<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/GbCiH1tsShhV8oYafGr7s4cyA9hMf4qTBsoVJfun-337152749.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Pramuka. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Pramuka. (Yogi Wahyu/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Pramuka untuk memverifikasi kondisi lapangan sesuai dengan keluhan pedagang terkait administrasi, relokasi kios, dan pelaksanaan revitalisasi pasar. &nbsp; Kunjungan ini menjadi wadah dialog antara DPRD, pedagang, dan Perumda Pasar Jaya guna mempercepat solusi atas permasalahan yang berlarut-larut. &nbsp; Di lokasi, Khoirudin berinteraksi dengan perwakilan pedagang, Dewan Penasehat Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Evaldi, beserta sejumlah pedagang lainnya, serta Kepala Divisi Operasional II Perumda Pasar Jaya Yohanes Daramosidi, beserta jajarannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016882951/wakil-gubernur-dki-rano-karno-dorong-penerima-beasiswa-lpdp-kembali-ke-tanah-air">Wakil Gubernur DKI Rano Karno Dorong Penerima Beasiswa LPDP Kembali ke Tanah Air</a> &nbsp; "Hari itu, saya memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh para pedagang," kata Khoirudin, kemarin (25/11).&nbsp; &nbsp; Ia menekankan bahwa sejumlah persoalan administratif harus segera ditertibkan, mulai dari penerapan stempel basah Pasar Jaya, pengaturan relokasi kios, hingga penyesuaian hak dan kewajiban pedagang. "Tuntutan mengenai administrasi dan relokasi kios harus segera ditindaklanjuti," tegas Khoirudin. &nbsp; Sementara, Dewan Penasehat Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka Evaldi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua DPRD yang meninjau langsung kondisi pedagang dan memfasilitasi dialog dengan Pasar Jaya. "Pak Ketua turun langsung dan memediasi pedagang dengan Pasar Jaya, dan kami berharap hasil dialog tersebut dapat diakomodasi," ujar Evaldi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/016882903/mengenal-lex-platform-teknologi-canggih-dari-lepas-yang-menjawab-tantangan-mobilitas-modern">Mengenal LEX Platform: Teknologi Canggih dari Lepas yang Menjawab Tantangan Mobilitas Modern</a> &nbsp; Sementara itu, Kepala Divisi Operasional II Perumda Pasar Jaya Yohanes Daramosidi, memastikan bahwa seluruh catatan kunjungan akan segera diteruskan kepada manajemen. "Masukan dari Pak Ketua dan pedagang akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk segera diputuskan," ungkap Yohanes. &nbsp; Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik sekaligus upaya menjaga stabilitas ekonomi para pelaku usaha di Pasar Pramuka. (Ygi)

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, melakukan kunjungan kerja ke Pasar Pramuka untuk memverifikasi kondisi lapangan dan mendengarkan keluhan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Tinjau Pasar Pramuka, Tertibkan Administrasi dan Revitalisasi

