<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-084807-4107304228.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ada 65 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diperebutkan para calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024. Semua itu tersebar di delapan daerah pemilihan (dapil). Untuk dapil V yang meliputi Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh terdapat alokasinya enam kursi. Jumlah kursi itu diperebutkan oleh enam parpol peraih suara tertinggi di dapil Sumbar V. Ada enam parpol peraih suara tertinggi hingga hitungan sementara di laman Pemilu 2024 KPU per Rabu (21/2) pukul 9.00 sudah 63, 66 persen. Jumlah itu setara dengan 1039 dari 1.632 tempat pemungutan suara (TPS). Keenam parpol tersebut adalah Golkar, PKS, Gerindra, PKB, PAN, dan Nasdem. Perolehan suaranya saat ini sebagai berikut: <ul> <li>PKS: 23.003 (19,23 persen)</li> <li>Gerindra: 18.865 (15,77 persen)</li> <li>Demokrat: 17.968 (15,02 persen)</li> <li>Golkar: 17.426 (14,57 persen)</li> <li>PPP: 9.510 (7,95 persen)</li> <li>Nasdem: 9.272 (7,75 persen)</li> </ul> Sementara itu caleg yang berpotensi melenggang ke parlemen DPRD Sumbar dari dapil Sumbar V, yakni mereka yang memperoleh suara tertinggi di partai masing-masing. Diprediksi peraih suara tertinggi dari keenam parpol berikut berpotensi lolos ke DPRD Sumbar. Mereka adalah: <ul> <li>PKS: Irsyad Syafar (11.220)</li> <li>Gerindra: Supardi (6.256)</li> <li>Demokrat: Aida (10.303)</li> <li>Golkar: Yogi Nofrizal (3.822)</li> <li>PPP: Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah (2.522)</li> <li>Nasdem: Ilson Cong Dt. Mongguang (4.867)</li> </ul> Untuk diketahui, Supardi yang merupakan caleg Partai Gerindra dari dapil Sumbar V saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Sumbar. Perolehan suara partai berada di urutan ketiga berpotensi membuat Supardi kembali ke parlemen Sumatera Barat.

Ada 65 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang diperebutkan para caleg di Pemilu 2024. Semua itu tersebar di delapan dapil.

6 Caleg Dapil V Yang Berpotensi Duduk di DPRD Sumbar, Ada Ketua Dewan Supardi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-092255-3916273342.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) tengah menyiapkan model pelayanan cepat tanggap untuk masyarakatnya. Pelayanan itu berbasis digital. Layanan digital itu&nbsp;terintegrasi antar-SKPD.&nbsp; Layanan digital itu mengadopsi&nbsp;aplikasi NTB Care yang digunakan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). "Di luar Jakarta, NTB yang terbaik,&rdquo; ujar Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar Rumainur kepada JawaPos.com, Senin (25/12). Menurut Rumainur, pemerintah setingkat provinsi yang sudah memberikan pelayanan berbasis digital baru NTB yang dinilai terbaik, di luar DKI Jakarta. Sebelumnya, Rumainur mengajak 64 tenaga sosial di Sumatera Barat untuk langsung berinteraksi dengan pemerintah NTB dalam hal pelayanan sosial. "Di Lombok keluhan masyarakat yang masuk umumnya adalah masalah sosial. Petugas yang menindaklanjuti sampai ke lapangan tidak sampai satu jam setelah mendapatkan laporan," imbuhnya. Studi terhadap pelayanan sosial berbasis digital itu turut didampingi Ketua DPRD Sumbar Supardi. Lebih jauh Rumainur menuturkan, saat ini frekuensi bencana alam di Sumatera Barat relatif menurun. Meski demikian, bencana yang berkurang tidak sejalan dengan jumlah korban dan kerugian atas dampak bencana itu. Kerugian dan korban atas bencana berdampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Selain bencana, masalah sosial umum lainnya tidak luput di Sumbar. Seperti tingginya angka penduduk miskin, anak telantar, gelandangan dan pengemis, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). "Semua itu masih menjadi persoalan dinas sosial," sebutnya. Untuk menanggulangi bencana, masalah sosial, masalah kemasyarakatan lainnya, perlu integrasi pelayanan dari Dinas Sosial, Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan. Menurut Ketua DPRD Supardi, Sumbar daerah rawan bencana. Pemprov Sumbar selama ini sudah memiliki nomor kontak 119 untuk layanan cepat. Sejatinya layanan 119 itu dapat dikembangkan berbasis digital dengan mengoptimalkan aplikasi sejenis dengan NTB Care. Untuk mengintegrasikan itu, Pemprov Sumbar perlu mengembangkan kontak layanan 117 atau 119 seperti aplikasi NTB Care. Rencananya, Pemprov Sumbar menyiapkan kantor pelayanan layanan itu pada Januari 2024. &ldquo;Gedung tersebut dibangun dengan dana IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project) dan digunakan bersama-sama nantinya,&rdquo; ujar Rumainur.

