentum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pembenahan menyeluruh di seluruh jenjang lembaga peradilan, mulai dari level pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga level Mahkamah Agung. Serta, pelaksanaan pengawasan secara berjenjang, melekat, dan konsisten haruslah menjadi fokus penting dan utama bagi Mahkamah Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan perlu juga membuat dan menjalankan protokol pengawasan yang ketat. Serta, kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga perlu lebih ditingkatkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Mahkamah Agung harus secara terus-menerus menggandeng Komisi Yudisial untuk mengawasi perilaku hakim di semua tingkatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, kasus ini menjadi momentum untuk Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Agung yang baru Yang Mulia Profesor Sunarto untuk melakukan bersih-bersih, agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi berulang-ulang terjadi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Mahkamah Agung (MA) diminta melakukan pembenahan menyeluruh dan pengawasan berjejang terhadap para hakim dan aparatur lembaga peradilan.

DPR Ingatkan OTT Kejagung Terhadap 3 Hakim PN Surabaya jadi Momentum Ketua MA Baru untuk Bersih-bersih Peradilan

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/20241022104952_4J3A0244JPG-2443421631.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto telah membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). Sikap tegas dan independensi Sunarto dalam dunia peradilan banyak ditunggu publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pakar hukum Universitas Lampung (Unila) Hieronymus Soerjatisnanta meyakini, Sunarto bakal bersikap independen dalam menangani setiap perkara di MA. Termasuk dalam mengadili upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya yakin dengan kapasitas beliau (Ketua Mahkamah Agung Sunarto) dalam memeriksa perkara hukum dan keadilan adalah pegangannya, peninjauan kembali membutuhkan novum (bukti baru) yang terkait dengan judex iuris, proses PK bukan hal yang sederhana, bila novum tidak kuat maka putusan akan ditolak,&rdquo; kata Hieronymus kepada wartawan, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015227012/bos-persija-jakarta-respons-rencana-liga-1-tak-berhenti-saat-piala-aff-siap-lepas-pemain-ke-timnas-indonesia">Bos Persija Jakarta Respons Rencana Liga 1 Tak Berhenti saat Piala AFF, Siap Lepas Pemain ke Timnas Indonesia?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, Sunarto mempunyai integritas yang tinggi dalam memutus setiap perkara. Mengingat, Sunarto memiliki pengalaman di Badan Pengawasan MA.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Latar belakang Ketua MA saat ini banyak di Badan Pengawasan MA RI. Beliau adalah pribadi yang mempunyai integritas tinggi dan pembawaannya yang humble (rendah hati),&rdquo; ucap Hieronymus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015227017/ingin-merasa-bahagia-dan-selalu-bersemangat-intip-9-tipe-orang-yang-harus-anda-miliki-di-masa-pensiun-nanti">Ingin Merasa Bahagia dan Selalu Bersemangat? Intip 9 Tipe Orang yang Harus Anda Miliki di Masa Pensiun Nanti</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, ia berharap Sunarto dapat terus menegakkan marwah peradilan sebagai Ketua Mahkamah Agung&nbsp; periode 2024-2029. Ia mengingatkan, pentingnya Ketua MA untuk menjaga semangat antikorupsi dengan menolak peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi Mardani H Maming.