<div id="m#msg-f:1819126455270189259" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/IMG-20241218-WA0043-1708501968.jpg" alt="Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024). (Ryandi)" width="100%">
<figcaption>Gubernur terpilih Jakarta Pramono Anung bertemu dengan Ketua DPRD Jakarta Khoirudin di sebuah hotel kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024). (Ryandi)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1819126455270189259-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkejut dengan adanya penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta itu terkait dugaan korupsi senilai Rp150 miliar di Dinas Kebudayaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015448924/pria-yang-bertahan-dalam-suatu-hubungan-hingga-mendapatkan-pengganti-yang-lebih-baik-sering-menunjukkan-7-perilaku-ini">Pria yang Bertahan dalam Suatu Hubungan Hingga Mendapatkan Pengganti yang Lebih Baik, Sering Menunjukkan 7 Perilaku Ini </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DPRD DKI Jakarta dengan adanya penggeledahan terkejut dengan adanya berita itu," ujar Khoirudin, Minggu (22/12/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus PKS itu mengungkapkan, selama ini pihaknya menilai tidak ada persoalan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama ini kami nilai baik-baik saja. Ternyata memang ada indikasi," sambungnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Khoirudin memastikan DPRD DKI Jakarta akan mendukung seluruh langkah hukum yang dilakukan oleh Kejati DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu aparat penegak hukum kita dalam bertindak, berbuat, ada data awal yang mendasari. Dan saya mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum," ucap Khoirudin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berharap, kasus korupsi ratusan miliar ini bisa menjadi evaluasi bagi semua pihak terutama Pemprov DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan ke depan kita semua saling mengingatkan. Terutama tugas-tugas Inspektorat bisa dilakukan lebih dini, sehingga hal ini tidak terjadi kembali di kemudian hari," kata Khoirudin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasipenkum Kejati Jakarta Syahron Hasibuan sebelumnya menyatakan, pihaknya menyita uang tunai senilai Rp 1 miliar dari penggeledahan sejumlah tempat terkait dugaan korupsi Dinas Kebudayaan Jakarta senilai Rp150 miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebanyak lima lokasi telah digeledah terkait dengan korupsi di Dinas Kebudayaan Jakarta. Lima tempat tersebut ialah Kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kantor EO GR-Pro, Jalan Duren 3, Jakarta Selatan dan Rumah tinggal di Jalan H. Raisan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Rumah tinggal di Jalan Kemuning, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan Rumah tinggal di Jalan Zakaria, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam penggeledahan ini dilakukan penyitaan PC, alat bukti elektronik lainnya berupa HP, laptop flashdisk dan uang tunai Rp 1 Miliar dan berkas lainnya yang diduga atau dianggap penting dalam proses penyidikan nanti," ujar Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan-kegiatan Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang bersumber dari Anggaran Dinas Kebudayaan Jakarta tahun anggaran 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, pihaknya menemukan adanya tindak pidana korupsi dan menaikkan status ke penyidikan pada tanggal 17 Desember 2024.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengembangan kasus ini, penyidik menemukan indikasi kuat adanya perbuatan pidana dengan nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp150 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Barulah pada Rabu (18/12/2024), dilakukan penggeledahan dan penyitaan di lima lokasi untuk mengamankan bukti-bukti terkait. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku terkejut dengan adanya penggeledahan kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Penggeledahan yang dilaku

Korupsi Rp 150 Miliar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI: Kami Terkejut, Selama Ini Baik-baik Saja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Surat suara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perhitungan suara untuk calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 masih berlangsung di tingkat KPU. Rekapitulasi suara pileg sempat diwarnai dengan kontroversi karena masalah aplikasi sirekap. Meski demikian, ada indikator lain untuk melihat caleg-caleg yang berpotensi duduk di legilatif. Khususnya untuk tingkat DPR RI. Di daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri memperebutkan tujuh kursi. Di aplikasi X merilis tujuh caleg DKI II yang berpotensi duduk di Senayan. Komposisinya, dari PDIP (2), PKS (1 kursi), Gerindra (1), PAN (1),Golkar (1), dan PKB (1). Menariknya dari akun X yang dikutip pada Senin (4/3) itu, nama-nama yang berpotensi lolos DPR RI berlatar yang sangat beragam. Semuanya nyaris nama-nama beken. Mulai dari politikus senior dan artis. Mereka adalah Hidayat Nur Wahid (HNW) dari PKS, Himmatul Aliyah (Gerindra), Once Mekel (PDIP), Prasetyo Edi Marsudi (PDIP), Uya Kuya (PAN), Abraham Sridjaja (Golkar), dan Ida Fauziyah (PKB). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/04/c1-maret-42619498.jpeg" alt="Prediksi caleg yang lolos ke DPR RI dari dapil DKI 2." width="100%">
<figcaption>Prediksi caleg yang lolos ke DPR RI dari dapil DKI 2.</figcaption>
</figure> Akun X itu menyatakan bahwa nama-nama itu dihitung dari perhitungan C1, "Pertarungan caleg di Dapil DKI Jakarta II cukup menarik, di tengah polemik Sirekap yg bermasalah, tak terdengar pemberitaan perhitungan C1 Hasil". Akun tersebut mengklaim bahwa perhitungan C1 sangat valid. "Hasil yg paling valid &amp; utama, karena Si Rekap adalah Alat Bantu." Sementara itu, jika berdasarkan laman Pemilu 2024 KPU versi Sabtu (2/3) pukul 16.00, progres rekapitulasi suara baru mencapai 60,07 persen atau 5.913 dari 9.844 tempat pemungutan suara (TPS). Menurut versi tersebut, suara tertinggi berdasarkan partai politik (parpol) diraih oleh PKS sebanyak 183.498 suara, diikuti PDIP (166.214), Gerindra (136.993), Golkar (105.610), PAN (93.222), dan PKB (78.714). Adapun perolehan suara para caleg tersbut sebagaimana yang tertulis di laman Pemilu 2024 KPU untuk Nur Wahid dari PKS: 86.540; Himmatul Aliyah (Gerindra): 35.670; Once Mekel (PDIP): 25.193; Prasetyo Edi Marsudi (PDIP): 13.907; Uya Kuya (PAN): 42.307; Abraham Sridjaja (Golkar): 28.302; dan Ida Fauziyah (PKB): 28.290.