Pemprov Sumbar tengah menyiapkan model pelayanan cepat tanggap untuk masyarakatnya. Pelayanan itu berbasis digital dan terintegrasi.

Cepat Tanggap Atas Bencana dan Masalah Sosial, Pemprov Sumbar Siapkan Pusat Layanan Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-084807-4107304228.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemilu 2024 tinggal hitungan hari. Tidak lebih dari 100 hari lagi. Menjelang hari kontestasi itu para calon legislatif (caleg) berupaya menyosialisasikan dirinya kepada publik yang menjadi pemilihnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ada banyak cara untuk berkampanye atau bersosialisasi. Mulai dari memasang alat peraga kampanye (APK) di setiap sisi daerah atau kota yang bisa menarik perhatian masyarakat, hadir di tengah masyarakat dalam konteks sebagai donatur, sponsorhip, dan lain sebagainya. "Cara seperti itu sah-sah saja. Itu memang diatur dalam regulasi. Caleg yang menggunakan cara itu tidak masalah," ungkap Ketua DPRD Sumbar Supardi mengawali pembicaraan kepada JawaPos.com di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (8/11) malam. Supardi berpendapat, pentas pemilu hadir sekali lima tahun. Pentas itu menjadi kesempatan bagi siapa saja untuk tampil di tengah masyarakat. Tampil sebagai tokoh, tampil untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, atau hanya sekadar menebar "jala" demi suara pada hari pemilihan. Padahal, menurut politikus Partai Gerindra itu bukan sekadar muncul di daerah pemilihan menjelang pemilu saja. Bahkan memajang alat peraga kampanye hampir di setiap sudut kota. Cara itu mungkin dilakukan bagi politikus pendatang baru yang belum dikenal masyarakat. Kalau yang sudah pernah "bertanding" dan duduk di legislatif cara-cara seperti itu bukan lagi momentumnya. "Kalau masih saja memajang alat peraga kampanye secara massif berarti tokoh itu tidak dikenal di dapilnya," sambung tokoh asal Payakumbuh, Sumbar tersebut. Sebab, orang-orang terjun ke dunia politik adalah orang yang terpanggil. Terpanggil untuk berjuang bagi masyarakat banyak. Orang yang rela meninggalkan kepentingan pribadinya, orang yang wakafkan waktu, pemikiran, tenaga, dan bahkan hartanya. Orang-orang politik itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya. Artinya tidak lagi memikirkan besok mau makan apa, uang sekolah anak besok bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Semua itu sudah selesai. Ruangnya tidak ada di ranah politik. Sementara di politik bukanlah mencari demikian. Melainkan pengabdian, mengabadikan diri, mengeluarkan biaya-biaya untuk membantu masyarakat. "Jika ada yang berpikir menjadi caleg untuk mengubah nasib, meningkatkan karir, agar dipandang. Itu pemikiran keliru," ujarnya. Lebih jauh Supardi berpendapat, seorang politikus sejati mereka hadir di tengah masyarakat tidak lahir menjelang Pemilu saja. Mereka hampir tidak waktu hadir di tengah masyarakat. Mereka mendengar aspirasi rakyat lalu berbuat dan memperjuangkannya. Bagi tokoh masyarakat yang belum berada di legislatif, mereka bisa saja berpolitik dengan berbuat di tengah masyarakat pada bidang masing-masing. Semua keluh kesah itu disampaikan kepada pemerintah daerah (pemda) atau melalui anggota DPRD setempat agar aspirasi masyarakat itu diperjuangkan. "Politik itu pengabdian, bukan profesi atau jenjang karir untuk mengubah nasib," tegasnya. Soal Pemilu 2024 di Sumbar, Supardi sangat optimistis berlangsung dengan lancar dan damai. Masyarakat berbeda pendapat itu sah-sah saja. Itu adalah dinamika politik di tengah masyarakat. Bagi masyarakat yang berbeda pilihan adalah kekayaan dari khasanah demokrasi. Sebab, demokrasi itu menyamakan perbedaan. Berbeda dalam pemikiran tetapi sama dengan tujuan. Dia menerangkan, ruang-ruang edukasi politik itu sangat banyak di Sumbar. Yaitu di lapau-lapau kopi. Sebab, di Sumbar atau di Minangkabau, lapau (warung, red) bukan sekadar tempat transaksi, tetapi ruang interaksi. Di setiap lapau kopi terdapat sekumpulan orang berkelompok. Mereka di sana berdiskusi dengan beragam isu. Mulai dari keluarga, agama, sosial, hingga politik. Itulah ruang-ruang edukasi politik di Sumbar," tandasnya.

