<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/uqyq1RBtP5n4hhEZUJOk6eqfXknWnmV97JiB0KIv-1-212405698.jpg" alt="KPK menahan empat dari 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, Kamis (2/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>KPK menahan empat dari 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, Kamis (2/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan 21 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (pokmas) Pemprov Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2019&ndash;2022. Penetapan tersangka ini diumumkan saat penahanan empat tersangka pemberi suap dalam kasus tersebut. &ldquo;Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka,&rdquo; kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (2/10). Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka penerima suap. Yakni eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi (KUS), Anggota DPR sekaligus eks Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad (AS), eks Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar (AI), serta staf Anwar Sadad di DPRD Jatim, Bagus Wahyudiono (BGS). Sementara, 17 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jatim, termasuk kalangan anggota legislatif kabupaten/kota, mantan kepala desa, hingga pihak swasta.&nbsp; Di antaranya, Mahud (MHD) anggota DPRD Jatim periode 2019&ndash;2024, Fauzan Adima (FA) dari DPRD Sampang, Jon Junaidi (JJ) dari DPRD Probolinggo, serta sejumlah pihak swasta seperti Ahmad Heriyadi (AH), Ahmad Affandy (AA), dan Abdul Motollib (AM). Nama-nama lain yang ikut terseret antara lain Moch. Mahrus (MM) yang kini duduk sebagai anggota DPRD Jatim periode 2024&ndash;2029, A. Royan (AR) dari Tulungagung, dan Wawan Kristiawan (WK). Lalu ada Sukar (SUK) eks Kades Tulungagung, Ra. Wahid Ruslan (RWR) dan Mashudi (MS) dari Bangkalan, M. Fathullah (MF) dan Achmad Yahya (AY) dari Pasuruan, Ahmad Jailani (AJ) dari Sumenep, Hasanuddin (HAS) dari Gresik yang kini juga menjadi anggota DPRD Jatim, serta Jodi Pradana Putra (JPP) dari Blitar. Hari ini, KPK baru menahan empat orang tersangka. Yakni Anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Hasanuddin. Saat peristiwa rasuah terjadi, Hasanuddin merupakan pihak swasta dari Kabupaten Gresik.&nbsp; Selain Hasanuddin, KPK menahan tiga orang pihak swasta lainnya, yakni Jodi Pradana Putra dari Kabupaten Blitar, Sukar mantan Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung, dan Wawan Kristiawan dari pihak swasta di Tulungagung. KPK menahan empat orang tersebut untuk 20 hari pertama di Rutan Gedung Merah Putih. Asep menjelaskan, dugaan praktik korupsi dana hibah pokok pikiran (pokir) di Jawa Timur bermula dari adanya indikasi pertemuan antara pimpinan DPRD Jawa Timur bersama seluruh fraksi untuk membahas pembagian jatah hibah pokir. Pertemuan tersebut disebut-sebut menjadi dasar penentuan besaran jatah bagi masing-masing anggota DPRD periode 2019&ndash;2022. Skema pengaturan inilah yang kemudian membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran dana hibah yang seharusnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. <h2>Kusnadi Terima Jatah dana Hibah Rp&nbsp;398,7 Miliar</h2> KPK menyebut, Kusnadi tercatat menerima jatah dana hibah pokir dengan total mencapai Rp 398,7 miliar selama empat tahun anggaran. "Rinciannya yakni sebesar Rp 54,6 miliar pada 2019, Rp 84,4 miliar pada 2020, Rp 124,5 miliar pada 2021, dan Rp 135,2 miliar pada 2022," ungkap Asep. Angka fantastis tersebut diduga kemudian menjadi sumber utama dalam skema distribusi dana hibah yang tidak transparan. Selanjutnya, dana hibah yang dikuasai oleh Kusnadi tidak langsung disalurkan ke masyarakat penerima manfaat, melainkan didistribusikan melalui sejumlah koordinator lapangan (Korlap). Di antaranya, Hasanuddin dipercaya sebagai Korlap untuk enam wilayah, yaitu Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Trenggalek, Pasuruan, Malang, dan Pacitan. Sedangkan Jodi Pradana Putra mengkondisikan dana Pokmas di tiga daerah, yakni Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung. Selain itu, ada pula Sukar yang bekerja sama dengan Wawan Kristiawan dan A. Royan sebagai Korlap di Kabupaten Tulungagung. Mereka bertugas mengelola alokasi dana Pokmas sesuai arahan, termasuk mengatur penyaluran maupun pelaksanaan program di daerah yang ditentukan.&nbsp; Dalam praktiknya, para Korlap tersebut tidak hanya berperan sebagai penyalur, melainkan juga membuat dokumen administratif secara penuh. Mereka yang menyusun proposal permohonan dana hibah, menentukan jenis pekerjaan yang diajukan, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), hingga menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).&nbsp; Dari hasil penyaluran dana hibah pokir itu, muncul kesepakatan pembagian fee yang dinikmati oleh para pihak yang terlibat. Kusnadi diduga selaku penerima jatah utama diduga memperoleh bagian sebesar 15&ndash;20 persen. "Para Korlap mendapatkan porsi sekitar 5&ndash;10 persen, sementara pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) penerima hibah kebagian sekitar 2,5 persen. Tidak berhenti di situ, admin pembuat proposal dan LPJ juga mendapatkan bagian sekitar 2,5 persen," ujarnya. Skema pembagian tersebut berdampak pada semakin kecilnya jumlah dana hibah yang benar-benar sampai untuk program masyarakat. Berdasarkan perhitungan, dana yang digunakan sesuai tujuan hanya sekitar 55&ndash;70 persen dari anggaran awal.&nbsp; Atas perbuatannya, keempat tersangka yang ditahan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap dana hibah di Jawa Timur, termasuk anggota DPR dan mantan Ketua DPRD.