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Harapan terbesar adalah komitmen nya untuk menegakkan nilai keagungan dari mahkamah agung sebagaimana tertuang dalam blue print reformasi birokrasi MA. Oleh karena itu, semangat anti korupsi tidak dapat dipisahkan dengan upaya menegakkan hukum dan keadilan,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto telah membacakan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Dilantik jadi Ketua MA, Sunarto Diyakini Bakal Independen Tangani Perkara Peradilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/01/IMG_5716-3825437923.jpeg" alt="Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029. (ANTARA/Rio Feisal)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029. (ANTARA/Rio Feisal)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua&nbsp;Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 melalui pemungutan suara, yang digelar di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10). Sunarto menggantikan posisi Muhammad&nbsp; Syarifuddin yang akan memasuki masa pensiun.</p> <div dir="auto">Menelisik harta kekayaan Sunarto dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam laman&nbsp;<a href="http://elhkpn.kpk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://elhkpn.kpk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1729155850216000&amp;usg=AOvVaw1nzCraX9umuR3YpzJwW8dI">elhkpn.kpk.go.id</a>, pada Rabu (16/10), tercatat memiliki harta sebesar Rp 9.303.643.413 atau Rp 9,3 miliar. LHKPN itu dilaporkan pada 19 Maret 2024 untuk tahun periodik 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harta milik Sunarto itu terdiri dari tanah dan bangunan yang sebanyak lima bidang yang tersebar di Malang, Sumenep, dan Surabaya. Total harta tidak bergerak milik Sunarto itu senilai Rp 5.410.000.000 atau Rp 5,4 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015203598/ketahui-lebih-banyak-ini-10-manfaat-makan-buah-naga-di-pagi-hari-bagi-kesehatan-usus-hingga-rambut">Ketahui Lebih Banyak! Ini 10 Manfaat Makan Buah Naga di Pagi Hari bagi Kesehatan Usus hingga Rambut</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto hanya tercatat memiliki satu kendaraan yakni, mobil Suzuki S Cross Rp 2016 senilai Rp 200 juta. Sunarto juga mengklaim mempunyai harta bergerak lainnya sejumlah Rp 100 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto juga mengaku mempunyai harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 3.593.643.413 atau Rp 3,5 miliar. Sehingga total nilai harta Sunarto seluruhnya mencapai Rp 9.303.643.413.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"><br />Sebagaimana diketahui, MA menggelar&nbsp;Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA RI. Sebanyak empat hakim agung mencalonkan diri menjadi Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015203582/menurut-penelitian-8-tanda-yang-menunjukkan-seseorang-memilikiiq-rendah-salah-satunya-egois">Menurut Penelitian: 8 Tanda yang Menunjukkan Seseorang Memiliki&nbsp;IQ Rendah, Salah Satunya Egois</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah hakim agung yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebanyak 46 orang. Sebanyak 44 orang hadir langsung di ruang pemilihan dan satu lainnya hadir dari Ruang Transit lantai 14 Gedung MA, sedangkan satu hakim agung lainnya absen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto mengalahkan tiga hakim agung lain yang juga mencalonkan diri menjadi Ketua MA, dengan meraih 30 suara. Mereka yakni, Haswandi yang memperoleh dukungan empat suara, Soesilo satu suara, dan Yulius tujuh suara. Sementara, terdapat dua suara tidak sah dan satu abstain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