Pemilu 2024 tinggal hitungan hari. Tidak lebih dari 100 hari lagi. Menjelang hari kontestasi itu para calon legislatif (caleg) berupaya.

Kontestasi di Pemilu Bukan Sekadar Memajang Baliho di Tengah Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/15/WhatsApp-Image-2023-10-15-at-084807-4107304228.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPRD Sumbar Supardi memberi perhatian besar pada Kota Payakumbuh. Kota itu tengah berupaya menuju menjadi kota digital. "Konsep pemikirannya dari Smart city," ungkap Supardi kepada wartawan, Minggu (15/10). Sebelumnya, Supardi menghadiri penutupan bimbingan teknis (Bimtek) Digitalisasi Guru SMK se-Kota Payakumbuh Tahap II yang berlangsung di Kota Bukittinggi, Sabtu (14/10). Dalam bimtek yang diikuti 100 guru SMK se-Kota Payakumbuh itu, politikus Partai Gerindra tersebut menekankan bahwa Kota Payakumbuh memiliki agenda menjadi kota yang maju. Terutama maju di tiga sektor, yaitu pendidikan, pariwisata, dan budaya. "Kota yang maju harus memiliki kepribadian, terbuka akan hal-hal baru, tanpa kehilangan identitas budaya. Ketiga sektor ini menjadi perhatian serius Pemprov dan DPRD Sumbar," tegasnya. Sejak November 2022, Dinas Pendidikan Sumbar mengadakan bimtek Digitalisasi untuk guru SMK se-Payakumbuh. Bimtek itu bertema besar Creative Learning in Digital Age. Secara khusus, Bimtek itu diselengggarakan demi menciptakan tenaga pendidik di SMK-SMK yang cakap digital dan memahami dunia digital. Dengan pembelajaran berbasis digital, siswa maupun tamatan SMK bisa menjadi enterpreneur yang handal digital, inovatif, dan mandiri. Menurut Supardi, sumber daya manusia (SDM) melek digital akan menjadi bagian penting pembangunan pariwisata berbasis budaya. Para siswa tamatan SMK bisa mengisi pos-pos dalam ekosistem pariwisata seperti pemasaran digital, aplikasi pemandu wisatawan, hingga produksi konten-konten media sosial untuk kepentingan promosi pariwisata, tepatnya pariwisata budaya. Supardi menyadari bahwa Kota Payakumbuh memiliki keunikan. Konsep wisata budayanya sangat khas dan sulit tidak ditemui di kawasan-kawasan wisata lain. "Kalau soal pemandangan alam, hampir semua kawasan wisata punya pemandangan alam yang sama indahnya dengan pemandangan di Harau,&rdquo; jelasnya. "Saya bersama pemerintah punya mimpi menjadikan Payakumbuh sebagai kota wisata berbasis budaya, sekaligus kota digital,&rdquo; sambungnya menekankan. Bentuk kecil rangkaian ke arah itu Dinas Pendidikan Sumbar memberi ruang bagi siswa dan guru SMK untuk unjuk kebolehhan dalam Ekspo SMK 2023 yang nantinya digelar di Payakumbuh. Para guru diminta memaperkan inovasi-inovasi. Karya-karya inovasi siswa dan guru SMK tidak hanya dipamerkan atau dijual. Lebih dari itu, bisa dikembangkan lebih jauh guna diintegrasikan dengan pembangunan pariwisata.

Ketua DPRD Sumbar Supardi memberi perhatian besar pada Kota Payakumbuh. Kota itu tengah berupaya menuju menjadi kota digital.