KPK Tetapkan 21 Tersangka Kasus Dana Hibah Jatim, dari Anggota DPR Anwar Sadad hingga Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/kusnadi-2597921215.jpg" alt="Mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tahun 2021-2022. Kusnadi yang telah menyandang status tersangka dalam kasus ini, mengaku dicecar lebih dari 10 pertanyaan oleh penyidik KPK. "Ya, lebih lah (10 pertanyaan). (Diperiksa sebagai) saksi," kata Kusnadi usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6). Kusnadi pun menyatakan dirinya siap untuk ditahan dan mengikuti setiap proses hukum di KPK. Ia menyangkal dirinya sempat hilang, akibat terseret kasus suap dana hibah pokmas Jatim. "Ya, kan saya warga negara Indonesia ya, apapun yang diputuskan oleh apa namanya, penyelenggaran negara ikut aja," ucap Kusnadi. Politikus PDI Perjuangan itu juga menyatakan tidak akan mengajukan upaya hukum praperadilan melawan KPK. Ia berjanji akan kooperatif untuk menjalani proses hukum. "Peradilan untuk apa? Ini-ini pengacara saya," ujar Kusnadi. Kusnadi membeberkan bahwa terdapat aliran uang 10 persen dari pengadaan dana pokmas tersebut. Ia menyebut, setiap pencairan dana pokmas diketahui oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim). "Yang mengeksekusi anggaran itu ya Kepala daerah," tuturnya. Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah rumah mantan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalati di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, KPK juga telah memeriksa Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Anwar Sadad untuk mendalami pengurusan dana hibah dan kepemilikan aset yang bersangkutan. Anwar Sadad merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Pengusutan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 itu merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dkk. Sahat Tua Simandjuntak telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 26 September 2023. Sahat juga dihukum uang pengganti sebesar Rp 39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sahat terbukti menerima fee dana hibah pokok pikiran masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020&ndash;2022, serta APBD 2022&ndash;2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang. Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.

Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jatim, siap ditahan setelah diperiksa KPK terkait suap dana hibah kelompok masyarakat.