Menilik laman elhkpn.kpk.go.id, pada Rabu (16/10), Sunarto tercatat memiliki harta sebesar Rp 9.303.643.413 atau Rp 9,3 miliar.

Sunarto jadi Ketua MA Setelah Meraih Hasil Voting Terbanyak, Hartanya Fantastis Capai Rp 9,3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/hakim-agung-1955446805.jpg" alt="Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -&nbsp;</strong>Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 melalui pemungutan suara, yang digelar di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10). Sunarto mengucap syukur atas terpilih dirinya sebagai Ketua MA periode 2024-2029.<br /> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya sidang paripurna istimewa ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa ada hambatan apapun," kata Sunarto saat menyampaikan sambutan usai terpilih sebagai Ketua MA, di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto menyatakan bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Dalam doanya, ia meminta jika jabatan Ketua MA membawa kemaslahatan maka akan dijalankan sesuai dengan amanah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015202936/wah-album-spill-the-feels-milik-seventeen-berhasil-mendapat-penjualan-lebih-dari-249-juta-kopi">Wah! Album SPILL THE FEELS milik SEVENTEEN Berhasil Mendapat Penjualan Lebih dari 2,49 Juta Kopi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah mengabulkan doa saya, sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu dalam setiap kesempatan, doa saya adalah, Ya Allah kalau jabatan ini akan membawa kepada kemaslahatan berikan kepada saya, tapi seandainya apabila jabatan ini membawa kemudaratan bagi diri saya, keluarga saya, masyarakat, bangsa dan negara saya, berikanlah kepada yang lain, dan Allah telah menjawab doa tersebut," ucap Sunarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto menyampaikan terima kasih atas dukungan para hakim agung. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap tiga hakim agung lainnya yang telah bersedia menjadi calon Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ucapan terimakasih atas kepercayaan yang besar, yang diberikan oleh Yang Mulia para Hakim Agung yang memilih saya dan yang telah memilih rekan saya, Yang Mulia Prof Yulis, Yang Mulia Prof Haswandi dan Yang Mulia Bapak Susilo," ujar Sunarto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015202908/jika-anda-menemukan-kegembiraan-dari-7-hal-sederhana-ini-anda-jauh-lebih-bahagia-daripada-yang-disadari">Jika Anda Menemukan Kegembiraan dari 7 Hal Sederhana Ini, Anda Jauh Lebih Bahagia daripada yang Disadari</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, MA menggelar&nbsp;Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA RI. Sebanyak empat hakim agung mencalonkan diri menjadi Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah hakim agung yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebanyak 46 orang. Sebanyak 44 orang hadir langsung di ruang pemilihan dan satu lainnya hadir dari Ruang Transit lantai 14 Gedung MA, sedangkan satu hakim agung lainnya absen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto mengalahkan tiga hakim agung lain yang juga mencalonkan diri menjadi Ketua MA. Mereka yakni, Haswandi yang memperoleh dukungan empat suara, Soesilo satu suara, dan Yulius tujuh suara. Sementara, terdapat dua suara tidak sah dan satu abstain.</div> </div>

Sunarto menyatakan bahwa Tuhan telah mengabulkan doanya. Dalam doanya, ia meminta jika jabatan Ketua MA membawa kemaslahatan.

Terpilih jadi Ketua MA Periode 2024-2029, Sunarto: Alhamdulillah Allah Mengabulkan Doa Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/hakim-agung-1955446805.jpg" alt="Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2024-2029. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029 melalui pemungutan suara, yang digelar di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10). Sunarto berhasil mendapat dukungan dari 30 hakim agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berdasarkan berita acara hasil perhitungan kartu suara, ternyata Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H mendapatkan sejumlah 30 suara. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/SK.KP1.1/2024 tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua Mahkamah Agung, jumlah suara tersebut lebih dari 50 persen suara yang sah,&rdquo; kata Pimpinan Sidang Muhammad Syarifuddin saat memimpin Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua MA RI di Gedung MA, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Doktor H. Sunarto, S.H M.H ditetapkan sebagai Ketua Mahkamah Agung terpilih tahun 2024-2029,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015202884/mengungkap-tiga-hal-utama-yang-membuat-kamu-harus-menonton-drama-my-name-dibintangi-han-so-hee">Mengungkap Tiga Hal Utama yang Membuat Kamu Harus Menonton Drama My Name, Dibintangi Han So Hee!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunarto mengalahkan tiga hakim agung lain yang juga mencalonkan diri menjadi Ketua MA. Mereka yakni, Haswandi yang memperoleh dukungan empat suara, Soesilo satu suara, dan Yulius tujuh suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Suara tidak sah dua, abstain satu,&rdquo; ucap anggota Panitia Pemilihan Ketua MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jumlah hakim agung yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebanyak 46 orang. Sebanyak 44 orang hadir langsung di ruang pemilihan dan satu lainnya hadir dari Ruang Transit lantai 14 Gedung MA, sedangkan satu hakim agung lainnya absen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015202839/kasus-mardani-maming-guru-besar-fakultas-hukum-ui-rumuskan-3-legal-issues-yang-jadi-dasar-kekhilafan-hakim">Kasus Mardani Maming, Guru Besar Fakultas Hukum UI Rumuskan 3 Legal Issues yang jadi Dasar Kekhilafan Hakim</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Syarifuddin selaku Ketua MA memutuskan tidak menggunakan haknya. Ia menegaskan, siapa pun yang terpilih merupakan pilihannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya selaku Ketua Mahkamah Agung yang hanya sebentar lagi akan memasuki masa purnabakti tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Siapa pun nanti yang terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung itu lah pilihan saya,&rdquo; pungkasnya.</div> </div> <div class="">&nbsp;</div>

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Sunarto resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2024-2029.

