<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-10-31-at-143527-2765366442.jpeg" alt="Tanggapan Ma" width="100%">
<figcaption>Tanggapan Ma</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kasus pemerasan dan gratifikasi yang menyeret nama Ketua KPK Firli Bahuri menyita perhatian publik. Pasalnya Firli adalah orang nomor satu di lembaga pemberantasan korupsi. Tetapi yang muncul, dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang sebelumnya ditetapkan tersangka oleh KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka Firli Bahuri itu mendapatkan respon dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di sela kunjungan kerja di Athena, Yunani pada Kamis (23/11), Ma'ruf menegaskan kasus yang mendera Firli harus berjalan sesuai dengan koridor hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Artinya ya kan pemerintah tidak akan intervensi yang seperti itu," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013316412/ketua-kpk-firli-bahuri-jadi-tersangka-korupsi-jokowi-hormati-semua-proses-hukum">Ketua KPK Firli Bahuri jadi Tersangka Korupsi, Jokowi: Hormati Semua Proses Hukum</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan ketua MUI itu menyampaikan, pihak yang berwenang silakan memproses kasus tersebut sesuai dengan koridor. Karena&nbsp;pemerintah tugasnya di ranah eksekutif. Sedangkan penegakan hukum ada di lembaga yudikatif. Keduanya memiliki kewenangan masing-masing.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013318682/wakil-ketua-mpr-yakin-penghargaan-kemenkeu-untuk-kelembagaan-kpk-bukan-firli-secara-pribadi">Wakil Ketua MPR Yakin Penghargaan Kemenkeu untuk Kelembagaan KPK Bukan Firli Secara Pribadi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Silakan hukum berjalan dengan semestinya seperti apa. Sehingga semuanya berjalan sesuai aturan itu," katanya. Ma'ruf juga merespon sedikit, soal desakan supaya Firli Bahuri mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai ketua KPK. Sekali lagi Ma'ruf mengatakan semuanya diserahkan sesuai dengan proses hukum.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan sebelumnya, Ma'ruf juga sempat merespon sikap Firli yang beberapa kali mangkir dari panggilan kepolisian. Ma'ruf menegaskan semua pihak harus mematuhi proses hukum. Termasuk bagi seorang pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sayangkan kalau sampai tidak ada kepatuhan. Semuanya kita harapkan sebagai warga negara ya, kita mengikuti proses-proses yang mestinya memang kita jalani," katanya beberapa waktu lalu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Yunani Ma'ruf juga merespon sejumlah menteri yang mulai sibuk urusan politik memasuki Pemilu 2024. Baik yang maju dalam pemilihan legislatif, maupun yang masuk dalam tim sukses capres-cawapres. Ma'ruf mengatakan kinerja sebagai menteri bisa saja terpengaruh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi kalau bisa memposisikan diri dengan tepat, kapan dia dukung calonnya, kapan dia bekerja, kan ada aturannya," katanya. Ma'ruf menegaskan selama bisa memposisikan dengan tepat, kinerja sebagai menteri atau pejabat publik tidak akan terganggu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ma'ruf juga mengatakan dirinya akan mengawal dan mengawasi kinerja para menteri itu. Dia mendorong supaya para menteri tetap bekerja sesuai dengan tugasnya. Dia mengatakan Pilpres atau pemilu tidak boleh membuat tugas sebagai pejabat publik diabaikan.</div>

"Silakan hukum berjalan dengan semestinya seperti apa. Sehingga semuanya berjalan sesuai aturan itu," katanya.

Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka,  Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Tidak Akan Intervensi  