Usai Diperiksa KPK, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ngaku Terima Jatah Dana Pokmas dan Siap Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Screenshot_2022-10-02-05-48-30-63_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg" alt="Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Galih/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Galih/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi, beserta tiga Wakil Ketua DPRD yakni Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan, buntut dari penyidikan kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jatim yang menjerat Sahat Tua P. Simanjuntak.  "Benar, masih terkait kebutuhan proses penyidikan perkara tersangka STPS dkk, tim penyidik telah mengajukan tindakan cegah keluar negeri pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap empat orang yang menjabat selaku Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (7/3).  Ali menjelaskan, upaya pencegahan ke luar negeri ini berlaku untuk enam bulan ke depan sampai dengan Juli 2023. KPK tentunya dapat meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk kembali memperpanjang status pencegahan tersebut.  "Langkah cegah ini diperlukan antara lain, agar para pihak dimaksud tetap berada di wilayah RI dan dapat selalu kooperatif hadir untuk memberikan keterangan dengan jujur di hadapan Tim Penyidik," tegas Ali.  Lembaga antirasuah sejauh ini baru menetapkan empat tersangka, mereka di antaranya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak, Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Cegah Ketua dan 3 Wakil Ketua DPRD Jatim Bepergian ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi mundurnya Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Kusnadi dari jabatan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim. Kusnadi disebut mundur dari jabatan Ketua DPD PDIP Jatim, karena diduga sudah terjerat sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Jatim oleh KPK.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri belum membenarkan jika Kusnadi menyandang status tersangka KPK. Sejauh ini, lembaga antirasuah belum mengumumkan tersangka baru dari kasus dugaan suap dana hibah di Pemerintah Provinsi Jatim.  "Sejauh ini yang kemudian kami ketahui informasinya tersangka untuk (kasus suap) hibah di Jatim, kan empat orang, ya, sudah kami umumkan," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (6/2).  Meski demikian, juru bicara KPK berlatar belakang jaksa ini memastikan, pihaknya terus mengembangkan kasus ini. Ali menyebut jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan menetapkan tersangka baru.  "Pada prinsipnya terus kami kembangkan informasi dan data yang telah kami peroleh dari proses penyidikan ini. Sepanjang kemudian nantinya ketika alat bukti ditemukan ada keterlibatan pihak lain dan itu bisa dipertanggungjawankan secara hukum pasti kemudian kami juga tetapkan sebagai tersangka," ucap Ali.  Lembaga antirasuah sejauh ini baru menetapkan empat tersangka, mereka di antaranya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak, Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Komentari Mundurnya Ketua DPRD Jatim dari Jabatan Ketua DPD PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Wakil-Ketua-DPRD-Provinsi-Jawa-Timur-Sahat-Tua-P-Simandjuntak-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Sahat Tua P Simandjuntak menggunakan rompi tahanan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/12/2022). Dari hasil OTT 14 Desember di Jawa Timur itu, KPK menetapkan dan menaha</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Petugas KPK dikabarkan mendatangi rumah Fujika Senna Oktavia, istri Ketua DPRD Jatim Kusnadi.  Namun, mereka tidak mengambil satu pun barang dari dalam rumah di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu, Lamongan, itu pada Jumat (20/1) pagi.  Rukayah, asisten rumah tangga Fujika, membenarkan memang ada beberapa petugas dari KPK yang datang pada Jumat pagi untuk melakukan penggeledahan. Dua mobil terlihat parkir dan ada anggota Satbrimob Polda Jatim yang berjaga di depan rumah itu. Sebelum masuk ke dalam rumah, petugas tersebut juga memberi tahu pengurus RT agar turut serta menyaksikan penggeledahan itu. "Satu koper yang dibawa tadi koper dari KPK, bukan dari sini," ucap Rukayah saat ditemui di lokasi.  Rukayah mengungkapkan bahwa koper yang dibawa petugas itu milik mereka sendiri. Bukan dari dalam rumah tersebut. Dia sendiri tidak tahu apa sebenarnya isi awal koper tersebut. Tapi, yang dapat dia pastikan bahwa petugas KPK tak membawa barang dari dalam rumah tersebut. Kepastian itu dituangkan dalam surat pernyataan.  ”Ternyata saat melakukan penggeledahan, tak menemukan bukti apa-apa,’’ tegas Rukayah.  Pada saat penggeledahan tersebut, Fujika dan Kusnadi tidak berada di rumah tersebut. ”Ibu dan Bapak (Fujika dan Kusnadi, Red) sudah lama tidak ada di rumah. Kurang lebih dua bulan lamanya,’’ ucap Rukayah.  Rokanah, saksi yang mewakili pengurus RT, menjelaskan bahwa dirinya telah dimintai izin agar petugas bisa masuk ke rumah Fujika.  ”Saya lihat orang-orang tersebut melihat ke dalam kamar dan mengabadikan foto. Sudah begitu saja,’’ tegas ibu dua anak itu.  Sementara itu, saat dikonfirmasi perihal penggeledahan, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum memberikan respons. Pesan singkat yang dikirim Jawa Pos belum mendapat balasan.

