<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/OK-KORAN-2761502058.jpg" alt="CARA FUN: Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf (tiga dari kiri) bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun (dua dari kiri) saat press conference Aspirasi Run 2025 di Kota Madiun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>CARA FUN: Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf (tiga dari kiri) bersama Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun (dua dari kiri) saat press conference Aspirasi Run 2025 di Kota Madiun. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <h3>Aspirasi Run 2025 Jadi Ajang Bangun Komunikasi</h3> JawaPos.com - Aspirasi Run 2025 merupakan cara baru yang asyik, fun, dan juga sehat dalam mengajak masyarakat Jawa Timur dalam menyalurkan aspirasi. Dikatakan oleh Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf, kegiatan bertajuk Aspirasi Run 2025 itu bakal dihelat pada Jumat (23/5), tepatnya pada pukul 18.00 WIB dengan mengambil start dan finish di Stadion Wilis Kota Madiun. Kegiatan itu mengajak masyarakat berdemokrasi partisipatif dengan memanfaatkan olahraga dalam menyampaikan aspirasi dan mimpi membangun Jawa Timur semakin maju menuju Gerbang Baru Nusantara. Selain itu, untuk menjalin harmonisasi masyarakat dengan dewan. &rsquo;&rsquo;Kegiatan ini sengaja diinisiasi untuk menggaet masyarakat agar lebih punya sense of belonging pada Jawa Timur. Lewat ajang ini kami harap bisa menjadi wadah membangun komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi dan juga mimpinya dengan cara yang fun khususnya olahraga yaitu lari,&rdquo; tegas Musyafak. Ketua DPRD Jatim dan anggota legislatif juga akan hadir dalam kegiatan itu sehingga masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan para wakil rakyatnya. Tentu saja, momen tersebut jadi waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya. &rsquo;&rsquo;Ini adalah ruang kolaboratif antara publik dan legislatif. Bukan sekadar event olahraga, tapi juga ruang menyampaikan aspirasi rakyat dengan cara yang menyenangkan,&rdquo; ujarnya. Tidak hanya itu, Aspirasi Run hadir sebagai wadah baru dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan para wakil rakyat secara terbuka dan inklusif. Dengan semangat Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat, acara Aspirasi Run 2025 dipastikan terbuka gratis untuk umum tanpa dipungut biaya pendaftaran. &rsquo;&rsquo;Ayo warga Jatim, segera daftar dirimu, salurkan aspirasimu, wujudkan Jawa Timur semakin maju,&rdquo; ujar Musyafak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/10/ASPIRASI-4030629806.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Daftar Gratis, Semua Peserta Bakal Dapat Medali Sementara itu, Sekwan Jatim M Ali Kuncoro menambahkan, kegiatan itu dipastikan akan sangat menarik. Pasalnya, seluruh peserta yang mengikuti Aspirasi Run 2025, berhak menerima medali di garis finish. Dan khusus untuk 5.000 pendaftar pertama, panitia menyediakan jersey resmi Aspirasi Run 2025 yang pasti menarik dan apik. Tidak hanya 5.000 jersey resmi yang disiapkan panitia, all finisher juga akan mendapatkan total 10.000 medali yang disiapkan, serta 100 peserta Aspirasi Run terbaik juga berkesempatan menjadi best aspiration dan membawa pulang berbagai hadiah dan doorprize. Hadiah best aspiration telah disiapkan bagi peserta untuk tiga kategori. Yaitu, kategori ambitious, realistic, dan juga optimism. Untuk kategori kategori ambitious, disiapkan hadiah uang tunai untuk lima orang pemenang. Masing-masing Rp 1 juta, Rp 750 ribu, Rp 600 ribu, Rp 500 ribu, dan Rp 350 ribu. Kemudian kategori realistic disiapkan merchandise masing-masing Rp 300 ribu dan juga kategori optimism yang disiapkan doorprize voucher senilai Rp 50 ribu untuk seratus peserta. Agar kegiatan itu seru dan menarik, sejumlah guest star juga dihadirkan. Seperti Tenxi, Naykilla dan Jemsii (Garam Madu), Leona Zhen, Pertelom Koplo, Vinoqi Entertainment. Serta akan dimeriahkan pula seleb runner, seperti Bams Samsons, Maria Selena, Rico Ceper, Syamsi Alam, dan Vania Valencia. Bagi yang tertarik dan ingin join kegiatan Aspirasi Run 2025, Ali Kuncoro mengajak masyarakat untuk menyampaikan satu aspirasi melalui laman pendaftaran di www. aspirasirun.com. &rsquo;&rsquo;Jadi mendaftarnya juga dengan aspirasi. Nantinya aspirasi yang disampaikan oleh para pendaftar Aspirasi Run 2025 ini akan dikompilasi dan dijadikan bahan evaluasi oleh pihak legislatif sebagai bentuk nyata keterlibatan masyarakat,&rdquo; pungkas Ali. (ree/xav)

DPRD Jatim selalu punya cara untuk makin dekat dengan masyarakat.
Kali ini, dewan bakal melangsungkan Aspirasi Run 2025.

