<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bambang-pacul.jpg" alt="PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>PUAS: Ketua TKD Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bakal dilantik menjadi Ketua Komisi III hari Senin (22/11). Dia menggantikan koleganya Herman Hery yang dirotasi ke Komisi VII DPR.  Saat konfirmasi, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni membenarkan agenda pelantikan Bambang Pacul sebagai Ketua Komisi III.  "Benar sekali (pelantikan Bambang Wuryanto-Red)," Sahroni saat dikonfirmasi, Senin (22/11).  Sementara berdasarkan agenda harian DPR tertulis bahwa Komisi III DPR RI akan melakukan pelantikan sekira pukul 16.00 WIB. Penetapan Pimpinan sesuai Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.  Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa Herman Hary telah dirotasi menjadi Anggota Komisi VII DPR RI. Herman Hery dirotasi menjadi Anggota Komisi VII DPR per tanggal 16 November 2021.  "Betul dipindah dari Komisi III ke Komisi VII per tanggal 16 November," ujar Utut.  Utut mengaku pergantian tersebut adalah hal yang wajar bagi seorang anggota dewan. Karena siapapun anggota dewan bisa mengalami rotasi.  Utut menuturkan, Herman Hery dirotasi ke Komisi VII sebagai anggota biasa. Tidak seperti sebelumnya di Komisi III DPR menjabat sebagai ketua.

Hari Ini Bambang Pacul Dilantik jadi Ketua Komisi III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/7593_25045_Bambang-Pacul.jpg" alt="Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menyebut koleganya Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul akan mengisi Ketua Komisi III DPR menggantikan Herman Hery.  Adapun Herman Hery telah dirotasi oleh Fraksi PDIP ke Komisi VII setelah sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR.  "Betul (Bambang Wuryanto menjadi Ketua Komisi III DPR)," ujar Hendrawan saat dikonfirmasi, Kamis (18/11).  Anggota Komisi XI DPR ini mengaku dalam waktu dekat akan adanya acara serah terima perpindahan antar komisi antara Herman Hery dan Bambang Wuryanto.  "Dalam waktu segera (serah terima perpindahan komisi-Red)," katanya.  Sebelumnyan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa Herman Hary telah dirotasi menjadi Anggota Komisi VII DPR RI. Herman Hery dirotasi menjadi Anggota Komisi VII DPR per tanggal 16 November 2021.  "Betul dipindah dari Komisi III ke Komisi VII per tanggal 16 November," ujar Utut.  Utut mengaku pergantian tersebut adalah hal yang wajar bagi seorang anggota dewan. Karena siapapun anggota dewan bisa mengalami rotasi. Utut menuturkan, Herman Hery dirotasi ke Komisi VII sebagai anggota biasa. Tidak seperti sebelumnya di Komisi III DPR menjabat sebagai ketua.

Bambang Wuryanto Gantikan Herman Hery Jadi Ketua Komisi III DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gantikan-bamsoet-kahar-janji-tak-amankan-kasus-hukum_m_183730.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kahar Muzakir resmi menjadi Ketua Komisi III DPR menggantikan Bambang Soesatyo, yang telah ditunjuk mengadi Ketua DPR, menggantikan Setya Novanto yang saat ini mendekam di Rutan KPK. Kahar mengaku setelah resmi menjadi Ketua Komisi III DPR, dirinya tidak akan berbuat di lluar etika. Seperti melakukan pengamanan kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum. "Saya tidak bisa membayangkan bisa mengamankan kasus, bagaimana itu caranya," ujar Kahar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/1). Oleh karena itu, dirinya berjanji akan bekerja sebagaimana aturan yang ada. Dan menolak untuk melakukan intervensi di kasus hukum. "Karena negara kita ini negara hukum, dan sesuai fungsinya menegakan hukum, fungsi DPR itu yang diutamakan," katanya. Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini juga berjanji akan mencairkan hubungan antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, selama ini muncul persepsi ada hubungan panas antara komisi hukum dengan KPK. "Saya akan bikin dingin, dunia tidak perlu panas. Kalau panas kan nanti kepanasan semua," ungkapnya. Menurut Kahar, apabila sudah terjalin hubungan baik antara Komisi III DPR dengan KPK, maka segala sesuatu akan berjalan lancar. Karena memang DPR dengan semua lembaga tidak boleh ada pergolakan. "Dengan hubungan baik, segala sesuatu akan berjalan lancar, dan jangan ciptakan ketegangan. Walaupun ada waktunya untuk perlu tegang," pungkasnya.