Kota Digital, Pembelajaran Digital, dan Pariwisata Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/WhatsApp-Image-2023-10-05-at-102825-808056793.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi saat pembukaan Payakumbuh Poetry Festival (PPF 2023) Rabu (4/10) malam." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi saat pembukaan Payakumbuh Poetry Festival (PPF 2023) Rabu (4/10) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Payakumbuh Poetry Festival 2023 (PPF 2023) dibuka Rabu (4/10) malam. Event festival seni dan kesusastraan itu digelar di Agamjua Art and Culture Caffe, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar). Selain dihadiri para sastrawan nasional, pembukaan PPF 2023 dihadiri sejumlah sastrawan dari Asia Tenggara. Di antaranya Rossanee Nurfarida (Thailand) dan Anne Tulay (Filipina). Pada pembukaan itu pengunjung dihibur oleh pianis dan komponis Ananda Sukarlan. Turut hadir juga sutradara dan penulis skenario Salman Aristo. Sementara para sastrawan nasional yang hadir yakninya Kiky Sulistyo, Inggit Putria Marga, Tan Lio Le, Muhaimin Nurrizqy, Andri Batra Al-Isra, Jaka Joko, dan Titan Sadewo, serta banyak lagi. Mereka itu merupakan dewan juri dari tiga sayembara di PPF 2023 dan didaulat juga sebagai narasumber dalam rangkaian diskusi. PPF 2023 dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Dia menyampaikan pentingnya peran sastra. Bahkan di Kota Payakumbuh, sastra sudah menjadi aset berharga. "Payakumbuh punya sejarah sastra yang panjang dan kaya. Kota ini banyak melahirkan sastrawan besar dan berpengaruh dalam dunia sastra Indonesia. Di masa lalu dan hari ini. Dan ini adalah aset berharga,&rdquo; ujar Supardi. Politikus Partai Gerindra itu menilai, pengelolaan aset itu belum cukup maksimal dan perlu didorong lagi. Sebab, masih kurangnya ruang-ruang diskusi dan apresiasi sastra di Payakumbuh. Kehadiran PPF dapat menjadi ruang baru. &ldquo;Kita memang perlu festival seperti PPF ini. Yang berkualitas dan ke depannya bisa berkelanjutan. Agar sejarah sastra di Payakumbuh dan sastra itu bisa terus hidup dan berkembang,&rdquo; jelasnya. Supardi menggarisbawahi, sastra sebagai bagian dari kebudayaan lebih luas mestilah diintegrasikan dengan pariwisata. Upaya itu demi tercapainya mimpi menjadikan Payakumbuh sebagai kota wisata budaya. &ldquo;Seperti mimpi saya selama ini bahwa Payakumbuh berhasil menjadi kota wisata budaya,&rdquo; katanya. &ldquo;Para wisatawan akan datang untuk melihat budaya kita (di Payakumbuh), tarian, sastra, dan lainnya yang tak dimiliki kawasan wisata lain. Kalau sebatas pemandangan alam, tempat wisata lain juga punya alam yang bagus.&rdquo; Lebih jauh Supardi menekankan, festival puisi atau PPF merupakan bagian besar dari rencananya di masa depan untuk menjadikan Payakumbuh sebagai kota festival budaya. Untuk itu, diperlukan kolaborasi banyak pihak, dengan komunitas, seniman, satrawan, dan pelaku budaya sebagai bagian penting. Senada dengan itu, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Sumbar Dewi Ria sangat mendukung terlaksananya PPF 2023. &ldquo;Semoga kegiatan ini bisa menjadi wadah tukar pikiran antara sastrawan dan seniman yang hadir. Terlebih dengan adanya seniman dan sastrawan dari luar negeri,&rdquo; paparnya. PPF sudah digelar beberapa kali. Pertama kali pada 2020. Dewi Ria mengatakan, Payakumbuh memang dikenal sebagai kota dengan sejarah sastra yang panjang dan punya posisi berarti dalam sejarah sastra Indonesia. Salah satu aset fisik terkait sejarah sastra yang ada di Payakumbuh adalah rumah PK Ojong. Rumah tersebut akan menjadi salah satu destinasi dalam program baru PPF 2023, Wisata Sastra. Pada penghujung festival para undangan akan dibawa berkunjung ke situs-situs sejarah terkait sastra di Payakumbuh dalam program wisata sastra tersebut.

PPF 2023 dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi. Dia menyampaikan pentingnya peran sastra. Di Kota Payakumbuh, sastra sudah menjadi aset.

