<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/Ketua-KPK-Setyo-Budiyanto-Dery-Ridwansah-1JPG-209433552-1827213012.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara terkait ketidakhadiran Tim Biro Hukum KPK dalam sidang perdana praperadilan atas penetapan tersangka mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Setyo menegaskan, Tim Biro Hukum KPK tengah berkegiatan lain sehingga tidak bisa hadir dan meminta penundaan. "Ya kan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum. Jadi dengan beberapa kegiatan minta penundaan waktu," kata Setyo di kantor Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (24/2). Setyo pun menyatakan, pihaknya mempersiapkan segala sesuatu dalam menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Yaqut Cholil Qoumas. "Mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kan bukan hanya masalah kehadiran, tapi persiapan dokumen, jawaban, gitu," tegasnya. Setyo memastikan, Tim Biro Hukum KPK akan hadir dalam sidang lanjutan yang bakal digelar pada 3 Maret 2026. Sebab, persidangan praperadilan Yaqut ditunda selama satu pekan. "Masalah nanti kemudian berikutnya ya kami usahakan sesuai dengan timeline atau schedule yang sudah dijadwalkan mudah-mudahan akan hadir," imbuhnya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan untuk menunda sidang praperadilan atas penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Penundaan itu terjadi, lantaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hadir dalam sidang perdana tersebut. "Jadi sidang kita tunda satu Minggu ke depan, 3 Maret 2026," ucap Hakim Tunggal Sulistyo Muhamad Dwi Putro di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/2) Hakim memastikan, pengadilan akan kembali memanggil KPK. Apabila tak hadir, sidang akan tetap dilanjutkan. "Jika KPK tidak hadir sidang tetap kita lanjutkan," tegasnya. Sementara, mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan upaya hukum praperadilan yang dilayangkan ke PN Jaksel bukan untuk menghambat proses hukum di KPK, dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Permohonan praperadilan itu dilayangkan setelah pria yang karib disapa Gus Yaqut itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. Sebab, setiap tersangka mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum praperadilan. "Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat, apalagi melawan proses hukum, tidak," tegas Yaqut usai menghadiri sidang praperadilan. Ia menegaskan, langkah hukum praperadilan merupakan haknya untuk mengkaji penetapan tersangka tersebut. Hal itu sebagaimana KPK menggunakan haknya, tidak hadir dalam sidang praperadilan perdana hari ini. "Tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan, KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini," ujarnya. Yaqut menegaskan, penetapan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang dibagi masing-masing menjadi 10 ribu antara haji reguler dan haji khusus, semata-semata untuk melindungi para jamaah haji. "Satu-satunya pertimbangan yang saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah Hifdzun Nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah. Karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi," pungkasnya. &nbsp;

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara terkait ketidakhadiran Tim Biro Hukum KPK dalam sidang perdana

Alasan KPK Tidak Hadiri Sidang Praperadilan Eks Menag Yaqut: Mempersiapkan Segala Sesuatunya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/KPK19-A-3384638059.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2)." width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, melantik tiga deputi baru di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/2). Mereka yang dilantik antara lain, Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Penindakan dan Eksekusi, Aminuddin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Ely Kusumastuti sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi. &ldquo;Kepada yang terpilih, Pak Aminuddin, kemudian Pak Asep dan Ibu Ely, ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat luar biasa,&rdquo; kata Setyo dalam sambutannya. Setyo menegaskan, jabatan deputi merupakan posisi strategis yang menentukan arah gerak kelembagaan. Karena itu, Deputi harus mampu menggerakkan seluruh jajaran di kedeputiannya untuk memengaruhi ekosistem organisasi secara keseluruhan. &ldquo;Kalau Deputinya pasif, maka para Direkturnya pun juga akan seperti itu. Jadi sangat-sangat dibutuhkan kinerja, bergerak dan bertindak semaksimal mungkin, tidak cukup hanya optimal,&rdquo; tegasnya. Ia juga mendorong para deputi untuk adaptif terhadap lingkungan kerja dan mampu melakukan penyesuaian, bukan justru menuntut orang lain menyesuaikan diri. Selain itu, mereka dituntut memiliki pola pikir visioner dan mampu memprediksi arah penanganan perkara. Setyo menegaskan, Deputi Penindakan harus dapat memahami arah suatu perkara sejak awal, bahkan sebelum dipaparkan oleh penyidik. Termasuk di dalamnya memetakan pasal yang akan dikenakan, menentukan saksi, hingga menilai keterlibatan pihak-pihak terkait. Hal serupa berlaku bagi Deputi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang dituntut memiliki ketajaman analisis sejak tahap awal, serta mampu menjalin komunikasi yang adaptif dengan aparat penegak hukum (APH). &ldquo;Bagaimana cara mengoordinasi, mensupervisi terhadap APH, bukan hanya sekadar koordinasi dan supervisi, tapi bagaimana menjalin sebuah komunikasi yang adaptif tadi. Jadi banyak hal,&rdquo; jelasnya. Setyo juga menyoroti tuntutan publik agar pemberantasan korupsi semakin membaik. Ia mengakui, pendekatan penindakan kerap lebih mendapat perhatian masyarakat, namun aspek pencegahan dan pendidikan masyarakat juga harus diperkuat. Ia pun menyinggung penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 37 menjadi 34. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tanggung jawab besar bagi KPK pada 2026. &ldquo;Orang selalu sasarannya itu saat bicara tentang IPK hanya KPK, yang lain-lain enggak mau tahu. Padahal kita punya Pencegahan, punya Dikmas, punya Penindakan, dan punya Korsup, didukung dengan Kedeputian Informasi dan Data,&rdquo; ujarnya. Dengan kondisi tersebut, Setyo menekankan pentingnya melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar upaya pemberantasan korupsi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan. &ldquo;Dengan kondisi seperti itu, maka itulah yang harus kita kejar untuk bisa melakukan banyak perubahan,&rdquo; pungkasnya.