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/ARSUL.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani angkat bicara terkait pemberian Anugerah Reksa Bandha oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arsul menyatakan, Ketua KPK Firli Bahuri yang datang secara langsung hanya mewakili lembaganya untuk menerima penghargaan dari Kemenkeu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penghargaan dari Kemenkeu itu diberikan kepada KPK sebagai lembaga, bukannya kepada Firli secara pribadi. Jadi ini bukan sesuatu yang anomali," kata Arsul kepada wartawan, Kamis (24/11).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anugerah Reksa Bandha merupakan ajang pemberian penghargaan oleh Kementerian Keuangan kepada kementerian/lembaga (K/L) dan stakeholders lelang yang menerapkan tata kelola aset negara yang akuntabel dan professional. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi dan kinerja terbaik dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan penyediaan pelayanan lelang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arsul meyakini, pihak Kemenkeu sendiri telah memberikan keterangan ihwal penghargaan yang diterima KPK tersebut. "Kemenkeu pun sudah meluruskan bahwa penghargaan itu diberikan kepada KPK sebagai lembaga, bukan pada Ketua KPK atau Firli," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013318482/novel-curiga-alexander-marwata-bela-firli-bahuri">Novel Curiga Alexander Marwata Bela Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, usai menerima penghargaan itu pada Rabu (22/11) siang, Ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada malam harinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Stafsus Menkeu Yustinus Prastowo menyatakan bahwa Anugerah Reksa Bandha yang diberikan Kemenkeu ditujukan pada KPK sebagai lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013318100/firli-bahuri-jadi-tersangka-anies-sebut-harusnya-kpk-jadi-contoh-yang-jaga-marwah-hukum-di-indonesia">Firli Bahuri Jadi Tersangka, Anies Sebut Harusnya KPK Jadi Contoh yang Jaga Marwah Hukum di Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi yang mendapatkan anugerah itu bukan Pak Firli atau Ketua KPK, tetapi sebenarnya Stranas Pencegahan Korupsi yang sekretariatnya ada di KPK," ujar Prastowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prastowo juga mengungkapkan, Anugerah Reksa Bandha merupakan ajang pemberian penghargaan yang dilakukan rutin. Pemberian anugrah dalam pengelolaan BMN dan Lelang oleh Kementerian Keuangan ini sedianya sudah dilaksanakan sejak tahun 2022.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain KPK, sejumlah K/L turut menerima penghargaan Anugerah Reksa Bandha.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebetulan kan memang kalau KPK pimpinannya Pak Firli. Kemarin Pak Sandi (Sandiaga Uno) juga datang mewakili Kemenparekraf, Pak Hasyim Asy'ari mewakili KPU, dan sebagainya. Kebetulan saja peristiwanya berbarengan," pungkas Prastowo.</div>

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani angkat bicara terkait pemberian Anugerah Reksa Bandha oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada KPK.

Wakil Ketua MPR Yakin Penghargaan Kemenkeu untuk Kelembagaan KPK Bukan Firli Secara Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/JKT-1-DEWAS-KLARIFIKASI-FIRLI-BAHURI-FED-1JPG-862749697.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (20/11/2023). Firli Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK untuk mengklarifikasi terkait" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri  usai memenuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (20/11/2023). Firli Bahuri memenuhi panggilan Dewas KPK untuk mengklarifikasi terkait</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini setelah Firli menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).</p> <p class="class-paragraph">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. <strong>(*)</strong></p>

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk segera mengundurkan diri

Sahroni Apresiasi Penetapan Tersangka, Sahroni Minta Firli Mengundurkan Diri

<div id="m#msg-f:1783322935676842751" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/Desain-tanpa-judul-28-2877017064.jpg" alt="Potret Firli Bahuri, Ketua KPK yang statusnya dinaikan dari saksi menjadi tersangka kasus gratifikasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Potret Firli Bahuri, Ketua KPK yang statusnya dinaikan dari saksi menjadi tersangka kasus gratifikasi korupsi.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pihak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah mendapat informasi mengenai penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pihak Firli akan terlebih dahulu mempelajari delik yang disangkakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013316612/pbb-sebut-jalur-gaza-sebagai-lokasi-paling-berbahaya-di-dunia-untuk-anak-anak">PBB Sebut Jalur Gaza Sebagai Lokasi Paling Berbahaya di Dunia untuk Anak-anak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya kita akan pelajari dulu pertimbangannya apa ditetapkan tersangka. Kita pelajari dululah," kata Pengacara Firli, Ian Iskandar saat dihubungi, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ian mengaku sudah bertemu langsung dengan Firli. Dia tak merinci isi pembahasan yang dilakukan. Namun, Ian memastikan akan melakukan perlawanan atas penetapan tersangka ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya kita akan melakukan perlawanan, nah itu saja," jelas Ian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022.</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hobi-kesenangan/013316625/bokura-game-terbaru-jepang-yang-menghadirkan-cerita-yang-menarik-dan-karakter-yang-memikat">Bokura: Game Terbaru Jepang yang Menghadirkan Cerita yang Menarik dan Karakter yang Memikat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. <strong>(*)</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Pihak Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah mendapat informasi mengenai penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro

Firli Ditetapkan sebagai Tersangka, Pengacara: Akan Kita Lawan!