Menuju Kota Wisata Budaya, Payakumbuh Butuh Banyak Festival Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/WhatsApp-Image-2023-05-27-at-092255-3916273342.jpeg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supardi" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supardi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Payakumbuh menjadi kota pendidikan berbasis digital. Kabid Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Sumbar Mahyan mengatakan, banyak prestasi pendidikan berbasis digital di Kota Payakumbuh. Umumnya ditorehkan para siswa. Hanya saja prestasi itu belum merata. &ldquo;Anak-anak harus dididik sesuai dengan zamannya. Anak didik saat ini merupakan generasi Z yang sudah menjadi bagian dari dunia digital. Mereka telah akrab dengan dunia digital. Saatnya, para guru, menyesuaikan diri,&rdquo; ujar Kabid PSMA Dinas Pendidikan Sumbar Mahyan. Hal itu diungkapkan di sela-sela pembukaan Bimtek Creative Learning in Digital Age Tahap IV di Ballroom Pusako Hotel, Bukittinggi, Jumat malam (26/5). Mahyan menyebut, upaya percepatan digitalisasi pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman guru. Kini guru dan murid masih ada jurang pengetahuan terkait dunia digital. Semua itu harus dijembatani. Maka dari itu dia mengimbau agar guru tidak hanya menjadi teladan dalam pembentukan karakter, tetapi menjadi teladan dalam soal penguasaan perangkat-perangkat digital. Dalam bimtek itu, para guru SMA dan SMK se-Kota Payakumbuh difasilitasi merancang bahan ajar berbasis digital, seperti dalam bentuk audiovisual. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pendidikan berbasis digital merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya membangun Payakumbuh sebagai Smart City. Legislator asal Partai Gerindra itu menuturkan, Payakumbuh adalah kota non industri. Perkembangan kota itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. &ldquo;Payakumbuh adalah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif ini mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak lagi generasi muda yang kreatif lewat sistem pendidikan berbasis digital,&rdquo; kata Supardi. Politikus asal Kota Payakumbuh itu bermimpi kota galamai--demikian sebutan lain dari Kota Payakumbuh disebut bisa melahirkan kreator dan inovator. &ldquo;Mari kita dorong siswa agar menjadi pencipta, kreator, penghasil sesuatu yang baru, penemu mesin-mesin baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya,&ldquo; ujar Supardi. Belajar Dari Sejarah Devis Adeviyoza, salah seorang guru peserta bimtek, mengaku harus belajar dari sejarah. Dulu ketika teknologi logam masuk ke Nusantara, masyarakat penganut peradaban batu yang tidak mampu beradaptasi. Mereka tersingkir dan terasingkan. &ldquo;Kita akan tersingkir dan terasing, jika memalingkan muka dari perkembangan dunia saat ini,&rdquo; kata guru mata pelajaran sejarah di SMA Raudathul Jannah Payakumbuh itu. Maka dari itu Devis Adeviyoza bersama guru lainnya sangat bersemangat mengikuti bimtek itu. Setidaknya dapat menerapkan digitalisasi dalam mata pelajaran yang diampu di sekolah. Banyak tools digital dikenali dan ikuasai demi membuat murid lebih menggemari pelajaran sejarah. &ldquo;Jika sejarah diajarkan dengan cara yang membuat murid mudah bosan, sejarah akan diabaikan, dan kita akan kehilangan pijakan lalu bingung menatap masa depan,&rdquo; tutupnya. (*)

Dinas Pendidikan Sumbar mendorong Payakumbuh menjadi kota pendidikan berbasis digital. Banyak prestasi pendidikan berbasis digital.

