<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/fuad-risma-1.jpg" alt="Putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Bernardi. Abdul Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Putra sulung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Fuad Bernardi. Abdul Hakim/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PDI Perjuangan resmi mencopot Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono alias Awi dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Kabar ini cukup menghebohkan panggung politik lokal. Publik kini menantikan siapa sosok yang akan menggantikan Awi. Sejumlah nama mulai mencuat, salah satunya Fuad Bernardi. Putra sulung Tri Rismaharini ini disebut-sebut memiliki peluang besar menggantikan Awi. Menanggapi hal tersebut, Fuad menuturkan bahwa penunjukan Ketua DPC bergantung pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Saat ini PDI Perjuangan sedang fokus pada penyelenggaraan kongres dulu. Nah nanti terkait ketua DPC pastinya berdasarkan perintah dan arahan ketua umum, ibu Megawati," tutur Fuad ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (5/5). Ketika ditanya soal kesiapan jika ditunjuk sebagai Ketua DPC, Fuad yang juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan, ia selalu siap menjalankan arahan dan keputusan ketua umum. "Jadi saya sebagai kader dan petugas partai menunggu arahan dan patuh kepada Bu Mega. Termasuk nanti penentuan ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, harus siap (bila ditunjuk)," imbuh Fuad. Sebelumnya, DPP PDIP mencopot Adi Sutarwijono dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. pencopotan itu dilakukan melalui keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025. PDIP kemudian menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDI Jawa Timur, Yordan M Batara Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya selama tiga bulan ke depan. "Dari evaluasi DPP PDI Perjuangan, ada kinerja yang kurang bagus, sehingga ketuanya sekarang (Awi) mendapat sanksi berat, yakni pembebastugasan," tutur Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono, Jumat (2/4).&nbsp; &nbsp;

PDIP copot ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Fuad Bernardi berpeluang gantikan.

Disebut Berpeluang Gantikan Awi Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya, Fuad Bernardi Putra Sulung Tri Rismaharini: Saya Tunggu Arahan Bu Mega

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/0xOlsPiIDP12Ko926WHwMq5krVYCoSZPfFDQuowj-615972098.jpg" alt="DPP PDI Perjuangan mencopot Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DPP PDI Perjuangan mencopot Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDIP Kota Surabaya. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Adi Sutarwijono (Awi) dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (2/5). "Saya menyampaikan ada surat dari DPP tertanggal 30 April. Jadi DPP memberikan evaluasi seluruh kinerja DPC se-Jawa Timur, termasuk Surabaya," tutur Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi Sulistyono. Dari hasil evaluasi, DPP PDI Perjuangan menilai kinerja DPC Surabaya di bawah komando Awi yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kota Surabaya kurang memuaskan. Salah satunya adalah turunnya perolehan kursi PDIP di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 Kota Surabaya dari 15 kursi menjadi 11 kursi. "Ketuanya (DPC PDIP Surabaya) saat sekarang (Awi) mendapat sanksi pembobotan agak berat, yaitu pembebastugasan. Yang sekretaris dan bendahara itu mendapat sanksi peringatan," imbuh Kanang, sapaan akrabnya. Selain Awi, Wakil Sekretaris Bidang Program, Ahmad Hidayat juga mendapat sanksi dibebastugaskan. Kanang, sapaan Budi Sulistyono, menyebut sanksi ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki kinerja soliditas partai. Setelah pencopotan Awi, DPP PDIP menunjuk Yordan M. Batara-Goa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya sampai tiga bulan ke depan. "Tentu kami akan segera melakukan rapat koordinasi. Apa yang menjadi evaluasi dari DPP, kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi semua difungsikan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya," tutur Yordan.&nbsp; Ia berharap kekalahan PDI Perjuangan di Pileg 2024 tidak terulang dan kader partai lebih solid. "Karena ujung dari semuanya ini kan kita ingin rakyat sejahtera. Jadi ini semua bagian dari evaluasi kami," tukas Yordan.&nbsp;

PDI Perjuangan Surabaya resmi mencopot Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC, evaluasi kinerja jadi alasan utama.