Gantikan Bamsoet, Kahar Janji Tak Amankan Kasus Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/soal-komisi-iii-airlangga-tunjuk-kahar-muzakir-gantikan-bamsoet_m_181620.jpeg" alt="Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bambang Soesatyo kini telah resmi menjabat sebagai Ketua DPR, otomatis jabatan Ketua Komisi III yang selama ini dipimpinnya harus digantikan oleh kader Golkar lainnya yang ada di DPR. Lantas siapakah yang akan menggantikannya? Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengaku sudah menunjuk kadernya yang ada di DPR, yakni Kahar Muzakir sebagai ketua komisi III&lrm;. "Iya sudah ada namanya Pak Kahar Muzakir," ujar Airlangga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Menteri Perindustrian (Menperin) ini mengaku, alasan penunjukan Kahar sebagai ketua komisi III lantaran dia adalah salah satu senior di partai berlogo pohon beringin ini.&nbsp; "Salah satu senior Partai Golkar adalah Pak Kahar, dia ahli di bidang mana saja," katanya. Selanjutnya, siapa saja yang bakal dirombak di internal Fraksi Partai Golkar, Airlangga enggan mengatakannya. Pasalnya itu dilakukan secara bertahap. &ldquo;Kan bertahap, habis pilkada lalu ketua DPR, lalu DPP," pungkasnya. Sebelumnya, Airlangga secara resmi menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua DPR. Penunjukan itu menggantikan Setya Novanto yang sudah mengundurkan diri, akibat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menimpanya. &lrm;"Ini pengumuman tentang penetapan Pak Bambang Soesatyo sebagai ketua DPR," ujar Airlangga di Fraksi Partai Golkar, Senayan, Jakarta, Senin (15/1). Menurut Menteri Perindustrian (Menperin) ini, Bambang Seosatyo dinilai punya banyak pengalaman, dan konsep-konsep. Sehingga bisa meningkatkan kerja-kerja di parlemen. "Bambang Soasatyo punya pengalaman, konsep ide dan gagasan, dan Pak Bambang juga kan mantan wartawan dan diharapkan bisa berkomunikasi dengan media," pungkasnya.&nbsp;

Soal Komisi III, Airlangga Tunjuk Kahar Muzakir Gantikan Bamsoet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kalau-benar-bertemu-anggota-dewan-7-penyidik-kpk-harus-diproses_m_151915.jpeg" alt="Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (kanan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut bertemu dengan anggota Komisi III DPR. Mereka diduga meminta uang pengamanan kepada wakil rakyat sebesar Rp 2 miliar. Dugaan mengarah pada anggota dewan dan penyidik itu membuat Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo gerah. Menurutnya, jika tudingan itu benar, maka harus dibawa ke ranah hukum pidana. Tidak cukup di selesaikan di ranah komite etik internal KPK. "Sebab dalam UU KPK sangat jelas diatur. Jika benar ada penyidik menemui pihak-pihak terkait perkara dalam penanganan perkara, tindakan tersebut adalah pidana," &lrm;ujar Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (19/8). Lebih jauh Bambang mengungkapkan, setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun&lrm;. &lrm;Politikus Partai Golkar ini menambahkan, persoalan hukum ini sudah sangat serius. Apalagi menyangkut integritas KPK dan DPR. Sebab persoalan ini bukan delik aduan. Sehingga Polri harus segera melakukan penyelidikan dan memeriksa para pihak yang mengungkapkan hal itu dalam rekaman di pengadilan. "Apakah itu fakta atau hanya rekayasa tanpa fakta hukum yang hanya bertujuan untuk ingin menarget pihak-pihak tertentu," katanya. Pemeriksaan bisa dimulai dari pemutaran rekaman secara utuh tanpa potongan atau editan dan pengecekan soal keaslian rekaman tersebut di Labotarium Forensik Mabes Polri. Dari situ nanti akan jelas tergambar siapa bicara apa dan dalam nada apa. Paralel dengan itu, Polri bisa melakukan pemeriksaan, pertama terhadap Miryam sebagai orang yang menyebut nama anggota Komisi III yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK dan meminta uang pengamanan Rp 2 miliar. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap penyidik KPK yang memeriksa Miryam untuk mengkonfirmasi isi rekaman CCTV tersebut, karena banyak kalimat-kalimat tidak jelas dan mutu rekaman jelek. Apakah nama-nama itu keluar dari mulut Miryam atau keluar dari mulut penyidik. Polri juga harus memanggil dan segera memeriksa anggota Komisi III DPR yang mengaku bertemu dengan tujuh penyidik KPK. Selain itu juga anggota dewan ini dikonfrontir langsung dengan penyidik KPK yang dituding bertemu dan meminta uang pengamanan Rp2 miliar tersebut. Polri harus segera mengumumkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan tersebut ke publik. Apakah tudingan itu benar atau hanya isapan jempol dan fitnah. Jika tudingan itu tidak benar dan fitnah, Polri harus meningkatkannya ke penyidikan. Baik terhadap Miryam, anggota DPR yang mengaku bertemu tujuh penyidik KPK maupun penyidik yang memeriksa Miryam karena adanya dugaan rekayasa dan kesaksian palsu di pengadilan. "Jika tudingan itu benar, maka Polri harus meningkatkan status saksi terhadap anggota Komisi III DPR dan tujuh penyidik dan pegawai KPK tersebut menjadi tersangka dan dilanjutkan proses hukumnya ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku," ungkapnya. Namun demikian, Bambang mengaku ragu dengan tudingan adanya tujuh penyidik KPK yang menemui anggota Komisi III tersebut. Karena itu hanyalah pengakuan sepihak dengan mengutip ucapan pihak lain dan belum menjadi bukti hukum. "Apa yang disampaikan Miryam dalam rekaman tersebut, bukanlah sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh dirinya sebagai saksi," pungkasnya.

Kalau Benar Bertemu Anggota Dewan, 7 Penyidik KPK Harus Diproses

ketua komisi iii

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua komisi iii

Berita Terkini

Hari Ini Bambang Pacul Dilantik jadi Ketua Komisi III

Bambang Wuryanto Gantikan Herman Hery Jadi Ketua Komisi III DPR

Gantikan Bamsoet, Kahar Janji Tak Amankan Kasus Hukum

Soal Komisi III, Airlangga Tunjuk Kahar Muzakir Gantikan Bamsoet

Kalau Benar Bertemu Anggota Dewan, 7 Penyidik KPK Harus Diproses

Download Aplikasi JawaPos.com