Ada indikator lain untuk melihat caleg-caleg yang berpotensi duduk di legilatif. Khususnya untuk tingkat DPR RI. Di dapil DKI 2 ada 7 kursi.

Hasil Hitungan C1: Menteri, HNW, Once Mekel, Uya Kuya, hingga Ketua DPRD DKI Berpotensi Lolos ke DPR RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/17/IMG_8526JPG-3845164945.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memimpin rapat aduan warga dengan SKPD DKI Jakarta di ruang rapat DPRD DKI, Selasa (16/1)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memimpin rapat aduan warga dengan SKPD DKI Jakarta di ruang rapat DPRD DKI, Selasa (16/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Warga kawasan Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), mengadu kepada DPRD DKI. Mereka resah dengan keberadaan sejumlah kafe di kawasan tersebut. Kafe-kafe di kawasan itu dianggap telah mengganggu ketentraman para penghuni kawasan itu. Mendapat pengaduan itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan pengecekan terhadap izin sejumlah kafe yang dikeluhkan warga kawasan Jalan Tulodong. "Jadi silakan mulai besok dicek lagi. Gak usah koordinasi dengan pemilik usaha. Namanya sidak itu ya mendadak," ujar Prasetyo di selarapat audiensi lanjutan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (16/1). Pras--begitu Prasetyo disapa, merasa tidak puas dengan laporan hasil temuan pengecekan lapangan sebagai upaya menindaklanjuti keluhan warga atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Pengecekan ulang dugaan pelanggaran diminta dilakukan mulai dari Wali Kota Jakarta Selatan; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sebelumnya pada medio November 2023, DPRD DKI Jakarta juga telah menghadirkan warga, pengusaha, dan SKPD terkait adanya laporan gangguan ketertiban umum itu. Saat itu, DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta membuka seluruh aturan mengenai lokasi dan perizinan usaha kuliner di sepanjang Jalan Tulodong. Warga mengadu karena keberadaan kafe-kafe itu menyebabkan kemacetan, kebisingan dan limbah di saluran pembuangan. Kemacetan terjadi karena kafe-kafe tersebut tidak memiliki kapasitas parkir yang mumpuni. Akhirnya banyak mobil pengunjung diparkirkan di bahu jalan hingga trotoar. Bahkan tidak sedikit layanan valet parking yang justru menempatkan mobil pengunjung di halaman rumah warga. Namun pada laporan hasil temuan dalam audiensi lanjutan, sejumlah SKPD melaporkan bahwa kafe-kafe yang dimaksud tidak terindikasi menjual minuman keras (miras). Laporan itu menurut Pras tidak subtantif dengan persoalan. &ldquo;Besok hari Senin, wali kota, kepala dinas yang saya undang hadir di sini. Tidak diwakili. Supaya ketegasan perumahan dan pengusaha itu dapat perhitungan yang jelas,&rdquo; ungkap politikus PDIP itu. Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Ismail menilai, hasil temuan yang disampaikan oleh pihak SKPD dalam rapat pimpinan pada Selasa (16/1) hanya bersifat normatif. Sehingga tidak menjelaskan detail hasil kunjungan yang telah dilakukan. &ldquo;Laporan hari ini tidak lengkap hanya normatif belum mencerminkan hasil kunjungan,&rdquo; ungkap dia. Ismail meminta dinas terkait untuk serius menyelesaikan persoalan tersebut dengan melihat langsung apakah terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti yang dikeluhkan warga di Jalan Tulodong terutama terkait ketertiban, kemacetan, kebisingan, dan pencemaran saluran air. &ldquo;Kan rambu-rambunya sudah ada di masing-masing SKPD. Tinggal di-ceklis ada tidak pelanggaran terhadap hal itu,&rdquo; ungkap dia. Sementara itu, salah seorang warga di Jalan Tulodong mengatakan bahwa keberadaan kafe-kafe di kawasan perumahan telah mengganggu ketentraman warga sekitar. Ia sebagai perwakilan 100 warga yang menolak keberadaan kafe berharap Pemprov DKI dapat membuktikan terjadinya pelanggaran. &ldquo;kita sudah jelas harus ditutup kafe itu karena tidak ada jalan lain, itu jalanan lima setengah meter yang dua arah satu berhenti itu semua warga yang buru-buru ke kantor tidak bisa, jadi kafe harus tutup,&rdquo; ungkapnya.