Hakim Agung Sunarto Terpilih jadi Ketua MA Periode 2024-2029, Gantikan Syarifuddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Ketua-MA-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Dua hakim agung di lingkungan MA, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Ditetapkannya dua hakim agung ini, menjadi ujian berat lembaga tersebut pada 2022.<br /> <br /> "Saat ini adalah fase terberat yang harus saya hadapi sebagai Ketua Mahkamah Agung," kata Ketua MA Prof M Syarifuddin dalam kegiatan refleksi kinerja Mahkamah Agung tahun 2022 di Jakarta, Selasa (3/1) dikutip dari Antara.<br /> <br /> Selain dampak pandemi Covid-19 yang melanda Tanah Air sejak beberapa tahun terakhir, termasuk menginfeksi warga peradilan, persoalan dugaan kasus korupsi dua hakim agung juga menambah pekerjaan berat lembaga tersebut.<br /> <br /> Tidak sampai di situ saja, masalah yang dihadapi MA bertambah berat dimana beberapa pegawai MA juga turut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi hakim agung.<br /> <br /> "Kita serahkan sepenuhnya kepada KPK untuk diproses secara ketentuan hukum yang berlaku," kata Ketua MA.<br /> <br /> Akan tetapi, Syarifuddin berharap asas praduga tidak bersalah harus tetap dikedepankan serta dilaksanakan dengan baik dan benar oleh lembaga antirasuah dalam menangani kasus tersebut.<br /> <br /> Semua pihak, sambung dia, mengaku prihatin atas kasus yang menjerat dua hakim agung. Sebab, tindakannya telah mencoreng nama baik institusi termasuk menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada MA.<br /> <br /> "Atas nama pimpinan Mahkamah Agung saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," ucap dia.<br /> <br /> Ketua MA bertekad menjadikan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut sebagai pelajaran untuk pembenahan di lembaga peradilan ke depannya.<br /> <br /> Di satu sisi, ia menyadari saat reformasi peradilan dilakukan, maka konsekuensinya adalah pembersihan di tubuh lembaga. Namun, hal itu ibarat buah simalakama karena dihadapkan dua pilihan yang sama-sama berat.<br /> <br /> Ia mengatakan oknum yang ditindak KPK atau Badan Pengawasan MA merupakan rekan sejawat yang telah diingatkan berulang kali baik dalam rapat internal maupun kegiatan pembinaan. Namun, sayangnya mereka tetap nekat menyimpang sehingga tidak ada pilihan selain menindak tegas.<br /> <br /> "Jika dibiarkan maka akan merusak lembaga peradilan dan merugikan kepentingan para pencari keadilan," ujarnya.

Ketua MA Sebut Dugaan Korupsi 2 Hakim Agung Ujian Berat Lembaganya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/koruptor-ramai-ramai-ajukan-pk-pakar-hukum-minta-ma-hati-hati_m_.jpg" alt="Ilustrasi Mahkamah Agung. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar meminta MA jeli dalam mencermati pengajuan PK narapidana koruptor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mahkamah Agung. Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar meminta MA jeli dalam mencermati pengajuan PK narapidana koruptor.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang kini sedang dijalani dua Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara.<br /> <br /> "Ya kami menghargai, menghormati tindakan hukum yang dilakukan oleh KPK," kata Syarifuddin di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Jumat (9/12).<br /> <br /> "Sepenuhnya kami serahkan tindakan hukum apa yang akan dilakukan kepada KPK, cuma harapan kami azas praduga tidak bersalah mohon tetap diberlakukan dan proses beracaranya mohon dilaksanakan dengan baik dan benar," sambungnya.<br /> <br /> Syarifuddin berpesan kepada hakim agung lainnya untuk mematuhi pakta integritas berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022. Karena itu, dia berharap kejadian yang menimpa Sudrajad dan Gazalba tidak diikuti oleh seluruh insan MA.<br /> <br /> "Kita punya pakta integritas, punya pedoman kode etik dan perilaku hakim, ya patuhi dengan sebaik-baiknya," tegas Syatifuddin.<br /> <br /> Sementara terkait gugatan praperadilan Gazalba terhadap KPK, Syarifuddin belum mau berkomentar banyak. Menurutnya, upaya hukum praperadilan merupakan hak Gazalba Saleh.<br /> <br /> "Oh ya itu kan hak masing-masing ya, ya silakan saja, saya tidak akan komentar. Orang keberatan kan ada jalur hukumnya," pungkasnya.