Penting melakukan berbagai perubahan dan perbaikan agar upaya pemberantasan korupsi dapat menunjukkan hasil yang lebih baik ke depan.

Lantik Tiga Deputi Baru, Ketua KPK Tak Ingin Indeks Persepsi Korupsi Terus Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/28/JKT_Konfrensi-Pers-Komite-Stabilitas-Sistem-Keuangan-KSSK-_Salman-Toyibi_-6JPG-4069331464.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran untuk iuran keanggotaan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza berpotensi mengambil sebagian dari APBN. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan lembaga antirasuah tidak pernah menargetkan individu maupun kementerian tertentu dalam penanganan perkara korupsi. Pernyataan ini disampaikan Setyo merespons isu yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi &ldquo;di-Noel-kan&rdquo; atau dikriminalisasi. Isu tersebut sebelumnya dilontarkan mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel. &ldquo;Kami hanya berpegang pada fakta yang ada dalam proses pemeriksaan, terutama di persidangan. Jadi kalau kemudian ada anggapan KPK menargetkan kementerian atau orang tertentu, itu tidak ada,&rdquo; kata Setyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1). Setyo memastikan, KPK tidak pernah menetapkan target personal dalam penanganan perkara. Setiap proses hukum yang ditangani KPK berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditelaah secara berjenjang. &ldquo;Kami ini tidak pernah menargetkan mana ini atau mana itu. Proses penanganan perkara dilakukan murni berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat yang diterima KPK, kemudian ditelaah, dikaji, dan dievaluasi hingga menjadi dasar untuk penyelidikan,&rdquo; tegasnya. Ia juga meminta publik mencermati konteks pernyataan Noel saat disampaikan. Menurut Setyo, pernyataan yang disampaikan di luar proses persidangan tentu memiliki ruang tafsir yang berbeda. &ldquo;Tolong dilihat dan dipastikan kembali penyampaiannya itu konteksnya apakah dalam proses pemeriksaan persidangan atau di luar proses persidangan. Kalau di luar konteks persidangan, ya apa saja mungkin bisa disampaikan,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel melontarkan peringatan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Noel mengklaim memiliki informasi penting yang menyebut Purbaya berpotensi mengalami nasib serupa dengannya. Pernyataan itu disampaikan Noel sebelum mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (26/1). Noel saat ini tengah menjalani proses hukum terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Noel menyebut modus yang dialaminya memiliki kemiripan dengan kondisi yang dinilai tengah mengintai Menkeu Purbaya. &ldquo;Dan juga pesan nih buat Pak Purbaya. Pesan, Pak Purbaya. Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi, nih. Saya mendapatkan informasi A1, Pak Purbaya akan di-&lsquo;noel&rsquo;-kan. Hati-hati tuh, Pak Purbaya,&rdquo; ungkap Noel. Menurut Noel, risiko tersebut muncul apabila Purbaya dinilai mengganggu kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia menyebut, adanya kelompok yang tidak segan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingannya. Noel menuturkan, pihak-pihak yang merasa terusik akan melakukan serangan balik terhadap siapa pun yang dianggap mengancam. &ldquo;Siapapun yang mengganggu pesta para bandit-bandit ini, mereka akan melepaskan anjing liar untuk gigit Pak Purbaya. Kasihan Pak Purbaya. Ada pesta yang terganggu,&rdquo; cetusnya. Dalam kasusnya, Noel didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3.365.000.000 dalam kasus penerbitan dan perpanjangan sertifikasi serta lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Selain itu, Noel bersama-sama 10 terdakwa lainnya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 6.522.360.000,00 dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker RI. Atas perbuatannya, Noel didakwa melanggar Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (*)