Warga kawasan Jalan Tulodong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), mengadu kepada DPRD DKI. Mereka resah dengan keberadaan kafe-kafe.

Kafe di Tulodong Jaksel Bikin Resah Warga, Ketua DPRD DKI Minta SKPD Cek Izinnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Ketua-DPRD-DKI-Jakarta-Prasetyo-Edi-Marsudi-Dery-Ridwansah-2JPG-1876797582.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengenang sosok Gembong Warsono sebagai sesorang yang pekerja keras. Dia merasakan sendiri bekerja bersama dengan Gembong dari tingkat bawah. "Alhamdulilah secara kepribadian Gembong itu orang baik, pekerja keras dan partai kehilangan seorang sosok Gembong Warsono," kata Prasetyo saat menghadiri pemakaman Gembong di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10). Prasetyo menilai, berpulangnya Gembong adalah kehilangan besar. Sebab, belum ada yang bisa menggantikan posisi Gembong di legislatif saat ini. "Mudah-mudahan beliau diterima di sisi-Nya, dikasih di alam yang terbaik buat amal perbuatan mas Gembong. Belum ada orang seperti dia buat pengganti dia," jelasnya. Sebelumnya, kabar duka menyelimuti keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Salah satu kadernya yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meninggal dunia. "Innalillahi Wa Inna Illaihi Rojiun, telah berpulang ke rahmatullah sahabat perjuangan kita, almarhum Bapak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Rio Sambodo dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/10). Sementara, Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Panji Virgianto Sedyo Setiawan menambahkan, Gembong meninggal dini hari tadi sekitar pukul 01.32 WIB di Rumah Sakit Umum Pusat Pertamina Jakarta Selatan. &nbsp;

Berpulangnya Gembong adalah kehilangan besar. Sebab, belum ada yang bisa menggantikan posisi Gembong di legislatif saat ini.

Gembong Meninggal, Ketua DPRD DKI: Belum Ada yang Bisa Menggantikan Beliau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Screenshot_20230410_112545_Instagram-976137000.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) sambangi Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan soal tanah Pulo Gebang, Senin (10/4)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) sambangi Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan soal tanah Pulo Gebang, Senin (10/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan tanah di Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/4). Prasetyo telah memenuhi panggilan pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi. "Pemeriksaan dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan, atas nama Prasetyo Edi Marsudi Ketua DPRD DKI Jakarta," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (10/4). KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (17/1) lalu. Salah satu yang digeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD Mohamad Taufik. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulo&nbsp;Gebang, Jakarta Timur. Sebagaimana diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini, KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya tahun 2018-2019. Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut. Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe; Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. Serta korporasi PT. Adonara Propetindo. Perbuatan Yoory berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak yakni Anja Runtunewe, Rudy Hartono Iskandar dan korporasi PT. Adonara Propetindo sebesar Rp 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut di peruntukan pada program rumah DP Rp 0 yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yoory pun telah divonis 6 tahun dan 6 bulan atau 6,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Yorry terbukti bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Yoory terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan tanah di Pulo Gebang.

KPK Periksa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Terkait Dugaan Kasus Korupsi Lahan Pulo Gebang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/IMG_20200302_205330.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Livia Kristianti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono fokus membantu menuntaskan tiga prioritas kerja Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tiga itu meliputi persoalan kemacetan, banjir, dan pertumbuhan ekonomi.  Prasetio Edi Marsudi menyebut bahwa sekda otomatis menjadi ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia berharap Joko Agus dapat memilah anggaran yang diusulkan Pemprov DKI dalam APBD Perubahan ataupun APBD 2024, agar sesuai dengan tiga isu prioritas itu.  “Kita memikirkan juga nanti itu adalah target di (APBD) perubahan yang akan kita bahas," ujar Prasetio kepada wartawan, Jumat (17/2).  "Semoga perencanaan dari tim anggarannya TAPD yang diketuai oleh pak Sekda yang baru supaya sukses,” sambungnya.  Pras sangat optimistis Joko Agus selain menguasai permasalahan Jakarta juga paham dengan keuangan. Apalagi Joko Agus lama berkarir di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).  Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi melantik Joko Agus Setyono sebagai Sekda DKI Jakarta definitif. Pelantikan itu dilakukan setelah Joko resmi dipilih Presiden Joko Widodo untuk mendampingi Heru Budi.  "Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023, saya Penjabat Gubernur DKI Jakarta dengan ini secara resmi melantik saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," kata Heru Budi dalam pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.  Dalam pelantikan tersebut, Heru Budi menyatakan percaya bahwa Joko Agus dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.  "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," tandasnya.