2 Hakim Agung Jadi Tersangka, Ketua MA Ingatkan Pakta Integritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Syarifuddin menyampaikan pemanfaatan teknologi merupakan solusi yang tepat, sekaligus pilihan terbaik bagi pelayanan lembaga peradilan di masa pandemi saat ini. Hal ini dilakukan untuk menunjang pelaksanaan peradilan modern di semua jenis perkara.<br /> <br /> "Karena teknologi dapat memberikan dua manfaat secara bersamaan, yaitu manfaat bagi penerima layanan dan manfaat bagi aparatur peradilan sendiri sebagai penyedia layanan," kata Syarifuddin dalam sambutan pada acara HUT ke-76 MA RI di Kompleks MA, Kamis (19/8).<br /> <br /> Syarifuddin menyampaikan, bagi masyarakat yang menerima layanan, pemanfaatan teknologi di lembaga peradilan akan memberikan kemudahan, kecepatan dan biaya yang lebih murah. Sedangkan bagi aparatur peradilan sendiri, pemanfaatan teknologi dapat membantu meringankan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan dengan tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi.<br /> <br /> Dia mengharapkan, pemanfaatkan teknologi di lembaga peradilan bisa memutus rantai penyimpangan. "Teknologi juga dapat memutus mata rantai birokrasi yang berpotensi menimbulkan berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparatur yang tidak bertanggung jawab," tegas Syarifuddin.<br /> <br /> Syarifuddin menyampaikan, Mahkamah Agung telah melakukan transformasi teknologi jauh sebelum munculnya pandemi Covid-19. Penyempurnaan terus dilakukan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan<br /> elektronisasi di bidang administrasi dan teknis peradilan.<br /> <br /> "Kita patut bersyukur, bahwa pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah berhasil melakukan elektronisasi bagi semua jenis perkara dengan terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut diterbitkan untuk melengkapi sistem peradilan elektronik yang sebelumnya telah diberlakukan bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkata tata usaha negara dan perkara tata usaha militer," ujar Syarifuddin.<br /> <br /> Dia memastikan, Mahkamah Agung setiap tahunnya juga terus berupaya meningkatkan kualitas jaringan dan melengkapi ketersediaan perangkat IT bagi satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna menunjang kelancaran proses peradilan elektronik, meskipun tetap harus disadari bahwa belum semuanya memadai, karena memerlukan proses yang panjang sesuai ketersediaan anggaran yang ada.<br /> <br /> "Akan tetapi, dengan jaringan dan perangkat IT yang tersedia saat ini, proses pelayanan hukum berbasis IT sudah bisa dilakukan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi satuan kerja pengadilan di daerah untuk tidak menerapkan sistem peradilan elektronik," pungkas Syarifuddin.