Dorong Payakumbuh Jadi Kota Pendidikan Berbasis Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-08-at-17.20.31.jpeg" alt="BERI SEMANGAT: Ketua DPRD Sumbar Supardi memberikan semangat kepada 450 guru dan kepala/wakil kepala se-Kota Payakumbuh dalam bimtek yang digelar di Kota Bukittinggi, Kamis (8/12). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>BERI SEMANGAT: Ketua DPRD Sumbar Supardi memberikan semangat kepada 450 guru dan kepala/wakil kepala se-Kota Payakumbuh dalam bimtek yang digelar di Kota Bukittinggi, Kamis (8/12). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Digitalisasi semakin meluas di semua sektor, termasuk di bidang pendidikan. Era digital membuat para guru harus memacu diri agar bisa mengikuti perubahan zaman, agar bisa mengajar siswa lebih baik lagi.  Pendapat itu disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Sumbatera Barat (Sumbar) Supardi di hadapan 450 guru dan kepala/wakil kepala se-Kota Payakumbuh.  Menurut politikus asal Kota Payakumbuh itu, saat ini digitalisasi dunia pendidikan merupakan kebutuhan vital. Guru harus dibekali dengan keterampilan mengajar berbasis digital.  "Guru yang mahir di bidang digital tidak hanya sekadar melek teknologi. Mereka juga diharapkan bisa berkontribusi untuk pembangunan kota," ujar Supardi di Kota Bukittinggi, Kamis (8/12).  Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, Payakumbuh merupakan kota nonindustri. Kota itu diharapkan bisa berkembang dengan memaksimalkan potensi sumber daya manusianya. Di antaranya, meningkatkan literasi digital masyarakat dan aparaturnya.  Ditambah pula belakangan ini Payakumbuh menjadi salah satu sentra ekonomi kreatif berbasis digital di Sumbar. Situasi positif itu mesti terus didorong dengan melahirkan lebih banyak generasi muda yang kreatif. "Semua itu tercapat lewat sistem pendidikan yang selaras dengan era digital," ujar Supardi.  Dia melihat Pemkot Payakumbuh memiliki agenda terus berbenah untuk menciptakan sistem pendidikan profesional di era society 5.0. Yaitu, guru sebagai kunci utamanya.  Dalam sistem tersebut, guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta meningkatkan kompetensi terutama di bidang digital.  Lebih jauh Supardi mengatakan, masyarakat kota makin terdigitalisasi. Masyarakat membutuhkan tata kelola berbasis digital pula. Semua dituntut serbacepat, efektif, dan efisien. Perkembangan itu harus diikuti oleh Pemkot Payakumbuh. Apalagi Payakumbuh kini sedang berupaya menuju Smart City. Tentu semua itu berbasis digital.  Perubahan paradigma mengajar di tengah era digital ini diakui oleh Rizky Rahmayeni, salah satu guru SMK di Kota Payakumbuh. “Kadang anak didik lebih pintar daripada kami. Pengetahuan dan wawasan mereka cukup luas,” kata Rizky Rahmayeni.  Dia berpendapat bahwa era digital telah membuat media pembelajaran semakin tersebar dan beragam. Siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai kanal. Contohnya belajar memperbaiki gawai, belajar coding, dan algoritma media. Semua itu tanpa harus bergantung pada pendidikan formal. "Sekolah kini bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan," ungkapnya mengakui.  Novry Rezky, guru SMK lainnya, mengatakan bahwa pengetahuan anak didik semakin luas. Peserta didik harus di-manage. Mereka harus dikasih ruang untuk berkembang. "Guru tidak bisa lagi jadi mendikte,” kata Novry Rezky.

Memacu Pola Ajar Guru di Era Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Pasar-Seni-2.jpg" alt="Ketua DPRD Sumbar Supriadi meninjau sajian kuliner di Pasar Seni Payakumbuh, Jumat malam (17/6)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Sumbar Supriadi meninjau sajian kuliner di Pasar Seni Payakumbuh, Jumat malam (17/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD Sumbar Supriadi menyoroti tingginya angka stunting di Ranah Minang. Dia menilai fakta itu sangat kontras dengan kebudayaan Minangkabau.  Menurut Supriadi, tingginya angka stunting di Sumbar merupakan suatu hal yang miris dan kontras. Sebab, masyarakat Sumbar yang merupakan bagian dari budaya Minangkabau memiliki konsep ketahanan pangan yang bisa dikembangkan lebih jauh.  “Budaya Minang pada intinya bicara masalah ketahanan pangan. Sumbar angka stunting tinggi, seharusnya tidak boleh. Kita harus kembali dan mengembangkan konsep ketahanan tradisional kita yang pangannya kuat, barangkiang, batabek, dan lain-lain," ujar Supriadi di sela-sela penutupan Pasar Seni Payakumbuh, Jumat malam (17/6).  Pasar Seni Payakumbuh berlangsung sejak Rabu (15/6) hingga Jumat (17/6). Pasar seni itu menampilkan beragam sajian kuliner dan seni tradisi dari Minangkabau. Umumnya kuliner yang mulai jarang ditemukan dewasa ini.  Kedepannya, Supardi mengajak masyarakat untuk membangkitkan kembali kearifan lokal dalam hal ketahanan pangan. “Untuk membangkitkan kembali ketahanan pangan Sumbar, kita harus berkolaborasi,” imbaunya.  Kepala UPTD Taman Budaya Sumbar Hendri Fauzan mengatakan, kearifan lokal bisa menjadi kunci untuk menjawab krisis pangan yang kini menjadi perhatian dunia.  “Isu ketahanan pangan menjadi isi khusus saat ini. Tradisi lokal, seperti konsep ketahanan pangan tradisional Minangkabau dianggap mampu menjawab isi tersebut,” jelasnya. Karena itu, pihaknya terus mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan serupa Pasar Seni Payakumbuh.  Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar Saifullah mengatakan, pihaknya juga bertugas untuk melestarikan kuliner tradisional. “Masyarakat harus tahu bahwa banyak sekali masakan tradisional Minangkabau yang harus dilestarikan dan dikembangkan,” paparnya.  S Metron M, salah seorang kurator Pasar Seni Payakumbuh, mengatakan bahwa keseriusan untuk membangun ketahanan pangan di Sumbar dilanjutkan dengan program-program yang lebih masif dan melibatkan lebih banyak pihak. “Pasar Seni Payakumbuh adalah awal-mula untuk memberikan gambaran tentang kekayaan pangan dan masih bisa kita kembangkan secara berkelanjutan. Tujuan dari semua ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.”