DPRD Jawa Timur Ajak Masyarakat Lebih Proaktif Salurkan Aspirasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/24/JKT-1-AKSI-DEMO-KPU-FED-1JPG-3361095651.jpg" alt="Massa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Jumat (23/8/2024). Aksi ini dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan peserta pilkada. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Massa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, pada Jumat (23/8/2024). Aksi ini dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan peserta pilkada. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari atas mobil komando, Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi meneriakkan dengan menggunakan pengeras suara, &rdquo;Kami sepakat mendukung tuntutan aksi.&rdquo; Tak cukup hanya itu, Kusnadi juga diminta tanda tangan nota tuntutan aksi yang dihelat berbagai elemen, utamanya mahasiswa, di depan gedung DPRD Jatim di Surabaya tersebut kemarin (23/8). Dokumen itu lalu ditunjukkan ke arah massa. Kusnadi berjanji akan langsung menyampaikan semua tuntutan ke DPR RI. &rdquo;Hari ini (kemarin, Red) dikirim. Kami mendukung suara teman-teman semua. Mari dikawal bersama,&rdquo; ucapnya. Demonstrasi serupa di Surabaya yang merupakan bagian dari upaya mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan serta usia kepala daerah itu juga berlangsung di berbagai kota di Indonesia. Jakarta, Bandung, Palembang, Medan, dan Makassar di antaranya. Di antara yang berpartisipasi di Surabaya adalah para mahasiswa Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beberapa terlihat membawa poster dukungan terhadap putusan MK. Lagu Buruh Tani Mahasiswa terdengar dinyanyikan berulang. &rdquo;Poin tuntutan kami masih dalam rangka untuk turut mengawal putusan MK,&rdquo; kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga Aulia Thaariq Akbar. Kericuhan sempat terjadi. Beberapa botol air mineral tampak terlempar dari belakang massa. Orator meminta tidak ada yang terprovokasi. Merasa Dicurangi Di Jakarta, aksi turun ke jalan juga masih terjadi. Kali ini titiknya berada di depan kantor KPU. Selain mahasiswa, terlihat berbagai golongan masyarakat yang hadir. Mulai pengusaha, karyawan, freelancer, hingga siswa SMA. Balya dan Mussel adalah teman sejak SMP. Kali ini mereka tidak hang out di mal atau kafe seperti biasanya. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan. &rdquo;Saya sengaja ambil cuti dan beruntungnya kantor tidak tanya cuti untuk apa,&rdquo; kata Balya, karyawan sebuah perusahaan swasta. Pria 25 tahun itu merasa dicurangi dengan upaya mengkhianati putusan MK yang seharusnya final dan mengikat. &rdquo;Akal-akalan DPR, kongkalikong Jokowi. Ada usaha untuk menaruh orang-orang kenalan dia di pemerintahan. Kita diajari sejak SD kalau itu nepotisme,&rdquo; cetusnya. Balya menambahkan, yang membuat geram, upaya nepotisme tersebut tidak malu-malu dilakukan di depan mata rakyat. Dengan berapi-api Mussel menambahkan bahwa aksi itu merupakan akumulasi kekesalan mereka. Mereka merasa dicurangi sejak MK mengubah aturan yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Lalu sikap DPR yang berusaha menganulir putusan MK yang diduga untuk memuluskan jalan Kaesang Pangarep bisa maju di pemilihan gubernur. &rdquo;Orang-orang di luar sana susah cari kerja, sementara ini kok gampang banget lewat jalur bapak,&rdquo; kata perempuan yang merupakan freelancer di bidang seni tersebut. &rdquo;Lalu suara masyarakat untuk apa kalau prosesnya curang?&rdquo; tambah Balya. (edi/rup/lyn/c9/ttg)

Beragam suara kekesalan dari para pengunjuk rasa atas rezim Jokowi. Saat ini nepotisme "dihalalkan" untuk sang anak bisa dapat kerjaan.

Suara Massa Aksi Kawal Putusan MK: Orang-Orang Susah Cari Kerja, Ini kok Enak Pakai Jalur Bapak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi dan tujuh anggota DPRD Jatim lainnya dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi Jatim. KPK menggali pengatahuan para saksi terkait pembahasan aturan dan proses distibusi dana hibah Pemprov Jatim.  Selain Kusnadi, tujuh anggota DPRD Jatim yang turut diperiksa antara lain Sri Untari, Fauzan Fu'adi, Muhammad Fawait, Blegur Prijanggono, Suyatni Priasmoro, Heri Romadhon dan pegawai Bank BNI Cabang HR Muhammad Surabaya, Maudy Farah Fauzy. Mereka diperiksa di Polda Jatim, Rabu (1/2) kemarin.  "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pembahasan aturan dan proses distibusi dana hibah Pemprov Jatim," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/2).  Sementara itu, dua saksi lainnya yang juga anggota DPRD Jatim yakni Muhamad Reno Zulkarnaen dan H. Achmad Sillahuddin tidak hadir, dengan alasan sedang ibadah umroh. Penyidik KPK akan melakukan penjadwalan ulang terhadap dua saksi tersebut.  "Kedua saksi tidak hadir dan konfirmasi karena alasan ibadah umroh sehingga masih akan dilakukan penjadwalan ulang," tegas Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jatim.  Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga tersangka lainnya, yakni Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Cecar Ketua dan 7 Anggota DPRD Jatim Soal Pembahasan Dana Hibah