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/Snapinstaapp_269949900_1071319226967469_1404787682533937606_n_1080-505170945.jpg" alt="Ketua KPK, Firli Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK, Firli Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Firli Bahuri terancam hukuman berat dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ancaman terberat yang membayangi yakni pidana penjara seumur hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013315418/petinggi-hamas-dan-hizbullah-bertemu-usai-muncul-kesepakatan-gencatan-senjata-dengan-israel">Petinggi Hamas dan Hizbullah Bertemu usai Muncul tt Gencatan Senjata dengan Israel</a></strong>data:text/mce-internal,textarea_content,data%3Atext/mce-internal%2Ctextarea_content%2Cjerar</div> <div dir="auto">Firli diketahui di Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam seluruh pasal tersebut Firli terancam hukuman paling berat penjara seumur hidup sebagaimana Pasal 12B Ayat 1 terkait penerimaan gratifikasi yang dilakukan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagaimana yang dimaksud Ayat 1, dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,&rdquo; kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022m.</div> <div dir="auto">.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya.</div>

Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) Firli Bahuri terancam hukuman berat dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan, Firli Terancam Dipenjara Seumur Hidup

<div id="m#msg-f:1783286721669039426" class="mail-message expanded"> <div class="mail-message-header spacer"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3399691696.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam kasus ini, penyidik menyita banyak barang bukti, salah satunya yakni dokumen penukaran valas.&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013315418/petinggi-hamas-dan-hizbullah-bertemu-usai-muncul-kesepakatan-gencatan-senjata-dengan-israel">Petinggi Hamas dan Hizbullah Bertemu usai Muncul Kesepakatan Gencatan Senjata dengan Israel </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barbuk berikut data elektronik dan dokumen elektronik yang ada di dalamnya, yang meliputi, satu, dokumen penukaran valas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total sebesar Rp 7.468.711.500 sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2023," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (23/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain valas, masih banyak barang bukti lain yang disita penyidik. Termasuk ada beberapa alat komunikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013315348/polres-lumajang-temukan-unsur-kelalaian-dalam-peristiwa-kecelakaan-ka-probowangi-sopir-minibus-elf-jadi-tersangka">Polres Lumajang Temukan Unsur Kelalaian dalam Peristiwa Kecelakaan KA Probowangi, Sopir Minibus Elf jadi Tersangka</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 65 KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan

Firli Ditetapkan Jadi Tersangka, Polisi Sita Valas Senilai Rp 7,4 Miliar

<div id="m#msg-f:1783284366512881552" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/JKT-1-FILRI-PRESKON-OTT-PJ-BUPATI-SORONG-FED-3JPG-672921429.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan tersangka lainnya usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan tersangka lainnya usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penetapan ini dilakukan usai gelar perkara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013315417/3-mantan-pimpinan-kpk-gabung-timnas-pemenangan-anies-baswedan-muhaimin-iskandar-isi-posisi-anggota-dewan-pakar">3 Mantan Pimpinan KPK Gabung Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Isi Posisi Anggota Dewan Pakar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (22/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penetapan tersangka juga berdasarkan hasil pemeriksaan 91 saksi. Dilengkapi dengan penggeledahan di dua lokasi, yakni rumah Jalan Kertanegara Nomor 46, Jakarta Selatan, dan rumah Gardenia Villa Galaxy, Bekasi Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa data elektronik dan bahan elektronik. Kemudian dokumen penukaran vallas dalam pecahan SGD dan USD dari beberapa outlet money changer dengan nilai total Rp 7,4 miliar sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan juga dilakukan terhadap salinan berita acara penggeledahan, penyitaan, penitipan barang bukti pada rumah dinas Mentan yang didalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK. Dilakukan penyitaan terhadap pakaian, sepatu, maupun pin yang digunakan oleh SYL saat pertemuan di Gor bersama Firli pada Maret 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti lainnya yakni satu eksternal hardisk dari penyerahan KPK RI. Hardisk ini berisi ekstraksi data dari barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan KPK, dilakukan juga penyitaan LHKPN atas nama Firli pada periode 2019 sampai 2022m</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013314650/wali-kota-medan-beri-tanggapan-terkait-jalan-licin-bak-keramik-di-persimpangan-4-jenderal-sudirman">Wali Kota Medan Beri Tanggapan Terkait Jalan Licin Bak Keramik di Persimpangan 4 Jenderal Sudirman</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barang bukti selanjutnya 21 unit handphone, 17 akun email, 4 flashdisk, 2 mobil, 3 kartu uang elektronik, 1 buah kunci atau remote keyless mobil, 1 dompet coklat, 1 anak kunci gembok dan gantungan kunci kuning berlogo KPK, serta beberapa surat atau dokumen lainnya. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Polda Metro Jaya resmi menaikan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan

Breaking News! Firli Akhirnya Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan terhadap SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/20/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2JPG-3399691696.jpg" alt="Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri penuhi panggilan Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Senin (20/11/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal pemeriksaannya di Bareskrim Mabes Polri pada 16 November lalu. Dia kembali menyebut tidak pernah mangkir dari panggilan di Polda Metro Jaya (PMJ).</p> <p>"Saya menyatakan di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan dan suap-menyuap dan gratifikasi kepada siapa pun," terang Firli di ruang konferensi pers KPK kemarin (20/11). Termasuk kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).</p> <p>Pada konferensi pers yang tak menyediakan sesi tanya jawab itu, Firli seperti terusik dengan foto dan videonya yang beredar seusai diperiksa di Bareskrim pada 16 November lalu.</p> <p>Saat itu dia tampak menghindar dari kerumunan media dan memilih menutup wajahnya menggunakan sebuah tas hitam.</p> <p>"Saya paham rekan-rekan media menunggu saat itu dengan kesadaran saya pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia terkadang butuh waktu untuk jeda, terutama di situasi yang saya anggap abnormal," katanya.</p> <p>Tiga hari berturut sebelum diperiksa di Bareskrim, dia bersama tim KPK fokus pada penanganan OTT di Sorong. Dia mengaku kurang tidur. Kondisi itulah yang membuatnya tak sempat menemui awak media.</p> <p>Setelah konferensi pers, Firli menghadiri pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dia diperiksa selama tiga jam. "Ya seputar laporan yang diterima oleh dewas. Saya sudah memberikan semuanya apa yang diminta oleh dewan pengawas," terangnya.</p> <p>Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, pihaknya sudah memeriksa Firli. Soal pengaduan yang dilaporkan, sudah dimintakan klarifikasi kepada pihak yang dipanggil.</p> <p>Yang jelas, saat ini dewas masih membutuhkan saksi-saksi lainnya. Apakah bakal mengonfrontasi SYL dan Firli dalam pemeriksaan langsung? "Ya nanti kita lihat perkembangannya," katanya. <strong>(elo/c7/oni)</strong></p>

Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal pemeriksaannya di Bareskrim Mabes Polri pada 16 November lalu.

Penjelasan Firli soal Menutupi Wajah Usai Diperiksa di Bareskrim

<div id="m#msg-f:1783051795091784404" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/15/JKT-1-FILRI-PRESKON-OTT-PJ-BUPATI-SORONG-FED-6JPG-2516135852.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan tersangka lainnya usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait penetapan dan penahanan tersangka Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan tersangka lainnya usai terjaring OTT di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/11/2023).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Ia pun menyatakan tidak pernah terlibat terkait dugaan suap dalam penanganan perkara di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013303996/buntut-kerusuhan-suporter-gresik-united-dengan-aparat-kepolisian-begini-tanggapan-tegas-pssi">Buntut Kerusuhan Suporter Gresik United dengan Aparat Kepolisian, Begini Tanggapan Tegas PSSI </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di setiap kesempatan bahwa saya tidak pernah melakukan pemerasan kepada siapapun, dan saya juga tidak pernah terlibat terkait dengan suap menyuap," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli mengungkapkan, saat diperiksa tim penyidik Polda Metro Jaya, di Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (16/11) lalu, merasa asing. Padahal, ia mengaku selama 40 tahun mengabdi di institusi Polri, dengan pangkat terakhir Komisaris Jenderal (Komjen) atau jenderal bintang tiga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aaya harus bertanya kepada diri saya, apakah benar saya pernah selama itu mengabdi di sana, dan mengapa markas besar itu keras terasa asing bagi saya," ucap Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firli lagi-lagi berargumen, ia tak mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Melainkan, pada 8 November 2023 tengah melakukan kunjungan kerja ke Aceh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami dipanggil untuk minta keterangan pada tanggal 8 November 2023, tetapi di saat yang sama saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai ketua KPK hadir di tengah-tengah masyarakat epicentrum dari wilayah barat yaitu Aceh," ujar Firli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Firli enggan disebut mangkir dari panggilan pemeriksaan Polda Metro Jaya. Melainkan, menyesuaikan waktu untuk dapat hadir panggilan pemeriksaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK," papar Firli. <strong>(*)</strong></div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Firli Bahuri mengklaim, dirinya tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Mentan

Firli Bahuri Klaim Tak Pernah Peras dan Terima Suap dari Syahrul Yasin Limpo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/Firli-kabur-3700688371.jpeg" alt="Mobil yang ditumpangi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kelar gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/11/2023).Firli menghindari awak media usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syah" width="100%">
<figcaption>Mobil yang ditumpangi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kelar gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/11/2023).Firli menghindari awak media usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syah</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta agar Polda Metro Jaya segera memberikan kepastian hukum terkait penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang menjeratnya.</p> <p>Firli yang mengenakan baju batik lengan panjang terlihat dikawal sejumlah ajudan&nbsp;keluar dari pintu belakang Gedung Rupatama sekitar pukul 14.00 WIB. Dia langsung menuju kendaraan minibus SUV warna hitam dengan nomor polisi B 1917 TJQ. (*)</p>

Firli Bahuri meminta agar Polda Metro Jaya segera memberikan kepastian hukum terkait penanganan perkara dugaan pemerasan terhadap SYL

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketua KPK Firli Bahuri

Berita Terkini

Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka, Wapres Ma'ruf Amin: Pemerintah Tidak Akan Intervensi