Kasus Sahat, KPK Geledah Rumah Istri Ketua DPRD Jatim di Lamongan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1315.jpg" alt="Penyidik KPK di kantor DPRD Jatim. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK di kantor DPRD Jatim. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru, dalam kasus dugaan suap terkait pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemrov Jatim). Hal ini setelah melakukan penggeledahan usai menggeledah tiga lokasi pada 17-18 Januari 2023.  "Pada Selasa (17/1) hingga Rabu (18/1), tim penyidik telah selesai melakukan bagian dari upaya paksa berupa penggeledahan pada tiga lokasi berbeda di wilayah Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/1).  Tiga lokasi yang digeledah yakni rumah kediaman dan kantor swasta milik Ketua DPRD Provinsi Jatim Kusnadi, rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan rumah kediaman Pj Sekda Provinsi Jatim. Tim penyidik KPK berhasil mengamankan dokumen hingga barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan.  "Selanjutnya ditemukan dan diamankan bukti antara lain berbagai dokumen dan bukti elektronik yang memiliki keterkaitan dengan penganggaran dana hibah," ucap Ali.  Ali mengatakan, bukti yang ditemukan itu akan dianalisis dan dikonfirmasi kepada para saksi dan tersangka dalam kasus ini. Hal ini penting, untuk menambah barang bukti dalam kasus ini.  "Analisis dan penyitaan terhadap bukti-bukti tersebut segera dilakukan yang nantinya segera dikonfirmasi kembali pada para pihak yang dipanggil sebagai saksi," tegas Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P Simandjuntak (STPS) sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah provinsi Jatim.  Selain Sahat, KPK juga menjerat tiga tersangka lainnya, yakni Rusdi selaku Staf Ahli Sahat, Kepala Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang sekaligus selaku Koordinator Kelompok Masyarakat (Pokmas) Abdul Hamid, dan Koordinator Lapangan Pokmas bernama Ilham Wahyudi alias Eeng.  Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) diduga menerima suap senilai Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Politikus Partai Golkar itu diduga mendapatkan komitmen fee ijon sebesar Rp 20 persen dari anggaran hibah yang dikucurkan.  Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan Sahat Tua P. Simandjuntak dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

KPK Temukan Bukti Baru Usai Geledah Kantor Milik Ketua DPRD Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-15-at-09.27.11.jpeg" alt="Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanhuntak (Foto: Kominfo Jatim)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanhuntak (Foto: Kominfo Jatim)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (14/12). Salah satu yang diamankan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.  Menelisik total harta kekayaan Sahat Simanjuntak dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada laman elhkpn.kpk.id, Kamis (15/12), memiliki total kekayaan sebesar Rp 10.700.966.004 atau Rp 10,7 miliar. LHKPN itu disampaikan terakhir pada 30 Maret 2021 untuk periodik tahun 2020.  Politikus Partai Golkar itu tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Jawa Timur senilai Rp 7.475.000.000 atau Rp 7,4 miliar.  Sahat juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin, kendaraan milik Sahat itu di antaranya satu unit mobil Toyota Velfire tahun 2015, seharga Rp 600 juta, satu unit mobil Toyota Voxy tahun 2018 senilai Rp 430 juta dan mobil Mercedes Benz E 250 tahun 2016 seharga Rp 700 juta. Totalnya senilai Rp 1.730.000.000.  Sahat tercatat tidak memiliki harta bergerak lainnya dan juga surat berharga. Namun, Sahat memiliki kas dan setra kas senilai Rp 1.495.966.004.  Sahat tercatat tidak memiliki utang. Sehingga, apabila ditotal Sahat memiliki harta mencapai Rp 10.700.966.004 atau Rp 10,7 miliar.  Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, tim penindakan KPK mengamankan Sahat Tua Simanjuntak sekitar pukul 20.24 WIB. Tim satuan tugas (satgas) juga turut mengamankan barang bukti uang dalam giat operasi senyap tersebut.  "Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 20.24 WIB, betul KPK ungkap dugaan korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat dalam giat tangkap tangan wakil ketubFirli mengungkapkan, barang bukti yang diamankan dalam operasi senyap tersebut akan disita, untuk kemudian dijadikan alat bukti dari hasil OTT di Surabaya ini. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.  "Menyita uang tunai. KPK masih bekerja dan disampaikan saat konferensi press," tegas Firli.  Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, Sahat Tua Simanjuntak diduga terlibat pengurusan alokasi dana hibah yang bersumber dari APBD Jatim.  "Terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan alokasi dana hibah bersumber dari APBD Jatim," ucap Ali. Lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK akan memberikan keterangan resmi setelah melakukan serangkaian pemeriksaan.  "Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," pungkas Ali.

Terjaring OTT KPK, Harta Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Rp 10,7 Miliar

Ketua DPRD Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Ketua DPRD Jatim

Berita Terkini