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya, Gara-Gara Perolehan Kursi PDIP Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Awi-Ketua-DRPD-Surabaya-Puguh.jpg" alt="Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>jawaPos.com–Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengakui terpapar Covid-19. Pengakuan itu dilakukan ketika melakukan video call bersama jajaran pengurus PDIP Surabaya pada Kamis (10/6) malam.  Adi Sutarwijono mengaku baru mengetahui terpapar Covid-19 pasca melakukan swab test PCR pada Selasa (8/6). Dari hasil tes itu, dia dinyatakan positif Covid-19.  ”Iya, saya positif Covid-19. Mohon doanya. Sekarang sedang pemulihan,” tutur Adi.  Meski demikian, dia memastikan, saat ini kondisinya baik-baik saja. Tidak ada gejala klinis yang signifikan.  ”Hanya butuh istirahat. Saya juga diberi vitamin serta beberapa obat oleh dokter,” ujar Adi.  Ditanya tentang di mana dia mendapat paparan Covid-19, Adi mengaku tidak tahu. Sebab, dia mengikuti beberapa agenda selama seminggu terakhir.  ”Sepekan ini saya memang ada beberapa acara. Kita tidak tahu siapa tertular, siapa menulari,” papar Adi.  Adi menjelaskan, dia juga sudah mengontak sejumlah kolega yang sempat bertemu dengannya selama beberapa hari terakhir. Informasi itu juga sudah disampaikan ke petugas kesehatan, agar bisa dilakukan penelusuran kontak sesuai dengan prosedur penanganan Covid-19.  ”Saya sudah kontak beberapa kawan yang sempat jumpa dengan saya. Untuk antisipasi semua saya minta lakukan swab PCR. Informasi juga saya sampaikan ke petugas kesehatan agar dilakukan tracing. Bila ada yang positif bisa dilakukan treatment sesuai prosedur,” jelas Adi.  ”Demikian pula gedung DPRD Surabaya, sesuai SOP selama ini, memang rutin dilakukan sterilisasi pada ruangan dan kendaraan,” tambah Adi.  Adi kembali mengajak masyarakat untuk selalu ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. ”Saya sudah berusaha dan disiplin prokes, mungkin pas lengah misal ketika makan bersama kawan-kawan. Pokoknya tetap kita harus disiplin prokes,” ucap Adi.  Sebelumnya, beredar kabar bahwa terdapat beberapa anggota DPRD Surabaya yang dinyatakan positif Covid-19. Di antaranya adalah Dyah Katarina, anggota Fraksi PDIP Surabaya yang mengunggah foto sedang menjalani perawatan dan penyembuhan.  ”Akhirnya saya kena juga. Mohon doanya,” begitu tulis Dyah di laman Facebook-nya pada Kamis (10/6).

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono Akui Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Adi-Sutarwijono5.jpg" alt="Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Humas DPRD Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono. Humas DPRD Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijino meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 melakukan tes swab terhadap Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Wawali berstatus orang dalam pemantauan (ODP) setelah mengunjungi warga Kedung Turi.  ”Saya terkejut dan prihatin membaca berita Mas Whisnu Sakti Buana mengalami isolasi mandiri, setelah menjenguk warga di Kedung Turi,” kata Adi Sutarwijono seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Rabu (3/6).  Pihaknya meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya untuk melakukan tes swab terhadap Whisnu Sakti Buana sehingga diperoleh kepastian kondisi yang sebenarnya. ”Termasuk melakukan tracing (pelacakan) untuk mendeteksi asal-muasal penularan. Saya harap bisa diputus mata rantai penularan Covid-19 dan bisa diberikan treatment yang tepat dan sebaik-baiknya,” ujar Adi.  Adi berharap Whisnu Sakti Buana bisa melalui situasi tersebut dengan baik. ”Semoga Tuhan YME menguatkan, memberikan kesehatan dan melindungi Mas Whisnu dan keluarga,” ujar Adi.  Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebelumnya mengatakan saat ini telah menjalani karantina mandiri karena dinyatakan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) setelah mengunjungi warga Kedung Turi, Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya.  ”Iya, saya meminta izin kepada Bu Risma (Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) untuk menjalani karantina mandiri,” kata Whisnu.  Kejadian itu berawal dari Whisnu mendapat kabar adanya pemulangan 15 warga yang tengah menjalani karantina di sebuah hotel kawasan Gubeng Surabaya pada Sabtu (30/5). Mendapati hal itu, Whisnu menyambangi beberapa warga di Kedung Turi dengan tujuan untuk menguatkan dan menyemangati warga setempat sekaligus ingin mendengar pengalaman selama menjalani karantina pada Minggu (31/5).  Namun, Whisnu mengaku terkejut karena lima dari 15 warga yang semula dinyatakan negatif Covid-19 diralat pihak Puskesmas Kedungdoro menjadi positif. Hal itu setelah kunjungan Whisnu di kawasan tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

Gugus Tugas Covid-19 Diminta Lakukan Swab terhadap Wawali Surabaya

Ketua DPRD Kota Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketua DPRD Kota Surabaya

Berita Terkini

Disebut Berpeluang Gantikan Awi Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya, Fuad Bernardi Putra Sulung Tri Rismaharini: Saya Tunggu Arahan Bu Mega

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono Dicopot dari Jabatan Ketua DPC PDIP Surabaya, Gara-Gara Perolehan Kursi PDIP Turun

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono Akui Positif Covid-19

Gugus Tugas Covid-19 Diminta Lakukan Swab terhadap Wawali Surabaya

Download Aplikasi JawaPos.com