Ketua DPRD Minta Sekda DKI Tuntaskan 3 Program Prioritas Pj Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_20220912_144748-1.jpg" alt="Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar rumah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi digeledah KPK beredar di pesan grup WhatsApp. Setelah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, informasi tersebut ternyata hoaks.  "Hoaks. Pagi-pagi gue lagi main dengan cucu, gak ada yang datang," ujar Pras, sapaan akrab Ketua DPRD DKI Jakarta kepada wartawan, Jumat (20/1).  Kabar burung tersebut beredar setelah sebelumnya Gedung DPRD DKI Jakarta digeledah KPK pada Selasa (17/1) lalu. Dalam penggeledahan itu, kantor Ketua DPRD DKI Jakarta juga turut didatangi penyidik KPK.  Senada dengan Pras, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut bahwa informasi soal penggeledahan rumah politisi PDI-P itu belum terinformasi kepadanya. "Sejauh ini tidak ada info tersebut, ya," ujarnya.  Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan barang bukti usai menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (17/1) kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang digeledah ruang kerja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD Mohamad Taufik.  “Setidaknya ada enam ruangan yang dilakukan penggeledahan di antaranya ruang kerja di lantai 10, 8, 6, 4, 2 dan staf komisi C DPRD DKI Jakarta,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (18/1).  Ali menyampaikan, tim penyidik menemukan bukti berupa dokumen dan bukti elektronik yang berkaitan dengan persetujuan penyertaan modal pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.  “Dari penggeledahan ini tim penyidik menemukan berbagai dokumen dan alat bukti elektronik yang di antaranya diduga terkait proses pembahasan dan persetujuan penyertaan modal pada Perumda Sarana Jaya di DPRD DKI Jakarta yang kemudian dipergunakan untuk pengadaan tanah di Pulo Gebang Jakarta,” ucap Ali.

Hoaks Rumah Ketua DPRD DKI Digeledah KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221019-WA0041_2.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat meninjau Stasiun Pompa di Waduk Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat meninjau Stasiun Pompa di Waduk Pluit Timur, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. (Takzia Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku akan berkomunikasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait karangan bunga yang menyatakan bahwa dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro) diduga terdapat nepotisme.  "Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," katanya kepada wartawan di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Senin (1/11).  Melihat isi tulisan dari karangan bunga-karangan bunga tersebut, Pras merasa bahwa memang sedang terjadi hal serius di internal JakPro.  "Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal JakPro," katanya.  Menurut Politikus PDIP itu, saat ini seharusnya semua BUMD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta bahu-membahu untuk menuntaskan semua pekerjaan rumah yang ada di Jakarta.  "Bagaimanapun semua BUMD dan SKPD harus fit mulai saat ini. Mereka Harus fokus menuntaskan penugasan penugasan pemerintah," tandasnya.  Sebelumnya, tiga karangan bunga muncul dengan mengatasnamakan Kepala Divisi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro). Karangan-karangan bungan itu bertuliskan permintaan tolong kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi.  Tulisan dalam karangan bunga itu meminta dua pimpinan tertinggi di DKI itu untuk menyelematkan PT JakPro dari nepotisme. Tiga karangan bunga itu diketahui muncul di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/11).  “Kami 20 Kadiv baru JakPro mohon maaf telah menjadi bagian dari nepotisme,” tulis dalam salah satu karangan bunga.  Dalam karangan bunga lain, disebutkan bahwa Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) JakPro M Taufiq adalah pihak yang bertanggung jawab atas nepotisme tersebut. Diketahui bahwa tiga karangan bunga itu sudah ada sejak pukul 09.00 WIB di sisi sebelah kiri Pendopo Balai Kota.  Tulisan karangan bunga itu menyebut, M Taufiq dinilai hanya bekerja untuk "si cantik" tanpa menyebut secara lebih rinci. Karena itu, para pengirim, meminta pada Heru dan Prasetyo untuk menempatkan pemimpin yang mau berjuang demi Jakpro.  “Direktur SDM Jakpro biang keladi,” tuturnya.  Investigasi  Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Widi Amanasto menyatakan bahwa pihaknya sudah membentuk tim untuk menginvestigasi terkait karangan bunga yang menyebut adanya nepotisme di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.  "Sedang saya minta tim untuk investigasi ke dalam," ujarnya saat dihubungi, Senin (1/11).  Widi mengatakan bahwa dirinya baru tahu ada karangan bunga yang menyebut-nyebut perusahaan yang dipimpinnya di Balai Kota. Saat ditanya mengenai pengirim karangan bunga tersebut, ia menyataka akan lebih fokus terhadap tuduhan yang ditujukan.  "Saya fokus kepada permasalahan pengelolaan SDM di JakPro," jelasnya.  Ia menjelaskan bahwa tim yang dibentuk adalah internal dari JakPro dan dengan meminta masukan dari beberapa pihak untuk menelusuri dugaan nepotisme tersebut.  Widi juga menyampaikan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) M. Taufiq untuk mengklarifikasi hal tersebut. Namun, ia masih enggan merincikan hasilnya. "Sudah (komunikasi dengan M. Taufiq)," pungkasnya.