Angka Stunting di Sumbar Tinggi, Kontras dengan Kebudayaan Minangkabau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/DSC0461.jpg" alt="BAGAMAIK: Kardi Tanjung, penyanyi Minang, saat tampil sambil bergamat di panggung Minangkabau di Rantau, GBK Senayan, Jakarta, Jumat (27/5). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BAGAMAIK: Kardi Tanjung, penyanyi Minang, saat tampil sambil bergamat di panggung Minangkabau di Rantau, GBK Senayan, Jakarta, Jumat (27/5). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Orang Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang suka merantau. Namun, kemana pun mereka merantau mereka tetap memang teguh tatanan budaya Minangkabau sebagai jati dirinya.  Minimal, orang-orang Minangkabau mengenali dan mencintai seni tradisi budaya kampung halamannya. Hal itu dijadikan untuk menunjukkan identitasnya. Kini, menurut Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, anak-anak Minang di perantauan, terutama mereka yang lahir di tanah rantau mulai kurang mengenal budaya nenek moyangnya. Mereka harus dikenalkan budaya leluhurnya.  "Anak-anak kita di rantau hanya tahu mereka berasal dari Minangkabau. Namun, mereka tidak paham dengan tatanan nilai dan seni tradisi budaya nenek moyangnya," ujar Supardi saat ditemui JawaPos.com di kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senanya, Jakarta, Jumat (287/5).  Untuk menjaga kelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya itu, DPRD Sumbar mendorong kegiatan bernuansa keminangkabauan digelar di tanah ranau. Seperti yang baru saja berlangsung di GBK. Para perantau minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) Jakarta Pusat menggelar pameran dan pertunjukan seni yang bertajuk dengan “Minangkabau di Tanah Rantau”. Event tersebut berlangsung di GBK Senayan selama sepekan, sejak Senin (23/5) hingga Minggu (29/5).  Pameran itu lebih banyak menonjolkan kuliner dan seni kreatif khas Minangkabau. Untuk kuliner banyak penggganan yang selama ini kerap ditemukan di perantauan dan hanya ditemukan di Sumbar. Seperti, kue bika, pisang kapik, nasi kapau, katupek, bubur kampiun, dan sebagainya.  Sementara untuk kesenian menampilkan gamaik yang dimainkan oleh para seniman dari Minangkabau. Di antaranya grup orkes SPD Sampai Hati, Kardi Tanjung, Eva Kemala, Said Kumar, hingga Syaiful Kelana. Menariknya para seniman Minangkabau tersebut menampilkan gamaik. Salah satu jenis musik yang sangat populer di Ranah Minang. Jenis musik ini sempat mati suri. Kini belakangan mulai berkembang lagi semenjak munculnya para grup orkes gamaik.  "Semua orang Minang bisa menyanyikan lagu Minang, tapi tidak semuanya bisa bagamaik (bergamat)," sebut Supardi kepada JawaPos.com.  Gamaik merupakan salah satu kekayaan budaya milik masyarakat Sumbar umumnya, khususnya Minang. Ferry YJ, salah seorang seniman Minang, mengatakan bahwa gamaik menggabungkan beberapa unsur budaya. Mulai dari India, Tionghoa, dan Minang.  Itu bisa dilihat dari instrumen musiknya. Alat musik gazal dalam gamaik berasal dari India, sementara gambang merupakan alat musik yang dibawa para musisi Tionghoa. Kebudayaan Minang memasukkan unsur pantun dan irama ke dalam gamaik. “Ini yang membuat gamaik kaya secara musikalitas,” beber Ferry.  Menurut dia, gamaik memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Gamaik punya daya adaptasi yang luar biasa, gamaik bisa dipadukan dengan berbagai gaya musik.  Semua itu memperlihatkan betapa gamaik merupakan simbol persatuan antaretnis. “Gamaik adalah kesenian yang mempersatukan etnis,” sambung Ferry.  Pada Kamis malam (26/5), saat JawaPos.com menyaksikan penampilan grup gamat. Ketukan gendang, alunan biola dan gitar ditingkahi gelombang suara akordion, mengiringi nyanyian penuh pantun yang dibawakan sejumlah penyanyi berpakaian tradisional Minang.  Riang gembiranya musik gamat membuat penonton ikut berjoget ria. Mereka ikut tenggelam dengan lagu yang dibawakan orkes SPD Sampai Hati.