Ketua MA Sadari Pengadilan Belum Sepenuhnya Mempunyai Jaringan IT Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/gelar-sidang-VC.jpg" alt="Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang secara Virtual di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (30/3/20). perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sidang virtual digelar bagi narapidana tipikor. Sidang secara online ini dilakukan guna menc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sebagaimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah. PPKM Darurat yang merupakan langkah upaya menekan laju penularan Covid-19 diterapkan pada 3-20 Juli 2021.<br /> <br /> Ketua MA Muhammad Syarifuddin meminta seluruh lembaga peradilan, untuk menerapkan persidangan secara daring. Hal ini dilakukan bagi setiap persidangan yang memang tidak bisa ditunda penanganannya.<br /> <br /> "Selama PPKM Darurat agar menerapkan persidangan secara daring bagi semua perkara yang tidak dapat ditunda penanganannya, dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung yang telah ditetapkan," kata Syarifuddin dalam keterangannya, Rabu (7/7).<br /> <br /> Syarifuddin menjelaskan, bagi perkara perdata, perkara perdata agama, perkara tata usaha negara dan perkara tata usaha militer mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<br /> <br /> "Bagi perkara pidana, perkara pidana militer dan perkara jinayat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.<br /> <br /> Baca: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/23/03/2021/rizieq-jalani-sidang-online-pks-singgung-djoko-tjandra-dan-pinangki/">Rizieq Jalani Sidang Online, PKS Singgung Djoko Tjandra dan Pinangki</a><br /> <br /> Syarifuddin menuturkan, dalam hal tidak memungkinkan untuk dilakukan persidangan secara daring, karena adanya kendala jaringan atau kendala teknis lainnya bahwa persidangan harus digelar tatap muka atau luring, dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Serta semua pelaksana persidangan telah dilakukan tes swab antigen terlebih dahulu, paling lambat 1×24 jam sebelum persidangan digelar.<br /> <br /> "Demikian menjadi perhatian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan kita semua," pungkas Syarifuddin.

Ketua MA Minta Lembaga Peradilan Gelar Persidangan Secara Daring

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/BW-RIdwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widnojanto (BW) menyampaikan ucapan selamat kepada Muhammad Syarifuddin yang terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) periode 2020-2025. Syarifuddin diharapkan mampu membawa MA lebih baik ke depannya.<br /> <br /> "Selamat dan sukses kepada M. Syarifuddin yang sudah terpilih sebagai Ketua MA menggantikan M. Hatta Ali yang memasuki usia pensiun. Semoga Ketua MA Baru mendapat barokah dan dimuliakan, karena menjalankan jabatannya dengan penuh amanah, sembari dihaturkan terima kasih pada Pak Hatta Ali atas seluruh pengabdiannya," kata BW dalam keterangannya, Selasa (7/4).<br /> <br /> BW mengharapkan, Syarifuddin dapat membawa putusan MA yang lebih adil. Karena hal itu merupakan utang yang harus dilaksanakan untuk para pencari keadilan. "Indonesia bukan sekedar negara hukum belaka tapi dia berpijak pada salah satu janji penting pendiri Republik untuk memajukan dan menegakan keadilan soaial," tegas BW.<br /> <br /> Oleh karena itu, Ketua MA terpilih ke depan dapat memberikan rasa adil kepada semua pencari keadilan. Karena hukum dan keadilan merupakan satu keaatuan. "Tugas mulia Ketua MA, memastikan agar air pasang Keadilan tak akan pernah surut berkepanjangan agar ufuk harapan bukan khalayan," jelas BW.<br /> <br /> "Selamat bekerja, semoga tetap jadi pejuang, terus sehat walau di tengah Covid-19. Serta berikhtiar untuk tetap tawadhu dan istiqomah karena itulah jalan menuju kemuliaan," tandasnya.<br /> <br /> Untuk diketahui, Pemilihan Ketua MA digelar dalam dua putaran pada Senin (6/4) kemarin. Pada putaran pertama, Syarifuddin mendapat 22 suara. Menurut Tata Tertib Pemilihan Ketua MA, ketua terpilih harus ditunjuk oleh 50 persen pemilik suara plus satu.<br /> <br /> Namun, karena pada putaran pertama tak ada yang memperoleh suara sesuai yang disyaratkan, sehingga dilanjutkan pada putaran kedua. Syarifuddin mendapat suara terbanyak, yakni 32 suara dari 46 pemilih pada putaran kedua.<br /> <br /> Berdasarkan Keputusan Ketua MA RI nomor 96/KMA/SK/IV/2020 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua MA RI, calon Ketua MA yang mendapatkan suara terbanyak dalam putaran kedua maka langsung ditetapkan sebagai ketua MA terpilih.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=HAM43oyXXLQ<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=1UTTsFWIu9w<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=h6_FJ4PKXKE

BW Harapkan Ketua MA Terpilih Sepenuhnya Memberikan Keadilan Sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua ma

Berita Terkini