Masalah Karangan Bunga JakPro, Ketua DPRD DKI Akan Komunikasi ke Heru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Rapat-Paripurna-DPRD-DKI-Jakarta-Pemberhentian-Anies-Riza-Patria-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wak" width="100%">
<figcaption>Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria usai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9/2022). DPRD DKI Jakarta mengumumkan pengusulan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta wak</figcaption>
</figure>Tanggapi DPRD yang Minta Tak Ada Pelantikan Pejabat Baru  JawaPos.com – Tahapan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, dimulai. Kemarin (13/9) rapat paripurna DPRD mengumumkan bahwa masa jabatan Anies-Riza akan berakhir pada 16 Oktober 2022.  Rapat paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dia menyampaikan, pengumuman berakhirnya masa jabatan Anies-Riza itu telah sesuai dengan sejumlah aturan. Antara lain, Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017–2022 dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2017–2022.  Lalu, Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2017–2022. Ada juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131/2188/OTDA tentang usulan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022.  "Berdasar ketentuan-ketentuan tersebut, Saudara Anies Rasyid Baswedan dan Ahmad Riza Patria, masing-masing sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah DKI masa jabatan 2017–2022, diusulkan pemberhentiannya," katanya.  Dia juga menyampaikan bahwa rapat paripurna kemarin adalah salah satu proses kelengkapan administrasi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022.  Dalam kesempatan itu, Prasetio juga menyinggung seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemprov DKI. Ada lima jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang dibuka seleksinya. Yakni, kepala badan pembinaan badan usaha milik daerah (BP BUMD), kepala dinas komunikasi informatika dan statistik, kepala biro kepala daerah, direktur RSKD Duren Sawit, dan direktur RSUD Pasar Minggu.  Prasetio mengakui bahwa proses pengangkatan kepala perangkat daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dengan proses seleksi yang baru dimulai, nama-nama kandidat pejabat tersebut baru diperoleh pada 3 Oktober 2022. Selisih 13 hari dengan masa berakhirnya jabatan Anies-Riza.  "Untuk menjaga stabilitas sosial politik birokrasi yang sehat, kami mengusulkan agar gubernur tidak melakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama supaya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," ujarnya.  Sementara itu, dikonfirmasi mengenai usulan tersebut, Anies Baswedan mengatakan akan memperhatikannya. Namun, Anies tidak menjawab dengan tegas saat ditanya apakah akan membatalkan pelantikan pejabat eselon II tersebut.  "Saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberi usulan, usulannya itu nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan, namanya juga usulan dari ketua DPRD, pasti diperhatikan," katanya.  Dia menegaskan bahwa UU 10/2016 yang menyebutkan bahwa gubernur yang masa jabatannya hampir berakhir tidak boleh melakukan mutasi pejabat itu tidak berlaku. "Itu kaitannya dengan pilkada. Di sini nggak ada pilkada. Kami menjalankan tugas, yang mau berdebat soal hukum silakan mendebat ke ahli hukum untuk berdiskusi ya. Saya akan menjalankan tugas sampai akhir, yakni 16 Oktober," tegasnya.  Lebih lanjut, Anies menyampaikan, setelah rapat paripurna tersebut, dirinya masih melaksanakan tugas sebagai gubernur DKI hingga 16 Oktober mendatang. "Semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Ini (paripurna pengumuman) adalah proses administrasi yang harus dikerjakan DPRD di seluruh Indonesia," jelasnya.

Anies Baswedan: Saya Masih Gubernur Jakarta sampai 16 Oktober

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ketua dprd dki

Berita Terkini