Ketua KPK Setyo Budiyanto respons isu Purbaya akan ‘di-Noel-kan’. KPK tegaskan tak menargetkan individu, proses sesuai laporan masyarakat

Ketua KPK Respons Isu Purbaya Akan ‘Di-Noel-kan’: Kami Tidak Pernah Menargetkan!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/29/p3sxPs35cGNGBojyexT2Zgp7ZV81aHjGJ4a5oDbZ-1246159140.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta, Selasa (28/10)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta, Selasa (28/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Jogjakarta sebagai tuan rumah peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, yang akan berlangsung pada 6&ndash;9 Desember 2025. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 tentang Imbauan Penyelenggaraan HAKORDIA 2025. Sebagai bagian dari persiapan awal, Ketua KPK Setyo Budiyanto melakukan audiensi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X di Jogjakarta, pada Selasa (28/10). Pertemuan tersebut membahas sinergi antara KPK dan Pemerintah Daerah Jogjakarta dalam menyelenggarakan HAKORDIA yang inklusif, edukatif, dan melibatkan masyarakat luas. Setyo menegaskan, peringatan HAKORDIA bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum kolaboratif untuk memperkuat semangat antikorupsi di semua lapisan masyarakat. &ldquo;Pemberantasan korupsi bukan semata tugas penegak hukum, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Melalui tema &lsquo;Satukan Aksi, Basmi Korupsi&rsquo;, KPK mengajak semua pihak bersinergi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan berintegritas,&rdquo; ujar Setyo. Ia menjelaskan, pemilihan Jogjakarta sebagai pusat kegiatan HAKORDIA memiliki alasan yang kuat. Menurutnya, Jogjakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan kota budaya.&nbsp; "Nilai-nilai ini sejalan dengan strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Kami berharap momentum ini memperkuat integritas melalui ruang-ruang budaya dan pendidikan yang hidup di masyarakat Jogja,&rdquo; tuturnya. KPK menilai, Jogjakarta memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen tinggi terhadap perbaikan berkelanjutan. Melalui fungsi koordinasi dan supervisi, KPK terus memberikan pendampingan serta rekomendasi perbaikan tata kelola melalui instrumen seperti Survei Penilaian Integritas (SPI).&nbsp; "Jogjakarta sebelumnya juga menjadi lokasi percontohan program Desa Antikorupsi, yang kini telah berkembang di seluruh Indonesia dan diperluas menjadi program Kota/Kabupaten Antikorupsi," urainya. Sementara, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik penunjukan Jogjakarta sebagai tuan rumah HAKORDIA 2025. Ia memastikan akan mendukung penuh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. "Pemerintah Daerah Jogjakarta akan memfasilitasi berbagai lokasi acara dan mendorong partisipasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, budayawan, pekerja seni, hingga pelaku UMKM," pungkasnya.

KPK menetapkan Jogjakarta sebagai tuan rumah HAKORDIA 2025, melibatkan masyarakat dalam peringatan antikorupsi.

Ketua KPK Temui Sultan Hamengkubuwono, Beri Alasan Jogjakarta jadi Tuan Rumah HAKORDIA 2025