Anak Minang di Perantauan Mesti Mengenal Budaya Leluhurnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/gubernur-dan-ketua-dprd-sumbar-malah-kunker-saat-penetapan-apbd-2018_m_171969.jpeg" alt="Paripurna : Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Anggota DPRD Sumbar saat menandatangani pengesahan APBD Sumbar 2018, Kamis (30/11) malam." width="100%">
<figcaption>Paripurna : Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Anggota DPRD Sumbar saat menandatangani pengesahan APBD Sumbar 2018, Kamis (30/11) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2018 akhirnya disepakati setelah sempat molor dan beberapa mengalami penundaan. Mirisnya, penetapan anggaran di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Sumbar, Kamis (30/11) sekitar pukul 24.00 WIB tersebut, tanpa dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim. Keduanya diketahui melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Australia. Dalam paripurna tersebut, APBD Sumbar 2018 digedok sebesar Rp6,696 triliun. Data yang berhasil dikumpulkan JawaPos.com, sidang paripurna penetapan APBD Sumbar 2018 ini awalnya diagendakan pada Rabu (29/11) pukul 16.00 WIB. Lantas, sidang molor hingga pukul 21.30 WIB dan lagi-lagi diskor hingga hari Kamis (30/11) pukul 20.00 WIB. Setelah beberapa kali mengalami penundaan, paripurna akhirnya dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano. Dari sembilan fraksi di DPRD Sumbar, tujuh fraksi menyatakan menerima penetapan APBD dengan catatan. Sedangkan fraksi Golkar menolak, disusul abstainnya fraksi PDI-P, PBB dan PKB. Dalam suasana yang kian "gaduh", akhirnya disepakati APBD 2018 melalui voting. Dalam APBD 2018 sebesar Rp6,696 triliun dengan defisit Rp244,744 miliar itu disepakati target pendapatan daerah sebesar Rp6,431 triliun. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp6,676 triliun. Kemudian pembiayaan daerah yang terdiri&nbsp;&nbsp; pembiayaan Rp264,744 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar terdiri tambahan penyertaan modal Bank Nagari Rp15 miliar dan Jamkrida Rp5 miliar. Sementara, pendapatan daerah yang terdiri dari PAD ditarget Rp2,230 triliun. Dengan rincian, pajak daerah Rp1,716 triliun, retribusi daerah Rp16,645 miliar. Lalu, hasil pengelolaan KKD Rp122 miliar dan lain-lain PAD Rp466,129 miliar. Kemudian, dana perimbangan Rp4,023 triliun, dengan rincian dana bagi hasil pajak Rp162,073 miliar. Dana bagi hasil bukan pajak Rp21,306 miliar, dana alokasi umum Rp2,014 triliun, dana alokasi khusus Rp1,825 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah Rp87,722 miliar (hibah swasta Rp16,472 miliar dan DID fungsi pendidikan Rp71,25 miliar). Sementara, untuk belanja tidak langsung Rp4,008 triliun dan belanja langsung Rp2,668 triliun. Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, disetujuinya rancangan APBD 2018 menjadi APBD 2018 tidak terlepas dari peran banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras untuk merampungkan APBD. "Secepatnya kita lanjutkan hasil kesepakatan APBD 2018 ini ke Kemendagri. Sehingga, cepat dievaluasi dan segera bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Sumatera Barat," katanya. Paripurna penetapan APBD Sumbar 2018 itu ditandatangani Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano, Wakil Ketua DPRD Sumbar Darmawi dan Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus. Sedangkan Gubenur Sumbar Irwan Prayitno maupun Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim berhalangan hadir, lantaran tengah melakukan kunjungan kerja ke Australia.

Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar Malah Kunker Saat Penetapan APBD 2018

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dprd sumbar

Berita Terkini