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Kapolri3-1-4002542526.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengajak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan antara pimpinan KPK dengan pimpinan Polri pada Selasa (8/1). Menurut Setyo, IPK Indonesia hari ini harus dibenahi.&nbsp; Setyo mengakui ada beberapa hal formal dan informal yang dibahas bersama oleh KPK dan Polri. Namun demikian, IPK menjadi salah satu topik yang mendapat atensi. Kedua pihak sepakat menjadikan hal itu sebagai salah satu prioritas. Sebab, lima tahun belakangan IPK Indonesia terus turun. Kini IPK Indonesia ada pada 34. Tidak berubah sejak 2020.&nbsp; &rdquo;Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan Indeks Persepsi Korupsi yang kurun waktu lima tahun ini angkanya kurang baik,&rdquo; terang Setyo di hadapan awak media.&nbsp; Setyo mengakui bahwa perbaikan IPK memang menjadi tanggung jawab KPK. Meski begitu, dia yakin seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang concern terhadap pemberantasan korupsi punya kepedulian untuk memperbaiki IPK. Termasuk diantaranya Polri yang kini sudah memiliki Kortas Tipidkor.&nbsp; &rdquo;Saya yakin bahwa penilaian terhadap Indeks Persepsi Korupsi yang merupakan sebuah persepsi ini nantinya juga menjadi tanggung jawab semua pihak,&nbsp; dalam hal ini salah satunya adalah Kepolisian Negara dan Republik Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Untuk itu, secara terbuka Setyo mengajak Polri bersama-sama mengupayakan perbaikan IPK. Dia menekankan bahwa IPK yang merupakan persepsi publik yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap beberapa hal di level nasional maupun internasional.&nbsp; &rdquo;Jadi, meskipun ini indikatornya banyak ada delapan sampai sembilan indikator untuk bisa mengukur (IPK) ini. Tapi, kalau kami sama-sama bisa menjaga dan mengubah atau meningkatkan ini mudah-mudahan IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi,&rdquo; harapnya.

IPK menjadi salah satu topik yang mendapat atensi. Kedua pihak sepakat menjadikan hal itu sebagai salah satu prioritas.

Anjlok 5 Tahun Terakhir, KPK Ajak Polri Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Kapolri3-1-4002542526.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit pada Rabu (8/1). Di samping kerja sama teknis berkaitan dengan pemberantasan korupsi, Setyo turut mengapresiasi pembentukan Kortas Tipidkor. Menurut dia, kehadiran Kortas Tipidkor menjadi tambahan kekuatan bagi aparat penegak hukum yang selama ini menangani kasus korupsi.&nbsp; &rdquo;Seiring dengan adanya pembentukan Kortas Tipidkor di Polri, tentu menjadi sesuatu yang positif bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya bahwa selama ini Polri hanya memiliki Direktorat Tipikor (di Bareskrim) yang core-nya lebih kepada penindakan. Jadi, harapannya dengan adanya Kortas Tipidkor ini nanti akan lebih masuk kepada sektor pendidikan dan juga pencegahan,&rdquo; terang Setyo saat menyampaikan keterangan usai pertemuan dengan Kapolri.&nbsp; Setyo memastikan bahwa hadirnya Kortas Tipidkor akan disesuaikan dengan kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding &nbsp;(MoU) antara Polri dengan KPK. Dia menyampaikan, dalam waktu dekat MoU tersebut bakal disepakati bersama untuk kemudian ditandatangani oleh Polri dan KPK. Poinnya, kedua pihak siap bekerja sama dalam urusan pemberantasan korupsi. Termasuk dengan melibatkan organ-organ baru seperti Kortas Tipidkor.&nbsp; &rdquo;Tentu kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, dari masyarakat, untuk bisa sama-sama melakukan pemberantasan korupsi yang sesuai dengan apa yang sudah ditekankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam Asta Cita beliau menggarisbawahi tentang pemberantasan korupsi, dalam hal yang spesifik adalah penguatan pencegahan dan kekuatan penindakan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kortas Tipidkor tidak akan tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lain, baik KPK maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebaliknya, Kortas Tipidkor justru hadir untuk berkolaborasi dan menguatkan pemberantasan tindak pidana korupsi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015405950/kortas-tipikor-polri-masih-lengkapi-organ-internal-agar-bisa-berfungsi-optimal">Kortas Tipikor Polri Masih Lengkapi Organ Internal Agar Bisa Berfungsi Optimal</a> &rdquo;Banyak yang bertanya apakah Kortas Tipidkor akan tumpang tindih dengan KPK ataupun APH lain, tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipidkor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Kapolri juga membenarkan, KPK dengan Polri akan memperbarui MoU yang saat ini sudah hampir berakhir. MoU baru tersebut bakal mencakup beberapa hal baru. Termasuk diantaranya yang terkait dengan pembentukan Kortas Tipidkor. &rdquo;Sehingga sinergitas yang terbangun ini betul-betul bisa kita maksimalkan termasuk juga berbagai macam tambahan di dalam perjanjian kerja sama,&rdquo; kata Jenderal Sigit.

Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kortas Tipidkor tidak akan tumpang tindih dengan aparat penegak hukum lain.

Pimpinan KPK Apresiasi Hadirnya Kortas Tipidkor, Kapolri Tegaskan Tidak Akan Tumpang Tindih